Bandung, September 2026 — Kinerja APBN Regional Jawa Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. APBN Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp17,25 triliun, dengan pendapatan negara mencapai Rp95,12 triliun dan belanja negara sebesar Rp77,88 triliun.
A. Perkembangan APBN hingga 31 Agustus 2026
1. Kinerja APBN Jawa Barat
Sampai dengan 31 Agustus 2026, total Pendapatan Negara di Jawa Barat mencapai Rp95,12 triliun, atau 50,46% dari target. Sementara itu, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp77,88 triliun, atau 69% dari pagu.
Dengan capaian tersebut, APBN Regional Jawa Barat mencatatkan surplus sebesar Rp17,25 triliun.
2. Pendapatan Negara Tumbuh 5,17%
Pendapatan Negara hingga akhir Agustus 2026 tumbuh sebesar 5,17%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp89,97 triliun, yang tumbuh 5,54% secara year-on-year (yoy).
Penerimaan dari sektor pajak tercatat sebesar Rp70,58 triliun, tumbuh 7,62%.
Secara umum, Kanwil DJP Jawa Barat II hingga Agustus 2026 mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 0,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari target APBN sebesar Rp53,27 triliun, realisasi penerimaan hingga Agustus 2026 mencapai Rp29,79 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari:
- PPh Nonmigas: Rp12,77 triliun
- PPN: Rp17,15 triliun
Sementara itu, sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp19,39 triliun, namun mengalami kontraksi sebesar 1,36% yoy.
Sektor Ekonomi Pendorong Pertumbuhan Pajak
Beberapa sektor lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak secara netto, antara lain:
| Sektor | Pertumbuhan |
|---|---|
| Transportasi dan Penyimpanan | 1,86% |
| Real Estate | 22,54% |
| Aktivitas Profesional | 22,38% |
| Perdagangan | 20,28% |
| Keuangan dan Asuransi | 17,83% |
Pertumbuhan sektor Keuangan dan Asuransi didorong oleh akselerasi layanan keuangan digital serta peningkatan penyaluran kredit.
Sementara itu, pertumbuhan sektor Perdagangan dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan penyerapan tenaga kerja.
Meski demikian, sektor Industri Pengolahan masih menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar, yakni sebesar Rp33,27 triliun. Sektor ini berkontribusi 47,25% dari total penerimaan pajak di Jawa Barat dan tumbuh 0,45% hingga 31 Agustus 2026.
3. Realisasi PNBP
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Agustus 2026 mencapai Rp5,16 triliun, atau 75,19% dari target tahun 2026.
Namun, realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 0,94% yoy. Kontraksi terutama didorong oleh penurunan PNBP Lainnya yang mengalami kontraksi sebesar 13,09% yoy.
Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu serta pendapatan jasa layanan pendidikan pada satuan kerja Non-BLU.
4. Realisasi Belanja Negara
Hingga 31 Agustus 2026, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp77,88 triliun, atau 69% dari pagu tahun 2026 sebesar Rp112,86 triliun.
Secara yoy, Belanja Negara mengalami kontraksi sebesar 0,86%. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kontraksi Belanja Transfer ke Daerah sebesar 13,36% yoy.
Di sisi lain, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tetap mencatat pertumbuhan sebesar 28,25%, dengan realisasi mencapai Rp30,26 triliun, atau 59,51% dari pagu.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh jenis belanja. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Belanja Modal, dengan realisasi sebesar Rp3,67 triliun, atau tumbuh 101,36% yoy dibandingkan Agustus 2025.
Sementara itu, kontraksi pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terjadi pada hampir seluruh jenis TKD dan Dana Desa. Pengecualian terdapat pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yang masih tumbuh 16,94%.
Perlambatan TKDD sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD tahun 2026, keterlambatan aturan terkait penyaluran Dana Desa, serta belum adanya pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir Agustus 2026.
5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi TKDD hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp47,61 triliun, atau 77,01% dari pagu, dengan pertumbuhan negatif 13,36% yoy.
Rinciannya:
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp45,86 triliun atau 76,56% dari pagu, terkontraksi 7,09% yoy.
- Dana Desa: Rp1,75 triliun atau 91,40% dari pagu, terkontraksi 68,76% yoy.
6. Penyaluran KUR dan Kredit Ultra Mikro
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat hingga Agustus 2026 mencapai Rp26,65 triliun kepada 409,95 ribu debitur.
Sementara itu, penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,55 triliun untuk 267,97 ribu debitur.
Penyaluran KUR di Jawa Barat berkontribusi sebesar 11,18% terhadap penyaluran KUR secara nasional. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor dengan penyaluran terbesar, yaitu mencapai Rp10,31 triliun.
7. Program Prioritas Pemerintah di Jawa Barat
Selain pendapatan dan belanja yang tercatat dalam I Account APBN Regional Jawa Barat, pemerintah juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas.
Ketahanan Pangan
Program ketahanan pangan di Jawa Barat berhasil mencatatkan produksi beras sebesar 3.940.769 ton.
Realisasi anggaran mencapai Rp4,7 triliun dari pagu sebesar Rp10,33 triliun.
Ketahanan Energi
Program ketahanan energi telah direalisasikan sebesar Rp8,7 triliun dan menjangkau 44,54 juta penerima.
Program KDKMP
Program KDKMP saat ini telah mencatatkan 1,87 juta total volume transaksi, dengan nilai transaksi mencapai Rp15,9 miliar di 5.957 desa/kelurahan di Jawa Barat.
Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Program tersebut menjangkau 14,68 juta penerima manfaat melalui 6.794 SPPG.
FLPP
Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp4,11 triliun.
Program ini melibatkan 2.105 pengembang dan menghasilkan 32.649 unit rumah.
Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat telah dilaksanakan di 16 kabupaten/kota, dengan total 102 rombel di 22 sekolah rakyat.
Program tersebut telah menjangkau 2.520 siswa.
Bantuan Sosial
Penyaluran bantuan sosial berupa BPNT, PKH, dan POS_BST mencapai total Rp8,2 triliun untuk 12,86 juta penerima.
Subsidi Listrik
Subsidi listrik telah direalisasikan sebesar Rp8,7 triliun dan menjangkau 44,54 juta penerima.
Subsidi Pupuk
Program subsidi pupuk telah menjangkau 1,73 juta penerima, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,18 triliun.
B. Kondisi Makroekonomi Regional Jawa Barat
1. Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 2,25% secara q-to-q dan 5,73% secara yoy.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp486,11 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp833,95 triliun.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional memiliki pola yang serupa, dengan distribusi yang tidak jauh berbeda. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar.
2. Inflasi
Tingkat inflasi Jawa Barat pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,13% yoy, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,20.
Inflasi tertinggi tercatat di Kota Bandung sebesar 3,27% yoy, sedangkan inflasi terendah berada di Kota Sukabumi sebesar 2,77% yoy.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi secara yoy pada Agustus 2026 antara lain:
- Emas perhiasan: 0,62%
- Bensin: 0,31%
- Daging ayam ras: 0,25%
- Minyak goreng: 0,15%
- Beras: 0,13%
Sementara itu, komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain:
- Bawang merah: -0,12%
- Telur ayam ras: -0,12%
- Tomat: -0,06%
3. Neraca Perdagangan
Neraca perdagangan Jawa Barat pada Juli 2026 mencatat surplus sebesar USD2,84 miliar.
Total ekspor mencapai USD3,98 miliar, sementara total impor sebesar USD1,14 miliar.
Secara kumulatif, periode Januari–Juli 2026 mencatat surplus perdagangan sebesar USD16,63 miliar.
Berdasarkan transaksi perdagangan nonmigas, neraca perdagangan Jawa Barat dengan Amerika Serikat mencatat surplus sebesar USD3,76 miliar.
Sementara itu, perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan masing-masing mencatat defisit sebesar USD1,43 miliar dan USD0,07 miliar.
4. Nilai Tukar Petani dan Nelayan
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada Agustus 2026 naik 0,27% menjadi 119,36.
Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,41%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,14%.
Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,07% menjadi 118,56.
5. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat 2025 tercatat sebesar 75,90, sama dengan nilai IPM nasional.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai IPM Jawa Barat berada pada tingkat yang sama dengan nasional.
6. Kondisi Ketenagakerjaan
Kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat pada Mei 2026 menunjukkan jumlah angkatan kerja mencapai 27,10 juta orang.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 68,46%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada level 6,61%.
7. Kemiskinan dan Ketimpangan
Persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,54%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 3,44 juta jiwa.
Sementara itu, Gini Ratio Jawa Barat tercatat sebesar 0,413, yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.
APBN Terus Mendukung Ketahanan Ekonomi Jawa Barat
Di tengah ketidakpastian global yang kembali meningkat, perekonomian Indonesia dan Jawa Barat tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Kondisi tersebut ditopang oleh permintaan domestik, inflasi yang terkendali, serta dukungan fiskal.
Kinerja APBN Regional Jawa Barat turut mendorong aktivitas ekonomi dan investasi sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan prioritas pemerintah serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
APBN hadir untuk melindungi masyarakat, menjaga daya beli dan kesejahteraan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN, sehingga stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan pasar dapat dijaga secara simultan.
Leave a Reply