Tag: berita

HUT ke-81 RI, KAI Daop 3 Cirebon Gelar Green Movement melalui Penghijauan di Stasiun Cirebon Prujakan

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon menghadirkan semangat kemerdekaan melalui aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui Green Movement berupa penghijauan di area Stasiun Cirebon Prujakan sebagai bagian dari komitmen KAI Daop 3 Cirebon dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Kegiatan penghijauan tersebut diikuti oleh Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon, Deputy Daerah Operasi 3 Cirebon, jajaran manajemen, para Quality Control Daop 3 Cirebon, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daop 3 Cirebon. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi wujud komitmen bersama seluruh jajaran KAI Daop 3 Cirebon dalam menciptakan lingkungan stasiun yang lebih hijau, asri, dan nyaman.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

“Semangat kemerdekaan harus terus kita isi dengan berbagai kegiatan positif dan memberikan manfaat. Salah satunya melalui Green Movement dan penghijauan di lingkungan stasiun. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan sekaligus komitmen KAI Daop 3 Cirebon untuk menciptakan kawasan stasiun yang lebih hijau, asri, dan nyaman,” ujar Muhibbuddin.

Menurut Muhibbuddin, kegiatan penghijauan merupakan bagian dari upaya KAI Daop 3 Cirebon dalam mendorong penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan operasional perusahaan. Keberadaan ruang hijau di kawasan stasiun tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat, pengguna jasa kereta api, maupun para pekerja.
Stasiun Cirebon Prujakan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas dan mobilitas masyarakat cukup tinggi. Dengan adanya upaya penghijauan, lingkungan stasiun diharapkan semakin asri sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengguna jasa kereta api.

Kegiatan Green Movement ini juga menjadi bentuk kolaborasi dan kepedulian seluruh jajaran KAI Daop 3 Cirebon. Keterlibatan Kepala Daop, Deputy Daop, jajaran manajemen, Quality Control, hingga Kepala UPT menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan secara konsisten.

“Green Movement ini bukan hanya menjadi kegiatan simbolis, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan juga harus menjadi perhatian dalam menjalankan aktivitas operasional. Kami ingin seluruh jajaran KAI Daop 3 Cirebon memiliki semangat yang sama untuk menjaga dan merawat lingkungan di wilayah kerja masing-masing,” kata Muhibbuddin.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian, KAI terus berupaya menjalankan kegiatan operasional dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan di kawasan operasional perusahaan.

Muhibbuddin menambahkan, keberlanjutan dari kegiatan penghijauan tidak hanya terletak pada proses penanaman, tetapi juga pada bagaimana lingkungan tersebut dirawat dan dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, seluruh jajaran di lingkungan Daop 3 Cirebon diharapkan dapat ikut berperan dalam menjaga lingkungan kerja agar tetap hijau dan nyaman.

“Yang paling penting bukan hanya bagaimana kita melakukan penghijauan, tetapi bagaimana setelahnya kita bersama-sama merawat dan menjaganya. Ketika dilakukan secara konsisten, langkah sederhana seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.

KAI Daop 3 Cirebon berharap kegiatan Green Movement tersebut dapat menumbuhkan kesadaran seluruh insan KAI untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Kepedulian tersebut diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari kebiasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa menjaga Indonesia bukan hanya dilakukan melalui pembangunan dan kemajuan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Semangat kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita wujudkan melalui tindakan nyata. Melalui Green Movement ini, kami ingin terus menumbuhkan semangat bersama untuk menjaga lingkungan, khususnya di kawasan stasiun. Mencintai Indonesia juga berarti menjaga lingkungannya dan mewariskan kondisi yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” pungkas Muhibbuddin.

Rawat Sejarah Perjuangan, Wali Kota Ajak Jajaran Teladani Semangat Juang Veteran

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memberikan penghormatan dan apresiasi kepada para perintis kemerdekaan, veteran, serta keluarga besar pejuang kemerdekaan. Penghormatan tersebut diwujudkan melalui ramah tamah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cirebon di Lobi Setda Grage City Hub, Minggu (16/8/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Sekretaris Daerah, Iing Daiman dan jajaran perangkat daerah.

Ramah tamah tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk bersilaturahmi sekaligus mendengarkan langsung para saksi sejarah perjuangan bangsa. Bagi Pemkot Cirebon, pertemuan dengan para veteran bukan sekadar agenda dalam rangkaian peringatan kemerdekaan, melainkan momentum untuk kembali mengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati masyarakat hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan yang tidak ringan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan, perjuangan para perintis dan veteran merupakan fondasi yang memungkinkan generasi saat ini memiliki kesempatan untuk membangun daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pertemuan kita sore ini diselenggarakan dengan niat yang lugas dan tulus, untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemerdekaan yang telah Bapak dan Ibu perjuangkan dengan darah dan keringat di masa lalu adalah fondasi kami hari ini,” ujar Wali Kota di hadapan para pejuang veteran yang hadir.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini memang berbeda dengan masa perjuangan merebut kemerdekaan. Jika dahulu para pejuang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kedaulatan, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemerdekaan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tantangan kita hari ini tentu berbeda. Jika dulu Bapak dan Ibu berjuang secara fisik untuk merebut kedaulatan, maka tugas kami hari ini adalah memastikan kedaulatan tersebut diisi dengan kesejahteraan,” katanya.

Wali Kota menyampaikan, Pemerintah Kota Cirebon saat ini terus berupaya menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui penataan ruang kota yang lebih tertib dan manusiawi, serta memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas publik dapat dijangkau secara adil dan merata.

Ia juga meminta jajaran perangkat daerah menjadikan semangat perjuangan para veteran sebagai contoh dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, nilai pengabdian, kegigihan dan sikap tanpa pamrih yang ditunjukkan para pejuang harus diteruskan dalam bentuk pelayanan publik yang cepat dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Jadikan semangat juang dan dedikasi tanpa pamrih para veteran kita sebagai standar baku dalam bekerja. Layani masyarakat dengan cepat, tepat, dan solutif,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota menilai komunikasi antara pemerintah daerah dengan para veteran perlu dijaga secara berkelanjutan. Ia berharap pertemuan seperti ramah tamah tersebut tidak hanya dilaksanakan ketika mendekati peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi dapat diagendakan secara berkala, misalnya setiap enam bulan.

Dengan komunikasi yang lebih rutin, pemerintah dapat mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan para veteran. Wali Kota juga meminta perangkat daerah terkait untuk memberikan perhatian terhadap kondisi tempat tinggal atau rumah para veteran sebagai bagian dari bentuk kepedulian pemerintah daerah.

“Kita jangan bertemu hanya menjelang HUT RI. Kalau memungkinkan, pertemuan seperti ini kita jadwalkan secara rutin, misalnya enam bulan sekali. Dengan begitu, komunikasi tetap terjaga dan pemerintah bisa mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan para veteran,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon juga membutuhkan nasihat dan doa dari para perintis kemerdekaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, menurutnya, pemerintah menyadari bahwa berbagai kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan saat ini masih memiliki kekurangan dan perlu terus diperbaiki.

“Kami menyadari bahwa apa yang kami kerjakan saat ini mungkin belum sempurna. Oleh karenanya, kami selalu meminta nasihat dan doa restu dari Bapak dan Ibu agar kami tetap lurus dalam menjalankan roda pemerintahan,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Cirebon, Sumitro, menyampaikan bahwa keberadaan veteran memiliki sejarah dan latar perjuangan yang beragam. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia yang membagi veteran ke dalam beberapa kategori berdasarkan peristiwa keveteranan.

Sumitro menjelaskan, kategori tersebut meliputi Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Veteran Pembela Kemerdekaan RI, Veteran Perdamaian RI, serta Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan RI.

Veteran Pejuang Kemerdekaan RI merupakan warga negara Indonesia yang berperan aktif dalam kesatuan bersenjata resmi maupun kelaskaran pada masa revolusi fisik 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Sementara Veteran Pembela Kemerdekaan RI merupakan mereka yang terlibat dalam kesatuan bersenjata dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk dalam operasi Trikora, Dwikora dan Seroja.

Adapun Veteran Perdamaian RI merupakan warga negara Indonesia yang aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedangkan Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan RI merupakan warga negara Indonesia yang gugur atau tewas dalam pertempuran pada masa revolusi fisik.

Menurut Sumitro, selain menjaga keberadaan para veteran dan memberikan penghormatan kepada mereka, hal penting lainnya adalah memastikan sejarah perjuangan dapat terus dipelajari oleh generasi berikutnya.

Ia menyebut Kota Cirebon telah memiliki Monumen Perjuangan, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghadirkan Museum Perjuangan.

“Kalau Monumen Perjuangan sudah ada, yang belum adalah Museum Perjuangan. Mudah-mudahan dalam masa jabatan Pak Wali sekarang bisa terealisasi Museum Perjuangan sebagai sarana edukasi bagi generasi penerus,” kata Sumitro.

Menurutnya, museum tersebut dapat menjadi ruang untuk mengenalkan sejarah perjuangan kepada anak-anak dan generasi muda. Dengan demikian, sejarah tidak hanya dipahami melalui cerita atau buku, tetapi juga dapat dipelajari melalui berbagai peninggalan dan dokumentasi perjuangan yang disimpan dan ditampilkan secara baik.

Sumitro mengatakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun, masyarakat telah menyaksikan berbagai kemajuan dalam kehidupan bangsa. Namun, kemajuan tersebut perlu diiringi dengan kesadaran untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Di usia kemerdekaan yang akan 81 tahun ini, kita telah mendapatkan kemajuan yang begitu pesat. Kemerdekaan ini kita isi dengan hal yang bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya.

HUT ke-81 RI, 1.279 Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon Dapat Remisi

CIREBON, – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen membahagiakan bagi ribuan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon. Sebanyak 1.279 narapidana mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa pidana.

Penyerahan remisi tersebut dihadiri Bupati Cirebon Imron Rosadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon, Senin (17/8/2026). Selain remisi umum bagi narapidana, kegiatan tersebut juga menjadi momentum pemberian pengurangan masa pidana umum bagi warga binaan.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon, Machda Landasny, mengatakan, hingga 17 Agustus 2026 jumlah warga binaan yang menghuni lapas mencapai 1.427 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas lapas yang hanya mampu menampung 460 orang.

“Dari jumlah 1.427 orang, yang mendapatkan remisi umum sebanyak 1.279 orang. Sisanya 148 orang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, warga binaan yang belum mendapatkan remisi terdiri atas sejumlah kategori, di antaranya narapidana dengan hukuman seumur hidup, sedang menjalani pidana subsidair, serta kategori lainnya.

Menurut Machda, pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik warga binaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan agar mereka dapat kembali diterima di tengah masyarakat.

“Remisi yang diberikan mulai dari satu bulan hingga enam bulan untuk warga binaan,” tegasnya.

Selama menjalani masa pidana, warga binaan mendapatkan berbagai program pembinaan, mulai dari kerohanian dan kepribadian hingga pembinaan jasmani serta kemandirian.

Untuk pembinaan kerohanian, pihak lapas secara rutin menggelar pengajian dengan melibatkan Kementerian Agama. Sementara pembinaan jasmani dilakukan melalui kegiatan olahraga setiap pagi dan setiap Sabtu.

Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif, seperti UMKM, ketahanan pangan, serta industri kecil lainnya.

“Produk yang dipamerkan tadi merupakan hasil karya warga binaan. Selama berada di sini mereka bisa mempelajari keterampilan, kemudian mengajarkannya kembali kepada teman-temannya,” katanya.

Dalam program ketahanan pangan, Lapas Narkotika Cirebon juga mengembangkan peternakan ayam petelur melalui Koperasi Gawe. Saat ini terdapat sekitar 500 ekor ayam dan direncanakan penambahan 500 ekor lagi di area luar lapas karena keterbatasan lahan.

Hasil produksi telur tersebut nantinya dipasarkan kepada pihak ketiga, termasuk untuk kebutuhan kantin dan pegawai lapas, dengan harga mengikuti harga pasar.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron menyoroti tingginya jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Cirebon sebagai gambaran bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius.

Imron mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dan keluarga agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat dan orang tua, jaga anak-anak dan keluarga. Jangan sampai terkena narkoba,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan generasi muda mengenai dampak panjang penyalahgunaan narkoba terhadap masa depan.

“Kalau sudah terkena narkoba dan tertangkap, masa depannya bisa hancur,” tegasnya.

Imron mengapresiasi program pembinaan yang dilakukan Lapas Narkotika Cirebon, khususnya pelatihan keterampilan dan kegiatan ekonomi produktif. Menurutnya, keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat.

Ia meminta warga binaan yang memperoleh remisi untuk mempertahankan perilaku baik selama menjalani masa pidana dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum setelah bebas.

Dengan program remisi, pembinaan, serta percepatan reintegrasi, Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon berharap warga binaan tidak hanya menyelesaikan masa pidananya, tetapi juga memiliki bekal keterampilan dan perubahan perilaku saat kembali ke lingkungan masyarakat.

Pemkot Cirebon Dukung Cirebon QRIS Run 2026, Satukan Semangat Hidup Sehat dan Perluasan Transaksi Digital

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Cirebon QRIS Run 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Cirebon sebagai bagian dari rangkaian Trikarsa Festival 2026, Minggu (16/8/2026). Kegiatan tersebut dinilai menjadi ruang yang positif untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus semakin mengenal penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi sehari-hari.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan Pemkot Cirebon menyambut baik kegiatan yang mempertemukan unsur olahraga, ekonomi digital, dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Menurutnya, kolaborasi bersama BI menjadi langkah yang baik untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya meriah, tetapi juga memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ini kegiatan yang sangat positif. Apalagi baru pertama kali dilaksanakan, tetapi antusiasmenya luar biasa. Pemerintah Kota Cirebon tentu mendukung kegiatan seperti ini karena masyarakat bisa berolahraga sekaligus mendapatkan pemahaman tentang penggunaan QRIS,” ujarnya.

Cirebon QRIS Run 2026 diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah di wilayah Ciayumajakuning. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia mengenalkan QRIS sebagai metode pembayaran yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Wali Kota menilai penggunaan transaksi digital juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan pelaku UMKM di Kota Cirebon. Kemudahan pembayaran melalui QRIS diharapkan dapat memberikan pilihan transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus membantu pelaku usaha mengikuti perubahan kebiasaan konsumen.

“Kolaborasi antara Pemkot Cirebon dan Bank Indonesia seperti ini tentu sangat bermanfaat. Kita ingin kegiatan yang melibatkan masyarakat bisa terus berjalan dan memberikan dampak, termasuk bagi UMKM kita,” katanya.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa Kota Cirebon memiliki kekuatan tersendiri sebagai kota yang dikenal dengan kulinernya. Hal tersebut bahkan menjadi “tantangan” tersendiri bagi peserta yang mengikuti kegiatan lari.

“Kalau lari di Kota Cirebon, godaannya banyak sekali. Baru 100 meter sudah ada nasi jamblang, 100 meter kemudian ada empal gentong. Jadi selain menjaga stamina, harus kuat juga menahan godaan kuliner,” ucap Wali Kota disambut tawa.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menjelaskan Cirebon QRIS Run merupakan kegiatan lari pertama yang diselenggarakan BI Cirebon untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat secara lebih luas.

“Alhamdulillah, kegiatan ini mendapat respons yang sangat baik dan diikuti sekitar 2.000 peserta. Cirebon QRIS Run ini menjadi bagian dari rangkaian Tri Karsa Festival yang berlangsung 14 hingga 17 Agustus 2026,” kata Wihujeng.

Ia menjelaskan, QRIS memiliki tagline CeMuMuAH, yakni Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal. Melalui kegiatan tersebut, BI ingin semakin memperluas pemahaman masyarakat bahwa QRIS dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang praktis dalam berbagai kebutuhan transaksi.

Perkembangan penggunaan QRIS di wilayah Ciayumajakuning pun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juni 2026, nominal transaksi QRIS tercatat mencapai Rp15,06 triliun atau tumbuh 284 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian ini luar biasa. Kami tentu berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan QRIS dalam bertransaksi, termasuk ketika berbelanja di UMKM,” ujarnya.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Ia memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dan Cirebon yang telah menyelenggarakan Tri Karsa Festival 2026.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dan Cirebon yang telah sukses menyelenggarakan Tri Karsa Festival 2026. Salah satu rangkaiannya adalah Cirebon QRIS Run yang menjadi sarana untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat,” kata Erwan.

Erwan juga mengapresiasi kehadiran peserta dari berbagai daerah. Baginya, Cirebon QRIS Run bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Ciayumajakuning untuk bertemu, bersilaturahmi, dan membangun kebersamaan.

Erwan berharap penggunaan QRIS semakin menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Ia juga berharap semangat yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat terus berlanjut, terutama dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Cirebon dan wilayah Ciayumajakuning.

“Semoga kegiatan seperti ini terus berkelanjutan. Bukan hanya kegiatan larinya, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama membina UMKM yang ada di Kota Cirebon dan Ciayumajakuning,” harapnya.

Wali Kota Cirebon Ajak Perkuat Budaya Sadar Bencana Hadapi Perubahan Iklim

Cirebon – Perubahan iklim mulai memberi dampak yang semakin nyata terhadap kehidupan masyarakat di Kota Cirebon. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan pembangunan kota.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menjadi Pembina Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 di Grage City Hub, Selasa (11/8/2026).

Wali Kota mengatakan, data kejadian bencana menunjukkan adanya peningkatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada 2025 tercatat sebanyak 156 kejadian bencana, meliputi pohon tumbang, bangunan ambruk, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan hingga banjir rob. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan 2020 yang mencatat 88 kejadian.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Kesiapan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga berbagai unsur terkait perlu dibangun sejak sebelum potensi bencana muncul.

“Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang hanya kita bicarakan sebagai persoalan di masa depan. Dampaknya sudah kita rasakan dan kita hadapi bersama. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi,” ujar Wali Kota.

Ia menambahkan, pada Januari 2026, banjir menyebabkan kerusakan tanggul dan merendam lima kelurahan di tiga kecamatan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lebih dari 4.000 jiwa. Sementara itu, selama semester pertama 2026 telah tercatat lima kejadian banjir di Kota Cirebon.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan status siaga darurat bencana tahun 2025–2026. Berbagai langkah mitigasi pun terus dilakukan, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan kesiapan masyarakat.

Pada sisi struktural, sejumlah penanganan telah dilakukan, antara lain penataan kawasan Sungai Sukalila, pembangunan senderan dan pintu air, pembenahan drainase Sungai Suba, penanggulan alur sungai di Argasunya, pemasangan trash barrier, serta normalisasi drainase Jalan Cipto.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi Pemerintah Kota Cirebon bersama Pemerintah Pusat, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, dan PT Arida.

Sementara dari sisi nonstruktural, Pemerintah Kota Cirebon telah membentuk 12 Kelurahan Tangguh Bencana dan lima Kecamatan Tangguh Bencana. Di sektor pendidikan, telah dibentuk empat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan dukungan 75 fasilitator terlatih. Penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pemasangan rambu jalur evakuasi di berbagai fasilitas publik hingga tingkat RW.

“Mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Masyarakat juga harus tahu apa yang harus dilakukan, ke mana harus menyelamatkan diri, dan bagaimana saling membantu ketika terjadi keadaan darurat. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota,” lanjut Wali Kota.

Berbagai upaya tersebut turut memberikan hasil positif. Kota Cirebon berhasil mempertahankan kategori Risiko Bencana “Sedang” dari BNPB selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, BPBD Provinsi Jawa Barat menetapkan Kota Cirebon sebagai salah satu penyelenggara Posko Kolaborasi Siaga Bencana Terbaik pada arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Selain menghadapi ancaman banjir dan cuaca ekstrem, Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan perhatian terhadap potensi kekeringan yang terjadi pada musim kemarau.

Mengacu pada rilis BMKG, Agustus 2026 merupakan puncak musim kemarau. Hingga 4 Agustus 2026, kekeringan telah melanda tiga RW di Kelurahan Argasunya dan menyebabkan 1.004 kepala keluarga atau sekitar 3.271 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Untuk membantu masyarakat terdampak, Pemerintah Kota Cirebon melalui BPBD, PDAM, dan PMI telah mendistribusikan 45.000 liter air bersih.

Wali Kota menilai, penanganan kekeringan ke depan perlu diarahkan pada langkah yang lebih antisipatif. Menurutnya, ketersediaan pasokan air harus dipersiapkan sebelum masyarakat memasuki kondisi kritis.

“Ketika kekeringan sudah terjadi dan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air, tentu kita harus segera hadir. Tetapi ke depan, yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan pasokan air sejak awal, sebelum kondisi menjadi kritis. Jadi, penanggulangan bencana harus semakin bergeser pada langkah pencegahan dan kesiapsiagaan,” tuturnya.

Pada apel tersebut, Wali Kota Cirebon juga melepas Kontingen Pramuka Penggalang Kota Cirebon yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 (Jamnas XII) pada 13–20 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur.

Jamnas XII tahun ini mengangkat tema “Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan”.

Wali Kota berpesan agar para peserta menjadikan Jambore Nasional sebagai ruang untuk mengembangkan kemandirian, keterampilan, sekaligus memperluas pengalaman.

“Kepada seluruh Kontingen Kota Cirebon, saya berpesan agar mengikuti Jamnas ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan setiap kegiatan sebagai kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemandirian dan keterampilan. Jaga nama baik Kota Cirebon dan bawa pulang pengalaman yang diperoleh untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah,” katanya.

Menutup amanatnya, Wali Kota mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan kesadaran terhadap bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Budaya sadar bencana harus kita bangun bersama, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, sampai pascabencana. Kota yang tangguh bukan hanya kota yang mampu menangani bencana ketika terjadi, tetapi juga kota yang mampu mencegah, mempersiapkan diri, dan bangkit setelahnya,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota, kesiapsiagaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi seluruh pihak, Kota Cirebon semakin mampu menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Wali Kota Cirebon Raih LPM Award 2026, Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Mendapat Apresiasi Nasional

BANDUNG – Komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun masyarakat melalui pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan mendapat apresiasi di tingkat nasional. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menerima LPM Award 2026 atas dukungan dan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menuju Indonesia Maju.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia (RI) kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP LPM RI yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan dan peran LPM sebagai bagian dari unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan.

LPM dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Wakil Menteri UMKM RI, Gubernur Jawa Barat, serta sejumlah kepala daerah terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagi Wali Kota Cirebon, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada DPP LPM RI atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi sekaligus pemacu bagi kami untuk terus bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya kepedulian sosial, serta terjaganya nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan kepedulian masyarakat, dan memahami serta menjaga budaya yang ada di lingkungan kita,” katanya.

Wali Kota menilai, masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk terlibat dalam pembangunan akan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Karena itu, ruang partisipasi masyarakat perlu terus dibuka dan difasilitasi agar pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama.

“Dengan masyarakat yang ikut peduli dan terlibat, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan dapat kita antisipasi dan selesaikan bersama. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, tetapi keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, penghargaan LPM Award 2026 menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk terus membangun sinergi dengan LPM serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuat berbagai program pemberdayaan berjalan semakin luas, terarah, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi bersama masyarakat. Kita ingin pembangunan di Kota Cirebon tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu membawa Kota Cirebon semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus semakin memperkuat posisi LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat.

“Selamat kepada seluruh jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan semakin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. LPM memiliki peran penting karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam menguatkan peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah.

Menurutnya, dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi berbagai kegiatan LPM Desa/Kelurahan menjadi sejumlah pertimbangan dalam pemberian penghargaan tersebut.

“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan LPM adalah kunci keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Kepala daerah yang menerima penghargaan telah menunjukkan komitmen nyata dalam hal itu,” ujar Ahmad Doli.

Polres Cirebon Kota Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau di Argasunya

Cirebon Kota – Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau kembali ditunjukkan Polres Cirebon Kota melalui kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan air bersih kepada warga Kampung Kedung Krisik Utara RW 05, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Jumat (07/08/2026).

Bantuan air bersih disalurkan menggunakan satu unit truk tangki berkapasitas 9.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih akibat musim kemarau.

Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ari Nugroho, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forkopimcam Harjamukti, pejabat utama Polres Cirebon Kota, dan jajaran Polsek Cirebon Selatan Timur turut hadir menyapa warga sekaligus memastikan bantuan dapat diterima secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Polres Cirebon Kota terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan akses air bersih. Air yang disalurkan dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti memasak, minum, mandi, dan mencuci.

Selain menyerahkan bantuan, jajaran kepolisian juga berdialog dengan warga guna mengetahui kondisi di lapangan serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui langkah-langkah kemanusiaan yang bermanfaat.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengatakan, kepedulian kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir membantu warga yang sedang menghadapi kesulitan.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami berharap dapat meringankan beban warga yang terdampak kemarau. Polres Cirebon Kota akan terus berupaya hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi-aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar AKP M. Aris Hermanto.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan saling membantu, sehingga setiap kesulitan yang dihadapi warga dapat diatasi bersama melalui kepedulian dan kebersamaan.

Gerakan Pangan Murah Disambut Antusias, Warga Rasakan Manfaat Harga Terjangkau

Pemerintah Kota Cirebon kembali menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu langkah nyata menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau di Lapangan Kebon Pelok, Kamis (6/8/2026). Program yang dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia, Perum Bulog, serta berbagai pemangku kepentingan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Iing Daiman meninjau langsung pelaksanaan kegiatan sekaligus menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terkendali, terutama di tengah dinamika harga di pasaran.

Wali Kota menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM kali ini merupakan penyelenggaraan yang ke-21 sepanjang tahun ini. Pemerintah Kota Cirebon berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung hingga akhir tahun sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.

“Harapannya tentu kegiatan ini bisa terus berjalan sampai akhir tahun agar stabilitas harga pangan tetap terjaga dan masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujarnya.

Ia menambahkan, beragam komoditas kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar murah, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, daging, hingga aneka sayuran. Seluruh komoditas tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasaran sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Semua kebutuhan pokok hampir tersedia di sini. Selisih harganya juga cukup signifikan dibandingkan pasar. Misalnya bawang bisa lebih murah sekitar Rp4.000 per kilogram, begitu juga telur dan daging. Kondisi seperti ini tentu sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan sehingga stabilitas harga pangan di Kota Cirebon tetap terjaga hingga akhir tahun.

“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah terus hadir menjaga stabilitas harga. Selain itu, masyarakat juga bisa merasakan langsung manfaatnya karena kebutuhan pokok menjadi lebih mudah dijangkau. Mudah-mudahan kondisi ini terus terjaga sampai akhir tahun,” katanya.

Melalui GPM, Pemerintah Kota Cirebon bersama seluruh mitra berkomitmen untuk terus menghadirkan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Antusiasme masyarakat juga terlihat sejak kegiatan dimulai. Salah satunya disampaikan Tati, warga Kota Cirebon, yang mengaku sengaja datang untuk membeli beberapa kebutuhan pokok karena harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar.

Menurutnya, selisih harga yang cukup besar sangat membantu para ibu rumah tangga dalam menghemat pengeluaran keluarga.

“Kalau untuk ibu-ibu, kegiatan seperti ini sangat menarik karena harganya memang lebih murah dari pasar. Contohnya telur, di sini sekitar Rp22 ribu, sementara di pasar bisa Rp25 ribu sampai Rp26 ribu. Selisihnya cukup terasa, jadi sangat membantu kami mengatur pengeluaran rumah tangga,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan GPM dapat digelar lebih sering agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

“Harapan saya kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan. Pemerintah juga perlu terus memperhatikan kebutuhan masyarakat, karena tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan dasar, sehingga upaya menjaga harga tetap terjangkau tentu sangat berarti bagi kami,” harapnya.

Polres Cirebon Kota Periksa Tempat Hiburan Malam, Ini Hasil Operasi Gabungan

Cirebon Kota – Polres Cirebon Kota melaksanakan pemeriksaan sejumlah tempat hiburan malam dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, Sabtu (01/08/2026) mulai jam 23.00 WIB.

Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Shindi Al Afghani, S.H., M.H., M.M., mengatakan pemeriksaan tempat hiburan malam dilakukan secara terpadu bersama Polres Cirebon Kota beserta Satpol PP Kota Cirebon dan Satpol PP Kabupaten Cirebon sebagai langkah pengawasan untuk memastikan setiap tempat usaha beroperasi sesuai ketentuan serta mencegah potensi gangguan terhadap ketertiban masyarakat.

Kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., dengan sasaran sejumlah tempat hiburan malam yang beroperasi di wilayah hukum Polres Cirebon Kota melalui pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aktivitas operasional maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan pada dua lokasi di wilayah Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, serta wilayah Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Selain memeriksa aktivitas di dalam lokasi usaha, petugas juga melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi, kondisi tempat usaha, serta barang-barang yang menjadi objek pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing instansi yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, petugas Satpol PP melakukan penyitaan sejumlah minuman beralkohol yang ditemukan di kedua lokasi sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah sesuai kewenangannya.

Petugas gabungan juga melaksanakan tes urine terhadap pihak-pihak yang menjalani pemeriksaan di lokasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif, sehingga tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkotika.

Pemeriksaan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya preventif untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional tempat hiburan malam sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga ketertiban masyarakat melalui langkah pengawasan yang terukur dan berkesinambungan.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengimbau seluruh pengelola tempat hiburan malam agar senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga ketertiban lingkungan usaha, serta bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman bagi masyarakat. “Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara tertib, mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Kota Cirebon demi terciptanya lingkungan yang nyaman bagi semua,” ujarnya.

Progres Penataan Sungai Sukalila Mencapai 51 Persen, Wali Kota Dorong Penyelesaian Tepat Waktu

Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau secara langsung perkembangan penataan kawasan Sungai Sukalila, Kamis (30/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Dalam peninjauan itu, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, jajaran BBWS Cimanuk Cisanggarung dan perangkat daerah terkait. Rombongan berkeliling melihat sejumlah titik pembangunan sekaligus menerima pemaparan mengenai capaian pekerjaan dan tahapan yang masih akan diselesaikan hingga akhir tahun.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, progres pembangunan dinilai berjalan cukup baik. Hingga akhir Juli 2026, pelaksanaan proyek telah mencapai sekitar 51 persen.

“Setelah melihat langsung di lapangan, kami optimistis pekerjaan terus menunjukkan perkembangan positif. Semoga seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga pada penghujung tahun ini kawasan Kali Sukalila sudah rampung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek penataan kawasan dibagi menjadi dua bagian yang saling terhubung. Segmen pertama berada di kawasan Sungai Sukalila, sedangkan segmen kedua berada di kawasan Kalibaru di sisi seberang jembatan. Penyelesaian tahap pertama menjadi prioritas pada tahun ini sebelum pengerjaan dilanjutkan ke segmen berikutnya.

“Target kami, penyelesaian Segmen 1 bisa dituntaskan lebih dahulu agar masyarakat dapat mulai menikmati wajah baru kawasan ini. Setelah itu, pengembangan pada segmen berikutnya akan melengkapi keseluruhan konsep penataan yang telah dirancang,” jelasnya.

Sejumlah pekerjaan utama telah menunjukkan kemajuan, mulai dari pembangunan jalur pedestrian, penataan area emplasemen, pembangunan senderan sebagai penguat tebing sungai, hingga akses tangga yang dirancang mengikuti konsep penataan bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan BBWS Cimanuk Cisanggarung.

Menurut Wali Kota, penataan Sungai Sukalila tidak semata-mata bertujuan meningkatkan fungsi pengendalian sungai, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti jalur pejalan kaki, jogging track, taman, hingga ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan warga untuk berolahraga, berinteraksi, maupun menikmati suasana kota.

Selain mempercantik kawasan, kualitas air sungai juga menjadi perhatian. BBWS Cimanuk Cisanggarung telah menyiapkan teknologi yang diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas air sehingga lingkungan Sungai Sukalila menjadi lebih bersih dan menarik.

“Apabila seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, akhir tahun nanti pembangunan bisa diselesaikan. Harapan kami, awal tahun depan masyarakat sudah dapat memanfaatkan kawasan ini sebagai ruang berkumpul, berolahraga, sekaligus menikmati lingkungan yang jauh lebih tertata,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh program penataan Sungai Sukalila sebagai salah satu pembangunan strategis di Kota Cirebon.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya berperan menjaga keamanan selama proses pembangunan berlangsung, tetapi juga memastikan kawasan yang nantinya dimanfaatkan masyarakat memiliki situasi yang aman dan kondusif.

“Kami siap bersinergi mendukung setiap program pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kehadiran ruang publik yang baik tentu harus diimbangi dengan aspek keamanan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman,” ungkapnya.

Ia menilai, keberadaan kawasan Sungai Sukalila yang telah ditata nantinya tidak hanya memperindah wajah Kota Cirebon, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong sektor pariwisata, serta menjadi ruang interaksi sosial yang lebih representatif.

Karena itu, Polres Cirebon Kota akan terus memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Kota Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai harapan.

AKBP Bimantoro menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kepolisian berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya melalui pengamanan kegiatan, tetapi juga dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang baik demi mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Cirebon, Polres Cirebon Kota, BBWS, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting agar pembangunan ini berjalan optimal. Dengan kerja sama yang kuat, masyarakat dapat menikmati ruang publik yang aman, nyaman, dan memiliki nilai manfaat jangka panjang,” pungkasnya.