Pj Wali Kota Cirebon Apresiasi Peluncuran Sentra Gakkumdu sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Pemilu

SUARA GRATIA,CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi menghadiri peluncuran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Santika pada Kamis (29/8). Dalam acara tersebut, Pj Wali Kota menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bawaslu Kota Cirebon atas inisiatif peluncuran Sentra Gakkumdu yang merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang kondusif dan berkualitas di Kota Cirebon.

Sentra Gakkumdu diharapkan menjadi pusat penegakan hukum pemilu yang efektif dan efisien, mendukung Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu dengan baik.
“Seluruh proses mulai dari penerimaan laporan, penanganan pelanggaran, hingga pelaksanaan putusan pengadilan akan dikelola secara terintegrasi dalam sentra ini,” ujar Pj Wali Kota.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pemilu 2024, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-4 dengan skor IKP 77,04, mengindikasikan kategori kerawanan tinggi.

Kerawanan tersebut mencakup dua dimensi utama yakni penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan, isu-isu seperti kehilangan hak pilih dan logistik pemilu menjadi perhatian utama, sementara pada dimensi kontestasi, kasus politik uang dan kampanye hoax adalah tantangan signifikan.

Di tingkat Kota Cirebon, skor IKP tercatat 28,45, yang mengklasifikasikan kota ini dalam kategori kerawanan sedang. Hal ini menjadi sinyal penting untuk memetakan dan mengatasi potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

Pemerintah Kota Cirebon telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi pelanggaran, termasuk penandatanganan pakta integritas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan deklarasi netralitas di lingkungan pemerintah.

“Langkah-langkah ini diharapkan menjadi contoh baik dan diterapkan secara konsisten di seluruh pemerintahan,” lanjutnya.

Pj Wali Kota Cirebon juga menekankan komitmennya untuk melakukan monitoring yang ketat dan menindaklanjuti temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas, baik di media sosial maupun secara langsung.

“Sentra Gakkumdu dapat berperan lebih dari sekadar pelaksanaan prosedur hukum, namun juga sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah SPdI MPd, menambahkan bahwa dengan adanya Sentra Gakkumdu, masyarakat akan lebih mudah dalam melaporkan pelanggaran pemilu, khususnya pada tahapan pendaftaran calon. Devi juga mengajak masyarakat untuk aktif berdiskusi dan berpartisipasi dalam menjaga integritas pilkada Kota Cirebon.

“Sentra Gakkumdu akan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung tanpa pelanggaran. Kami terbuka untuk diskusi dan berharap masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas,” ujarnya.

Dengan peluncuran Sentra Gakkumdu, diharapkan proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon, dapat semakin berkualitas dan terjaga dari berbagai pelanggaran. (Humas Pemkot Cirebon)

Pj Wali Kota Cirebon Tekankan Pentingnya Persiapan dan Kondusivitas Menjelang Pilkada Serentak 2024

SUARA GRATIA,CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi menghadiri acara Sosialisasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu (11/8).

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya acara sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan komitmen bersama untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang tertib dan berkualitas.

“Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah sebuah momentum besar yang membawa tantangan signifikan. Skala pemilihan ini melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, baik untuk pemilihan Walikota maupun Wakil Walikota. Pelaksanaan pemilihan ini akan menjadi pekerjaan besar yang menentukan bagi keberlanjutan pembangunan Kota Cirebon,” ujarnya.

Pj Wali Kota menyadari bahwa potensi friksi dan konflik sosial dapat meningkat selama masa-masa ini. Meski demikian, ia percaya bahwa pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya memberikan bekal pengetahuan yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan teknis dan menjaga kondusivitas sosial.

“Dengan waktu yang tersisa sebelum pemilihan harus dimanfaatkan secara optimal. Kita perlu meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan yang ada, dan mengatasi kelemahan yang mungkin timbul,” jelasnya.

Pj Wali Kota menggarisbawahi bahwa kondusivitas, ketertiban, dan keamanan dalam proses pemilihan akan terwujud ketika setiap proses dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia mengingatkan agar hal-hal teknis yang bersifat politis tidak menyebabkan konflik di masyarakat.

“Stabilitas politik harus benar-benar dijaga. Setiap perangkat dan petugas terkait harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin,” tegasnya. Hajat besar demokrasi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menunjukkan komitmen, integritas, dedikasi, dan kemampuan terbaik dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.

Di kesempatan yang sama, Pj Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk bekerja efisien, cermat, dan menangani masalah teknis secara operasional. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan dan masyarakat.

“Proses pemilihan yang damai, jujur, dan berintegritas perlu didorong untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan sehat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, juga memberikan tanggapannya terkait sosialisasi tersebut. Mardeko menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar semua calon serta partai pengusung memahami mekanisme pendaftaran dan tata caranya. Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota akan dimulai pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024.

“Penting bagi semua calon dan partai pengusung untuk memahami tata cara pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan persiapan yang matang, diharapkan tidak akan ada kekurangan atau masalah yang dapat menghambat proses pendaftaran,” ujarnya.

Acara sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pj Wali Kota dan pihak terkait berharap proses demokrasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan membawa kemajuan bagi Kota Cirebon. (Humas Pemkot Cirebon)