Wali Kota Cirebon Hadiri Upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 Tingkat Provinsi Jawa Barat

PANGANDARAN – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bandar Nusawiru Pangandaran, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jumat (18/9/2026).

Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan. Kegiatan turut dihadiri Bupati Pangandaran, Wali Kota Banjar, para kepala dinas perhubungan kabupaten/kota se-Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Pangandaran, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi.

Peringatan Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk melihat kembali peran transportasi dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus mendorong konektivitas antarwilayah. Transportasi tidak hanya berbicara mengenai pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan peringatan Harhubnas menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.

“Harhubnas ini menjadi pengingat bahwa pembangunan transportasi tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam melakukan mobilitas,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, transportasi yang baik harus mampu memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Selain memudahkan mobilitas sehari-hari, konektivitas transportasi juga memiliki kaitan erat dengan aktivitas perekonomian dan pembangunan daerah.

“Semangat Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi. Kita berharap transportasi yang hadir benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung konektivitas dan aktivitas perekonomian,” katanya.

Kehadiran Pemerintah Kota Cirebon dalam Harhubnas tingkat Provinsi Jawa Barat, lanjut Wali Kota, sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan sektor transportasi di Jawa Barat. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder transportasi menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi.

Sementara itu, dalam amanatnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, menekankan bahwa keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Erwan.

Ia menyampaikan, berbagai peristiwa yang terjadi di sektor transportasi menjadi pengingat bahwa keselamatan tidak boleh berhenti sebagai bagian dari prosedur administratif. Standar keselamatan harus benar-benar diterapkan dan menjadi bagian dari budaya kerja seluruh insan perhubungan.

“Keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang kita bangun dan kita awasi. Keselamatan adalah tanggung jawab moral, standar keselamatan harus hidup di lapangan,” tegasnya.

Erwan juga menyoroti tantangan sektor perhubungan yang semakin kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespons berbagai kondisi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi Gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, keselamatan dan konektivitas perlu dijaga secara bersamaan. Ketika kondisi tidak aman, petugas harus berani menghentikan operasi, namun pada saat yang sama perlu segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan tetap dapat berjalan.

Harhubnas 2026 mengusung tema nasional “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”. Tema tersebut menggambarkan pentingnya transportasi dalam menghubungkan berbagai wilayah, mulai dari pusat produksi dengan pasar, kota dengan desa, hingga masyarakat dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Erwan menyampaikan bahwa transportasi memiliki peran yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar penyediaan kendaraan dan infrastruktur. Pelabuhan, penerbangan perintis, jalur kereta api, angkutan massal hingga sistem logistik yang efisien dapat membuka akses dan peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Transportasi tidak dapat dipandang semata sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur. Transportasi harus mampu membuka akses, mempertemukan masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta menghadirkan konektivitas sampai ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya memperkuat layanan keperintisan, angkutan massal perkotaan, integrasi antarmoda, serta sistem logistik. Penguatan berbagai sektor tersebut diharapkan dapat membuat perjalanan masyarakat semakin mudah sekaligus mendukung efisiensi biaya distribusi barang.

Di tengah perkembangan teknologi, Erwan menilai transformasi digital juga perlu diarahkan pada hasil yang nyata. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pelayanan transportasi harus mampu meningkatkan keselamatan, kepatuhan, transparansi, serta ketertiban sistem logistik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa teknologi tetap membutuhkan peran manusia. Integritas, kepedulian, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengambil keputusan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi.

“Secanggih apa pun teknologi, ujung dari pelayanan publik tetap manusia. Aplikasi, sistem pengawasan, dan infrastruktur terbaik pada akhirnya berpulang kepada integritas, kepedulian, dan keberanian kita mengambil keputusan yang benar,” katanya.

Erwan juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang menjalankan tugas di berbagai lini. Mulai dari petugas yang memeriksa landasan, mengawasi pergerakan kapal, memastikan persinyalan kereta, memeriksa kendaraan, mengatur navigasi dan lalu lintas, hingga petugas yang bekerja di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan transportasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada momentum Harhubnas 2026 ini, Erwan mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan September sebagai momentum untuk memperkuat budaya keselamatan transportasi.

“Semoga Upaya tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan dalam satu momentum peringatan, tetapi menjadi komitmen yang terus dijaga sepanjang tahun”. Pungkasnya

Kapolres Cirebon Kota Salurkan Bansos untuk Warga Suranenggala

CIREBON KOTA – Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M. menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada warga Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat (11/9/2026). Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung di Balai Desa Suranenggala mulai pukul 13.05 WIB hingga 14.00 WIB dan menjadi bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penyerahan bantuan sosial tersebut turut dihadiri Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ari Nugroho, S.I.K., M.Si., sejumlah pejabat utama Polres Cirebon Kota, Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana, S.H., M.H., C.PHR., serta unsur pemerintahan Kecamatan Suranenggala dan Pemerintah Desa Suranenggala. Kehadiran jajaran kepolisian bersama unsur pemerintahan tersebut sekaligus memperkuat sinergi dalam memberikan perhatian kepada masyarakat.

Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana, S.H., M.H., C.PHR., menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran bansos oleh Kapolres Cirebon Kota merupakan wujud kepedulian kepolisian terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang membutuhkan dengan harapan dapat membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga sekaligus menunjukkan kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat.

Menurut Kapolsek, bantuan yang diserahkan Kapolres Cirebon Kota berupa kebutuhan pokok yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat penerima. Isi paket sembako tersebut antara lain beras, mi goreng, kopi, gula pasir, dan minyak goreng yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Kapolres Cirebon Kota kepada warga penerima di Balai Desa Suranenggala. Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi jajaran Polres Cirebon Kota untuk berinteraksi dan bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat sehingga komunikasi antara kepolisian dan warga dapat terus terjalin dengan baik.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Cirebon Kota untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui bantuan yang diberikan, Polri berupaya memberikan manfaat nyata sekaligus membangun rasa kebersamaan dengan masyarakat.

Kapolsek Kapetakan menambahkan bahwa kepedulian terhadap masyarakat perlu terus dibangun melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam kegiatan sosial juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara personel kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga tercipta komunikasi serta kerja sama yang semakin baik.

Penyaluran bansos tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga penerima sekaligus menjadi bagian dari semangat Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai kondisi. Polres Cirebon Kota juga akan terus mendorong kegiatan yang memiliki nilai sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian serta kepedulian kepada masyarakat.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto menyampaikan bahwa bantuan sosial merupakan bentuk nyata kepedulian Polri sekaligus upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat. “Kami berharap bantuan yang disalurkan Kapolres Cirebon Kota dapat membantu meringankan kebutuhan warga penerima dan memberikan manfaat secara langsung, serta ke depan jajaran Polres Cirebon Kota akan terus mendorong kegiatan sosial dan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pemkot Cirebon Dukung Cirebon QRIS Run 2026, Satukan Semangat Hidup Sehat dan Perluasan Transaksi Digital

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Cirebon QRIS Run 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Cirebon sebagai bagian dari rangkaian Trikarsa Festival 2026, Minggu (16/8/2026). Kegiatan tersebut dinilai menjadi ruang yang positif untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus semakin mengenal penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi sehari-hari.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan Pemkot Cirebon menyambut baik kegiatan yang mempertemukan unsur olahraga, ekonomi digital, dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Menurutnya, kolaborasi bersama BI menjadi langkah yang baik untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya meriah, tetapi juga memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ini kegiatan yang sangat positif. Apalagi baru pertama kali dilaksanakan, tetapi antusiasmenya luar biasa. Pemerintah Kota Cirebon tentu mendukung kegiatan seperti ini karena masyarakat bisa berolahraga sekaligus mendapatkan pemahaman tentang penggunaan QRIS,” ujarnya.

Cirebon QRIS Run 2026 diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai daerah di wilayah Ciayumajakuning. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia mengenalkan QRIS sebagai metode pembayaran yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Wali Kota menilai penggunaan transaksi digital juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan pelaku UMKM di Kota Cirebon. Kemudahan pembayaran melalui QRIS diharapkan dapat memberikan pilihan transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus membantu pelaku usaha mengikuti perubahan kebiasaan konsumen.

“Kolaborasi antara Pemkot Cirebon dan Bank Indonesia seperti ini tentu sangat bermanfaat. Kita ingin kegiatan yang melibatkan masyarakat bisa terus berjalan dan memberikan dampak, termasuk bagi UMKM kita,” katanya.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa Kota Cirebon memiliki kekuatan tersendiri sebagai kota yang dikenal dengan kulinernya. Hal tersebut bahkan menjadi “tantangan” tersendiri bagi peserta yang mengikuti kegiatan lari.

“Kalau lari di Kota Cirebon, godaannya banyak sekali. Baru 100 meter sudah ada nasi jamblang, 100 meter kemudian ada empal gentong. Jadi selain menjaga stamina, harus kuat juga menahan godaan kuliner,” ucap Wali Kota disambut tawa.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, menjelaskan Cirebon QRIS Run merupakan kegiatan lari pertama yang diselenggarakan BI Cirebon untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat secara lebih luas.

“Alhamdulillah, kegiatan ini mendapat respons yang sangat baik dan diikuti sekitar 2.000 peserta. Cirebon QRIS Run ini menjadi bagian dari rangkaian Tri Karsa Festival yang berlangsung 14 hingga 17 Agustus 2026,” kata Wihujeng.

Ia menjelaskan, QRIS memiliki tagline CeMuMuAH, yakni Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal. Melalui kegiatan tersebut, BI ingin semakin memperluas pemahaman masyarakat bahwa QRIS dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang praktis dalam berbagai kebutuhan transaksi.

Perkembangan penggunaan QRIS di wilayah Ciayumajakuning pun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juni 2026, nominal transaksi QRIS tercatat mencapai Rp15,06 triliun atau tumbuh 284 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian ini luar biasa. Kami tentu berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan QRIS dalam bertransaksi, termasuk ketika berbelanja di UMKM,” ujarnya.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Ia memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dan Cirebon yang telah menyelenggarakan Tri Karsa Festival 2026.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat dan Cirebon yang telah sukses menyelenggarakan Tri Karsa Festival 2026. Salah satu rangkaiannya adalah Cirebon QRIS Run yang menjadi sarana untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat,” kata Erwan.

Erwan juga mengapresiasi kehadiran peserta dari berbagai daerah. Baginya, Cirebon QRIS Run bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Ciayumajakuning untuk bertemu, bersilaturahmi, dan membangun kebersamaan.

Erwan berharap penggunaan QRIS semakin menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Ia juga berharap semangat yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat terus berlanjut, terutama dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Cirebon dan wilayah Ciayumajakuning.

“Semoga kegiatan seperti ini terus berkelanjutan. Bukan hanya kegiatan larinya, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama membina UMKM yang ada di Kota Cirebon dan Ciayumajakuning,” harapnya.

TALKSHOW GADAI EMAS DARI RUMAH — PRAKTIS, AMAN & NYAMAN

💚 GADAI EMAS DARI RUMAH — PRAKTIS, AMAN & NYAMAN!

Punya emas di rumah dan sedang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan? Kini, Anda bisa mengenal lebih dekat kemudahan Gadai Emas dari Rumah bersama Pegadaian. Prosesnya praktis, cepat, aman, dan terpercaya tanpa harus repot keluar rumah.

🎙️ Simak pembahasannya dalam Talkshow Sosialisasi Gadai Emas dari Rumah, bersama:
👤 Diki Sagita Putra – Mobile Appraiser Pegadaian Area Cirebon
👤 Sandi Arif Priyambodon – Mobile Appraiser Pegadaian Area Cirebon
🎤 Host: Eko

📅 Selasa, 11 Agustus 2026
⏰ 15.00–15.30 WIB
📻 Radio Suara Gratia 95,9 FM Cirebon

Jangan lewatkan! Cari tahu bagaimana prosesnya, kemudahannya, serta berbagai keuntungan layanan Gadai Emas dari Rumah bersama Pegadaian. ✨

📲 Dengarkan melalui:
🌐 suaragratiafm.com
🌐 radioprssnijabar.net
📱 Aplikasi Radio Suara Gratia di Google Play Store

Radio Suara Gratia 95,9 FM Cirebon — The Sound of Life.

#RadioSuaraGratia #SuaraGratia #959FM #Cirebon #Talkshow #Pegadaian #GadaiEmas #GadaiEmasDariRumah #MobileAppraiser #InformasiCirebon #TalkshowCirebon #TheSoundOfLife

Razia Knalpot Brong di Jalan Raya Plered, Polres Cirebon Kota Amankan 39 Motor

Cirebon Kota – Polres Cirebon Kota mengamankan 39 sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis dalam razia di Jalan Raya Plered Cirebon, depan Mako Polsek Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (8/8/2026) malam.

Penindakan tersebut dilaksanakan mulai pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB sebagai bagian dari kegiatan patroli skala besar untuk mencegah gangguan ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan.

Razia dipimpin langsung Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., didampingi Kabag Ops Kompol Munawan, S.H., serta melibatkan personel Satuan Lalu Lintas dan fungsi terkait Polres Cirebon Kota.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang melintas di lokasi, khususnya kendaraan yang menggunakan knalpot bising atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan.

Dari hasil kegiatan tersebut, sebanyak 39 unit sepeda motor diamankan karena menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh kendaraan yang menjadi barang bukti kemudian diamankan di Polres Cirebon Kota untuk proses penanganan lebih lanjut.

Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto, S.Trk., S.I.K. mengatakan, penggunaan knalpot brong bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan kendaraan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan kepentingan pengguna jalan serta masyarakat di lingkungan sekitar.

“Knalpot brong menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Karena itu, kami melakukan penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis,” ujar AKP Hadi.

Menurutnya, penertiban tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara untuk menggunakan kendaraan sesuai ketentuan, termasuk memastikan sistem pembuangan kendaraan tetap memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Kasat Lantas juga mengimbau para pengendara, khususnya generasi muda, untuk tidak melakukan modifikasi knalpot yang menghasilkan kebisingan berlebihan hanya demi tampilan maupun suara kendaraan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan sesuai standar. Jangan sampai modifikasi kendaraan justru mengganggu kenyamanan orang lain dan berujung pada penindakan,” tegas AKP Hadi.

Polres Cirebon Kota akan terus melakukan kegiatan penertiban secara terukur terhadap penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagai bagian dari upaya menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, nyaman, dan saling menghormati antar pengguna jalan.

Wali Kota Cirebon Raih LPM Award 2026, Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Mendapat Apresiasi Nasional

BANDUNG – Komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun masyarakat melalui pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan mendapat apresiasi di tingkat nasional. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menerima LPM Award 2026 atas dukungan dan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menuju Indonesia Maju.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia (RI) kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP LPM RI yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan dan peran LPM sebagai bagian dari unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan.

LPM dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Wakil Menteri UMKM RI, Gubernur Jawa Barat, serta sejumlah kepala daerah terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagi Wali Kota Cirebon, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada DPP LPM RI atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi sekaligus pemacu bagi kami untuk terus bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya kepedulian sosial, serta terjaganya nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan kepedulian masyarakat, dan memahami serta menjaga budaya yang ada di lingkungan kita,” katanya.

Wali Kota menilai, masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk terlibat dalam pembangunan akan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Karena itu, ruang partisipasi masyarakat perlu terus dibuka dan difasilitasi agar pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama.

“Dengan masyarakat yang ikut peduli dan terlibat, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan dapat kita antisipasi dan selesaikan bersama. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, tetapi keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, penghargaan LPM Award 2026 menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk terus membangun sinergi dengan LPM serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuat berbagai program pemberdayaan berjalan semakin luas, terarah, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi bersama masyarakat. Kita ingin pembangunan di Kota Cirebon tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu membawa Kota Cirebon semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus semakin memperkuat posisi LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat.

“Selamat kepada seluruh jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan semakin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. LPM memiliki peran penting karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam menguatkan peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah.

Menurutnya, dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi berbagai kegiatan LPM Desa/Kelurahan menjadi sejumlah pertimbangan dalam pemberian penghargaan tersebut.

“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan LPM adalah kunci keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Kepala daerah yang menerima penghargaan telah menunjukkan komitmen nyata dalam hal itu,” ujar Ahmad Doli.

Polres Cirebon Kota Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau di Argasunya

Cirebon Kota – Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau kembali ditunjukkan Polres Cirebon Kota melalui kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan air bersih kepada warga Kampung Kedung Krisik Utara RW 05, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Jumat (07/08/2026).

Bantuan air bersih disalurkan menggunakan satu unit truk tangki berkapasitas 9.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih akibat musim kemarau.

Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ari Nugroho, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forkopimcam Harjamukti, pejabat utama Polres Cirebon Kota, dan jajaran Polsek Cirebon Selatan Timur turut hadir menyapa warga sekaligus memastikan bantuan dapat diterima secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Polres Cirebon Kota terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan akses air bersih. Air yang disalurkan dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti memasak, minum, mandi, dan mencuci.

Selain menyerahkan bantuan, jajaran kepolisian juga berdialog dengan warga guna mengetahui kondisi di lapangan serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui langkah-langkah kemanusiaan yang bermanfaat.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengatakan, kepedulian kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir membantu warga yang sedang menghadapi kesulitan.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami berharap dapat meringankan beban warga yang terdampak kemarau. Polres Cirebon Kota akan terus berupaya hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi-aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar AKP M. Aris Hermanto.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan saling membantu, sehingga setiap kesulitan yang dihadapi warga dapat diatasi bersama melalui kepedulian dan kebersamaan.

Wali Kota Tinjau Budidaya Ikan, Aset Daerah Disiapkan Dukung PAD dan Penanganan Stunting

Pemerintah Kota Cirebon terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah tersebut ditunjukkan melalui peninjauan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) di Kalitanjung, P. Grenjeng, yang dilanjutkan dengan kegiatan restocking benih ikan di embung UPT Balai Pengembangan Ternak Potong (BPTR), Jalan Cibogo, Kelurahan Argasunya, Kamis (6/8/2026).

Peninjauan dipimpin langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, serta jajaran perangkat daerah. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Perum Bulog, dan sejumlah mitra yang selama ini mendukung penguatan sektor pangan di Kota Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota meninjau kondisi kolam budidaya, sarana pendukung, hingga potensi pengembangan kawasan yang dinilai masih sangat terbuka untuk dioptimalkan. Menurutnya, aset yang dimiliki pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat nyata, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin melihat langsung potensi yang dimiliki pemerintah daerah. Aset-aset ini harus bisa dikelola secara lebih optimal melalui kolaborasi berbagai pihak, sehingga tidak hanya memberikan nilai tambah bagi daerah, tetapi juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Wali Kota.

Sebagai bagian dari pengembangan kawasan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon melakukan penebaran sebanyak 1.000 benih ikan nila Nirwana di embung BPTR. Benih ikan tersebut diproyeksikan dapat dipanen dalam waktu sekitar dua hingga tiga bulan ke depan.

Wali Kota menjelaskan, pengembangan budidaya ikan bukan semata-mata ditujukan untuk menghasilkan pendapatan daerah. Lebih dari itu, hasil panen nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.

“Kami ingin pengelolaan kolam ini memiliki manfaat ganda. Pertama, mampu memberikan kontribusi terhadap PAD melalui hasil budidaya ikan. Kedua, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program penanganan stunting karena kebutuhan protein bagi anak-anak harus benar-benar menjadi perhatian,” ungkapnya.

Menurutnya, angka stunting di Kota Cirebon masih menjadi pekerjaan bersama yang membutuhkan langkah konkret dan berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi aset pemerintah menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

Ia menambahkan, kawasan budidaya tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Saat ini tersedia 26 kolam berukuran besar dan puluhan kolam lainnya yang dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila dikelola secara terencana dan berkesinambungan.

Ke depan, Pemerintah Kota Cirebon juga berencana mengembangkan peternakan ayam petelur di kawasan tersebut. Konsep pengelolaan terpadu itu diharapkan mampu menghasilkan sumber pangan bergizi berupa ikan dan telur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial pemerintah.

“Kami memiliki rencana mengembangkan kawasan ini secara bertahap. Nantinya bukan hanya ada budidaya ikan, tetapi juga peternakan ayam petelur, bahkan ke depan memungkinkan dikembangkan peternakan lainnya. Hasil ikan dan telur ini akan diarahkan untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak yang mengalami stunting, sekaligus menjadi cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan saat masyarakat menghadapi kondisi darurat, seperti banjir atau situasi lainnya,” jelasnya.

Wali Kota menegaskan, seluruh rencana tersebut akan diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendukung, serta masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar aset daerah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan Kota Cirebon.

“Potensi yang kita miliki sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bersama-sama agar benar-benar produktif, berkelanjutan, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

Gerakan Pangan Murah Disambut Antusias, Warga Rasakan Manfaat Harga Terjangkau

Pemerintah Kota Cirebon kembali menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu langkah nyata menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau di Lapangan Kebon Pelok, Kamis (6/8/2026). Program yang dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia, Perum Bulog, serta berbagai pemangku kepentingan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Iing Daiman meninjau langsung pelaksanaan kegiatan sekaligus menyapa warga yang memadati lokasi pasar murah. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terkendali, terutama di tengah dinamika harga di pasaran.

Wali Kota menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM kali ini merupakan penyelenggaraan yang ke-21 sepanjang tahun ini. Pemerintah Kota Cirebon berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung hingga akhir tahun sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.

“Harapannya tentu kegiatan ini bisa terus berjalan sampai akhir tahun agar stabilitas harga pangan tetap terjaga dan masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujarnya.

Ia menambahkan, beragam komoditas kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar murah, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, daging, hingga aneka sayuran. Seluruh komoditas tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasaran sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Semua kebutuhan pokok hampir tersedia di sini. Selisih harganya juga cukup signifikan dibandingkan pasar. Misalnya bawang bisa lebih murah sekitar Rp4.000 per kilogram, begitu juga telur dan daging. Kondisi seperti ini tentu sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan sehingga stabilitas harga pangan di Kota Cirebon tetap terjaga hingga akhir tahun.

“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah terus hadir menjaga stabilitas harga. Selain itu, masyarakat juga bisa merasakan langsung manfaatnya karena kebutuhan pokok menjadi lebih mudah dijangkau. Mudah-mudahan kondisi ini terus terjaga sampai akhir tahun,” katanya.

Melalui GPM, Pemerintah Kota Cirebon bersama seluruh mitra berkomitmen untuk terus menghadirkan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Antusiasme masyarakat juga terlihat sejak kegiatan dimulai. Salah satunya disampaikan Tati, warga Kota Cirebon, yang mengaku sengaja datang untuk membeli beberapa kebutuhan pokok karena harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar.

Menurutnya, selisih harga yang cukup besar sangat membantu para ibu rumah tangga dalam menghemat pengeluaran keluarga.

“Kalau untuk ibu-ibu, kegiatan seperti ini sangat menarik karena harganya memang lebih murah dari pasar. Contohnya telur, di sini sekitar Rp22 ribu, sementara di pasar bisa Rp25 ribu sampai Rp26 ribu. Selisihnya cukup terasa, jadi sangat membantu kami mengatur pengeluaran rumah tangga,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan GPM dapat digelar lebih sering agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

“Harapan saya kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan. Pemerintah juga perlu terus memperhatikan kebutuhan masyarakat, karena tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan dasar, sehingga upaya menjaga harga tetap terjangkau tentu sangat berarti bagi kami,” harapnya.

Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi dengan ATR/BPN dan KPK untuk Tata Kelola Pertanahan yang Akuntabel

CIMAHI- Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui keikutsertaan pada Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) serta Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah Wilayah Jawa Barat.

Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir secara langsung dalam forum tersebut bersama para kepala daerah lainnya dalam kegiatan yang digelar di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026). Kehadiran tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Cirebon terhadap upaya memperkuat pencegahan korupsi, membangun tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih baik, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh kepala daerah bersama Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah menandatangani komitmen kerja sama yang disaksikan oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah nyata untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam membangun sistem pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih terintegrasi.

“Yang ingin kita bangun hari ini bukan hanya penandatanganan komitmen. Lebih dari itu, kita menyatukan data, sistem, kewenangan, sumber daya, serta semangat kolaborasi agar pelayanan pertanahan dan tata ruang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menghadirkan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat penerimaan daerah, memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah maupun masyarakat, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

Menurutnya, terdapat sembilan paket program yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Program tersebut meliputi integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam RTRW, penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.

Dony menambahkan, Jawa Barat dipilih sebagai provinsi pertama di Pulau Jawa dalam pelaksanaan program tersebut setelah sebelumnya diterapkan di wilayah Sulawesi dan Lampung.

“Karakteristik dan kebutuhan setiap daerah di Jawa Barat sangat beragam sehingga menjadi tempat yang tepat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menghadirkan kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang dibangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan KPK. Menurutnya, penataan administrasi pertanahan yang tertib akan memberikan dampak besar terhadap perlindungan aset pemerintah maupun masyarakat.

“Saya berharap dari pertemuan ini lahir tata kelola administrasi yang semakin baik, seluruh aset pemerintah maupun masyarakat memperoleh kepastian hukum melalui sertipikat, penetapan NOP dilakukan secara adil dan proporsional, serta kawasan pertanian, kehutanan, perkebunan, mata air, dan ruang publik dapat terlindungi sesuai peruntukannya,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat sertipikasi aset yang hingga kini belum memiliki legalitas.

“Saat ini masih terdapat sekitar 3.200 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum bersertipikat. Target kami seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2027, termasuk aset jalan milik pemerintah, agar memiliki perlindungan hukum yang kuat,” tegasnya.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon siap menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut melalui langkah-langkah konkret di daerah.

Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah yang tertib menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, perlindungan aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Hasil rapat koordinasi ini tidak akan berhenti sebagai kesepakatan di tingkat provinsi. Pemerintah Kota Cirebon akan segera menindaklanjutinya melalui program-program nyata agar pengelolaan aset, pertanahan, dan tata ruang semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh implementasi berbagai program yang telah disepakati, mulai dari integrasi data pertanahan, percepatan pendaftaran tanah, pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam tata ruang, percepatan penyusunan RDTR, integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah, hingga penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon optimistis tata kelola pertanahan dan tata ruang akan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

“Tentu ini juga akan mampu memberikan kepastian hukum atas aset, mendukung investasi, memperkuat perekonomian daerah, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tuturnya.