Mendoakan janji Tuhan (1)

Menurut perhitungan, ada 3.573 janji dalam Alkitab. Itu berarti hampir sepuluh janji untuk setiap hari dalam setahun. Ketika Anda mengetahui janji mana yang berlaku bagi Anda, dan Anda memenuhi persyaratan yang menyertainya, Anda dapat mulai mendoakan agar janji Tuhan menjadi nyata dalam hidup Anda (Yohanes 15:7). Akankah doa Anda terkabul dalam semalam? Beberapa terkabul; yang lain tidak. ‘menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan.’ (Ibrani 6:12)

Doa paling kuat yang dapat Anda panjatkan adalah, ‘Tuhan, Engkau berjanji dalam Firman-Mu bahwa Engkau akan… dan hari ini saya berdoa dan memercayai Engkau akan hal itu.’ Berikut cara kita berdoa:

(1) Saat Anda membutuhkan bimbingan dan arahan.
‘Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.’ (Mazmur 32:8)

(2) Ketika Anda membutuhkan pelepasan dari suatu situasi atau untuk dibebaskan dari suatu kebiasaan.
‘Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku.’ (Mazmur 50:15)

(3) Saat Anda membutuhkan kekuatan untuk berdiri.
‘janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.’ (Yesaya 41:10)

(4) Ketika Anda tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
‘Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.’ (Filipi 4:19)

Jika Anda merenungkan Firman Tuhan setiap hari, setiap kali ada kebutuhan, Anda akan mengetahui janji-janji-Nya yang mana yang harus ditepati dalam doa. (2 Petrus 1:4)

Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Menuju Zero RTLH dan Akselerasi Program Hunian Layak

PRESS RELEASE

Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Menuju Zero RTLH dan Akselerasi Program Hunian Layak

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait percepatan penyediaan perumahan layak dan upaya mencapai zero Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi II Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026 yang digelar di Bappeltibangda Kota Cirebon, Kamis (27/11/2025). Agenda ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan target kerja di tahun 2026.

Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon memandang sektor perumahan sebagai pilar penting pembangunan sosial. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II yang memfasilitasi koordinasi lintas wilayah.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Balai atas terselenggaranya Rakor ini. Agenda ini bukan sekadar evaluasi capaian 2025, tetapi juga sarana untuk menyatukan arah kebijakan tahun 2026 agar sejalan dengan program pemerintah pusat,” ujar Sumanto.

Pj Sekda menegaskan bahwa tantangan pembangunan perumahan di Jawa Barat semakin kompleks. Tingginya kebutuhan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi dan harmonisasi perencanaan.

“Kesempatan ini menjadi momen penting untuk memastikan keselarasan program pusat dan daerah,” tuturnya.

Sumanto juga menyoroti tiga agenda strategis yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah. Pertama, penguatan basis data perumahan yang mutakhir dan terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih program. Kedua, percepatan tata kelola aset, khususnya penyelesaian serah terima Barang Milik Negara hasil pembangunan. Ketiga, integrasi program perumahan tahun 2026 agar selaras dengan data RTLH, rumah korban bencana, serta layanan pendukung seperti Klinik PKP dan Benar PKP. Ia juga mengundang seluruh peserta Rakor untuk menikmati budaya dan kuliner khas Cirebon sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan dan kerja sama.

“Kami berharap Rakor ini tidak hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi memantik semangat kolaborasi dan inovasi yang lebih kuat. Sinergi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi, dan seluruh kabupaten/kota adalah modal utama untuk mewujudkan zero RTLH dan permukiman yang berkelanjutan,” tegas Sumanto.

Dukungan terhadap program nasional juga ditegaskan oleh Kasie Pelaksanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, Arry Swaradhigraha. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.

“Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah harus mengawal program ini dalam lima tahun ke depan. Saya berharap Rakor seperti ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan menyatukan langkah,” kata Arry.

Menurut Arry, Program 3 Juta Rumah merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini menargetkan masyarakat miskin ekstrem, keluarga berpenghasilan rendah, kelas menengah bawah, hingga masyarakat pesisir dan pedesaan. Ia menambahkan bahwa pemerataan akses perumahan menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program tersebut juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden yang menekankan pengembangan infrastruktur dan pembangunan dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi.

“Dengan hunian layak dan terjangkau, pemerintah berharap masyarakat dapat hidup lebih aman, sehat, dan produktif, sekaligus menurunkan angka ketimpangan antarwilayah,” tuturnya.

Dokumentasi : Beni Agus Pratama
Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon

Kota Cirebon Tuan Rumah RAKERDA I PHRI Jawa Barat, Wali Kota: Kolaborasi Pariwisata Jadi Kunci Ketangguhan Usaha

Cirebon – Kota Cirebon kembali dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan strategis tingkat provinsi, yaitu Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) I Tahun 2025 Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat. Acara ini digelar dengan tema “Membangun Ketangguhan Usaha melalui Kolaborasi Pariwisata” dan slogan “Ngurus Lembur Nata Kota, Pariwisata Menggelora.”

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas terselenggaranya RAKERDA I ini. Menurutnya, suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota Cirebon dan seluruh masyarakat dapat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan RAKERDA I PHRI Jawa Barat.

“Kehadiran para nakhoda industri perhotelan dan restoran ini adalah energi positif yang menegaskan peran vital sektor ini bagi perekonomian daerah,” ujar Wali Kota, Rabu (26/11/2025).

Wali Kota menekankan pentingnya ketangguhan industri perhotelan dan restoran. Ia menuturkan, fokus saat ini adalah mengokohkan fondasi industri agar mampu bertahan, bahkan bertumbuh, di tengah gejolak ekonomi dan perubahan perilaku wisatawan.

“Ketangguhan ini tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kolaborasi,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi besar sebagai destinasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Standar layanan hotel dan restoran perlu terus ditingkatkan agar berdaya saing di tingkat regional.

“PHRI memiliki peran sentral, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penerapan standar kebersihan, keamanan, dan kesehatan (CHSE) secara ketat,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya adaptasi digital dalam sektor pariwisata. Seperti yang diketahui, wisatawan kini merencanakan perjalanan sepenuhnya melalui platform digital. Hotel dan restoran harus adaptif, memanfaatkan online channel untuk reservasi dan promosi, serta mengintegrasikan sistem pembayaran digital.

“Kolaborasi pariwisata harus mencakup kolaborasi data, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan berbasis informasi yang akurat,” jelasnya.

Wali Kota juga mengingatkan pentingnya dukungan terhadap UMKM dan kuliner lokal. Ia menekankan agar hotel dan restoran menjadikan produk lokal, seperti Batik, Terasi, dan jajanan khas Cirebon, sebagai bagian dari layanan dan souvenir.

“Setiap kamar hotel yang terisi, setiap piring yang disajikan di restoran, harus memberikan dampak langsung yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh ketua BPC yang hadir.

“Kami sangat menghargai kehadiran para pengurus daerah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berkontribusi. Sinergi antar-pengurus sangat penting agar PHRI Jawa Barat mampu mengambil langkah strategis yang responsif terhadap kebutuhan industri,” ujarnya.

Dodi menambahkan, RAKERDA I ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang konkret, khususnya untuk penguatan industri hotel dan restoran di Jawa Barat.

“Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat peran PHRI, termasuk sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha di sektor pariwisata,” tutupnya.

Kerugian Negara Rp1,15 Miliar: Kanwil DJP Jawa Barat II Serahkan Tersangka AR Ke Kejari Bekasi

Selasa, 25 November 2025 – Kanwil DJP Jawa Barat II bekerja sama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melakukan penyerahan tanggung jawab satu Tersangka Bersama dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas Kasus Pidana di bidang perpajakan yang menjerat tersangka AR melalui PT RCB.

Tersangka dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka sebesar Rp 1.151.969.684 (satu miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Penyerahan tersangka dan barang bukti yang merupakan tahapan akhir kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP Jawa Barat II menjadi bukti nyata komitmen Kanwil DJP Jawa Barat II dalam menegakkan kepatuhan perpajakan melalui langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan terkoordinasi. Melalui sinergi yang kuat dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, DJP terus berupaya memastikan bahwa setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan penerimaan negara dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ini sebelumnya didahului dengan pemanggilan terhadap tersangka AR oleh Kanwil DJP Jawa Barat II bekerja sama dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya. Berkat sinergi yang baik antara sesama Aparat Penegak Hukum kegiatan ini dapat berjalan dengan baik

Tindakan penegakan hukum ini merupakan peringatan bagi para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan lainnya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN. Penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lain yang berniat melakukan pelanggaran serupa.

#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatAPBNSehat

Menjelang Angkutan Nataru, Manajemen Daop 3 Cirebon Lakukan Pemeriksaan Prasarana dan Sarana

Demi mewujudkan transportasi kereta api yang mengutamakan keselamatan dan berkelanjutan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon terus melakukan upaya proaktif.

Salah satu langkah nyatanya, menjelang masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, KAI Daop 3 Cirebon melaksanakan kegiatan pemeriksaan prasarana jalur dan sarana KA yang bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keandalan jalur serta fasilitas pendukung operasional kereta api. Keselamatan jadi prioritas dengan performansi terjaga dan perjalanan yang nyaman.

Pemeriksaan dilakukan oleh jajaran Manajemen KAI Daop 3 Cirebon dengan berjalan kaki menyusuri lintasan dari Stasiun Cikampek hingga Tanjungrasa dilakukan pada Minggu (23/11). Pemeriksaan dilanjutkan dengan menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB) Inspeksi untuk pemeriksaan dan pengecekan kondisi stasiun yang berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, dimulai dari Stasiun Cirebon , Arjawinangun, Jatibarang, Haurgeulis, Pegadenbaru hingga Pasirbungur pada Selasa (25/11).

Vice President Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan strategi preventif untuk mengidentifikasi potensi risiko gangguan perjalanan KA secara langsung di lapangan.

“Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur berada dalam kondisi terbaik agar setiap perjalanan KA berlangsung selamat, aman dan nyaman sebagai wujud komitmen KAI untuk menghadirkan transportasi yang menjadi andalan bagi masyarakat,” kata Sigit Winarto.

Dalam kegiatan ini, Manajemen KAI Daop 3 Cirebon yang dipimpin langsung oleh Vice President, diikuti oleh Deputy, para Manager, QC, dan Asisstant Manager, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi prasarana, sarana dan layanan, seperti jalur rel, wesel, sistem persinyalan, fasilitas JPL, serta kebersihan dan pelayanan di stasiun.

Tidak hanya itu, turut diperiksa pula kesiapan SDM dengan mengunjungi Resort Jalan dan Jembatan (JJ), Resort Sinyal dan Telekomunikasi (Sintel) yang berada di sepanjang lintasan. Sarana kereta dan lokomotif juga tak luput dilakukan pemeriksaan dengan melihat langsung ke Depo Kereta dan Depo Lokomotif Cirebon.

Sebagai upaya mitigasi terhadap potensi gangguan, pada pemeriksaan lintas ini dilakukan inventarisasi temuan kejanggalan untuk selanjutnya segera dilakukan perbaikan, agar pada saatnya Angkutan Nataru berlangsung seluruh infrastuktur berada dalam kondisi andal.

“KAI menegaskan bahwa bisnis transportasi pada hakikatnya adalah bisnis keselamatan dan pelayanan. Untuk itu kami terus berkomitmen dalam menjaga keselamatan dan keandalan perjalanan kereta api dengan terus bersiaga dan melakukan perawatan serta perbaikan sesegera mungkin agar perjalanan kereta api khususnya pada masa Angkutan Nataru senantiasa lancar dan selamat,” ujar Sigit Winarto.

Sigit Winarto menambahkan bahwa KAI secara berkelanjutan juga terus melakukan pembaruan di seluruh aspek prasarana kereta api. Mulai dari peremajaan rel, modernisasi wesel, pembaruan sistem persinyalan, hingga penerapan teknologi digital yang dapat menggantikan metode kerja manual. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta menjamin keseragaman kerja teknis di lapangan sesuai regulasi.

“Dengan langkah itu, KAI menegaskan tekadnya membangun masa depan transportasi Indonesia melalui inovasi, disiplin, dan fondasi prasarana yang kokoh serta seluruh aspek mulai dari sarana, prasarana, SDM, layanan pelanggan disiapkan secara terpadu. KAI berkomitmen memberikan layanan perjalanan yang selamat, aman, andal, dan nyaman bagi seluruh pelanggan pada masa Nataru. ” tutup Sigit Winarto

Tuhan Akan Menyelamatkan Anda

Apakah Anda merasa putus asa dengan situasi yang Anda alami dan tidak tahu harus berpaling ke mana? Mungkin Anda kesulitan menemukan alasan untuk terus maju, tetapi Anda sangat lelah dan kewalahan sehingga ingin menyerah saja. Jika itu masalahnya, Anda berada di tempat yang rentan. Hati- hati—Setan akan mencoba meyakinkan Anda bahwa pasti ada dosa dalam hidup Anda, atau bahwa Anda berada di luar kehendak Tuhan, atau bahwa Dia tidak senang dengan Anda karena Anda tidak menaati-Nya dalam beberapa hal yang tidak Anda sadari. Jangan terpedaya! Anda bisa berada di pusat kehendak Tuhan dengan melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar dan tetap mengalami kesulitan.

Rasul Paulus menuliskan: ‘Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami: kepada-Nya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.’ (2 Korintus 1:8–11)

Ada dua elemen yang bekerja dalam hidup Anda hari ini. Pertama, Tuhan sedang mengajari Anda untuk bersandar pada- Nya, bukan pada diri Anda sendiri. Kedua, orang-orang di sekitar Anda dikuatkan dan diberi semangat ketika mereka melihat kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup Anda.

Kelurahan Sukapura Masuk Lima Besar Anugerah Gapura Sri Baduga 2025, Pemkot Cirebon Optimistis Raih Juara

Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan apresiasi atas langkah Kelurahan Sukapura yang berhasil melaju hingga tahap pemaparan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada tahapan ini, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, hadir langsung mendampingi tim Kelurahan Sukapura saat menyampaikan berbagai capaian, inovasi, dan rangkaian program unggulan yang telah dijalankan. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota menunjukkan komitmen penuh untuk memperkuat tata kelola kelurahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Dalam proses seleksi yang diikuti oleh desa dan kelurahan se-Jawa Barat, Kelurahan Sukapura berhasil menembus lima besar bersaing ketat dengan perwakilan dari Kota Cimahi, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bandung. Wakil Wali Kota menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, dari begitu banyak peserta, Kelurahan Sukapura mampu membuktikan diri sebagai salah satu yang terbaik. Ini hasil kerja keras semua pihak, dari kelurahan, kader, hingga masyarakat,” ujarnya di Bandung, Selasa (25/11/2025).

Dengan pemaparan yang komprehensif dan inovasi yang beragam, Pemerintah Kota Cirebon optimistis bahwa Kelurahan Sukapura memiliki peluang kuat untuk meraih hasil terbaik pada ajang Anugerah Gapura Sri Baduga 2025. Lebih dari itu, upaya ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan kelurahan lainnya di Kota Cirebon, sehingga kualitas pelayanan publik semakin merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kota.

“Semoga upaya kita membuahkan hasil terbaik. Kami optimistis Sukapura mampu menjadi juara dan membawa nama baik Kota Cirebon di tingkat provinsi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Anugerah Gapura Sri Baduga merupakan ajang tahunan yang menilai kinerja desa dan kelurahan dalam berbagai aspek strategis. Penilaian mencakup indikator kesehatan, ekonomi, pendidikan, ketentraman warga, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, evaluasi juga menyoroti pemenuhan layanan dasar, responsivitas terhadap persoalan masyarakat, serta tingkat partisipasi dan pemberdayaan warga. Dengan ruang lingkup penilaian yang komprehensif, kompetisi ini mendorong setiap kelurahan untuk terus berinovasi dan memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sesi pemaparan, Lurah Sukapura Kota Cirebon, Diza Setya Aji menyampaikan presentasi bertema “Sukapura Berperan Memperkuat Layanan, Menuntaskan Permasalahan.” Ia memaparkan bahwa Kelurahan Sukapura dengan jumlah penduduk 17.512 jiwa menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari isu kesehatan masyarakat, ekonomi keluarga, hingga perbaikan kualitas lingkungan.

“Kami berkomitmen menjadikan Sukapura sebagai kelurahan yang responsif, inklusif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi warganya,” ujar Diza.

Salah satu isu prioritas adalah tingginya jumlah warga dengan gangguan jiwa (ODGJ). Untuk itu, kelurahan menjalankan inovasi Ngasih Gaji Mertua sejak 2022. Program ini merupakan pendekatan kolaboratif berbasis keluarga untuk meningkatkan kepedulian, memastikan keteraturan minum obat, dan memperkuat kerja sama kelurahan dengan puskesmas. Menurut Diza, hasilnya mulai terlihat.

“Semakin banyak ODGJ yang kondisinya stabil, tertangani, bahkan beberapa kini telah menjadi penyintas. Ini bukti bahwa kepedulian kolektif mampu membawa perubahan,” tuturnya.

Isu lain yang masih menonjol adalah tingginya prevalensi stunting. Sukapura menggerakkan sejumlah inovasi seperti Sayang Balita dan Ibu, Sayang Kader dan Posyandu (SABABU SAKADU), Gerakan Paket Sembako Sehat Lawan Stunting (Getoks Linting), SPPTKB Ortu Asing, dan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Intervensi ini membantu keluarga berisiko agar lebih terpantau dan mendorong perbaikan gizi secara berkelanjutan.

Pada bidang ekonomi, kelurahan juga berupaya memperkuat kemandirian masyarakat melalui program Teras Pangan B2SA, Bazar Sukapura, serta berbagai kegiatan pengembangan UMKM. Program tersebut tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui produksi pangan lokal dan ruang promosi yang lebih luas. Warga didorong untuk lebih kreatif memanfaatkan lahan sempit, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jejaring pemasaran.

Selain program tematik, Kelurahan Sukapura juga mengajukan rangkaian inovasi yang memperkaya pelayanan publik. Di antaranya Lapor Mas Lurah, layanan aspirasi 24 jam, Sapa Warga Harian, Ingsun Titip Yatim, Ingsun Titip Tajug, Cara Bunda Sayang Al-Qur’an, Jaga Kali, Bank Sampah, Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Kerjasama Warga Sukapura (Gepuk Jawara), Gerakan Penempelan Stiker Menghindari Asap Rokok (Gepel Mang Asro) hingga Nenek Lincah Anti Stres (Neli Antis). Keseluruhan program tersebut menggambarkan bahwa pelayanan kelurahan tidak hanya administratif, tetapi menyentuh aspek sosial, lingkungan, dan pemberdayaan warga secara menyeluruh.

KUNJUNGAN HOTEL AMARIS DAN HOTEL SANTIKA CIREBON

Rabu, 26 November 2025. Radio Suara Gratia menerima kunjungan dari Hotel Amaris & Hotel Santika Cirebon dalam rangka menjalin komunikasi serta membuka peluang kolaborasi ke depannya.

Terima kasih atas kunjungannya — semoga pertemuan ini menjadi awal kerja sama yang baik dan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. 🤝✨

KAI Daop 3 Cirebon Berikan Diskon Tiket 30 Persen Untuk KA Ekonomi Non-Subsidi Periode Libur Nataru

KAI Daop 3 Cirebon memberikan potongan harga tiket 30 persen untuk perjalanan KA kelas ekonomi non-subsidi untuk periode libur Natal dan Tahun Baru sebagai bagian stimulus untuk mendukung pergerakan masyarakat di akhir tahun dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi.

Manager Humas Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan pemberian diskon perjalanan kereta api kelas ekonomi non-subsidi tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sebagai moda pilihan utama yang efisien dan ramah lingkungan, utamanya saat libur angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Pada libur Natal dan Tahun Baru kebutuhan masyarakat akan transportasi sangat tinggi. Dengan program ini masyarakat akan mendapatkan kemudahan dan lebih hemat dalam melakukan perjalanan menggunakan kereta api,” kata Muhibbuddin.

Diskon tarif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026, untuk periode keberangkatan di tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Tiket diskon dapat diperoleh melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI, termasuk aplikasi Access by KAI.

Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau diskon lainnya. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia.

Berikut KA ekonomi non-subsidi yang mendapatkan diskon tarif 30 persen dengan keberangkatan awal dari Stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon yakni KA Ranggajati (Cirebon –Surabaya Gubeng – Jember PP), KA Kaligung (Cirebonprujakan – Semarang Poncol PP), KA Kaligung (Brebes – Semarang Poncol PP), KA Cakrabuana (Cirebon-Gambir – Purwokerto PP), KA Gunungjati (Cirebon – Gambir- Semarang Tawang PP), dan KA Cirebon Fakultatif (Cirebon-Gambir PP).

Sedangkan KA-KA yang melintasi wilayah Daop 3 Cirebon yang terdapat diskon 30 persen antara lain, KA Bangunkarta (Jombang – Pasar Senen PP), KA Brantas (Blitar – Pasar Senen PP), KA Madiun Jaya (Madiun – Pasar Senen PP), dan KA Singasari (Blitar – Pasar Senen PP), KA Gaya Baru Malam Selatan (Surabaya Gubeng – Pasar Senen PP), KA Jayakarta (Surabaya Gubeng – Pasar Senen PP), KA Matarmaja (Malang – Pasar Senen PP), KA Senja Utama Solo (Pasarsenen-Solo PP), KA Senja Utama Yogyakarta (Pasarsenen- Yogyakarta PP), KA Jayabaya (Pasarsenen-Surabaya Pasarturi PP), KA Menoreh (Pasarsenen-Semarang Poncol PP), KA Tawangjaya Premium (Pasarsenen-Semarang Poncol PP), KA Tegal Bahari (Pasarsenen-Tegal PP), KA Tawang Jaya (Pasarsenen-Semarang Poncol PP), KA Progo (Pasarsenen-Lempuyangan PP), KA Kertajaya (Pasarsenen-Surabaya Pasarturi PP), KA Jayakarta (Pasarsenen-Surabaya Gubeng PP) KA Batavia (Gambir-Solo PP), KA Jaka Tingkir (Pasarsenen- Purwosari PP).

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program diskon ini dengan jauh-jauh hari merencanakan perjalanannya dan segera melakukan pemesanan tiket kereta api, agar mobilitas selama liburan di akhir tahun ini lebih berkesan dan menyenangkan,” tutup Muhibbuddin

KAI Daop 3 Cirebon Amankan Aset Negara Melalui Penertiban Lahan di Jatiwangi

Guna menjaga dan mengamankan aset negara yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), Daop 3 Cirebon melaksanakan penertiban aset lahan yang berlokasi di wilayah Jatiwangi, Majalengka.

Aset lahan yang berada di KM 36+757 lintas Non Operasi Cirebon-Kadipaten, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ini berupa bangunan kios sejumlah 10 kios seluas ± 448,5 m2 dengan nilai sebesar Rp 410.826.000,-

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin mengatakan bahwa KAI sebagai salah satu Perusahaan plat merah memiliki aset yang merupakan aset milik negara sehingga harus dikelola dengan baik. Penertiban aset ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mengelola, melindungi dan mengamankan aset negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Masyarakat dapat memanfaatkan aset negara yang dikelola KAI tentunya melalui perjanjian kerjasama/persewaan. Dikarenakan pengguna aset lahan ini tidak bersedia melakukan perpanjangan kontrak dari 2015 hingga saat ini maka kita lakukan penertiban,” jelas Muhib.

Sebelum melaksanakan penertiban, Tim Penjagaan Aset Daop 3 Cirebon telah memberitahukan kepada penghuni terkait kewajibannya. Bila penghuni tidak mengindahkan akan diberikan peringatan pertama hingga ketiga. Bila penghuni masih belum ada niatan baik, maka akan diminta untuk mengosongkan lahan yang ditempati secara sukarela. Jika masih belum mengkosongkan maka akan dilakukan penertiban secara paksa.

“Kami lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, agar masyarakat penghuni aset yang dikelola KAI menyadari akan kewajibannya. Bila tidak kooperatif, penertiban terpaksa kami lakukan,” terang Muhib.

Setelah proses penertiban selesai, dilakukan pemasangan pagar di area lahan sebagai bentuk pengamanan fisik. Pemagaran ini penting sebagai langkah lanjutan agar aset tetap terlindungi dan tidak kembali ditempati secara ilegal.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Majalengka, Polsek, Koramil, dan Kecamatan Jatiwangi yang telah membantu dalam penertiban ini, sehingga proses penertiban berjalan kondusif, tertib, lancar, dan aman,” ujar Muhib.

KAI Daop 3 Cirebon terus berupaya untuk melakukan pengelolaan aset negara dengan baik, karena merupakan bagian dari menjaga sustainaibility Perusahaan.

“Kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga aset negara dengan tidak mendirikan bangunan di atas lahan yang dikelola KAI tanpa izin” tutup Muhib.

Salam
Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon
Muhibbuddin