Wakil Wali Kota: Anak Muda Perlu Melek Politik dan Kebijakan Publik

CIREBON – Politik tidak selalu identik dengan partai, kontestasi kekuasaan, maupun kepentingan para elite. Dalam kehidupan sehari-hari, politik hadir melalui berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, transportasi, pelayanan kesehatan, hingga kemudahan bagi anak muda dalam mengembangkan usaha.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menghadiri kegiatan Generasi Politik (Genpol) InterAksi Chapter Cirebon di Gedung DPRD Kota Cirebon, Sabtu (19/9/2026).

Wakil Wali Kota mengapresiasi penyelenggaraan Genpol yang dinilainya menjadi ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan memahami politik secara lebih dekat. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam membicarakan persoalan publik sekaligus menunjukkan bahwa anak muda memiliki kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.

“Mengumpulkan anak-anak muda untuk duduk bersama membicarakan politik merupakan pencapaian yang luar biasa. Kehadiran teman-teman di sini menunjukkan bahwa anak muda tidak apatis. Mereka peduli terhadap apa yang terjadi di Kota Cirebon, terhadap arah kebijakan daerah, dan terhadap masa depan daerah maupun negara,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemahaman tentang politik perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Sebab, berbagai keputusan pemerintah pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

“Politik sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika pemerintah memperbaiki jalan, menata kota, mengatur transportasi publik, memberikan pelayanan kesehatan, sampai membuka kemudahan bagi anak muda yang ingin mengembangkan UMKM dan industri kreatif, semuanya berkaitan dengan kebijakan yang lahir melalui proses politik,” katanya.

Karena itu, Wakil Wali Kota berharap generasi muda tidak hanya tertarik mengikuti dinamika politik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami kebijakan publik secara utuh. Menurutnya, keterlibatan anak muda dibutuhkan agar proses pemerintahan dapat terus mendapatkan perspektif baru dari masyarakat.

Wakil Wali Kota juga mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjalankan berbagai kebijakan. Tidak semua hal yang terlihat baik dalam perencanaan dapat berjalan tanpa kendala ketika diterapkan di lapangan.

“Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Cirebon, saya harus jujur mengatakan bahwa birokrasi tidak bisa bekerja sendirian. Di sinilah anak-anak muda dapat memberikan perspektif dan masukan yang segar,” tuturnya.

Menurutnya, kritik dari generasi muda tetap diperlukan sebagai bagian dari proses perbaikan pemerintahan. Namun, kritik tersebut diharapkan tidak berhenti pada reaksi atau kemarahan, melainkan disertai pemahaman terhadap persoalan dan data yang memadai.

“Kita membutuhkan generasi muda yang melek kebijakan publik, mampu menganalisis dan memahami bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan. Dengan begitu, kritik yang disampaikan kepada pemerintah bisa menjadi kritik yang tajam, berbasis data, sekaligus solutif,” ujarnya.

Wakil berharap ruang diskusi yang dibangun melalui Genpol dapat melahirkan gagasan dan gerakan yang memberikan manfaat bagi Kota Cirebon. Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan membangun keberanian berdiskusi mengenai persoalan publik.

“Manfaatkan ruang ini untuk belajar dan berdiskusi. Jadilah agen perubahan yang sesungguhnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Genpol InterAksi Chapter Cirebon, Mario Asyidik, mengatakan kegiatan tersebut secara khusus mengangkat tema pragmatisme politik, sebuah isu yang dinilai dekat dengan dinamika politik saat ini tetapi masih perlu dibahas secara lebih mendalam.

Mario menjelaskan, istilah seperti “yang penting realistis” atau “apa untungnya buat saya?” kerap muncul ketika masyarakat membicarakan pilihan dan perilaku politik. Pragmatisme kemudian dianggap sebagai salah satu cara untuk menghadapi realitas politik yang dinamis.

“Pragmatisme politik sering kali dianggap sebagai satu-satunya cara untuk bertahan dalam realitas politik yang keras. Namun, jika pragmatisme berjalan tanpa arah dan tanpa kendali, kita berisiko kehilangan kompas moral dan mengorbankan idealisme yang seharusnya menjadi motor penggerak generasi muda,” ujar Mario.

Melalui Genpol, kata dia, pragmatisme politik tidak ingin dilihat secara sederhana hanya sebagai persoalan benar atau salah. Peserta diajak melihatnya dari berbagai perspektif agar memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap realitas politik.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui tiga sudut pandang, yakni politisi, aktivis, dan akademisi. Ketiga perspektif itu dihadirkan untuk memberikan gambaran yang berbeda mengenai pragmatisme politik, baik dari pengalaman di lapangan, gerakan masyarakat, maupun kajian akademis.

“Tujuan kegiatan ini bukan memperdebatkan siapa yang paling ideal atau siapa yang paling benar. Kami ingin membekali generasi muda dengan pemahaman yang matang, memahami realitas di lapangan, mengerti dampaknya, tetapi tetap memegang prinsip,” katanya.

Mario berharap peserta tidak hanya menjadi pendengar selama kegiatan berlangsung. Ia mendorong anak muda untuk aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi secara terbuka, serta memanfaatkan forum sebagai ruang untuk memperluas wawasan.

“Bertanyalah dengan kritis, berdiskusilah dengan terbuka, dan serap setiap ilmu yang dibagikan. Harapannya, setelah keluar dari ruangan ini, teman-teman tidak lagi memandang politik secara apatis, tetapi menjadi generasi yang bijak, bernalar kritis, dan siap membawa perubahan yang nyata,” ujarnya.

Wali Kota Cirebon Hadiri Upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 Tingkat Provinsi Jawa Barat

PANGANDARAN – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bandar Nusawiru Pangandaran, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jumat (18/9/2026).

Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan. Kegiatan turut dihadiri Bupati Pangandaran, Wali Kota Banjar, para kepala dinas perhubungan kabupaten/kota se-Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Pangandaran, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi.

Peringatan Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk melihat kembali peran transportasi dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus mendorong konektivitas antarwilayah. Transportasi tidak hanya berbicara mengenai pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan peringatan Harhubnas menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.

“Harhubnas ini menjadi pengingat bahwa pembangunan transportasi tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam melakukan mobilitas,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, transportasi yang baik harus mampu memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Selain memudahkan mobilitas sehari-hari, konektivitas transportasi juga memiliki kaitan erat dengan aktivitas perekonomian dan pembangunan daerah.

“Semangat Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi. Kita berharap transportasi yang hadir benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung konektivitas dan aktivitas perekonomian,” katanya.

Kehadiran Pemerintah Kota Cirebon dalam Harhubnas tingkat Provinsi Jawa Barat, lanjut Wali Kota, sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan sektor transportasi di Jawa Barat. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder transportasi menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi.

Sementara itu, dalam amanatnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, menekankan bahwa keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Erwan.

Ia menyampaikan, berbagai peristiwa yang terjadi di sektor transportasi menjadi pengingat bahwa keselamatan tidak boleh berhenti sebagai bagian dari prosedur administratif. Standar keselamatan harus benar-benar diterapkan dan menjadi bagian dari budaya kerja seluruh insan perhubungan.

“Keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang kita bangun dan kita awasi. Keselamatan adalah tanggung jawab moral, standar keselamatan harus hidup di lapangan,” tegasnya.

Erwan juga menyoroti tantangan sektor perhubungan yang semakin kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespons berbagai kondisi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi Gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, keselamatan dan konektivitas perlu dijaga secara bersamaan. Ketika kondisi tidak aman, petugas harus berani menghentikan operasi, namun pada saat yang sama perlu segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan tetap dapat berjalan.

Harhubnas 2026 mengusung tema nasional “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”. Tema tersebut menggambarkan pentingnya transportasi dalam menghubungkan berbagai wilayah, mulai dari pusat produksi dengan pasar, kota dengan desa, hingga masyarakat dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Erwan menyampaikan bahwa transportasi memiliki peran yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar penyediaan kendaraan dan infrastruktur. Pelabuhan, penerbangan perintis, jalur kereta api, angkutan massal hingga sistem logistik yang efisien dapat membuka akses dan peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Transportasi tidak dapat dipandang semata sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur. Transportasi harus mampu membuka akses, mempertemukan masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta menghadirkan konektivitas sampai ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya memperkuat layanan keperintisan, angkutan massal perkotaan, integrasi antarmoda, serta sistem logistik. Penguatan berbagai sektor tersebut diharapkan dapat membuat perjalanan masyarakat semakin mudah sekaligus mendukung efisiensi biaya distribusi barang.

Di tengah perkembangan teknologi, Erwan menilai transformasi digital juga perlu diarahkan pada hasil yang nyata. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pelayanan transportasi harus mampu meningkatkan keselamatan, kepatuhan, transparansi, serta ketertiban sistem logistik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa teknologi tetap membutuhkan peran manusia. Integritas, kepedulian, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengambil keputusan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi.

“Secanggih apa pun teknologi, ujung dari pelayanan publik tetap manusia. Aplikasi, sistem pengawasan, dan infrastruktur terbaik pada akhirnya berpulang kepada integritas, kepedulian, dan keberanian kita mengambil keputusan yang benar,” katanya.

Erwan juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang menjalankan tugas di berbagai lini. Mulai dari petugas yang memeriksa landasan, mengawasi pergerakan kapal, memastikan persinyalan kereta, memeriksa kendaraan, mengatur navigasi dan lalu lintas, hingga petugas yang bekerja di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan transportasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada momentum Harhubnas 2026 ini, Erwan mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan September sebagai momentum untuk memperkuat budaya keselamatan transportasi.

“Semoga Upaya tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan dalam satu momentum peringatan, tetapi menjadi komitmen yang terus dijaga sepanjang tahun”. Pungkasnya

Kapolres Cirebon Kota Salurkan Bansos untuk Warga Suranenggala

CIREBON KOTA – Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M. menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada warga Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat (11/9/2026). Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung di Balai Desa Suranenggala mulai pukul 13.05 WIB hingga 14.00 WIB dan menjadi bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penyerahan bantuan sosial tersebut turut dihadiri Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ari Nugroho, S.I.K., M.Si., sejumlah pejabat utama Polres Cirebon Kota, Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana, S.H., M.H., C.PHR., serta unsur pemerintahan Kecamatan Suranenggala dan Pemerintah Desa Suranenggala. Kehadiran jajaran kepolisian bersama unsur pemerintahan tersebut sekaligus memperkuat sinergi dalam memberikan perhatian kepada masyarakat.

Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana, S.H., M.H., C.PHR., menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran bansos oleh Kapolres Cirebon Kota merupakan wujud kepedulian kepolisian terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang membutuhkan dengan harapan dapat membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga sekaligus menunjukkan kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat.

Menurut Kapolsek, bantuan yang diserahkan Kapolres Cirebon Kota berupa kebutuhan pokok yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat penerima. Isi paket sembako tersebut antara lain beras, mi goreng, kopi, gula pasir, dan minyak goreng yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Kapolres Cirebon Kota kepada warga penerima di Balai Desa Suranenggala. Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi jajaran Polres Cirebon Kota untuk berinteraksi dan bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat sehingga komunikasi antara kepolisian dan warga dapat terus terjalin dengan baik.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Cirebon Kota untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui bantuan yang diberikan, Polri berupaya memberikan manfaat nyata sekaligus membangun rasa kebersamaan dengan masyarakat.

Kapolsek Kapetakan menambahkan bahwa kepedulian terhadap masyarakat perlu terus dibangun melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam kegiatan sosial juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara personel kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga tercipta komunikasi serta kerja sama yang semakin baik.

Penyaluran bansos tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga penerima sekaligus menjadi bagian dari semangat Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai kondisi. Polres Cirebon Kota juga akan terus mendorong kegiatan yang memiliki nilai sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian serta kepedulian kepada masyarakat.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto menyampaikan bahwa bantuan sosial merupakan bentuk nyata kepedulian Polri sekaligus upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat. “Kami berharap bantuan yang disalurkan Kapolres Cirebon Kota dapat membantu meringankan kebutuhan warga penerima dan memberikan manfaat secara langsung, serta ke depan jajaran Polres Cirebon Kota akan terus mendorong kegiatan sosial dan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dipanggil untuk mengalahkan

Mark Batterson menulis: ‘Kita semua ingin setiap hari menjadi hari yang baik. Namun, jika setiap hari adalah hari yang baik, tidak akan ada hari yang ‘baik’, karena tidak akan ada hari yang buruk untuk dibandingkan dengan hari yang baik… Penyakit membantu kita menghargai kesehatan. Kegagalan membantu kita menghargai kesuksesan. Utang membantu kita menghargai kekayaan. Dan masa-masa sulit membantu kita menghargai masa-masa yang baik… Kesulitan sering kali menjadi ladang benih kesempatan karena ia memiliki cara untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita… Kesulitan sering kali merupakan berkah tersembunyi. Kita memimpikan gravitasi nol. Kita membayangkan seperti apa hidup tanpa masalah atau isu atau tantangan. Namun dari perspektif biologis, gravitasi nol berbahaya bagi kesehatan Anda. Astronot yang menghabiskan waktu dalam gravitasi nol mengalami komplikasi medis yang serius. Tanpa perlawanan apa pun, mereka kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Kita mungkin memimpikan gravitasi nol, tetapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah dosis kesulitan yang sehat. Orang- orang yang paling sering dipakai Tuhan sering kali adalah orang-orang yang telah mengalami banyak kesengsaraan. Ini tidak selalu… apa yang ingin Anda baca, tetapi ini benar. Kesengsaraan dapat menghasilkan peningkatan kapasitas untuk melayani Tuhan.’

Mengapa? Karena kesengsaraan menyebabkan kita berpaling kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mengenal Tuhan dengan cara yang tidak akan kita lakukan sebelumnya. Beberapa janji Tuhan yang terbesar dalam Kitab Suci dimulai dengan kata-kata ‘to him who overcomes.’ Alkitab mengatakan, ‘umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat

Polres Cirebon Kota Razia Tempat Hiburan Malam

Polres Cirebon Kota Razia Tempat Hiburan Malam

Cirebon Kota – Polres Cirebon Kota menggelar razia gabungan di tempat hiburan malam kawasan Jl. Yos Sudarso, Kota Cirebon, Minggu (23/8/2026) mulai pukul 00.00 WIB. Kegiatan dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Cirebon Kota AKP Shindi Al Afghany, S.H., M.H., M.M., dengan melibatkan personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP Kota Cirebon.

Razia dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman beralkohol di tempat hiburan malam. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap perizinan minuman beralkohol, seluruh ruangan, barang bawaan pengunjung maupun karyawan, serta melaksanakan tes urine.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada sejumlah area tempat hiburan malam. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat barang atau aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba maupun pelanggaran lainnya.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menyita sejumlah minuman beralkohol dari berbagai jenis yang ditemukan di lokasi. Barang-barang tersebut kemudian diamankan untuk menjadi bagian dari proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan.

Petugas juga melakukan tes urine terhadap pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa orang dengan hasil positif amphetamine.

Mereka yang hasil tes urinenya positif masing-masing berinisial U.S. (22), perempuan, warga Kabupaten Indramayu; F. (20), laki-laki, warga Kota Cirebon; dan L.A.H. (27), perempuan, warga Kota Cirebon.

Ketiga orang tersebut kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh Satresnarkoba Polres Cirebon Kota. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasat Resnarkoba Polres Cirebon Kota AKP Shindi Al Afghany, S.H., M.H., M.M., mengatakan razia dilakukan sebagai upaya kepolisian mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus menjaga agar tempat hiburan malam tidak menjadi ruang peredaran barang terlarang.

“Razia ini kami lakukan sebagai langkah pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kami akan terus melakukan pemeriksaan secara profesional dan menindaklanjuti setiap temuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKP Shindi Al Afghany.

HUT ke-81 RI, KAI Daop 3 Cirebon Gelar Green Movement melalui Penghijauan di Stasiun Cirebon Prujakan

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon menghadirkan semangat kemerdekaan melalui aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui Green Movement berupa penghijauan di area Stasiun Cirebon Prujakan sebagai bagian dari komitmen KAI Daop 3 Cirebon dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Kegiatan penghijauan tersebut diikuti oleh Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon, Deputy Daerah Operasi 3 Cirebon, jajaran manajemen, para Quality Control Daop 3 Cirebon, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daop 3 Cirebon. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi wujud komitmen bersama seluruh jajaran KAI Daop 3 Cirebon dalam menciptakan lingkungan stasiun yang lebih hijau, asri, dan nyaman.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

“Semangat kemerdekaan harus terus kita isi dengan berbagai kegiatan positif dan memberikan manfaat. Salah satunya melalui Green Movement dan penghijauan di lingkungan stasiun. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan sekaligus komitmen KAI Daop 3 Cirebon untuk menciptakan kawasan stasiun yang lebih hijau, asri, dan nyaman,” ujar Muhibbuddin.

Menurut Muhibbuddin, kegiatan penghijauan merupakan bagian dari upaya KAI Daop 3 Cirebon dalam mendorong penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan operasional perusahaan. Keberadaan ruang hijau di kawasan stasiun tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat, pengguna jasa kereta api, maupun para pekerja.
Stasiun Cirebon Prujakan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas dan mobilitas masyarakat cukup tinggi. Dengan adanya upaya penghijauan, lingkungan stasiun diharapkan semakin asri sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengguna jasa kereta api.

Kegiatan Green Movement ini juga menjadi bentuk kolaborasi dan kepedulian seluruh jajaran KAI Daop 3 Cirebon. Keterlibatan Kepala Daop, Deputy Daop, jajaran manajemen, Quality Control, hingga Kepala UPT menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan secara konsisten.

“Green Movement ini bukan hanya menjadi kegiatan simbolis, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan juga harus menjadi perhatian dalam menjalankan aktivitas operasional. Kami ingin seluruh jajaran KAI Daop 3 Cirebon memiliki semangat yang sama untuk menjaga dan merawat lingkungan di wilayah kerja masing-masing,” kata Muhibbuddin.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian, KAI terus berupaya menjalankan kegiatan operasional dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan di kawasan operasional perusahaan.

Muhibbuddin menambahkan, keberlanjutan dari kegiatan penghijauan tidak hanya terletak pada proses penanaman, tetapi juga pada bagaimana lingkungan tersebut dirawat dan dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, seluruh jajaran di lingkungan Daop 3 Cirebon diharapkan dapat ikut berperan dalam menjaga lingkungan kerja agar tetap hijau dan nyaman.

“Yang paling penting bukan hanya bagaimana kita melakukan penghijauan, tetapi bagaimana setelahnya kita bersama-sama merawat dan menjaganya. Ketika dilakukan secara konsisten, langkah sederhana seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.

KAI Daop 3 Cirebon berharap kegiatan Green Movement tersebut dapat menumbuhkan kesadaran seluruh insan KAI untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Kepedulian tersebut diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan tertentu, tetapi juga menjadi bagian dari kebiasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa menjaga Indonesia bukan hanya dilakukan melalui pembangunan dan kemajuan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Semangat kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita wujudkan melalui tindakan nyata. Melalui Green Movement ini, kami ingin terus menumbuhkan semangat bersama untuk menjaga lingkungan, khususnya di kawasan stasiun. Mencintai Indonesia juga berarti menjaga lingkungannya dan mewariskan kondisi yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” pungkas Muhibbuddin.

Rawat Sejarah Perjuangan, Wali Kota Ajak Jajaran Teladani Semangat Juang Veteran

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon memberikan penghormatan dan apresiasi kepada para perintis kemerdekaan, veteran, serta keluarga besar pejuang kemerdekaan. Penghormatan tersebut diwujudkan melalui ramah tamah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cirebon di Lobi Setda Grage City Hub, Minggu (16/8/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Sekretaris Daerah, Iing Daiman dan jajaran perangkat daerah.

Ramah tamah tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk bersilaturahmi sekaligus mendengarkan langsung para saksi sejarah perjuangan bangsa. Bagi Pemkot Cirebon, pertemuan dengan para veteran bukan sekadar agenda dalam rangkaian peringatan kemerdekaan, melainkan momentum untuk kembali mengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati masyarakat hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan yang tidak ringan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan, perjuangan para perintis dan veteran merupakan fondasi yang memungkinkan generasi saat ini memiliki kesempatan untuk membangun daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pertemuan kita sore ini diselenggarakan dengan niat yang lugas dan tulus, untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemerdekaan yang telah Bapak dan Ibu perjuangkan dengan darah dan keringat di masa lalu adalah fondasi kami hari ini,” ujar Wali Kota di hadapan para pejuang veteran yang hadir.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini memang berbeda dengan masa perjuangan merebut kemerdekaan. Jika dahulu para pejuang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kedaulatan, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemerdekaan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tantangan kita hari ini tentu berbeda. Jika dulu Bapak dan Ibu berjuang secara fisik untuk merebut kedaulatan, maka tugas kami hari ini adalah memastikan kedaulatan tersebut diisi dengan kesejahteraan,” katanya.

Wali Kota menyampaikan, Pemerintah Kota Cirebon saat ini terus berupaya menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui penataan ruang kota yang lebih tertib dan manusiawi, serta memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas publik dapat dijangkau secara adil dan merata.

Ia juga meminta jajaran perangkat daerah menjadikan semangat perjuangan para veteran sebagai contoh dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, nilai pengabdian, kegigihan dan sikap tanpa pamrih yang ditunjukkan para pejuang harus diteruskan dalam bentuk pelayanan publik yang cepat dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Jadikan semangat juang dan dedikasi tanpa pamrih para veteran kita sebagai standar baku dalam bekerja. Layani masyarakat dengan cepat, tepat, dan solutif,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota menilai komunikasi antara pemerintah daerah dengan para veteran perlu dijaga secara berkelanjutan. Ia berharap pertemuan seperti ramah tamah tersebut tidak hanya dilaksanakan ketika mendekati peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi dapat diagendakan secara berkala, misalnya setiap enam bulan.

Dengan komunikasi yang lebih rutin, pemerintah dapat mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan para veteran. Wali Kota juga meminta perangkat daerah terkait untuk memberikan perhatian terhadap kondisi tempat tinggal atau rumah para veteran sebagai bagian dari bentuk kepedulian pemerintah daerah.

“Kita jangan bertemu hanya menjelang HUT RI. Kalau memungkinkan, pertemuan seperti ini kita jadwalkan secara rutin, misalnya enam bulan sekali. Dengan begitu, komunikasi tetap terjaga dan pemerintah bisa mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan para veteran,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon juga membutuhkan nasihat dan doa dari para perintis kemerdekaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, menurutnya, pemerintah menyadari bahwa berbagai kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan saat ini masih memiliki kekurangan dan perlu terus diperbaiki.

“Kami menyadari bahwa apa yang kami kerjakan saat ini mungkin belum sempurna. Oleh karenanya, kami selalu meminta nasihat dan doa restu dari Bapak dan Ibu agar kami tetap lurus dalam menjalankan roda pemerintahan,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Cirebon, Sumitro, menyampaikan bahwa keberadaan veteran memiliki sejarah dan latar perjuangan yang beragam. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia yang membagi veteran ke dalam beberapa kategori berdasarkan peristiwa keveteranan.

Sumitro menjelaskan, kategori tersebut meliputi Veteran Pejuang Kemerdekaan RI, Veteran Pembela Kemerdekaan RI, Veteran Perdamaian RI, serta Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan RI.

Veteran Pejuang Kemerdekaan RI merupakan warga negara Indonesia yang berperan aktif dalam kesatuan bersenjata resmi maupun kelaskaran pada masa revolusi fisik 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Sementara Veteran Pembela Kemerdekaan RI merupakan mereka yang terlibat dalam kesatuan bersenjata dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk dalam operasi Trikora, Dwikora dan Seroja.

Adapun Veteran Perdamaian RI merupakan warga negara Indonesia yang aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedangkan Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan RI merupakan warga negara Indonesia yang gugur atau tewas dalam pertempuran pada masa revolusi fisik.

Menurut Sumitro, selain menjaga keberadaan para veteran dan memberikan penghormatan kepada mereka, hal penting lainnya adalah memastikan sejarah perjuangan dapat terus dipelajari oleh generasi berikutnya.

Ia menyebut Kota Cirebon telah memiliki Monumen Perjuangan, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghadirkan Museum Perjuangan.

“Kalau Monumen Perjuangan sudah ada, yang belum adalah Museum Perjuangan. Mudah-mudahan dalam masa jabatan Pak Wali sekarang bisa terealisasi Museum Perjuangan sebagai sarana edukasi bagi generasi penerus,” kata Sumitro.

Menurutnya, museum tersebut dapat menjadi ruang untuk mengenalkan sejarah perjuangan kepada anak-anak dan generasi muda. Dengan demikian, sejarah tidak hanya dipahami melalui cerita atau buku, tetapi juga dapat dipelajari melalui berbagai peninggalan dan dokumentasi perjuangan yang disimpan dan ditampilkan secara baik.

Sumitro mengatakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun, masyarakat telah menyaksikan berbagai kemajuan dalam kehidupan bangsa. Namun, kemajuan tersebut perlu diiringi dengan kesadaran untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Di usia kemerdekaan yang akan 81 tahun ini, kita telah mendapatkan kemajuan yang begitu pesat. Kemerdekaan ini kita isi dengan hal yang bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya.

HUT ke-81 RI, 1.279 Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon Dapat Remisi

CIREBON, – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen membahagiakan bagi ribuan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon. Sebanyak 1.279 narapidana mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa pidana.

Penyerahan remisi tersebut dihadiri Bupati Cirebon Imron Rosadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon, Senin (17/8/2026). Selain remisi umum bagi narapidana, kegiatan tersebut juga menjadi momentum pemberian pengurangan masa pidana umum bagi warga binaan.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon, Machda Landasny, mengatakan, hingga 17 Agustus 2026 jumlah warga binaan yang menghuni lapas mencapai 1.427 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas lapas yang hanya mampu menampung 460 orang.

“Dari jumlah 1.427 orang, yang mendapatkan remisi umum sebanyak 1.279 orang. Sisanya 148 orang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, warga binaan yang belum mendapatkan remisi terdiri atas sejumlah kategori, di antaranya narapidana dengan hukuman seumur hidup, sedang menjalani pidana subsidair, serta kategori lainnya.

Menurut Machda, pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik warga binaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan agar mereka dapat kembali diterima di tengah masyarakat.

“Remisi yang diberikan mulai dari satu bulan hingga enam bulan untuk warga binaan,” tegasnya.

Selama menjalani masa pidana, warga binaan mendapatkan berbagai program pembinaan, mulai dari kerohanian dan kepribadian hingga pembinaan jasmani serta kemandirian.

Untuk pembinaan kerohanian, pihak lapas secara rutin menggelar pengajian dengan melibatkan Kementerian Agama. Sementara pembinaan jasmani dilakukan melalui kegiatan olahraga setiap pagi dan setiap Sabtu.

Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif, seperti UMKM, ketahanan pangan, serta industri kecil lainnya.

“Produk yang dipamerkan tadi merupakan hasil karya warga binaan. Selama berada di sini mereka bisa mempelajari keterampilan, kemudian mengajarkannya kembali kepada teman-temannya,” katanya.

Dalam program ketahanan pangan, Lapas Narkotika Cirebon juga mengembangkan peternakan ayam petelur melalui Koperasi Gawe. Saat ini terdapat sekitar 500 ekor ayam dan direncanakan penambahan 500 ekor lagi di area luar lapas karena keterbatasan lahan.

Hasil produksi telur tersebut nantinya dipasarkan kepada pihak ketiga, termasuk untuk kebutuhan kantin dan pegawai lapas, dengan harga mengikuti harga pasar.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron menyoroti tingginya jumlah warga binaan di Lapas Narkotika Cirebon sebagai gambaran bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius.

Imron mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dan keluarga agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat dan orang tua, jaga anak-anak dan keluarga. Jangan sampai terkena narkoba,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan generasi muda mengenai dampak panjang penyalahgunaan narkoba terhadap masa depan.

“Kalau sudah terkena narkoba dan tertangkap, masa depannya bisa hancur,” tegasnya.

Imron mengapresiasi program pembinaan yang dilakukan Lapas Narkotika Cirebon, khususnya pelatihan keterampilan dan kegiatan ekonomi produktif. Menurutnya, keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat.

Ia meminta warga binaan yang memperoleh remisi untuk mempertahankan perilaku baik selama menjalani masa pidana dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum setelah bebas.

Dengan program remisi, pembinaan, serta percepatan reintegrasi, Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon berharap warga binaan tidak hanya menyelesaikan masa pidananya, tetapi juga memiliki bekal keterampilan dan perubahan perilaku saat kembali ke lingkungan masyarakat.

Razia Knalpot Brong di Jalan Raya Plered, Polres Cirebon Kota Amankan 39 Motor

Cirebon Kota – Polres Cirebon Kota mengamankan 39 sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis dalam razia di Jalan Raya Plered Cirebon, depan Mako Polsek Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (8/8/2026) malam.

Penindakan tersebut dilaksanakan mulai pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB sebagai bagian dari kegiatan patroli skala besar untuk mencegah gangguan ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan.

Razia dipimpin langsung Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., didampingi Kabag Ops Kompol Munawan, S.H., serta melibatkan personel Satuan Lalu Lintas dan fungsi terkait Polres Cirebon Kota.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang melintas di lokasi, khususnya kendaraan yang menggunakan knalpot bising atau knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan.

Dari hasil kegiatan tersebut, sebanyak 39 unit sepeda motor diamankan karena menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh kendaraan yang menjadi barang bukti kemudian diamankan di Polres Cirebon Kota untuk proses penanganan lebih lanjut.

Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto, S.Trk., S.I.K. mengatakan, penggunaan knalpot brong bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan kendaraan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan kepentingan pengguna jalan serta masyarakat di lingkungan sekitar.

“Knalpot brong menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Karena itu, kami melakukan penindakan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis,” ujar AKP Hadi.

Menurutnya, penertiban tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara untuk menggunakan kendaraan sesuai ketentuan, termasuk memastikan sistem pembuangan kendaraan tetap memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Kasat Lantas juga mengimbau para pengendara, khususnya generasi muda, untuk tidak melakukan modifikasi knalpot yang menghasilkan kebisingan berlebihan hanya demi tampilan maupun suara kendaraan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan sesuai standar. Jangan sampai modifikasi kendaraan justru mengganggu kenyamanan orang lain dan berujung pada penindakan,” tegas AKP Hadi.

Polres Cirebon Kota akan terus melakukan kegiatan penertiban secara terukur terhadap penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagai bagian dari upaya menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, nyaman, dan saling menghormati antar pengguna jalan.

Wali Kota Cirebon Raih LPM Award 2026, Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Mendapat Apresiasi Nasional

BANDUNG – Komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun masyarakat melalui pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan mendapat apresiasi di tingkat nasional. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menerima LPM Award 2026 atas dukungan dan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menuju Indonesia Maju.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia (RI) kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP LPM RI yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan dan peran LPM sebagai bagian dari unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan.

LPM dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Wakil Menteri UMKM RI, Gubernur Jawa Barat, serta sejumlah kepala daerah terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagi Wali Kota Cirebon, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada DPP LPM RI atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi sekaligus pemacu bagi kami untuk terus bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya kepedulian sosial, serta terjaganya nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan kepedulian masyarakat, dan memahami serta menjaga budaya yang ada di lingkungan kita,” katanya.

Wali Kota menilai, masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk terlibat dalam pembangunan akan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Karena itu, ruang partisipasi masyarakat perlu terus dibuka dan difasilitasi agar pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama.

“Dengan masyarakat yang ikut peduli dan terlibat, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan dapat kita antisipasi dan selesaikan bersama. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, tetapi keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, penghargaan LPM Award 2026 menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk terus membangun sinergi dengan LPM serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuat berbagai program pemberdayaan berjalan semakin luas, terarah, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi bersama masyarakat. Kita ingin pembangunan di Kota Cirebon tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu membawa Kota Cirebon semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus semakin memperkuat posisi LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat.

“Selamat kepada seluruh jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan semakin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. LPM memiliki peran penting karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam menguatkan peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah.

Menurutnya, dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi berbagai kegiatan LPM Desa/Kelurahan menjadi sejumlah pertimbangan dalam pemberian penghargaan tersebut.

“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan LPM adalah kunci keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Kepala daerah yang menerima penghargaan telah menunjukkan komitmen nyata dalam hal itu,” ujar Ahmad Doli.