Streaming

Kecepatan Penanganan Kebakaran Lahan Kosong Di Kedawung Mendapat Apresiasi

Cirebon Kota – Respons cepat jajaran Polsek Kedawung bersama warga dan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon berhasil menangani kebakaran lahan kosong milik pabrik Jelly di Blok Silorog, RT 04/RW 01, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (05/11/2026). Petugas segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat sekitar pukul 09.45 WIB untuk melakukan pengecekan dan membantu proses pemadaman agar api tidak meluas.

Setibanya di lokasi, personel gabungan piket fungsi Polsek Kedawung langsung melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara serta berkoordinasi dengan warga dan petugas pemadam kebakaran. Langkah cepat tersebut dilakukan sebagai upaya penanganan awal sekaligus memastikan kebakaran dapat segera dikendalikan.

Kapolsek Kedawung Kompol Ahmad Nasori, S.H., menjelaskan bahwa laporan kebakaran diterima setelah seorang warga melihat kepulan asap disertai kobaran api yang semakin membesar di area lahan kosong milik pabrik Jelly.

Saksi Abi Reko Adrian, 26 tahun, warga Desa Kedungjaya, yang mengetahui kejadian tersebut, langsung berupaya membantu memadamkan api menggunakan selang air sambil menginformasikan kebakaran kepada warga sekitar dan aparat desa. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian agar penanganan dapat segera dilakukan.

Setelah menerima informasi dari masyarakat, personel Polsek Kedawung bergerak menuju lokasi dan berkoordinasi untuk meminta bantuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Petugas pemadam kebakaran kemudian menerjunkan satu unit mobil pemadam, sementara petugas PLN turut hadir untuk mendukung penanganan di lokasi.

Berkat koordinasi dan respons cepat seluruh pihak, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.30 WIB atau kurang lebih 45 menit sejak laporan awal diterima. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 600 meter persegi, sementara tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian materiil yang dilaporkan.

Kapolsek Kedawung bersama personel gabungan juga melakukan pendataan, meminta keterangan saksi, mendokumentasikan lokasi kejadian, serta memastikan proses penanganan berjalan dengan baik. Keterlibatan Bhabinkamtibmas, Babinsa, masyarakat, petugas pemadam kebakaran, dan PLN menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan kebakaran tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi yang ditinggalkan tanpa memastikan api benar-benar padam. Kepolisian mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan pembakaran sampah, terutama di area lahan terbuka yang memiliki potensi penyebaran api.

Melalui Kapolsek Kedawung, Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., menyampaikan apresiasi atas respons cepat personel kepolisian, masyarakat, petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, dan PLN dalam menangani kejadian tersebut. Kapolres mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian darurat melalui layanan Polisi 110 sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Dengan semangat polisi bersama masyarakat, diharapkan sinergi dan kepedulian bersama terus terjaga untuk jaga baik Cirebon Kota.

Cegah Luapan Sungai Saat Hujan, Wali Kota Cirebon Percepat Normalisasi Sungai Cikalong

KOTA CIREBON – Upaya mengurangi risiko banjir di Kota Cirebon terus diperkuat melalui pembenahan saluran drainase dan normalisasi sungai. Salah satu langkah yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Cirebon adalah normalisasi Sungai Cikalong. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung kondisi sungai tersebut bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, Rabu (4/11/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota melihat langsung progres normalisasi Sungai Cikalong yang telah mencapai hampir 300 meter. Ia berharap pekerjaan dapat dilanjutkan hingga sekitar 200 sampai 300 meter berikutnya, terutama pada bagian hilir sungai, sehingga aliran air dapat lebih optimal dan potensi hambatan yang memicu genangan bisa dikurangi.

Wali Kota menyampaikan, normalisasi Sungai Cikalong merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Cirebon dalam membenahi sejumlah aliran sungai. Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah melakukan normalisasi Sungai Cikadu hingga selesai. Secara keseluruhan, upaya penanganan telah dilakukan pada lima sungai di Kota Cirebon.

“Alhamdulillah, normalisasi Sungai Cikalong sudah hampir 300 meter. Saya berharap pekerjaan ini bisa dilanjutkan sekitar 200 sampai 300 meter lagi ke arah hilir. Sebelumnya, Sungai Cikadu juga sudah kita selesaikan. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengurangi risiko banjir di Kota Cirebon,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya bertumpu pada satu titik atau satu jenis pekerjaan. Pembenahan drainase di kawasan perkotaan dan lingkungan permukiman harus berjalan beriringan dengan normalisasi sungai. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta untuk terus memaksimalkan langkah-langkah yang sudah dilakukan, terlebih menjelang periode penghujan.

Wali Kota menegaskan, upaya tersebut harus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan. Penanganan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi dampak banjir, sehingga masyarakat tidak harus menghadapi kesulitan setiap kali hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

“Kita sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembenahan drainase perkotaan, saluran di lingkungan masyarakat, sampai normalisasi sungai. Ini harus terus dimaksimalkan. Memang kita tidak bisa menjamin banjir dapat dihilangkan seratus persen karena sangat bergantung pada intensitas hujan, tetapi setidaknya kita berupaya meminimalkan risiko dan dampaknya bagi masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Wali Kota juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam penanganan sungai. Pasalnya, sejumlah aliran sungai yang melintasi Kota Cirebon memiliki keterkaitan dengan wilayah Kabupaten Cirebon. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antarpemerintah daerah agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh, tidak berhenti pada batas administratif masing-masing wilayah.

Menurut Wali Kota, persoalan banjir merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan penanganan terpadu. Oleh karena itu, Pemkot Cirebon akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk mendorong penanganan sungai yang saling terhubung.

Selain Sungai Cikalong, perhatian juga diarahkan pada kawasan Banjir Kanal di sekitar Jalan Tuparev. Wali Kota menyampaikan rencana untuk kembali berkomunikasi dengan pemerintah provinsi agar penanganan di lokasi tersebut dapat dilanjutkan. Dukungan peralatan dari unsur TNI dan Polri juga diharapkan dapat membantu mempercepat pekerjaan di lapangan.

Namun, upaya normalisasi di kawasan tersebut masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan akses bagi alat berat untuk masuk ke badan sungai. Keberadaan bangunan di sekitar aliran sungai membuat ruang gerak peralatan menjadi terbatas sehingga diperlukan koordinasi dan solusi teknis agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.

“Kita akan komunikasikan kembali dengan tingkat provinsi agar penanganan di Banjir Kanal bisa dilanjutkan. Kita juga berharap ada dukungan alat dari TNI dan Polri. Memang salah satu kendalanya adalah akses alat berat yang cukup sulit karena di sekitar sungai sudah terdapat bangunan-bangunan,” ungkapnya.

Melalui peninjauan ini, Pemkot Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penanganan banjir melalui pembenahan infrastruktur drainase, normalisasi sungai, serta koordinasi lintas wilayah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi potensi genangan, sekaligus memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya saat memasuki musim penghujan.

Wali Kota Lepas 388 Atlet Kota Cirebon Menuju Porprov Jabar 2026, Targetkan Kembali Masuk 10 Besar

KOTA CIREBON – Semangat membawa nama daerah dan meraih prestasi terbaik menjadi bekal 388 atlet Kota Cirebon yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026. Pemerintah Kota Cirebon berharap keikutsertaan kontingen tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk kembali memperkuat posisi Kota Cirebon di jajaran daerah berprestasi dalam bidang olahraga di Jawa Barat.

Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat melepas Kontingen Kota Cirebon menuju Porprov Jawa Barat 2026 sekaligus membuka Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6, di Halaman Apel Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (3/11/2026).

Sebanyak 388 atlet akan mewakili Kota Cirebon dalam berbagai cabang olahraga. Kontingen dijadwalkan bertolak menuju Bekasi untuk mengikuti rangkaian pertandingan. Dengan persiapan yang telah dilakukan, para atlet diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus memperjuangkan target masuk 10 besar dalam klasemen akhir Porprov.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota berpesan agar seluruh atlet dan ofisial menjaga semangat, kedisiplinan, serta sportivitas selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, setiap atlet yang bertanding membawa tanggung jawab untuk menjaga nama baik Kota Cirebon.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan nyata bagi pembinaan olahraga, termasuk melalui alokasi anggaran untuk kebutuhan kontingen, uang pembinaan, uang saku, insentif, serta honorarium bagi atlet dan pelatih.

“Atlet yang berangkat ini membawa nama Kota Cirebon. Saya berharap seluruhnya bisa bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjaga nama baik daerah. Berikan kemampuan terbaik karena kami ingin melihat Kota Cirebon kembali meraih prestasi dan masuk 10 besar di Porprov tahun ini,” ujar Wali Kota.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga terus memperhatikan keberlanjutan pembinaan atlet. Terkait apresiasi bagi atlet yang berhasil meraih prestasi, Pemkot Cirebon akan mengupayakan pemberian bonus yang direncanakan melalui pembahasan dan penganggaran pada tahun 2027 bersama pihak terkait.

Menurutnya, prestasi olahraga tidak bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang, konsistensi latihan, dukungan pembinaan, serta kerja sama antara pemerintah, organisasi olahraga, pelatih, dan para atlet.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja.

Wali Kota menilai, persoalan ketenagakerjaan membutuhkan perhatian dan langkah konkret melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Karena itu, pelatihan vokasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sementara itu, Ketua Kontingen Manager PORPROV Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, menyampaikan bahwa kontingen Kota Cirebon kembali menargetkan posisi 10 besar pada Porprov Jawa Barat 2026. Target tersebut menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk tampil maksimal, terlebih dengan dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan kontingen. Ia juga mengapresiasi perhatian Wali Kota Cirebon yang telah mengalokasikan anggaran bagi kontingen dan manajer Kota Cirebon. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mempersiapkan atlet menghadapi persaingan antarkabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Kami menargetkan Kota Cirebon bisa kembali masuk 10 besar. Dengan jumlah 388 atlet yang diberangkatkan, harapan kami seluruh atlet mampu memberikan performa terbaik. Kami juga berterima kasih kepada Pak Wali Kota atas dukungan anggaran yang telah diberikan kepada kontingen dan manajer, sehingga persiapan menghadapi Porprov bisa berjalan dengan baik.” ungkap Handarujati.

Ia menjelaskan, Kota Cirebon memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu menyumbangkan medali. Beberapa di antaranya adalah bola basket, gateball, muay thai, gulat, dan taekwondo. Cabang-cabang olahraga tersebut dinilai memiliki potensi untuk memberikan hasil maksimal apabila mampu menjaga konsistensi performa selama pertandingan.

Lebih jauh, Handarujati menyebut Porprov juga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Sejumlah atlet Kota Cirebon bahkan telah memiliki pengalaman memperkuat Jawa Barat di tingkat nasional, khususnya dari cabang olahraga bola basket dan muay thai.

“Selain mengejar prestasi di Porprov, kami juga melihat potensi atlet-atlet yang bisa dipersiapkan untuk jenjang berikutnya. Ada beberapa atlet nasional kita, terutama dari bola basket dan muay thai, yang selama ini sudah berpengalaman mewakili Jawa Barat di ajang PON. Setelah Porprov, pembinaan akan terus kami dorong agar mereka bisa kembali bersaing dan dipersiapkan menghadapi PON 2029,” jelasnya.

Pemkot Cirebon Gandeng APJATEL, Penataan Kabel Semrawut Dimulai dari Jalan Protokol

KOTA CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon mulai mengambil langkah konkret untuk membenahi jaringan kabel telekomunikasi yang selama ini masih terlihat semrawut di sejumlah ruas jalan. Melalui kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL), penataan dan pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi pasif akan dilakukan secara bertahap demi mewujudkan wajah kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Kota Cirebon dan APJATEL tentang Penataan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Pasif di Kota Cirebon. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di Ruang Prabayaksa Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (3/11/2026). Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran perangkat daerah, DPRD, serta perwakilan sejumlah operator telekomunikasi.

Bagi Pemerintah Kota Cirebon, kerja sama ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan penataan jaringan kabel yang lebih terintegrasi. Sebab, persoalan kabel yang melintang dan menumpuk di sejumlah kawasan tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan program penataan dapat segera direalisasikan. Setelah kesepakatan bersama atau MoU ditandatangani, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui kerja sama operasional (KSO) antara pihak-pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan MoU dengan APJATEL dan disaksikan oleh para operator, jajaran perangkat daerah, serta DPRD. Harapan kami, program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi Kota Cirebon. Setelah MoU ini, kita akan masuk ke tahap KSO agar pelaksanaannya bisa segera dilakukan,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa program penataan tersebut tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Seluruh kebutuhan pembiayaan pekerjaan menjadi tanggung jawab APJATEL bersama para operator telekomunikasi yang terlibat. Sementara itu, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program.

Dari sisi pelaksanaan, penataan tahap awal akan difokuskan pada sejumlah jalan protokol dengan panjang penanganan sekitar 12 kilometer. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing operator. Dengan pola tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan terukur tanpa mengharuskan seluruh operator mengeluarkan investasi dalam jumlah besar secara bersamaan.

Setelah kawasan jalan protokol tertangani, program selanjutnya akan diperluas ke wilayah permukiman. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi banyaknya tiang provider yang berdiri berdekatan di lingkungan warga. Ke depan, jaringan dari sejumlah operator diharapkan dapat disatukan melalui penggunaan tiang bersama, sehingga tidak lagi ditemukan lima hingga tujuh tiang provider yang berdiri berjejer di satu kawasan.

Untuk menentukan lokasi pengerjaan, Pemerintah Kota Cirebon akan memperhatikan tingkat kepadatan jaringan kabel di masing-masing wilayah. Kawasan Harjamukti, misalnya, menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena kondisi kabel dan tiang provider di sejumlah titik terpantau lebih padat dibandingkan kawasan lainnya.

Adapun penataan ini diarahkan untuk menggunakan sistem ducting atau penempatan jaringan kabel melalui jalur khusus. Dengan sistem tersebut, kabel telekomunikasi nantinya dapat ditempatkan secara lebih teratur dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bentangan udara. Selain memperbaiki tampilan kawasan perkotaan, sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan maupun risiko keselamatan akibat kabel yang tidak tertata.

Di tengah rencana pengerjaan tersebut, Wali Kota juga mengingatkan bahwa proses penataan membutuhkan dukungan masyarakat. Sebab, sejumlah pekerjaan teknis, seperti pengeboran atau boring untuk pemasangan jalur kabel, berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap aktivitas warga.

“Kami mohon dukungan masyarakat Kota Cirebon. Dalam prosesnya nanti mungkin ada pekerjaan boring atau kegiatan teknis lainnya yang sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk membenahi kota. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami karena hasil akhirnya juga untuk kepentingan dan kenyamanan bersama,” tuturnya.

Sejalan dengan harapan Pemerintah Kota Cirebon tersebut, APJATEL menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program penataan. Ketua Koordinator Wilayah Jawa Barat APJATEL, Yudiana Arifin, mengapresiasi komitmen Wali Kota Cirebon beserta jajaran pemerintah daerah yang telah mendorong percepatan pembenahan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Menurut Yudiana, persoalan kabel yang tidak tertata kini menjadi perhatian banyak pemerintah daerah. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh operator, mengingat jaringan telekomunikasi yang terpasang di ruang publik merupakan infrastruktur yang harus dikelola dengan memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

Ia menjelaskan, APJATEL sebelumnya telah melakukan seremoni awal penataan bersama Wali Kota Cirebon pada Februari lalu. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya kesiapan APJATEL untuk mendukung pembenahan jaringan telekomunikasi di Kota Cirebon.

Sejak saat itu, upaya penataan jangka pendek berupa perapian kabel di sejumlah ruas jalan telah berjalan melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon serta seluruh operator terkait. Pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan operator yang memiliki jaringan di masing-masing ruas jalan.

Namun, menurut Yudiana, perapian kabel saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Karena itu, program penataan akan dilanjutkan dengan relokasi jaringan melalui sistem ducting agar keberadaan kabel di ruang publik dapat ditata secara lebih menyeluruh.

Ia menilai, langkah tersebut juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan masyarakat. Sejumlah kejadian kecelakaan akibat kabel yang tidak tertata, termasuk insiden warga yang tersangkut kabel di Bandung, menjadi pengingat bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dan penanganan bersama.

“Penataan jaringan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai asosiasi bersama seluruh operator kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kami siap mendukung program Pemerintah Kota Cirebon, termasuk dalam penataan dan relokasi jaringan melalui sistem ducting. Dengan adanya MoU ini, komitmen tersebut semakin jelas dan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan pekerjaan ke tahap berikutnya. Seluruh pembiayaan program ini juga menjadi tanggung jawab APJATEL bersama para operator, tanpa membebani APBD maupun APBN,” ungkap Yudiana.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berharap penataan jaringan kabel dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan perkotaan, langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang lebih aman, mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya membangun infrastruktur Kota Cirebon yang lebih tertib dan modern.

Olahraga Bersama Polres Cirebon Kota Pererat Persaudaraan Suporter dan Media

Cirebon Kota – Polisi bersama masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama Polres Cirebon Kota berupa Mini Soccer Friendly Match digelar pada (29/10/2026), pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB. Kegiatan yang bertanggung jawab langsung Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., ini menjadi sarana mempererat persaudaraan antara kepolisian, kelompok suporter, dan insan media.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama ini bertujuan memperkuat tali persaudaraan antara Polres Cirebon Kota dengan kelompok suporter dan insan media. Menurutnya, pertandingan persahabatan menjadi cara yang efektif untuk membangun kedekatan tanpa sekat, karena semua pihak terlibat dalam suasana yang santai dan penuh kebersamaan.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., para PJU Polres Cirebon Kota, kelompok suporter Bobotoh, kelompok suporter Jakmania, serta jurnalis media cetak dan elektronik. Seluruh peserta mengikuti pertandingan dengan semangat sportivitas dan penuh keceriaan, mencerminkan suasana persaudaraan yang hangat.

Aris menjelaskan, pertandingan mini soccer persahabatan ini tidak semata-mata mengejar kemenangan, tetapi lebih menekankan pada nilai kebersamaan dan persaudaraan. Menurutnya, melalui kegiatan seperti ini, hubungan antara kepolisian, suporter, dan media semakin erat, sehingga komunikasi di antara mereka dapat terjalin lebih baik ke depannya.

Menurut Aris, kelompok suporter dan insan media merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga suasana kondusif di wilayah Kota Cirebon. Karena itu, pendekatan melalui kegiatan olahraga dinilai lebih efektif untuk membangun kepercayaan dan mempererat hubungan yang selama ini telah terjalin baik.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada kelompok suporter Jakmania sebagai pemenang dalam pertandingan Mini Soccer Friendly Match. Penyerahan hadiah berlangsung dalam suasana akrab, disertai foto bersama sebagai dokumentasi kebersamaan seluruh peserta yang hadir.

Aris menambahkan, selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Ia berharap kegiatan olahraga bersama ini dapat menjadi tradisi yang terus berlanjut, sehingga persaudaraan antara kepolisian, suporter, dan media semakin kuat dari waktu ke waktu.

Menurut Aris, kolaborasi antara polisi bersama masyarakat melalui kegiatan olahraga menjadi bagian penting dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Ia menegaskan bahwa kedekatan antara aparat dan warga tidak cukup dibangun melalui forum resmi, tetapi juga melalui kegiatan santai seperti pertandingan persahabatan ini.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., melalui Kasi Humas AKP M. Aris Hermanto mengajak seluruh kelompok suporter Bobotoh dan Jakmania untuk terus mempererat persaudaraan demi terciptanya suasana yang aman dan damai. “Mari kita jaga persaudaraan antara Bobotoh dan Jakmania dengan saling menghormati dan mendukung dalam kebaikan, sehingga persatuan dan kebersamaan di antara kita tetap terjaga,” ujar Kapolres melalui Kasi Humas.

Daop 3 Cirebon Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perkeretaapian.

Hadir sebagai narasumber, Nuni Nurbayani, M.Pd.I., Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi (KI) Jawa Barat, yang memberikan pemahaman mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik. Kegiatan tersebut turut dihadiri Vice President Daerah Operasi 3 Cirebon, Deputy Vice President Daerah Operasi 3 Cirebon, Manager of Public Information and Compliance KAI, jajaran manajemen Daop 3 Cirebon, serta para pekerja Daop 3 Cirebon.

Dalam pemaparannya, Nuni Nurbayani menjelaskan peran dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memastikan pengelolaan informasi publik berjalan secara sistematis dan sesuai regulasi. Materi yang disampaikan meliputi klasifikasi informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), hingga prosedur penanganan permohonan informasi dari masyarakat.

Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengajuan keberatan apabila pemohon tidak puas terhadap layanan informasi, serta proses penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi. Aspek asesmen dan penetapan struktur pejabat pengelola informasi juga menjadi perhatian, mengingat kejelasan peran dan kewenangan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan informasi berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manager Humas Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan tata kelola yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Bagi KAI, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya memberikan layanan informasi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Muhibbuddin.

Muhibbuddin menambahkan, penguatan keterbukaan informasi juga berkaitan erat dengan kualitas komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kecepatan dalam menyampaikan informasi juga harus berjalan beriringan dengan akurasi dan kejelasan. Komunikasi yang terbuka dan terarah menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan masyarakat.

Lebih lanjut, implementasi keterbukaan informasi juga membutuhkan pemahaman yang kuat mengenai batasan informasi yang dapat diakses oleh publik. Transparansi bukan berarti seluruh informasi dapat dibuka tanpa pertimbangan, melainkan harus dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan hukum, perlindungan data pribadi, serta informasi yang secara sah dikecualikan.

Dari sisi internal organisasi, sosialisasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran seluruh pekerja dalam mendukung tata kelola informasi. Menurutnya, tanggung jawab menjaga kualitas informasi tidak hanya berada pada petugas yang secara khusus menangani permohonan informasi, tetapi juga memerlukan kesadaran seluruh unit kerja dalam mendokumentasikan, mengelola, dan menyampaikan informasi sesuai kewenangannya.

“Budaya keterbukaan harus dibangun bersama dan menjadi bagian dari cara kerja sehari-hari. Setiap unit memiliki peran dalam memastikan informasi dikelola dengan baik, terdokumentasi secara tertib, dan dapat ditelusuri ketika dibutuhkan. Dengan pemahaman yang sama di seluruh lini organisasi, proses pelayanan informasi akan menjadi lebih efektif sekaligus memperkuat akuntabilitas perusahaan.” tambahnya.

“Hingga saat ini kami sudah melayani sebanyak 65 pemohon dengan jumlah 377 informasi yang diberikan tidak ada yang ditolak karena permohonan yang masuk tidak termasuk kategori dikecualikan.” tutup Muhibbuddin.

KAI berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui penyampaian informasi yang akurat dan mudah diakses, KAI berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan KAI.

KAI Daop 3 Cirebon Catat 684 Barang Tertinggal di Kereta Api dan Stasiun, Estimasi Nilai Capai Rp702 Juta

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, termasuk melalui layanan Lost and Found yang membantu penanganan barang tertinggal di kereta api maupun di area stasiun.

Selama periode Januari hingga September 2026, KAI Daop 3 Cirebon mencatat sebanyak 684 barang temuan dengan estimasi nilai mencapai Rp702.581.500. Dari jumlah tersebut, sebanyak 617 barang telah dikembalikan kepada pemiliknya, sementara 31 barang berupa makanan telah dimusnahkan karena sudah tidak layak konsumsi. Adapun 36 barang lainnya masih dalam proses penanganan dan belum kembali kepada pemiliknya.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin menyampaikan bahwa layanan Lost and Found merupakan salah satu bentuk komitmen KAI dalam menjaga kepercayaan pelanggan serta memberikan rasa aman dan nyaman selama menggunakan transportasi kereta api.

“Bagi KAI, kenyamanan pelanggan tidak hanya diwujudkan melalui perjalanan yang aman dan tepat waktu, tetapi juga melalui kepedulian terhadap barang-barang yang tertinggal. Kami berupaya memastikan setiap barang temuan dapat terdata, diamankan, dan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Muhibbuddin.

Berdasarkan kategorinya, barang temuan selama Januari hingga September 2026 terdiri atas 67 temuan makanan, 358 barang kategori biasa, dan 259 barang berharga. Seluruh barang tersebut ditangani melalui prosedur layanan Lost and Found dengan memperhatikan jenis serta kondisi barang yang ditemukan.

KAI Daop 3 Cirebon mengimbau pelanggan untuk selalu memastikan kembali barang bawaan sebelum meninggalkan kereta api maupun area stasiun. Pemeriksaan sederhana terhadap tempat duduk, rak bagasi, dan area sekitar dapat membantu mencegah barang tertinggal selama perjalanan.

Apabila pelanggan menemukan barang tertinggal atau merasa kehilangan barang, pelanggan dapat segera melaporkannya kepada petugas KAI di stasiun agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh pelanggan untuk lebih teliti terhadap barang bawaannya. Namun, apabila ada barang yang tertinggal, jangan ragu untuk segera melapor kepada petugas KAI. Kami akan membantu proses penelusuran dan pengembalian barang sesuai ketentuan. Terima kasih atas kepercayaan pelanggan yang terus menggunakan layanan kereta api,” tutup Muhibbuddin.

Melalui layanan Lost and Found, KAI Daop 3 Cirebon terus berupaya menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

Festival Literasi Kota Cirebon 2026 Resmi Dibuka, Dorong Budaya Baca hingga Lahirkan Karya Nyata

CIREBON – Membangun budaya literasi bukan sekadar mengajak masyarakat untuk gemar membaca, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, melahirkan kreativitas, serta memperkuat karakter dan identitas budaya. Semangat inilah yang diusung dalam Festival Literasi Kota Cirebon Tahun 2026 yang resmi dibuka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Cirebon, Selasa (27/10/2026).

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menghadiri pembukaan sekaligus meluncurkan Festival Literasi dan program Donasi Buku Eceran Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Cirebon untuk memperluas akses pengetahuan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca di tengah masyarakat.

Festival tahun ini mengangkat tema “Literasi Menginspirasi, Berprestasi dan Memajukan Negeri: Baca, Berkarya, Berbudaya dan Setara.” Tema tersebut menegaskan bahwa literasi memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, berdaya saing, serta mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan rasa bangga atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, literasi harus dipahami lebih luas daripada sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi merupakan bekal penting agar masyarakat mampu memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan secara tepat di tengah derasnya arus informasi digital.

“Literasi menjadi salah satu kunci untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas, produktif, dan berdaya saing. Karena itu, kita ingin budaya membaca tidak berhenti pada kegiatan memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menghasilkan karya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan literasi juga berkaitan erat dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengolah informasi dengan baik akan mempunyai peluang lebih besar untuk berkembang, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan sosial.

Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon mendorong penguatan empat pilar yang menjadi semangat festival, yakni membaca, berkarya, berbudaya, dan setara. Keempatnya diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pilar membaca dan berkarya, Wakil Wali Kota mengajak masyarakat menjadikan pengetahuan sebagai modal untuk melahirkan gagasan dan inovasi. Buku dan berbagai sumber informasi harus mampu membuka wawasan sekaligus mendorong lahirnya kreativitas yang memberikan dampak positif.

Sementara itu, aspek berbudaya menjadi pengingat bahwa kemajuan literasi perlu berjalan beriringan dengan pelestarian identitas daerah. Kehadiran pertunjukan seni, termasuk Tari Topeng Cirebon dalam rangkaian festival, menjadi salah satu bentuk pengenalan budaya lokal kepada masyarakat melalui ruang literasi yang lebih dekat dan menarik.

Adapun pilar setara menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Siti Farida, akses terhadap literasi harus terbuka bagi semua kalangan sehingga setiap warga memiliki ruang untuk belajar, mengembangkan potensi, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

“Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal hanya karena terbatasnya akses terhadap pengetahuan. Literasi harus menjadi ruang yang terbuka dan inklusif, tempat setiap orang bisa belajar, berekspresi, serta mengembangkan kemampuannya,” tuturnya.

Ia berharap Festival Literasi Kota Cirebon dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas literasi, keluarga, dan masyarakat dalam membangun kebiasaan membaca yang berkelanjutan.

Menurutnya, budaya literasi tidak dapat dibentuk hanya melalui kegiatan seremonial. Diperlukan keterlibatan bersama agar membaca menjadi kebiasaan yang tumbuh dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik.

“Harapannya, kegiatan ini tidak hanya meriah selama festival berlangsung, tetapi juga meninggalkan kebiasaan baik di tengah masyarakat. Dari membaca, kita memperoleh pengetahuan; dari pengetahuan, kita bisa berkarya; dan melalui karya, kita ikut mendorong kemajuan Kota Cirebon,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Mastara, menjelaskan bahwa Festival Literasi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Kota Cirebon. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program dan inovasi yang mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Menurutnya, festival ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan literasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Festival ini merupakan puncak dari berbagai kegiatan literasi yang sebelumnya telah kami laksanakan, sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca,” ungkap Mastara.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dispusip Kota Cirebon telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar dan masyarakat. Di antaranya lomba resensi buku, lomba mendongeng bagi siswa sekolah dasar, serta bimbingan teknis literasi informasi. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat untuk lebih dekat dengan buku, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan menyampaikan gagasan.

“Melalui lomba mendongeng, misalnya, anak-anak didorong untuk membaca dan memahami cerita terlebih dahulu, kemudian menuangkannya kembali melalui kemampuan bercerita. Dengan begitu, kegiatan ini tidak hanya melatih keberanian, tetapi juga menumbuhkan minat baca,” jelasnya.

Selain menumbuhkan minat baca, penguatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memilah informasi juga menjadi perhatian Dispusip Kota Cirebon. Hal ini dinilai semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi digital yang membuat informasi dapat diakses dengan cepat, tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, literasi informasi perlu terus diperkuat agar masyarakat lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Informasi sekarang sangat mudah diperoleh dan perkembangannya begitu dinamis. Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menilai dan menyaring informasi agar tidak mudah menerima berita yang belum tentu benar,” kata Mastara.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Festival Literasi Kota Cirebon yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif dan kreatif. Mulai dari talkshow, lomba menggambar, bedah buku, hingga pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui rangkaian kegiatan ini, festival diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan ketertarikan terhadap buku, tetapi juga membuka ruang interaksi, pertukaran gagasan, dan pengembangan potensi masyarakat.

“Kami ingin festival ini menjadi ruang bersama untuk menumbuhkan kreativitas dan mendekatkan masyarakat dengan dunia literasi. Harapannya, kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan, bukan hanya selama festival berlangsung,” tuturnya.

Lebih jauh, Mastara menekankan bahwa peningkatan budaya literasi perlu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Menurutnya, kegiatan festival akan memberikan dampak lebih besar apabila semangat membaca yang tumbuh selama acara dapat diteruskan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu bentuk penerapan, Dispusip Kota Cirebon membiasakan pegawainya membaca buku minimal dua halaman setiap hari setelah apel pagi.

“Awalnya mungkin terasa berat karena belum terbiasa. Namun, kalau dilakukan secara rutin, membaca akan menjadi kebiasaan. Kami berharap semangat ini juga tumbuh di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat luas,” pungkasnya.

Akses Keuangan Diperluas, UMKM dan Masyarakat Cirebon Makin Berpeluang Mengembangkan Usaha

Jakarta – Perluasan akses keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mendorong kesejahteraan yang lebih merata. Komitmen tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon saat Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas TPAKD 2026 menjadi forum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku industri jasa keuangan. Melalui kolaborasi tersebut, perluasan layanan keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Presiden menilai keberadaan tim tersebut sebagai bentuk kolaborasi penting untuk memastikan layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan.

Presiden juga menekankan bahwa akses keuangan perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri. Dengan akses yang semakin terbuka, masyarakat diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki taraf hidup.

Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa sebanyak 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah telah terbentuk di seluruh Indonesia. Keberadaan TPAKD menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus memperkuat peran sektor keuangan dalam mendukung pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

OJK juga mencatat tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Meski demikian, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan tetap diperlukan agar akses yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.

Sementara itu Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa akses keuangan yang mudah dan terjangkau dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan keuangan, terutama dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

“Bagi Kota Cirebon, perluasan akses keuangan harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelaku UMKM, pedagang, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha dengan dukungan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan. Karena itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan harus terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.

Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon memandang perluasan akses keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah. Kota Cirebon memiliki aktivitas perdagangan dan jasa yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Karena itu, kemudahan akses terhadap pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan hubungan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan menjadi hal yang perlu terus didorong.

Wali Kota menambahkan, hasil dan arah kebijakan yang dibahas dalam Rakornas TPAKD 2026 diharapkan dapat menjadi penguatan bagi langkah-langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan secara tepat sasaran.

“Kami ingin akses keuangan tidak berhenti pada kemudahan memperoleh layanan, tetapi juga membantu masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri. Pemerintah Kota Cirebon akan terus mendorong sinergi dengan OJK, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya agar peluang pembiayaan serta edukasi keuangan semakin terbuka, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk berkembang,” tuturnya.

Melalui keikutsertaan dalam Rakornas TPAKD 2026, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan Kota Cirebon yang lebih merata dan berdaya saing.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Stasiun Pegaden Baru Layani 105.172 Pelanggan, Perkuat Konektivitas Masyarakat Subang

Stasiun Pegaden Baru di Kabupaten Subang, Jawa Barat, bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang kereta api. Stasiun yang berada pada ketinggian sekitar 27 meter di atas permukaan laut ini menjadi salah satu akses penting masyarakat Subang untuk terhubung dengan berbagai kota, sekaligus menyimpan jejak sejarah perkembangan transportasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon mencatat, selama periode Januari hingga Oktober 2026, Stasiun Pegaden Baru telah melayani sebanyak 105.172 pelanggan, terdiri atas 52.668 pelanggan berangkat dan 52.504 pelanggan datang. Capaian ini menunjukkan peran stasiun dalam menunjang mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, bisnis, wisata, maupun perjalanan keluarga.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa Stasiun Pegaden Baru memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas masyarakat Kabupaten Subang dengan berbagai pusat kegiatan di Pulau Jawa.

“Stasiun Pegaden Baru menjadi salah satu pintu mobilitas masyarakat Subang untuk menjangkau berbagai daerah. Di balik angka pelanggan yang kami layani, terdapat beragam kebutuhan dan tujuan perjalanan masyarakat. Karena itu, kehadiran layanan kereta api memiliki arti penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial,” ujar Muhibbuddin.

Berdasarkan data tujuan keberangkatan pelanggan selama Januari hingga Oktober 2026, Stasiun Pasarsenen di Jakarta menjadi tujuan terbanyak dengan 9.914 pelanggan. Berikutnya, Stasiun Yogyakarta melayani tujuan perjalanan 4.726 pelanggan, Stasiun Bekasi sebanyak 3.837 pelanggan, dan Stasiun Lempuyangan sebanyak 3.235 pelanggan.

Sementara itu, sebanyak 2.759 pelanggan menuju Stasiun Surabaya Pasarturi, 2.517 pelanggan menuju Stasiun Jatinegara, 2.248 pelanggan menuju Stasiun Gambir, 2.088 pelanggan menuju Stasiun Semarang Tawang, 1.984 pelanggan menuju Stasiun Cirebon Prujakan, serta 1.777 pelanggan menuju Stasiun Purwokerto.

Data tersebut memperlihatkan bahwa mobilitas pelanggan dari Pegaden Baru menjangkau beragam pusat aktivitas di Pulau Jawa. Jakarta dan kawasan penyangganya menjadi salah satu tujuan utama, sedangkan Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya turut menunjukkan pentingnya konektivitas antarkota bagi masyarakat Subang.

Menurut Muhibbuddin, kereta api memiliki keunggulan dalam mendukung perjalanan antarkota melalui jadwal perjalanan yang terencana dan layanan yang mengutamakan keselamatan.

“Pilihan tujuan perjalanan pelanggan menunjukkan bahwa kebutuhan mobilitas masyarakat sangat beragam. KAI berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kereta api dapat menjadi pilihan transportasi yang andal bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya,” tambah Muhibbuddin.

Selain perannya dalam melayani perjalanan penumpang, Stasiun Pegaden Baru juga memiliki catatan sejarah yang berkaitan dengan aktivitas logistik dan industri lokal. Pada masa lalu, stasiun ini memiliki jalur akses khusus menuju Gudang Pupuk Sriwidjaja yang berada di sebelah utara stasiun. Berdasarkan informasi tata letak perkeretaapian yang tersedia, jalur akses tersebut kini tercatat nonaktif dan tidak digunakan untuk operasional reguler.

Keberadaan jalur tersebut menjadi bagian dari rekam jejak pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian untuk menunjang distribusi barang dan kegiatan industri. Meski jalur khusus itu tidak lagi aktif, sejarahnya menggambarkan bahwa peran kereta api di wilayah Pegaden Baru pada masa lalu tidak hanya berkaitan dengan mobilitas orang, tetapi juga dengan kebutuhan logistik.

Dalam perkembangannya, fungsi Stasiun Pegaden Baru sebagai titik pelayanan penumpang tetap menjadi bagian penting dari konektivitas Kabupaten Subang. Akses kereta api membantu masyarakat menjangkau kota-kota lain tanpa harus memulai perjalanan dari pusat kota yang lebih jauh, sekaligus memberikan alternatif transportasi untuk berbagai keperluan.

“Stasiun Pegaden Baru memiliki cerita panjang dalam perjalanan masyarakat Subang. Dahulu, keberadaan jalur kereta juga berkaitan dengan aktivitas logistik, sedangkan saat ini layanan penumpang menjadi salah satu peran pentingnya dalam mendukung mobilitas masyarakat. Bagi KAI, stasiun bukan hanya infrastruktur transportasi, melainkan bagian dari perjalanan hidup masyarakat dan perkembangan wilayah yang harus terus dijaga manfaatnya,” tutur Muhibbuddin.

KAI Daop 3 Cirebon mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, membeli tiket melalui kanal resmi KAI, serta mematuhi ketentuan keselamatan selama berada di stasiun maupun di dalam kereta api. KAI juga terus berupaya menjaga keandalan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan agar perjalanan pelanggan berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar.

“Harapan kami, Stasiun Pegaden Baru dapat terus menjadi bagian penting dari konektivitas masyarakat Kabupaten Subang. KAI akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar kereta api semakin dirasakan manfaatnya, tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penghubung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” pungkas Muhibbuddin.