Tag: Effendi Edo

Peringati Hari Pahlawan 2026, Effendi Edo Ajak Warga Lanjutkan Perjuangan

KOTA CIREBON – Semangat perjuangan para pahlawan tidak berhenti pada sejarah, tetapi harus terus hidup dalam setiap langkah pengabdian untuk bangsa dan negara. Nilai keberanian, persatuan, dan pengorbanan yang diwariskan para pendahulu perlu diwujudkan melalui kerja nyata, kepedulian sosial, serta kontribusi dalam membangun daerah.

Pesan tersebut mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Kota Cirebon yang digelar di Halaman Apel Balai Kota Cirebon, Selasa (10/11/2026). Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cirebon, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak sekadar mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tanggal 10 November menjadi pengingat atas keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan lahir dari kecintaan terhadap tanah air dan kesediaan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Semangat tersebut menjadi warisan berharga yang harus terus dijaga oleh generasi penerus, termasuk melalui pelaksanaan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam amanat tersebut juga ditekankan bahwa perjuangan masa kini memiliki bentuk yang berbeda. Jika dahulu para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan, kini tanggung jawab generasi penerus adalah mengisi kemerdekaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik, serta upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Amanat Menteri Sosial turut mengingatkan pentingnya menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam melanjutkan perjuangan. Khususnya Pasal 31 tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 33 mengenai pemanfaatan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketiga amanat konstitusi tersebut menjadi pedoman dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Wali Kota menegaskan, peringatan Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian seluruh jajaran Pemerintah Kota Cirebon. Menurutnya, keteladanan para pahlawan perlu diterjemahkan ke dalam kinerja yang bertanggung jawab, integritas, dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi dalam mendukung pembangunan Kota Cirebon. Sebab, kemajuan daerah tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

“Semangat perjuangan para pahlawan harus kita lanjutkan melalui kerja nyata. Bagi jajaran pemerintah, hal itu diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara bagi seluruh warga, mari kita bangun kebersamaan, saling peduli, dan mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing untuk kemajuan Kota Cirebon,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa setiap perjuangan selalu membutuhkan keteguhan dan kesediaan untuk menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, semangat pantang menyerah yang telah dicontohkan para pahlawan harus menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai aparatur pemerintah maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Pemerintah Kota Cirebon berharap nilai-nilai kepahlawanan semakin tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Semangat persatuan, gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial perlu terus dirawat agar pembangunan dapat berjalan bersama dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga.

Para pahlawan telah menuntaskan perjuangan pada masanya. Kini, menjadi tanggung jawab generasi penerus untuk melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga semangat kebangsaan. Sebab, perjuangan menuju Indonesia yang lebih baik merupakan tanggung jawab bersama.

Wali Kota Cirebon Dukung Program Gentengisasi

MAJALENGKA – Penguatan industri bahan bangunan lokal dan perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak menjadi fokus pemerintah melalui peluncuran program pengiriman 2,4 juta genteng dari sentra industri Jatiwangi serta Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dengan target pembiayaan mencapai Rp710 miliar.

Kegiatan peluncuran berlangsung di Lapangan Pasar Lawas, Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026). Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Wandi Sofyan.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sugiyono, Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmiji, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghidupkan kembali industri genteng rakyat sekaligus memperkuat ekosistem pembangunan perumahan nasional. Melalui pengiriman 2,4 juta genteng, pemerintah berupaya mempertemukan kebutuhan material pembangunan dengan kapasitas produksi pelaku usaha lokal, khususnya industri kecil dan menengah di sentra genteng Jatiwangi.

Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan proses distribusi berjalan secara terkoordinasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan dilakukan mulai dari kesesuaian jumlah genteng, standar kualitas, hingga ketepatan waktu pengiriman.

Pendataan tenaga kerja yang terlibat juga menjadi perhatian agar manfaat ekonomi program dapat terukur. Dengan demikian, peningkatan permintaan diharapkan tidak hanya mendorong produksi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program pengiriman tersebut melibatkan 34 unit usaha kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka, khususnya Kecamatan Jatiwangi. Seluruh UMKM tersebut telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara 11 UMKM lainnya masih menjalani proses sertifikasi.

Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Kabupaten Majalengka atas rekor pengiriman genteng terbanyak untuk produksi genteng Jatiwangi. Penghargaan ini semakin memperkuat identitas Jatiwangi sebagai salah satu sentra industri genteng tanah liat di Indonesia.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, program Gentengisasi juga membawa pesan pelestarian budaya dan tradisi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiyono, menyampaikan bahwa penggunaan genteng berbahan dasar tanah liat merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali warisan budaya turun-temurun.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa program Gentengisasi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan Indonesia yang lebih indah, sehat, dan tertata melalui gerakan Indonesia ASRI.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyambut positif pelaksanaan program Gentengisasi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mendukung pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi industri genteng rakyat untuk kembali berkembang.

Ia menilai penggunaan material berbahan dasar tanah liat seperti genteng dan batu bata memiliki kedekatan dengan tradisi pembangunan rumah masyarakat Indonesia. Karena itu, dukungan terhadap pengusaha lokal, khususnya pelaku UMKM, perlu terus diperkuat.

Wali Kota juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pengusaha dalam negeri melalui dukungan permodalan, investasi, dan perluasan kesempatan usaha agar industri lokal mampu meningkatkan kapasitas produksi serta bersaing di pasar nasional.

Selain program Gentengisasi, Effendi Edo turut mengapresiasi hadirnya Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dengan target pembiayaan Rp710 miliar.

Program pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha sektor perumahan sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pegawai dan karyawan dengan penghasilan menengah ke bawah, untuk memiliki hunian sendiri.

Melalui kedua program tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan lokal, memperkuat perekonomian masyarakat, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau.

Jaga Daya Beli Warga, Pemkot Cirebon Perluas Akses Pangan Terjangkau

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II Tahun 2026, Selasa (15/9/2026). Hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman.

Wali Kota mengatakan, stabilitas ekonomi daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga daya beli sekaligus kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai upaya memenuhi target pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar.

“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ujar Wali Kota.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,01 persen. Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) berada pada angka 0,40 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,80 persen.

Pemerintah Kota Cirebon mencermati kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu sumber tekanan inflasi terbesar, dengan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen. Sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam ras, beras, dan bensin juga menjadi perhatian karena pergerakan harganya dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkot Cirebon terus mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan MOL PANGLING (Mobil Pangan Keliling) yang mulai diluncurkan pada Juni 2026.

Program tersebut menyasar langsung kawasan permukiman untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. MOL PANGLING, antara lain, telah beroperasi di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau.

“Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan,” ujar Wali Kota.

Langkah tersebut berjalan beriringan dengan program Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Upaya bersama TPID Kota Cirebon itu sebelumnya juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, dengan Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali pada pertengahan tahun ini, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Cirebon.

Meski demikian, Wali Kota menegaskan penghargaan tersebut tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Capaian tersebut justru menjadi bahan evaluasi agar berbagai kebijakan yang dijalankan ke depan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat.

“Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi,” tuturnya.

Wali Kota juga menilai kerja sama antar daerah menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi di wilayah Ciayumajakuning saling berkaitan. Ketersediaan komoditas di satu daerah dapat memengaruhi harga dan pasokan di daerah lainnya, termasuk Kota Cirebon sebagai salah satu pusat aktivitas perdagangan dan distribusi di kawasan tersebut.

Karena itu, menurutnya, kerja sama antar daerah (KAD) harus terus diperkuat sehingga surplus komoditas di suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain yang mengalami kekurangan pasokan.

“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” jelasnya.

Memasuki Semester II 2026, Pemkot Cirebon bersama TPID akan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko musiman yang dapat mengganggu distribusi logistik. Kesiapan juga perlu diperkuat menjelang meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di penghujung tahun.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas” tersebut tidak hanya membahas perkembangan inflasi, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat transformasi digital daerah.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi,” ujar Wihujeng.

Dalam HLM tersebut, para kepala daerah se-Ciayumajakuning bersama pemangku kepentingan terkait membahas perkembangan inflasi terkini, tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga, serta strategi menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan. Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan komitmen kepala daerah se-Ciayumajakuning untuk memperkuat ketahanan pangan dan perluasan digitalisasi daerah. Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi KAD, serta mitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketersediaan pangan dan stabilitas harga.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu fondasi ketahanan pangan daerah.

“Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan,” lanjut Wihujeng.

Selain pengendalian inflasi, HLM TP2DD turut membahas percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi transaksi dinilai dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperluas penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat.

Wihujeng menambahkan, TP2DD memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat.

“Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, perluasan transaksi non-tunai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik,” tuturnya.

Pemkot Cirebon Dorong UMKM Naik Kelas melalui AKSARA Jabar 2026

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik pelaksanaan Regional Offline AKSARA (Akselerasi Wirausaha) Jawa Barat 2026 yang digelar di Kota Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus mendorong produk-produk lokal agar mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membuka kegiatan Regional Offline AKSARA Jabar 2026 di Ruang Prabayaksa Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Selasa (8/9/2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai bidang usaha.

Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Cirebon sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Regional Offline AKSARA Jabar 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

“Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Regional Offline AKSARA Jawa Barat 2026 di Kota Cirebon. Kegiatan ini menjadi ruang yang penting untuk memperkuat kapasitas wirausaha sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kita,” ujar Wali Kota.

Ia menjelaskan, Kota Cirebon memiliki posisi yang strategis secara geografis maupun ekonomi. Kota Cirebon berada di kawasan dengan konektivitas yang kuat serta memiliki aktivitas perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Potensi kewirausahaan juga tumbuh di berbagai sektor, mulai dari kuliner, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa hingga usaha berbasis inovasi.

Namun demikian, Wali Kota menilai potensi tersebut perlu didorong agar tidak berhenti pada skala lokal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis secara lebih profesional, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu menjangkau pasar dan jejaring usaha yang lebih luas.

“Persoalan UMKM untuk naik kelas tidak selalu berakar pada minimnya modal. Banyak pelaku usaha kita yang produknya berkualitas, tetapi belum ditopang oleh sistem bisnis yang kokoh,” jelasnya.

Menurutnya, masih terdapat pelaku usaha yang belum memisahkan pencatatan keuangan pribadi dan usaha, belum memiliki perencanaan pertumbuhan yang terukur, serta belum memahami dinamika pasar secara menyeluruh. Tidak sedikit pula pelaku UMKM yang masih membutuhkan pendampingan dalam mempresentasikan bisnisnya kepada calon mitra maupun investor.

Karena itu, lanjut Wali Kota, ekosistem pendampingan menjadi bagian penting dalam pengembangan kewirausahaan. Program AKSARA dinilai dapat menjadi jembatan bagi pelaku usaha daerah untuk memperkuat model bisnis, memastikan legalitas usaha, sekaligus meningkatkan kesiapan dalam mengakses pembiayaan dan berhadapan dengan calon investor.

“Momentum hari ini adalah ruang transisi. Kita ingin pelaku usaha bergeser dari sekadar menjalankan rutinitas transaksi harian menuju entitas ekonomi yang memiliki fondasi yang kuat, adaptif terhadap perubahan pasar, dan mempunyai proyeksi pertumbuhan yang terukur,” katanya.

Wali Kota menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon menyadari bahwa pengembangan UMKM membutuhkan dukungan yang lebih luas. Bukan hanya soal permodalan, tetapi juga akses informasi, legalitas, pembiayaan, mentor, pasar dan jejaring.

“Kami berkomitmen untuk terus menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor usaha dan membuka ruang kolaborasi lintas instansi. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda satu hari, tetapi menghasilkan jaringan bisnis baru, pengetahuan manajerial yang bisa diterapkan, serta keberanian untuk mengeksekusi rencana pengembangan usaha,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan AKSARA menjadi salah satu upaya untuk mengakselerasi kewirausahaan di Jawa Barat, khususnya dalam mendorong UMKM agar dapat naik kelas.

Dedi menyebutkan, sekitar 50 peserta yang hadir berasal dari berbagai klasifikasi usaha. Di antaranya makanan dan minuman, ekonomi kreatif, platform digital, toko, fashion, kesehatan, pendidikan, akomodasi, industri serta sektor pertanian.

“Bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi lokal, atau istilahnya gaspol, gunakan potensi lokal. Kalau ada event, gunakan potensi lokal yang ada di daerah tersebut,” kata Dedi.

Menurutnya, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan. Produk yang telah dihasilkan pelaku usaha juga harus dipertemukan dengan pasar. Karena itu, ia mendorong agar para narasumber maupun pendamping dalam program AKSARA turut membuka akses pasar bagi produk peserta, termasuk pasar di luar Jawa Barat.

“Jadi bukan hanya memberikan materi, tetapi bagaimana kita sinkronisasikan produk yang sudah ada dengan market. Produk lokal dari Cirebon, Kuningan dan daerah lainnya harus bisa memiliki pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Dedi juga mendorong pemanfaatan belanja pemerintah sebagai salah satu stimulus bagi produk lokal. Menurutnya, meskipun terdapat penyesuaian dalam belanja pemerintah, ruang seperti merchandise maupun kebutuhan kegiatan lainnya dapat diarahkan untuk menggunakan produk UMKM daerah sekaligus menjadi sarana promosi.

Lebih jauh, Dedi berharap para peserta AKSARA tidak hanya menjadi pelaku usaha yang mampu bertahan, tetapi berkembang menjadi wirausaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Kita harus bangga dengan teman-teman yang hadir. Mereka bukan hanya menciptakan usaha untuk dirinya sendiri, tetapi diharapkan nantinya mampu menciptakan lapangan kerja baru, baik di bidang makanan dan minuman, ekonomi kreatif, digital, fashion maupun bidang lainnya,” tuturnya.

Ia menilai Kota Cirebon memiliki potensi besar untuk menjadi ruang tumbuh kewirausahaan. Selain dikenal sebagai kota sejarah dan kuliner, Cirebon juga memiliki peluang besar dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi kreatif dan usaha lokal.

Dedi berharap semangat tersebut dapat terus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, mentor, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya.

“Harapannya, Jawa Barat memiliki semakin banyak wirausaha baru yang naik kelas. Ketika usaha berkembang, maka akan muncul kebutuhan tenaga kerja baru dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap perekonomian daerah,” pungkasnya.

Pemkot Cirebon Dukung Cirebon QRIS Run 2026, Satukan Semangat Hidup Sehat dan Perluasan Transaksi Digital

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Cirebon QRIS Run 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Cirebon sebagai bagian dari rangkaian Trikarsa Festival 2026, Minggu (16/8/2026). Kegiatan tersebut dinilai menjadi ruang yang positif untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus semakin mengenal penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi sehari-hari.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan Pemkot Cirebon menyambut baik kegiatan yang mempertemukan unsur olahraga, ekonomi digital, dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Menurutnya, kolaborasi bersama BI menjadi langkah yang baik untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya meriah, tetapi juga memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ini kegiatan yang sangat positif. Apalagi baru pertama kali dilaksanakan, tetapi antusiasmenya luar biasa. Pemerintah Kota Cirebon tentu mendukung kegiatan seperti ini karena masyarakat bisa berolahraga sekaligus mendapatkan pemahaman tentang penggunaan QRIS,” ujarnya.

Cirebon QRIS Run 2026 diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah di wilayah Ciayumajakuning. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia mengenalkan QRIS sebagai metode pembayaran yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Wali Kota menilai penggunaan transaksi digital juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan pelaku UMKM di Kota Cirebon. Kemudahan pembayaran melalui QRIS diharapkan dapat memberikan pilihan transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus membantu pelaku usaha mengikuti perubahan kebiasaan konsumen.

“Kolaborasi antara Pemkot Cirebon dan Bank Indonesia seperti ini tentu sangat bermanfaat. Kita ingin kegiatan yang melibatkan masyarakat bisa terus berjalan dan memberikan dampak, termasuk bagi UMKM kita,” katanya.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa Kota Cirebon memiliki kekuatan tersendiri sebagai kota yang dikenal dengan kulinernya. Hal tersebut bahkan menjadi “tantangan” tersendiri bagi peserta yang mengikuti kegiatan lari.

“Kalau lari di Kota Cirebon, godaannya banyak sekali. Baru 100 meter sudah ada nasi jamblang, 100 meter kemudian ada empal gentong. Jadi selain menjaga stamina, harus kuat juga menahan godaan kuliner,” ucap Wali Kota disambut tawa.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menjelaskan Cirebon QRIS Run merupakan kegiatan lari pertama yang diselenggarakan BI Cirebon untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat secara lebih luas.

“Alhamdulillah, kegiatan ini mendapat respons yang sangat baik dan diikuti sekitar 2.000 peserta. Cirebon QRIS Run ini menjadi bagian dari rangkaian Tri Karsa Festival yang berlangsung 14 hingga 17 Agustus 2026,” kata Wihujeng.

Ia menjelaskan, QRIS memiliki tagline CeMuMuAH, yakni Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal. Melalui kegiatan tersebut, BI ingin semakin memperluas pemahaman masyarakat bahwa QRIS dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang praktis dalam berbagai kebutuhan transaksi.

Perkembangan penggunaan QRIS di wilayah Ciayumajakuning pun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juni 2026, nominal transaksi QRIS tercatat mencapai Rp15,06 triliun atau tumbuh 284 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian ini luar biasa. Kami tentu berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan QRIS dalam bertransaksi, termasuk ketika berbelanja di UMKM,” ujarnya.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Ia memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dan Cirebon yang telah menyelenggarakan Tri Karsa Festival 2026.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dan Cirebon yang telah sukses menyelenggarakan Tri Karsa Festival 2026. Salah satu rangkaiannya adalah Cirebon QRIS Run yang menjadi sarana untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat,” kata Erwan.

Erwan juga mengapresiasi kehadiran peserta dari berbagai daerah. Baginya, Cirebon QRIS Run bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Ciayumajakuning untuk bertemu, bersilaturahmi, dan membangun kebersamaan.

Erwan berharap penggunaan QRIS semakin menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Ia juga berharap semangat yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat terus berlanjut, terutama dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Cirebon dan wilayah Ciayumajakuning.

“Semoga kegiatan seperti ini terus berkelanjutan. Bukan hanya kegiatan larinya, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama membina UMKM yang ada di Kota Cirebon dan Ciayumajakuning,” harapnya.

Wali Kota Cirebon Raih LPM Award 2026, Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Mendapat Apresiasi Nasional

BANDUNG – Komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun masyarakat melalui pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan mendapat apresiasi di tingkat nasional. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menerima LPM Award 2026 atas dukungan dan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menuju Indonesia Maju.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia (RI) kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP LPM RI yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan dan peran LPM sebagai bagian dari unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan.

LPM dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Wakil Menteri UMKM RI, Gubernur Jawa Barat, serta sejumlah kepala daerah terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagi Wali Kota Cirebon, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada DPP LPM RI atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi sekaligus pemacu bagi kami untuk terus bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya kepedulian sosial, serta terjaganya nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan kepedulian masyarakat, dan memahami serta menjaga budaya yang ada di lingkungan kita,” katanya.

Wali Kota menilai, masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk terlibat dalam pembangunan akan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Karena itu, ruang partisipasi masyarakat perlu terus dibuka dan difasilitasi agar pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama.

“Dengan masyarakat yang ikut peduli dan terlibat, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan dapat kita antisipasi dan selesaikan bersama. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, tetapi keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, penghargaan LPM Award 2026 menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk terus membangun sinergi dengan LPM serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuat berbagai program pemberdayaan berjalan semakin luas, terarah, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi bersama masyarakat. Kita ingin pembangunan di Kota Cirebon tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu membawa Kota Cirebon semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus semakin memperkuat posisi LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat.

“Selamat kepada seluruh jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan semakin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. LPM memiliki peran penting karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam menguatkan peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah.

Menurutnya, dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi berbagai kegiatan LPM Desa/Kelurahan menjadi sejumlah pertimbangan dalam pemberian penghargaan tersebut.

“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan LPM adalah kunci keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Kepala daerah yang menerima penghargaan telah menunjukkan komitmen nyata dalam hal itu,” ujar Ahmad Doli.

Wali Kota Ajak TP PKK dan Bunda PAUD Perkuat Kolaborasi Membangun Generasi Berkualitas

Cirebon – Pengukuhan Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Kota Cirebon berlangsung di Balai Kota Cirebon, Jumat (31/7/2026). Acara yang dipimpin langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, itu menjadi awal penguatan sinergi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa keempat amanah yang diemban para pengurus bukanlah tugas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun kualitas generasi penerus Kota Cirebon.

“Menjadi Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, sekaligus Bunda Literasi bukanlah empat pekerjaan yang terpisah. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia sejak tahap paling awal kehidupan hingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang siap berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan manusia harus dimulai dari terpenuhinya kesehatan balita. Karena itu, peran Posyandu dinilai sangat strategis dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Menurutnya, upaya penanganan stunting maupun gizi buruk tidak cukup hanya mengandalkan intervensi sektor kesehatan. Berdasarkan berbagai kajian, intervensi medis dan pemenuhan gizi hanya berkontribusi sekitar 30 persen terhadap keberhasilan penanganan, sementara 70 persen lainnya ditentukan oleh pola pengasuhan, sanitasi lingkungan, akses terhadap air bersih, serta ketahanan pangan keluarga.

“Karena itu saya meminta pendataan balita dilakukan secara langsung hingga tingkat RT. Kita harus memiliki data yang akurat, lengkap dengan alamat dan kondisi setiap anak. Dengan data yang valid, program pemerintah akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Setelah kesehatan anak terjaga, lanjut Wali Kota, perhatian harus diarahkan pada pendidikan usia dini. Ia mengingatkan bahwa masa emas anak merupakan fase yang sangat menentukan perkembangan kecerdasan dan karakter di masa depan.

“Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas kecerdasan manusia terbentuk pada usia nol sampai enam tahun. Karena itu, pendidikan anak usia dini tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan membaca atau berhitung, tetapi juga harus membangun karakter, kematangan emosi, serta kemampuan sosial anak,” katanya.

Tidak berhenti di sana, Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun budaya literasi sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Menurutnya, literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami informasi secara utuh, membedakan fakta dan hoaks, serta menemukan solusi atas berbagai persoalan.

“Kesehatan balita, pendidikan usia dini, dan literasi merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan sumber daya manusia. Saya berharap seluruh pengurus mampu menyusun program yang berbasis data, berpikir analitis, dan benar-benar berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, mengajak seluruh jajaran TP PKK, Posyandu, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi di setiap tingkatan untuk memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat kelurahan, RW, dan RT.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dicapai tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik dengan para kader yang berada di lapangan.

“Saya mengajak seluruh ibu-ibu untuk terus berkolaborasi, bersosialisasi, menjaga silaturahmi, dan tetap bersemangat menjalankan 10 Program Pokok PKK sebagai bentuk kerja nyata kepada masyarakat. Ke depan saya juga akan berkeliling ke setiap kelurahan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan Posyandu, PAUD, literasi, maupun kegiatan PKK berjalan. Dari sana kita bisa mengetahui kebutuhan dan tantangan di masing-masing wilayah,” ujar Noviyanti.

Ia menambahkan, keterlibatan pengurus hingga tingkat RW dan RT menjadi kunci keberhasilan setiap program karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat.

“Rangkul para kader di RW dan RT, ajak berdiskusi, dengarkan masukan mereka. Jangan bekerja sendiri, karena merekalah yang memiliki data dan mengetahui kondisi riil di lapangan. Tanpa dukungan mereka, kita tidak akan bisa menjalankan program secara maksimal,” tuturnya.

Pemkot Cirebon dan Lapas Kelas I Cirebon Siapkan Bekali Warga Binaan dengan Keterampilan

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat sinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung pembinaan serta peningkatan kompetensi warga binaan.

Hal tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dan Buruh Bangunan bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Cirebon oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, di Lapas Kelas I Cirebon, Rabu (22/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, warga binaan mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan, di antaranya teknisi telepon seluler, servis pendingin udara (AC), pembuatan kue, potong rambut, serta keterampilan lainnya. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk meningkatkan kemandirian setelah kembali ke tengah masyarakat.

Sekda menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Cirebon, Lapas Kelas I Cirebon, Dinas Tenaga Kerja, dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung.

“Warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan bekal keterampilan. Kami tidak melegitimasi kesalahan yang pernah dilakukan, tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka agar memiliki kemampuan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama,” ujar Iing.

Menurutnya, pelatihan keterampilan bagi warga binaan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kembali kemandirian sosial dan ekonomi mereka. Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Lapas Kelas I Cirebon melalui Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan pembinaan dilakukan secara utuh, mulai dari peningkatan keterampilan, literasi, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, hingga edukasi pengelolaan sampah. Saya menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menerjemahkan komitmen ini dalam pelayanan yang nyata, tanggap, dan berempati,” katanya.

Sekda juga berpesan kepada warga binaan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran untuk menata masa depan.

“Masa lalu adalah pelajaran, tetapi masa depan adalah ruang yang masih bisa dibangun kembali. Keahlian yang diperoleh hari ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Suranto, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cirebon, BBPVP Bandung, serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut.

“Warga binaan kami juga merupakan bagian dari masyarakat Kota Cirebon yang membutuhkan bekal. Harapannya, setelah keluar dari Lapas, mereka memiliki kompetensi dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik sehingga tidak kembali lagi ke sini,” kata Suranto.

Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan dalam berbagai program pembinaan lainnya.

Sementara itu, Kepala BBPVP Bandung, Dr. Reni Rosyida Muthmainnah, menegaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan hak seluruh warga negara, termasuk warga binaan.

“Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pendidikan vokasi bersifat inklusif. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan vokasi. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Cirebon dan Lapas Kelas I Cirebon, kami ingin memperkuat kompetensi warga binaan agar ketika kembali ke masyarakat mereka memiliki keterampilan dan mampu meningkatkan kualitas hidup,” jelasnya.

Ia menambahkan, BBPVP Bandung juga memberikan dukungan berupa fasilitas, bahan pelatihan, dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan pelatihan bagi warga binaan.

“Dengan memiliki kompetensi, mereka diharapkan dapat lebih mandiri dan memiliki peluang untuk bekerja. Pada akhirnya, hal ini juga dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran,” pungkasnya.

Port Night Run 2026 Meriah, Wali Kota Dorong Pelabuhan Cirebon Jadi Ruang Aktivitas dan Rekreasi Masyarakat

Cirebon- Ribuan peserta memadati kawasan Pelabuhan Cirebon untuk mengikuti Port Night Run 2026 yang diselenggarakan PT Pelindo Regional 2 Cirebon, Sabtu (11/7/2026) malam. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-599 Cirebon ini berlangsung meriah dengan rute lari sejauh 2 kilometer mengelilingi area pelabuhan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, turut hadir sekaligus menyapa para peserta yang antusias mengikuti kegiatan sejak malam hari.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa Pelabuhan Cirebon memiliki makna tersendiri baginya karena sejak kecil dirinya tumbuh di kawasan tersebut. Ia pun menyambut baik kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon dan PT Pelindo Regional 2 Cirebon dalam menghadirkan Port Night Run sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi ke-599 Cirebon.

“Pelabuhan Cirebon bukan tempat yang asing bagi saya. Karena itu, kami mengajak Pelindo berkolaborasi menghadirkan kegiatan ini agar masyarakat bisa berolahraga sekaligus menikmati dan mengenal lebih dekat kawasan Pelabuhan Cirebon. Ini menjadi ruang bagi warga untuk melihat sisi lain pelabuhan yang selama ini mungkin belum banyak diketahui,” ujar Wali Kota.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Cirebon dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat.

“Tentunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mampu menghidupkan ruang publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” harap Wali Kota.

Tak hanya menghadirkan ajang olahraga, Port Night Run 2026 juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejumlah pelaku UMKM kuliner turut meramaikan kegiatan melalui bazar yang digelar di kawasan pelabuhan. Berbagai instansi perbankan hingga lembaga sekuritas juga ikut berpartisipasi dengan membuka stan pelayanan dan promosi, sehingga menambah semarak suasana acara.

Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 2 Cirebon, Darwis, mengatakan bahwa Port Night Run merupakan bentuk partisipasi Pelindo dalam memeriahkan Hari Jadi ke-599 Cirebon. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menikmati pengalaman berlari di malam hari dengan latar kawasan Pelabuhan Cirebon yang memiliki suasana berbeda.

“Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Sebanyak sekitar 1.700 peserta mendaftarkan diri untuk mengikuti Port Night Run. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menyambut baik pengalaman baru berlari di kawasan pelabuhan,” ungkap Darwis.

Darwis menambahkan, Port Night Run merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-599 Cirebon sekaligus menjadi upaya Pelindo untuk membuka ruang interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan memeriahkan kegiatan ini. Harapannya, ke depan Pelabuhan Cirebon dapat kembali menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai event yang lebih besar dan lebih meriah,” tuturnya.

Revitalisasi Sukalila Capai Hampir 30 Persen, Pemkot Cirebon dan BBWS Percepat Penataan Kawasan Jadi Ruang Publik Berkualitas

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung dan Kodam III/Siliwangi terus memperkuat sinergi dalam percepatan revitalisasi kawasan Sungai Sukalila. Hingga pertengahan tahun ini, progres fisik pekerjaan telah mencapai hampir 30 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Peninjauan lapangan dilakukan langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, unsur TNI, BBWS Cimanuk Cisanggarung, perangkat daerah terkait, PT Pelindo, PT KAI, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus menyatukan langkah seluruh pihak dalam mewujudkan kawasan Sukalila sebagai ruang publik yang aman, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan, kunjungan lapangan menjadi momentum untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung. Berdasarkan pemaparan dari BBWS Cimanuk Cisanggarung, progres fisik saat ini telah mendekati 30 persen dan optimistis dapat diselesaikan sesuai target pada akhir tahun.

“Hari ini kami bersama Pak Sekda, Danrem, BBWS, Kodam III/Siliwangi, perangkat daerah, PT Pelindo, PT KAI, DPRD, dan seluruh pihak terkait meninjau langsung progres pekerjaan di Sukalila. Alhamdulillah progres fisiknya sudah mencapai hampir 30 persen dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini sehingga kawasan Kali Sukalila dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Selain memantau pembangunan fisik, pemerintah juga membahas penataan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di sekitar kawasan. Menurut Wali Kota, keberadaan TPS akan ditata secara bertahap agar tidak mengganggu wajah baru Sukalila sebagai ruang publik.

“Kami ingin kawasan ini benar-benar tertata. Untuk TPS akan kami rapikan bersama, termasuk yang berada di Kali Baru. Kami sudah berkoordinasi dengan PT Pelindo agar nantinya dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat. Namun selama proses penyiapan lokasi baru, pelayanan tetap berjalan. Tidak ada yang dihentikan, karena setiap penataan harus disertai solusi,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kualitas air sungai menjadi perhatian dalam revitalisasi tersebut. BBWS akan memasang sistem penetral air di beberapa titik agar kondisi sungai menjadi lebih bersih dan tidak lagi menimbulkan bau.

“Nantinya akan ada titik-titik penetral air di Sungai Sukalila maupun Kali Baru. Harapannya air menjadi lebih jernih, bersih, dan tidak berbau sehingga masyarakat semakin nyaman menikmati kawasan ini,” tambahnya.

Revitalisasi Sukalila diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pengendalian sumber daya air, tetapi juga menghadirkan wajah baru Kota Cirebon yang lebih tertata, sehat, dan ramah bagi aktivitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi warga Kota Cirebon.

Sementara itu, Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) BBWS Cimanuk Cisanggarung, Hendra Kurniawan, menjelaskan bahwa pekerjaan saat ini masih difokuskan pada pembangunan tanggul di sisi kanan dan kiri sungai sebagai fondasi utama revitalisasi kawasan.

“Tahapan yang kami kerjakan sekarang adalah penyelesaian tanggul di sepanjang Sungai Sukalila hingga Kali Baru. Setelah pekerjaan di bagian bawah selesai, baru dilanjutkan dengan pembangunan area atas seperti pedestrian, jogging track, trotoar, pagar pengaman, hingga lampu penerangan kawasan,” ujar Hendra.

Ia menambahkan, desain revitalisasi juga memperhatikan aspek pemeliharaan sungai dalam jangka panjang. Meski nantinya kawasan berubah menjadi ruang publik, akses bagi alat berat tetap disiapkan agar proses normalisasi sungai dapat dilakukan secara berkala.

“Selama sekitar sepuluh tahun terakhir, Sungai Sukalila tidak pernah mengalami luapan yang signifikan, baik saat musim hujan maupun rob. Ke depan kami tetap menjaga fungsi pengendalian banjir melalui normalisasi rutin di bagian hilir. Karena itu, kami menyiapkan akses khusus agar ekskavator maupun alat amfibi tetap dapat masuk untuk melakukan pemeliharaan, meskipun kawasan di atasnya sudah menjadi taman dan ruang publik,” jelasnya.