Cirebon – Perubahan iklim mulai memberi dampak yang semakin nyata terhadap kehidupan masyarakat di Kota Cirebon. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan pembangunan kota.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menjadi Pembina Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 di Grage City Hub, Selasa (11/8/2026).
Wali Kota mengatakan, data kejadian bencana menunjukkan adanya peningkatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada 2025 tercatat sebanyak 156 kejadian bencana, meliputi pohon tumbang, bangunan ambruk, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan hingga banjir rob. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan 2020 yang mencatat 88 kejadian.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Kesiapan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga berbagai unsur terkait perlu dibangun sejak sebelum potensi bencana muncul.
“Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang hanya kita bicarakan sebagai persoalan di masa depan. Dampaknya sudah kita rasakan dan kita hadapi bersama. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi,” ujar Wali Kota.
Ia menambahkan, pada Januari 2026, banjir menyebabkan kerusakan tanggul dan merendam lima kelurahan di tiga kecamatan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lebih dari 4.000 jiwa. Sementara itu, selama semester pertama 2026 telah tercatat lima kejadian banjir di Kota Cirebon.
Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan status siaga darurat bencana tahun 2025–2026. Berbagai langkah mitigasi pun terus dilakukan, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan kesiapan masyarakat.
Pada sisi struktural, sejumlah penanganan telah dilakukan, antara lain penataan kawasan Sungai Sukalila, pembangunan senderan dan pintu air, pembenahan drainase Sungai Suba, penanggulan alur sungai di Argasunya, pemasangan trash barrier, serta normalisasi drainase Jalan Cipto.
Upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi Pemerintah Kota Cirebon bersama Pemerintah Pusat, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, dan PT Arida.
Sementara dari sisi nonstruktural, Pemerintah Kota Cirebon telah membentuk 12 Kelurahan Tangguh Bencana dan lima Kecamatan Tangguh Bencana. Di sektor pendidikan, telah dibentuk empat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan dukungan 75 fasilitator terlatih. Penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pemasangan rambu jalur evakuasi di berbagai fasilitas publik hingga tingkat RW.
“Mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Masyarakat juga harus tahu apa yang harus dilakukan, ke mana harus menyelamatkan diri, dan bagaimana saling membantu ketika terjadi keadaan darurat. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota,” lanjut Wali Kota.
Berbagai upaya tersebut turut memberikan hasil positif. Kota Cirebon berhasil mempertahankan kategori Risiko Bencana “Sedang” dari BNPB selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, BPBD Provinsi Jawa Barat menetapkan Kota Cirebon sebagai salah satu penyelenggara Posko Kolaborasi Siaga Bencana Terbaik pada arus mudik dan balik Idulfitri 2026.
Selain menghadapi ancaman banjir dan cuaca ekstrem, Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan perhatian terhadap potensi kekeringan yang terjadi pada musim kemarau.
Mengacu pada rilis BMKG, Agustus 2026 merupakan puncak musim kemarau. Hingga 4 Agustus 2026, kekeringan telah melanda tiga RW di Kelurahan Argasunya dan menyebabkan 1.004 kepala keluarga atau sekitar 3.271 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Untuk membantu masyarakat terdampak, Pemerintah Kota Cirebon melalui BPBD, PDAM, dan PMI telah mendistribusikan 45.000 liter air bersih.
Wali Kota menilai, penanganan kekeringan ke depan perlu diarahkan pada langkah yang lebih antisipatif. Menurutnya, ketersediaan pasokan air harus dipersiapkan sebelum masyarakat memasuki kondisi kritis.
“Ketika kekeringan sudah terjadi dan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air, tentu kita harus segera hadir. Tetapi ke depan, yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan pasokan air sejak awal, sebelum kondisi menjadi kritis. Jadi, penanggulangan bencana harus semakin bergeser pada langkah pencegahan dan kesiapsiagaan,” tuturnya.
Pada apel tersebut, Wali Kota Cirebon juga melepas Kontingen Pramuka Penggalang Kota Cirebon yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 (Jamnas XII) pada 13–20 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur.
Jamnas XII tahun ini mengangkat tema “Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan”.
Wali Kota berpesan agar para peserta menjadikan Jambore Nasional sebagai ruang untuk mengembangkan kemandirian, keterampilan, sekaligus memperluas pengalaman.
“Kepada seluruh Kontingen Kota Cirebon, saya berpesan agar mengikuti Jamnas ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan setiap kegiatan sebagai kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemandirian dan keterampilan. Jaga nama baik Kota Cirebon dan bawa pulang pengalaman yang diperoleh untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah,” katanya.
Menutup amanatnya, Wali Kota mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan kesadaran terhadap bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Budaya sadar bencana harus kita bangun bersama, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, sampai pascabencana. Kota yang tangguh bukan hanya kota yang mampu menangani bencana ketika terjadi, tetapi juga kota yang mampu mencegah, mempersiapkan diri, dan bangkit setelahnya,” ungkapnya.
Menurut Wali Kota, kesiapsiagaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi seluruh pihak, Kota Cirebon semakin mampu menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
