Tag: aboutcirebon

Wakil Wali Kota Ajak Pelaku Usaha Farmasi Kedepankan Keselamatan Pasien

CIREBON – Masalah kesehatan bukan sekadar urusan teknis medis, melainkan menyangkut tanggung jawab moral bagi para praktisi farmasi untuk memberikan literasi yang jujur kepada masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CODB) , Antimicrobial Resistance (AMR), dan Pengelolaan Obat di Fasilitas Saryanfar yang digelar di Q Garden, Kamis (22/1/2026).

Di hadapan para peserta, Wakil Wali Kota menekankan bahwa peran tenaga kefarmasian adalah garda terdepan dalam melindungi warga dari risiko penggunaan obat yang salah. Ia mengingatkan bahwa distribusi obat bukan sekadar transaksi dagang, melainkan rantai penyelamat nyawa yang harus dijaga integritasnya dari hulu hingga hilir.

“Bukan hanya penyedia obat, tapi pemegang amanah keselamatan publik. Ada tanggung jawab moral yang besar untuk mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Kita harus memastikan distribusi dilakukan dengan pengawasan ketat, sehingga tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan yang bisa merugikan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon memberikan apresiasi tinggi kepada Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) Cabang Cirebon atas inisiatif ini. Menurut Wakil Wali Kota, pembaruan standar CDOB 2025 merupakan instrumen krusial di tengah dinamisnya industri farmasi. Kepatuhan terhadap standar ini bersifat wajib untuk menjamin bahwa setiap sediaan farmasi yang sampai ke tangan warga Cirebon tetap aman, bermutu, dan bermanfaat.

Selain masalah distribusi, isu resistensi antimikroba (AMR) menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa ancaman AMR kini menjadi perhatian dunia karena dapat melumpuhkan efektivitas pengobatan infeksi. Jika tenaga farmasi tidak disiplin dalam mengontrol penggunaan antibiotik, maka risiko kesehatan di masa depan akan semakin sulit dikendalikan.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus menciptakan iklim pelayanan kesehatan yang kondusif. Wakil Wali Kota berharap seluruh fasilitas kefarmasian di Kota Cirebon dapat menjadi sarana yang amanah dan profesional. Peserta diminta memanfaatkan kehadiran narasumber dari BBPOM untuk mendalami tata kelola obat yang benar demi memperkuat integritas profesi mereka masing-masing.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama. Saya ingin kita semua membuktikan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kefarmasian di wilayah Kota Cirebon benar-benar berorientasi penuh pada keselamatan pasien, bukan sekadar pemenuhan administratif semata,” tutupnya.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Balai Besar POM di Bandung, I Made Bagus Gerameta mengapresiasi sinergi kolektif di Kota Cirebon. Ia menyebutkan bahwa pengawasan obat yang kuat tidak bisa dilakukan sendirian oleh regulator, melainkan membutuhkan komitmen nyata dari para pelaku usaha di lapangan.

“Kami sangat bersyukur atas energi positif yang ditunjukkan rekan-rekan di Cirebon. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional serta lemahnya pengawasan distribusi adalah pemicu utama resistensi. Jika hari ini tidak kita tangani secara bersama melalui penerapan CDOB yang ketat dan pelayanan yang beretika, maka efektivitas pengobatan akan terus menurun dan risiko kesehatan masyarakat akan semakin besar,” ungkap I Made Bagus Gerameta.

Ia menambahkan bahwa peran GP Farmasi sangat penting dalam membina anggotanya agar memiliki kompetensi yang selaras dengan regulasi terbaru.

“Sinergi antara BBPOM dan praktisi farmasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk membangun ekosistem kesehatan yang akuntabel di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Cirebon,” pungkasnya.

Wajah Baru Sukalila, Pemkot Cirebon dan BBWS Mulai Langkah Besar Penataan Kawasan Sungai yang Lebih Estetik

CIREBON – Kawasan Sungai Sukalila yang selama ini identik dengan kepadatan dan kesan semrawut, bersiap mengalami transformasi besar. Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk mengubah wajah bantaran sungai di jantung kota ini menjadi ruang publik yang cantik, nyaman, dan fungsional melalui penataan yang dilakukan secara bertahap.

Keseriusan ini terlihat saat Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Pj Sekretaris Daerah Sumanto, jajaran kepala perangkat daerah terkait, Forkopimda, serta pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dalam dialog penataan kawasan bantaran Sungai Sukalila, Kamis (22/1/2026). Dialog hangat dengan warga, aparat kewilayahan, hingga pedagang di sepanjang bantaran dilakukan untuk memastikan proyek ini berjalan dengan dukungan penuh masyarakat.

Wali Kota mengungkapkan bahwa langkah konkret akan dimulai sangat dekat, yakni pada Senin pekan depan. Pekerjaan awal difokuskan pada normalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi air sebelum masuk ke tahap estetika.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah duduk bersama dengan semua pihak terkait. Insyaallah, hari Senin nanti tahap pertama berupa pengerukan dari muara sampai ke Sukalila sudah dimulai. Saya memohon doa dan dukungan dari seluruh warga Kota Cirebon. Jika nanti aktivitas lalu lintas sedikit terhambat karena proses pengerjaan, mohon bisa dimaklumi. Ini semata-mata demi masa depan kota kita yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa penataan tidak hanya soal sungai, tapi juga menyentuh aspek estetika kota. Rencananya, Sukalila akan dilengkapi dengan taman, jogging track, hingga jalur pedestrian yang ramah pejalan kaki. Bahkan, simulasi rekayasa lalu lintas satu arah sedang dikaji bersama Dishub dan Kepolisian untuk mengurai kemacetan kronis di sekitar kawasan Asia Toserba.

“Kita ingin Sukalila jadi ikon baru. Nanti ada taman dan trotoar yang rapi. Mengenai arus lalu lintas, kita akan pecah kepadatannya, mungkin diarahkan ke Sukalila Selatan agar tidak terjadi penumpukan. Semuanya kita desain supaya tidak lagi crowded,” tambahnya.

Satu hal yang menarik dalam penataan ini adalah skema kolaborasi yang ditawarkan Pemkot Cirebon dan BBWS. Pihak pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi sektor swasta yang ingin berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), namun dengan aturan main yang sangat transparan.

“Kami sepakat dengan BBWS, kami tidak menerima bantuan dalam bentuk uang tunai. Kalau ada perusahaan yang mau bantu, silakan bangunkan fisiknya sesuai desain yang ada. Misalnya, satu perusahaan mau membangun jembatan penyeberangan yang ikonik, atau perusahaan lain mau membangun taman, silakan dikerjakan sendiri oleh mereka. Kami sediakan ruangnya, mereka yang membangun fisiknya,” tegas Wali Kota.

Dengan konsep pembangunan yang transparan dan kolaboratif ini, Pemerintah Kota Cirebon optimis Sungai Sukalila tidak hanya akan menjadi pengendali banjir yang efektif, tetapi juga menjadi destinasi wisata tengah kota yang membanggakan bagi warga Kota Cirebon maupun wisatawan.

Senada dengan Wali Kota, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, memaparkan bahwa proyek ini merupakan kerja maraton yang berkelanjutan. Setelah pengerukan selesai, fokus akan beralih pada infrastruktur pendukung dan kualitas air.

“Tahap pertama jelas normalisasi. Setelah itu masuk tahap kedua yaitu penataan kawasan Sukalila dan Kalibaru, termasuk perbaikan sistem drainase agar tidak ada lagi genangan. Tantangan terbesarnya nanti adalah penjernihan air yang kami targetkan mulai digarap serius pada 2027 atau 2028. Karena seindah apa pun penataannya, kalau airnya tidak bening tentu kurang maksimal,” jelas Dwi.

INDONESIA ANTI-SCAM CENTRE BERHASIL KEMBALIKAN RP161 MILIAR DANA MASYARAKAT KORBAN SCAM

Jakarta, 21 Januari 2026. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) berhasil mengembalikan Rp161 miliar yang merupakan dana dari 1.070 masyarakat korban scam/penipuan digital yang berhasil diblokir IASC dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan. Data merupakan catatan sejak IASC mulai beroperasi, 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.

Penyerahan pengembalian dana korban scam secara simbolis digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu yang
dihadiri Ketua Komisi XI RI Mokhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, pimpinan bank yang tergabung dalam IASC, Kepolisian RI, Kementerian Komdigi dan sejumlah korban scam. Friderica dalam kesempatan tersebut menyampaikan pengembalian dana korban scam ini merupakan bukti nyata kerja OJK bersama kementerian/lembaga dan industri perbankan untuk melindungi masyarakat.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” kata Friderica. Kejahatan keuangan digital belakangan juga semakin masif dan melampaui lintas batas negara sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama. Lanjutnya, berbagai modus scam dilakukan oleh pelaku seperti penipuan transaksi
belanja, impersonation/fake call, penipuan investasi, penipuan kerja dan penipuan melalui media sosial. Selain itu, modus love scam juga menjadi modus yang sering
dilakukan oleh pelaku di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Berbagai tantangan pun dihadapi dalam penanganan scam, seperti: adanya lonjakan jumlah pengaduan, lambatnya pelaporan disampaikan, perlunya peningkatan kecepatan pemblokiran, pelarian dana yang kompleks dan optimalisasi pengembalian dana. Mahendra Siregar dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa upaya pengembalian dana korban scam merupakan bukti komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga serta industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen untuk meningkatkan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku. Selain itu, ruang lingkup kejahatan dan berbagai aspek lainnya yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan harus senantiasa diantisipasi bersama,” kata Mahendra.

Lanjutnya, OJK juga mengapresiasi keberanian dan kesediaan korban scam untuk berbagi pengalaman. Hal ini menjadi lesson learn bagi kita semua dan menjadi motivasi serta meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital dimaksud.
Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada IASC jika menjadi korban

kejahatan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin besar pula jumlah pengembalian dana yang dapat dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan merupakan kejahatan serius dengan
tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. “Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih.”

Lebih lanjut, Misbakhun menilai keberadaan dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui IASC telah memberikan dampak nyata sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan digital. “Dan saya yakin ini memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia Anti Scam Centre, Satgas PASTI ini, memberikan harapan,” kataMisbakhun.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 s.d. 14 Januari 2026, IASC telah menerima pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat sebanyak 432.637 aduan dengan
total nilai kerugian mencapai Rp9,1 triliun. Total keseluruhan dana yang berhasil diblokir oleh IASC senilai Rp436,88 miliar.

Pelaporan terkait penipuan keuangan kepada IASC dapat dilakukan melalui website resmi IASC yaitu iasc.ojk.go.id. Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan website mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre/IASC. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan IASC.

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Wali Kota Larang Keras Trotoar Jadi Lahan Parkir

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon serius dalam menata estetika kota dan mengembalikan fungsi ruang publik . Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sepanjang Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada Rabu (21/1/2026). Langkah ini diambil merespons keluhan warga terkait menjamurnya parkir liar yang menyerobot hak pejalan kaki.

Di lokasi, Wali Kota menyaksikan langsung pemandangan trotoar yang sesak oleh deretan kendaraan, baik motor maupun mobil. Tanpa basa-basi, Wali Kota langsung memberikan peringatan kepada pihak pengelola usaha di area tersebut.

“Trotoar adalah area khusus pejalan kaki, bukan lahan parkir tambahan. Pengelola usaha wajib menyediakan kantong parkir yang memadai di lahan mereka sendiri, sesuai dengan dokumen Amdal Lalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) yang telah disepakati,” tegasnya.

Selain teguran, Wali Kota juga menyoroti kondisi fisik trotoar yang mengalami kerusakan akibat beban kendaraan yang parkir di atasnya. Ultimatum pun dilayangkan. Wali Kota memberikan tenggat waktu selama tujuh hari harus sudah diperbaiki dan kembali berfungsi normal.

“Dalam 1×24 jam kalau masih ada kendaraan parkir di trotoar, saya akan sanksi. Saya ingin trotoar segera dibereskan. Satu minggu harus sudah dibereskan,” tegasnya.

Selain persoalan di Jalan Wahidin, perhatian Wali Kota juga tertuju pada kemacetan akibat parkir liar di Jalan Cipto, tepatnya di salah satu mal. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot saat ini tengah bernegosiasi dengan pengelola mal untuk mengevaluasi sistem pembayaran parkir.

“Kami menyarankan agar pengelola mal lebih fleksibel dalam metode pembayaran. Selain e-money, pembayaran tunai sebaiknya tetap dilayani agar arus masuk kendaraan lebih cepat. Jika akses ke dalam lancar, pengunjung tidak akan lagi memarkir kendaraannya di pinggir jalan yang memicu kemacetan,” pungkasnya.

Tindakan lapangan ini menjadi pesan bagi seluruh pelaku usaha di Kota Cirebon bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati demi kenyamanan bersama dan keasrian tata kota.

Evakuasi Lokomotif KA Menoreh Selesai, Jalur KA Sudah Bisa Dilewati

Cirebon – Lokomotif KA Menoreh relasi Semarangtawang – Pasarsenen yang mengalami gangguan perjalanan pada Rabu (21/1) pukul 02.47 WIB di KM 201+400 petak jalan antara Stasiun Babakan – Waruduwur, berhasil dievakuasi pada pukul 09.22 WIB.

Muhibbuddin Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon menyampaikan evakuasi dilakukan oleh para petugas KAI dengan menggunakan Railway Crane yang didatangkan dari Dipo Lokomotif Cirebon.

“Setelah selesai dilakukan evakuasi, kondisi jalan rel di jalur hilir yang mengalami kerusakan dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan aman, jalur hilir dapat dilewati KA dengan kecepatan terbatas 40 km perjam. Secara berangsur-angsur kecepatan KA akan dinaikan sampai kecepatan normal seiring dengan kondisi jalur yang semakin membaik,” ujar Muhib.

“Untuk jalur hulu hanya dilakukan penutupan sementara saat proses evakuasi berlangsung. Setelah selesai evakuasi langsung dapat dilewati KA dengan kecepatan normal,” tambah Muhib.

Dari kejadian ini terdapat beberapa KA yang terdampak dan mengalami kelambatan diantaranya :
1. Ka 245B Majapahit relasi Malang – Pasarsenen
2. Ka 145B Blambangan Ekspress relasi Surabayapsarturi – Pasarsenen
3. Ka 253 Kertajaya relasi Surabayapsarturi – Pasarsenen
4. Ka 165 Dharmawangsa relasi Surabayapsarturi – Pasarsenen
5. Ka 23 Argo Merbabu relasi Semarangtawang – Gambir
6. PLB 177B Manoreh relasi Semarangtawang – Pasarsenen
7. Ka 217 Kaligung relasi Semarangponcol – Cirebonprujakan
8. Ka 17 Argo Sindoro relasi Semarangtawang – Gambir
9. PLB 180B Tawang jaya Premium relasi Pasarsenen – Semarangtawang
10. Ka 26 (Argo Merbabu relasi Gambir – Semarangtawang
11. Plb 178b Tawangjaya Premium Pasarsenen – Semarangtawang
12. Ka 218 Kaligung relasi Cirebonprujakan – Semarangponcol

KAI Daop 3 Cirebon menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan penumpang yang menyebabkan kelambatan kedatangan sampai di tempat tujuan.

KAI Daop 3 Cirebon juga menyampaikan terima kasih kepada Damkar, BPBD Kabupaten Cirebon, Polresta Cirebon dan semua pihak yang telah membantu, sehingga proses penanganan bisa dilaksanakan lebih cepat.

“Kepada para pengguna jalan raya kami mengimbau agar lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang dengan berhenti terlebih dahulu, tengok kanan dan kiri, setelah aman baru berjalan. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” kata Muhib.

Lebih lanjut, Muhib mengatakan bahwa Kereta Api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara tiba-tiba, sehingga pengguna jalan raya harus mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Hal tersebut sesuai UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 124 menyatakan yaitu, Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Kemudian pada UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 114 menyatakan yaitu, Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib: berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain, mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

“KAI berharap agar masyarakat berhati-hati saat akan melintasi perlintasan sebidang. Pastikan jalur yang akan dilalui sudah aman, dan patuhi rambu-rambu yang ada,” tutup Muhib.

Wujudkan Estetika Kota Tanpa Kabel Semrawut, Pemkot Cirebon Mulai Proyek Penataan Kabel Bawah Tanah

CIREBON – Pemandangan langit Kota Cirebon yang selama ini terhalang oleh karut-marut bentangan kabel akan segera berubah. Pemerintah Kota Cirebon secara resmi memulai langkah besar untuk membenahi wajah kota dengan menata ulang utilitas kabel yang selama ini dianggap merusak estetika dan kenyamanan ruang publik.

Langkah serius ini ditandai dengan peninjauan langsung yang dilakukan oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo Bersama Pj Sekretaris Daerah, Sumanto dan sejumlah kepala dinas terkait di sepanjang Jalan Kartini. Area ini dipilih sebagai salah satu titik prioritas karena merupakan jantung aktivitas masyarakat dan wajah utama kota.

Wali Kota menyampaikan bahwa kondisi kabel yang melintang tidak beraturan saat ini sudah mencapai tahap yang cukup mengkhawatirkan secara visual. Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan satu tiang penyangga bisa menampung 15 hingga 20 kabel dari berbagai provider berbeda, menciptakan kesan kumuh di tengah kota yang tengah berbenah.

“Hari ini kami sudah berkomunikasi dengan seluruh dinas terkait. Insyaallah dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Cirebon ingin membenahi kabel-kabel yang melintang maupun di pinggir jalan ini. Secara estetika, kondisi sekarang kurang nyaman dipandang. Solusinya, kita akan coba pindahkan semuanya ke sistem kabel bawah tanah atau ducting,” ujar Wali Kota saat memantau kondisi di Jalan Kartini, Senin (19/1/2026).

Rencana besar ini tidak hanya menyasar satu titik. Setidaknya ada 15 hingga 17 ruas jalan strategis dengan total panjang mencapai 15 kilometer yang masuk dalam target penataan. Proses ini diawali dengan merapikan kabel fiber optik, yang kemudian akan diikuti dengan koordinasi bersama PLN, PGN, hingga PDAM agar jalur utilitas di Kota Cirebon bisa terintegrasi dengan rapi.

“Saya sudah rapatkan dengan PLN, PGN, hingga PDAM. Saya ingin kabel-kabel yang melintang itu dibenahi menjadi satu jalur saja, tidak ada lagi yang berseliweran tidak jelas. Saat ini kami sedang dalam tahap proses administrasi dan teknis. Kami juga berkolaborasi dengan Apjatel (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi). dan pihak swasta lainnya untuk pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.

Menyadari bahwa proyek ini akan berdampak pada mobilitas warga, Wali Kota pun menyampaikan permohonan maaf dan meminta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Penataan ini menurutnya adalah investasi jangka panjang demi kenyamanan dan keindahan Kota Cirebon di masa depan.

“Mohon maaf jika nanti selama proses perbaikan ada aktivitas warga atau pengguna jalan yang terganggu. Ini semua kami lakukan semata-mata untuk pendataan dan penataan kabel agar Kota Cirebon jauh lebih rapi dan cantik. Saya harap masyarakat mendukung penuh upaya ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, Rachman Hidayat, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya tengah melakukan inventarisir mendalam. Penataan ini akan menyasar jalan-jalan protokol seperti Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, hingga Jalan Tuparev.

“Kita akan buatkan semacam gorong-gorong khusus atau ducting di bawah tanah. Penempatannya nanti menyesuaikan kondisi lapangan, bisa di bawah badan jalan atau trotoar, tergantung letak jaringan gas atau pipa PDAM yang sudah ada. Harapan kami, minimal 10 kilometer pertama bisa segera dieksekusi, dan tahun ini sudah harus ada aksi nyata di lapangan,” jelas Rachman.

Tinggalkan Pola Kerja ‘Asal Selesai’, Wali Kota Instruksikan ASN Fokus pada Dampak Nyata ke Masyarakat

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2026 bukan sekadar penggugur kewajiban administratif di awal tahun. Ia menekankan bahwa dokumen yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah tersebut membawa beban tanggung jawab yang besar, baik di mata hukum maupun secara moral kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Pagi Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja ASN 2026 yang dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan di Balai Kota Cirebon, Rabu (14/1/2026).

“Saya ingin menegaskan bahwa Pakta Integritas ini adalah komitmen hukum dan moral yang nyata. Ini bukan pajangan atau rutinitas tahunan. Di dalamnya ada janji untuk tidak mencederai kepercayaan publik, baik melalui gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidakefisienan anggaran. Setiap rupiah dan setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Wali Kota dalam arahannya.

Momentum ini juga menjadi ajang evaluasi mendalam terhadap capaian tahun 2025. Meski pembangunan fisik seperti pembenahan drainase dan perbaikan fasilitas publik telah berjalan, serta digitalisasi birokrasi mulai mempercepat akses layanan, Wali Kota memberikan catatan kritis. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka di atas kertas atau selesainya proyek fisik semata.

Wali Kota menyoroti adanya jarak antara target administratif dengan realitas yang dirasakan warga di lapangan. Ia mencatat masih adanya keluhan masyarakat yang lambat direspons serta beberapa program yang pelaksanaannya belum menyentuh akar persoalan.

“Saya harap seluruh jajaran Pemkot Cirebon untuk lebih peka terhadap dinamika yang terjadi di tengah warga agar setiap kebijakan memberikan dampak yang konkret,” tegasnya.

Memasuki tahun 2026, Wali Kota menginstruksikan penghapusan pola kerja “asal selesai” di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Standar kerja tinggi kini menjadi keharusan, sejalan dengan visi besar pemerintah daerah untuk menciptakan institusi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada solusi. Ia menuntut para pimpinan perangkat daerah untuk memantau ketat setiap progres kegiatan tanpa menunda waktu sedikit pun.

Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan bahwa keterlambatan dalam bekerja berdampak langsung pada kerugian layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta setiap Kepala Perangkat Daerah untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan internal dan memastikan efisiensi anggaran benar-benar terjaga demi kemaslahatan publik.

Sinergi antar-instansi juga menjadi poin penting yang ditekankan dalam Rapat Pimpinan tersebut. Wali Kota meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dari tingkat pimpinan hingga pelaksana, untuk menanggalkan ego sektoral. Ia berharap kolaborasi kolektif dapat mempercepat pencapaian target-target strategis kota yang selama ini terkendala oleh sekat-sekat birokrasi.

Menutup arahannya, Wali Kota mengajak seluruh keluarga besar Pemerintah Kota Cirebon untuk memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Kota Cirebon. Profesionalisme dan dedikasi penuh diharapkan menjadi warna baru dalam pelayanan publik sepanjang tahun 2026 guna membuktikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Mari kita mulai tahun 2026 ini dengan semangat baru. Kebersamaan dan kerja sama harus ditingkatkan. Kita harus lebih semangat lagi membuktikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon benar-benar hadir dan bekerja keras untuk kemajuan seluruh warganya,” pungkasnya.

Pusatkan Panen Raya Nasional di Lapas Kelas I Cirebon, Menteri Imipas dan Wali Kota Dorong Kemandirian Warga Binaan

CIREBON – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon menjadi pusat perhatian nasional pada Kamis (15/1/2026). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto, hadir langsung memimpin Panen Raya Serentak hasil pembinaan warga binaan yang digelar secara simultan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Indonesia. Momentum ini menjadi bukti nyata kontribusi warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus meninjau langsung area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang dikelola dengan sangat produktif. Berbagai komoditas unggulan seperti padi varietas Inpari hingga budidaya ikan nila berhasil dipanen. Tidak hanya sektor pangan, Menteri juga melepas ekspor ketiga produk tali dan jaring sabut kelapa (coir net dan coco shade) hasil karya warga binaan yang kini telah menembus pasar internasional, salah satunya ke negara Spanyol.

Menteri Agus Andrianto menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden untuk memperkuat kedaulatan pangan dari unit terkecil.

“Ketahanan pangan harus dimulai dari lingkungan kita sendiri. Program ini tidak hanya membekali warga binaan agar memiliki keahlian dan kemandirian setelah bebas nanti, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui suplai pangan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Menteri Agus di sela-sela kegiatan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang mendampingi Menteri selama kegiatan, menyampaikan rasa bangga atas dipilihnya Kota Cirebon sebagai pusat pelaksanaan panen raya nasional. Menurutnya, keberhasilan Lapas Kelas 1 Cirebon dalam memproduksi barang ekspor dan hasil tani merupakan capaian luar biasa yang patut diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami merasa bangga karena panen raya nasional ini dipusatkan di Kota Cirebon. Tadi kita saksikan bersama melalui siaran langsung ke seluruh Indonesia, betapa produktifnya rekan-rekan kita di dalam. Ada padi, ikan, bahkan yang sangat membanggakan adalah pelepasan ekspor ketiga hasil produksi teman-teman dari dalam Lapas ke luar negeri,” ungkapnya.

Dukungan Pemerintah Kota Cirebon terhadap produktivitas warga binaan pun terus mengalir secara konsisten. Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot Cirebon turut memberikan dukungan berupa penyediaan alat dan bahan baku guna menunjang proses pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. Hal ini dilakukan agar keahlian yang didapat warga binaan benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar saat kembali ke masyarakat.

“Pemerintah Kota sampai saat ini terus mendukung, mulai dari kebutuhan untuk padi, ikan, hingga bahan baku lainnya. Kami ingin memastikan unsur pembinaan ini berjalan maksimal. Harapannya, khususnya bagi warga Kota Cirebon yang sedang menjalani masa pembinaan, mereka bisa mandiri sepenuhnya saat bebas nanti,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa produk-produk kreatif hasil karya warga binaan, mulai dari kerajinan tangan (handicraft), kaos, bordir, hingga sablon, kini telah memiliki wadah pemasaran yang jelas. Pemkot Cirebon secara resmi menampung produk-produk tersebut di Mal UMKM Kota Cirebon agar dapat dijangkau oleh masyarakat umum dan wisatawan.

“Produk mereka sudah lama masuk ke Mal UMKM kita. Kami tampung dan kami bantu pasarkan sebagai bentuk penghargaan atas karya mereka. Jadi, masyarakat bisa melihat langsung kualitasnya yang tidak kalah dengan produk luar. Ini kolaborasi yang sudah berjalan lama, baik dengan pihak Lapas maupun Rutan,” jelasnya.

Menutup rangkaian kegiatan, Wali Kota memberikan pesan penyemangat bagi para warga binaan agar tetap optimis menatap masa depan. Ia menilai, pelatihan intensif yang didapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan modal berharga yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain di luar sana.

“Untuk saudara-saudara di dalam, jangan berkecil hati. Di sini dilatih berbagai macam keahlian setiap hari secara disiplin. Bisa jadi keahlian nanti jauh lebih hebat dari yang di luar. Teruslah berkarya, karena kami di Pemerintah Kota siap mendukung kemandirian para warga binaan,” pungkasnya.

Perkuat Transportasi Publik, KAI Daop 3 Sediakan Layanan Kereta Api Murah dan Cepat

KAI Daop 3 Cirebon konsisten hadirkan layanan transportasi yang mengedepankan ketepatan waktu, keselamatan, dan keamanan bagi pelanggannya. Jalur rel yang terintegrasi dan terbebas dari kepadatan lalu lintas memungkinkan perjalanan kereta api berlangsung lebih cepat dan sesuai jadwal.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin menyampaikan bahwa layanan Kereta Api dengan tarif terjangkau menjadi solusi transportasi yang efisien bagi masyarakat lintas daerah. Selain menawarkan harga yang murah, Kereta Api juga memberikan kepastian waktu tempuh melalui tingkat ketepatan waktu (On Time Performance) yang tinggi.

”Kami berupaya menyediakan layanan Kereta Api yang tidak hanya murah, tetapi juga cepat dan nyaman. Hal ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi,” jelas Muhib.

Selain unggul dari sisi waktu tempuh, kereta api juga menawarkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Beragam pilihan kelas layanan serta program tarif yang tersedia memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati perjalanan yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

“Dengan sistem operasional yang terjadwal dan terintegrasi, pelanggan dapat menikmati perjalanan yang lebih cepat, aman, dan terjangkau. KAI Daop 3 terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat,” ujar Muhib.

Beberapa perjalanan yang dapat digunakan oleh masyarakat menuju Cirebon, diantaranya :
1. Relasi dari Purwokerto ke Cirebon dengan waktu tempuh 1 – 1,5 jam dan tarif mulai dari Rp 45.000 untuk kelas ekonomi, serta Rp 100.000 untuk kelas eksekutif, seperti KA Ranggajati, Cakrabuana, Argo Lawu, Argo Dwipangga, Sawunggalih, Purwojaya, Manahan, Kutojaya Utara.
2. Relasi dari Semarang ke Cirebon dengan waktu tempuh 1,5 – 3 jam dan tarif mulai dari Rp 105.000 untuk kelas ekonomi, serta Rp 140.000 untuk kelas eksekutif, seperti KA Argo Bromo Anggrek, Argo Muria, Sembrani, Brawijaya, Harina, Jayabaya, serta beberapa KA lainnya.
3. Relasi dari Jakarta ke Cirebon dengan waktu tempuh 2,5 – 3 jam dan tarif mulai dari Rp 215.000 – Rp 250.000 untuk kelas eksekutif, seperti KA Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Taksaka, Sembrani, Sindoro, Argo Muria, serta beberapa KA lainnya.

Harga perjalanan tersebut berlaku mulai pembelian 2 jam sebelum keberangkatan selama kuota masih tersedia melalui loket pemesanan tiket ataupun aplikasi Access by KAI.

Selain itu, KAI Daop 3 terus meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk modernisasi fasilitas stasiun serta peningkatan layanan di atas KA untuk meningkatkan perjalanan yang nyaman, aman, dan andal.

“Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan kereta api sebagai transportasi yang ekonomis untuk digunakan dalam aktifitas sehari-hari maupun perjalanan antarkota,” tutup Muhib.

DJP SERAHKAN TERSANGKA FAKTUR FIKTIF YANG RUGIKAN NEGARA 170 MILIAR

Jakarta, 9 Januari 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka tindak pidana penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif kepada Jaksa Penuntun Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jum’at, 9 Januari 2026. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp170.292.549.923.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan penerbitan faktur fiktif dilakukan oleh tersangka IDP pada rentang tahun 2021 s.d. 2022 melibatkan empat perusahaan yaitu PT TNK, PT BKG, PT BTJ, dan PT ANL selaku penerbit faktur. Selanjutnya faktur fiktif tersebut dijual kepada Perusahaan pengguna dengan nilai persentase tertentu dari nilai PPN.
“Sebelumnya tersangka IDP sudah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang patut dan wajar (indikasi pidana), sehingga tim penyidik DJP bersama Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri melakukan penangkapan tersangka,” tegas Rosmauli.

Atas perbuatan tersebut tersangka IDP diancam pidana berdasarkan Pasal 39A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak.

“Kami berharap penegakan hukum ini menjadi pengingat kepada oknum penggelap pajak bahwa Pemerintah tidak akan berkompromi dengan berbagai tindakan pelanggaran.” pungkas Rosmauli.