polrescirebonkota - RADIO SUARA GRATIA 95.9 FM

INDONESIA ANTI-SCAM CENTRE BERHASIL KEMBALIKAN RP161 MILIAR DANA MASYARAKAT KORBAN SCAM

Jakarta, 21 Januari 2026. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) berhasil mengembalikan Rp161 miliar yang merupakan dana dari 1.070 masyarakat korban scam/penipuan digital yang berhasil diblokir IASC dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan. Data merupakan catatan sejak IASC mulai beroperasi, 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.

Penyerahan pengembalian dana korban scam secara simbolis digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu yang
dihadiri Ketua Komisi XI RI Mokhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, pimpinan bank yang tergabung dalam IASC, Kepolisian RI, Kementerian Komdigi dan sejumlah korban scam. Friderica dalam kesempatan tersebut menyampaikan pengembalian dana korban scam ini merupakan bukti nyata kerja OJK bersama kementerian/lembaga dan industri perbankan untuk melindungi masyarakat.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” kata Friderica. Kejahatan keuangan digital belakangan juga semakin masif dan melampaui lintas batas negara sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama. Lanjutnya, berbagai modus scam dilakukan oleh pelaku seperti penipuan transaksi
belanja, impersonation/fake call, penipuan investasi, penipuan kerja dan penipuan melalui media sosial. Selain itu, modus love scam juga menjadi modus yang sering
dilakukan oleh pelaku di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Berbagai tantangan pun dihadapi dalam penanganan scam, seperti: adanya lonjakan jumlah pengaduan, lambatnya pelaporan disampaikan, perlunya peningkatan kecepatan pemblokiran, pelarian dana yang kompleks dan optimalisasi pengembalian dana. Mahendra Siregar dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa upaya pengembalian dana korban scam merupakan bukti komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga serta industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen untuk meningkatkan kepercayaan kepada sektor jasa keuangan sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku. Selain itu, ruang lingkup kejahatan dan berbagai aspek lainnya yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan harus senantiasa diantisipasi bersama,” kata Mahendra.

Lanjutnya, OJK juga mengapresiasi keberanian dan kesediaan korban scam untuk berbagi pengalaman. Hal ini menjadi lesson learn bagi kita semua dan menjadi motivasi serta meningkatkan komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital dimaksud.
Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan kepada IASC jika menjadi korban

kejahatan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, maka semakin besar pula jumlah pengembalian dana yang dapat dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan merupakan kejahatan serius dengan
tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. “Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih.”

Lebih lanjut, Misbakhun menilai keberadaan dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui IASC telah memberikan dampak nyata sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan digital. “Dan saya yakin ini memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia Anti Scam Centre, Satgas PASTI ini, memberikan harapan,” kataMisbakhun.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 s.d. 14 Januari 2026, IASC telah menerima pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat sebanyak 432.637 aduan dengan
total nilai kerugian mencapai Rp9,1 triliun. Total keseluruhan dana yang berhasil diblokir oleh IASC senilai Rp436,88 miliar.

Pelaporan terkait penipuan keuangan kepada IASC dapat dilakukan melalui website resmi IASC yaitu iasc.ojk.go.id. Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan website mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre/IASC. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan IASC.

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Wali Kota Larang Keras Trotoar Jadi Lahan Parkir

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon serius dalam menata estetika kota dan mengembalikan fungsi ruang publik . Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sepanjang Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada Rabu (21/1/2026). Langkah ini diambil merespons keluhan warga terkait menjamurnya parkir liar yang menyerobot hak pejalan kaki.

Di lokasi, Wali Kota menyaksikan langsung pemandangan trotoar yang sesak oleh deretan kendaraan, baik motor maupun mobil. Tanpa basa-basi, Wali Kota langsung memberikan peringatan kepada pihak pengelola usaha di area tersebut.

“Trotoar adalah area khusus pejalan kaki, bukan lahan parkir tambahan. Pengelola usaha wajib menyediakan kantong parkir yang memadai di lahan mereka sendiri, sesuai dengan dokumen Amdal Lalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) yang telah disepakati,” tegasnya.

Selain teguran, Wali Kota juga menyoroti kondisi fisik trotoar yang mengalami kerusakan akibat beban kendaraan yang parkir di atasnya. Ultimatum pun dilayangkan. Wali Kota memberikan tenggat waktu selama tujuh hari harus sudah diperbaiki dan kembali berfungsi normal.

“Dalam 1×24 jam kalau masih ada kendaraan parkir di trotoar, saya akan sanksi. Saya ingin trotoar segera dibereskan. Satu minggu harus sudah dibereskan,” tegasnya.

Selain persoalan di Jalan Wahidin, perhatian Wali Kota juga tertuju pada kemacetan akibat parkir liar di Jalan Cipto, tepatnya di salah satu mal. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot saat ini tengah bernegosiasi dengan pengelola mal untuk mengevaluasi sistem pembayaran parkir.

“Kami menyarankan agar pengelola mal lebih fleksibel dalam metode pembayaran. Selain e-money, pembayaran tunai sebaiknya tetap dilayani agar arus masuk kendaraan lebih cepat. Jika akses ke dalam lancar, pengunjung tidak akan lagi memarkir kendaraannya di pinggir jalan yang memicu kemacetan,” pungkasnya.

Tindakan lapangan ini menjadi pesan bagi seluruh pelaku usaha di Kota Cirebon bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati demi kenyamanan bersama dan keasrian tata kota.

Wujudkan Estetika Kota Tanpa Kabel Semrawut, Pemkot Cirebon Mulai Proyek Penataan Kabel Bawah Tanah

CIREBON – Pemandangan langit Kota Cirebon yang selama ini terhalang oleh karut-marut bentangan kabel akan segera berubah. Pemerintah Kota Cirebon secara resmi memulai langkah besar untuk membenahi wajah kota dengan menata ulang utilitas kabel yang selama ini dianggap merusak estetika dan kenyamanan ruang publik.

Langkah serius ini ditandai dengan peninjauan langsung yang dilakukan oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo Bersama Pj Sekretaris Daerah, Sumanto dan sejumlah kepala dinas terkait di sepanjang Jalan Kartini. Area ini dipilih sebagai salah satu titik prioritas karena merupakan jantung aktivitas masyarakat dan wajah utama kota.

Wali Kota menyampaikan bahwa kondisi kabel yang melintang tidak beraturan saat ini sudah mencapai tahap yang cukup mengkhawatirkan secara visual. Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan satu tiang penyangga bisa menampung 15 hingga 20 kabel dari berbagai provider berbeda, menciptakan kesan kumuh di tengah kota yang tengah berbenah.

“Hari ini kami sudah berkomunikasi dengan seluruh dinas terkait. Insyaallah dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Cirebon ingin membenahi kabel-kabel yang melintang maupun di pinggir jalan ini. Secara estetika, kondisi sekarang kurang nyaman dipandang. Solusinya, kita akan coba pindahkan semuanya ke sistem kabel bawah tanah atau ducting,” ujar Wali Kota saat memantau kondisi di Jalan Kartini, Senin (19/1/2026).

Rencana besar ini tidak hanya menyasar satu titik. Setidaknya ada 15 hingga 17 ruas jalan strategis dengan total panjang mencapai 15 kilometer yang masuk dalam target penataan. Proses ini diawali dengan merapikan kabel fiber optik, yang kemudian akan diikuti dengan koordinasi bersama PLN, PGN, hingga PDAM agar jalur utilitas di Kota Cirebon bisa terintegrasi dengan rapi.

“Saya sudah rapatkan dengan PLN, PGN, hingga PDAM. Saya ingin kabel-kabel yang melintang itu dibenahi menjadi satu jalur saja, tidak ada lagi yang berseliweran tidak jelas. Saat ini kami sedang dalam tahap proses administrasi dan teknis. Kami juga berkolaborasi dengan Apjatel (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi). dan pihak swasta lainnya untuk pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.

Menyadari bahwa proyek ini akan berdampak pada mobilitas warga, Wali Kota pun menyampaikan permohonan maaf dan meminta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Penataan ini menurutnya adalah investasi jangka panjang demi kenyamanan dan keindahan Kota Cirebon di masa depan.

“Mohon maaf jika nanti selama proses perbaikan ada aktivitas warga atau pengguna jalan yang terganggu. Ini semua kami lakukan semata-mata untuk pendataan dan penataan kabel agar Kota Cirebon jauh lebih rapi dan cantik. Saya harap masyarakat mendukung penuh upaya ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, Rachman Hidayat, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya tengah melakukan inventarisir mendalam. Penataan ini akan menyasar jalan-jalan protokol seperti Jalan Kartini, Jalan Siliwangi, hingga Jalan Tuparev.

“Kita akan buatkan semacam gorong-gorong khusus atau ducting di bawah tanah. Penempatannya nanti menyesuaikan kondisi lapangan, bisa di bawah badan jalan atau trotoar, tergantung letak jaringan gas atau pipa PDAM yang sudah ada. Harapan kami, minimal 10 kilometer pertama bisa segera dieksekusi, dan tahun ini sudah harus ada aksi nyata di lapangan,” jelas Rachman.

Tinggalkan Pola Kerja ‘Asal Selesai’, Wali Kota Instruksikan ASN Fokus pada Dampak Nyata ke Masyarakat

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2026 bukan sekadar penggugur kewajiban administratif di awal tahun. Ia menekankan bahwa dokumen yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah tersebut membawa beban tanggung jawab yang besar, baik di mata hukum maupun secara moral kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Pagi Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja ASN 2026 yang dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan di Balai Kota Cirebon, Rabu (14/1/2026).

“Saya ingin menegaskan bahwa Pakta Integritas ini adalah komitmen hukum dan moral yang nyata. Ini bukan pajangan atau rutinitas tahunan. Di dalamnya ada janji untuk tidak mencederai kepercayaan publik, baik melalui gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidakefisienan anggaran. Setiap rupiah dan setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Wali Kota dalam arahannya.

Momentum ini juga menjadi ajang evaluasi mendalam terhadap capaian tahun 2025. Meski pembangunan fisik seperti pembenahan drainase dan perbaikan fasilitas publik telah berjalan, serta digitalisasi birokrasi mulai mempercepat akses layanan, Wali Kota memberikan catatan kritis. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka-angka di atas kertas atau selesainya proyek fisik semata.

Wali Kota menyoroti adanya jarak antara target administratif dengan realitas yang dirasakan warga di lapangan. Ia mencatat masih adanya keluhan masyarakat yang lambat direspons serta beberapa program yang pelaksanaannya belum menyentuh akar persoalan.

“Saya harap seluruh jajaran Pemkot Cirebon untuk lebih peka terhadap dinamika yang terjadi di tengah warga agar setiap kebijakan memberikan dampak yang konkret,” tegasnya.

Memasuki tahun 2026, Wali Kota menginstruksikan penghapusan pola kerja “asal selesai” di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Standar kerja tinggi kini menjadi keharusan, sejalan dengan visi besar pemerintah daerah untuk menciptakan institusi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada solusi. Ia menuntut para pimpinan perangkat daerah untuk memantau ketat setiap progres kegiatan tanpa menunda waktu sedikit pun.

Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan bahwa keterlambatan dalam bekerja berdampak langsung pada kerugian layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta setiap Kepala Perangkat Daerah untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan internal dan memastikan efisiensi anggaran benar-benar terjaga demi kemaslahatan publik.

Sinergi antar-instansi juga menjadi poin penting yang ditekankan dalam Rapat Pimpinan tersebut. Wali Kota meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), dari tingkat pimpinan hingga pelaksana, untuk menanggalkan ego sektoral. Ia berharap kolaborasi kolektif dapat mempercepat pencapaian target-target strategis kota yang selama ini terkendala oleh sekat-sekat birokrasi.

Menutup arahannya, Wali Kota mengajak seluruh keluarga besar Pemerintah Kota Cirebon untuk memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Kota Cirebon. Profesionalisme dan dedikasi penuh diharapkan menjadi warna baru dalam pelayanan publik sepanjang tahun 2026 guna membuktikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Mari kita mulai tahun 2026 ini dengan semangat baru. Kebersamaan dan kerja sama harus ditingkatkan. Kita harus lebih semangat lagi membuktikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon benar-benar hadir dan bekerja keras untuk kemajuan seluruh warganya,” pungkasnya.

Tingkatkan Kolaborasi dengan Bank Indonesia, Pemkot Cirebon Fokus pada Inflasi, Digitalisasi, dan Pemberdayaan UMKM

CIREBON – Kota Cirebon memacu mesin ekonominya melalui dua jalur utama, stabilitas harga pangan dan transformasi digital yang masif. Langkah strategis ini menjadi fondasi penting bagi Kota Cirebon dan wilayah Ciayumajakuning untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Melalui pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon yang baru, sinergi antara otoritas moneter dan pemerintah daerah ditegaskan kembali sebagai kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas ekosistem pembayaran non-tunai.

Untuk diketahui, hingga penghujung tahun 2025, Kota Cirebon berhasil mencatatkan rapor ekonomi yang impresif. Pertumbuhan ekonomi tahunan pada triwulan III-2025 mencapai 5,26%, melampaui angka pertumbuhan Jawa Barat yang sebesar 5,20% dan nasional di angka 5,04%. Capaian ini linier dengan keberhasilan menekan angka pengangguran terbuka menjadi 6,29% serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke level 78,99. Keberhasilan ini tidak lepas dari intervensi pasar yang dilakukan secara kolaboratif untuk menjaga inflasi tetap stabil di angka 2,86%.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menekankan bahwa keberhasilan mengendalikan inflasi, terutama pada sektor pangan, merupakan buah dari kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia. Program-program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), operasional Pasar Murah Keliling, hingga efektivitas Warung Peduli Inflasi (WADULI) terbukti ampuh meredam gejolak harga di tingkat konsumen.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan kebijakan Bank Indonesia yang sangat akomodatif. Ke depan, fokus kami adalah memastikan pertumbuhan ekonomi ini dirasakan langsung oleh masyarakat melalui transparansi keuangan daerah. Penggunaan QRIS dan kanal digital lainnya untuk pajak dan retribusi akan terus kami optimalkan melalui TP2DD demi mewujudkan tata kelola yang lebih akuntabel,” ujar Wali Kota.

Sejalan dengan hal tersebut, perluasan digitalisasi di Kota Cirebon menunjukkan tren yang sangat positif. Digitalisasi bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan mesin penggerak baru bagi UMKM dan sektor jasa.

“Dengan integrasi teknologi dalam sistem pembayaran, efisiensi ekonomi di tingkat akar rumput meningkat signifikan, yang pada akhirnya memperkuat daya saing daerah di kancah regional maupun nasional,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan selamat datang kepada Wihujeng Ayu Rengganis sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang baru menggantikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Terdahulu Periode 2025, Jajang Hermawan. Pemerintah Kota Cirebon berharap di bawah kepemimpinan Wihujeng Ayu Rengganis sebagai Kepala Perwakilan BI Cirebon yang baru, kolaborasi ini semakin solid.

“Kepada Bapak Jajang Hermawan juga terimakasih atas kerjasama yang sudah terjalin dan sukses di tempat yang baru. Tantangan ekonomi di tahun 2026 menuntut lahirnya lebih banyak program terobosan yang mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat luas, mari kita tingkatkan kolaborasi agar lebih solid,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, memberikan catatan khusus mengenai progresivitas digitalisasi di Cirebon. Ia mengungkapkan bahwa volume transaksi menggunakan QRIS di wilayah Cirebon pada periode Januari hingga November 2025 telah menembus angka 13,2 juta transaksi. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa masyarakat dan pelaku usaha di Cirebon telah siap menghadapi era ekonomi digital sepenuhnya.

“Alhamdulillah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi Cirebon juga sejauh ini sangat baik, bahkan inflasi berhasil dijaga di bawah angka nasional. Fokus kita ke depan adalah memperkuat daya tahan pangan dan memperdalam digitalisasi. Capaian 13,2 juta transaksi QRIS adalah bukti nyata, namun BI tidak bisa sendiri, sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait adalah keharusan untuk mendorong UMKM kita naik kelas,” tegas Destry.

Selain digitalisasi, pengembangan UMKM yang mendukung sektor pariwisata menjadi prioritas dalam memperkuat identitas wilayah Ciayumajakuning. Program inovatif seperti Wira Kriya Wastra yang melibatkan akademisi dari FSRD-ITB menjadi bukti nyata upaya peningkatan kapasitas desainer dan perajin lokal. Melalui pendampingan ini, produk-produk unggulan Cirebon mulai merambah pasar internasional melalui ajang bergengsi seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dan Karya Kreatif Indonesia.

“Bank Indonesia akan terus mendorong UMKM-UMKM yang ada di Cirebon, dan tentunya tidak bisa Bank Indonesia sendiri. Kita harus bersinergi dengan Bapak-Ibu sekalian, dengan lembaga Bapak-Ibu sekalian karena tugas ini tidak mudah,” tuturnya.

Ransel Putih di Tengah Kota, Ratusan Paket Sabu Terungkap Polisi

Cirebon Kota – Upaya serius Polres Cirebon Kota dalam memerangi peredaran narkotika kembali membuahkan hasil setelah Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan jumlah barang bukti yang cukup besar di wilayah perkotaan.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Senin malam, (12/01/2026), sekitar pukul 22.00 WIB, di sekitar Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, lokasi yang sebelumnya telah dipantau petugas berdasarkan informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan.

Kasat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota, AKP Shindi Al Afghany, menjelaskan bahwa hasil penyelidikan di lapangan mengantarkan petugas Unit II Satres Narkoba mengamankan seorang laki-laki berinisial A, yang diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan sekaligus penguasaan narkotika jenis sabu.

Dalam proses penggeledahan, petugas menemukan ratusan paket sabu yang dikemas dengan berbagai cara, mulai dari plastik klip bening, balutan lakban aneka warna, hingga bungkus permen, yang seluruhnya disimpan di dalam tas dan wadah pribadi milik terduga pelaku.

Secara keseluruhan, barang bukti yang diamankan berjumlah 177 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 152 gram, serta dilengkapi barang pendukung lainnya berupa timbangan digital, plastik klip kosong, lakban berbagai warna, dompet, wadah penyimpanan, dan satu buah tas ransel warna putih.

AKP Shindi Al Afghany menegaskan bahwa jumlah dan pola pengemasan barang bukti tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat peredaran narkotika yang terorganisir, sehingga penyidik saat ini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan jaringan atau keterlibatan pihak lain.

Ia menambahkan bahwa tersangka berikut seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor Satres Narkoba Polres Cirebon Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus pengembangan kasus sebagai bagian dari komitmen kepolisian memberantas narkoba hingga ke akarnya.

Menurutnya, narkotika merupakan ancaman nyata yang dapat merusak masa depan generasi muda, terutama ketika pelaku masih berada dalam usia produktif, sehingga penindakan tegas menjadi langkah penting demi menjaga kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Cirebon Kota, AKP M. Aris Hermanto, mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait narkotika melalui Call Center 110 atau saluran resmi kepolisian, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar terbebas dari bahaya narkoba.

Danrem 063/SGJ Terima Kunjungan Kapolresta Cirebon, Tegaskan Soliditas TNI–Polri

Kota Cirebon — Komandan Korem 063/Sunan Gunung Jati, Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., M.Han., didampingi para Kepala Seksi (Kasi) Korem 063/SGJ, menyambut kedatangan pejabat baru Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., beserta jajaran, bertempat di lobi Makorem 063/SGJ, Kota Cirebon. Selasa, 13/1/2026

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan silaturahmi sekaligus perkenalan pejabat baru Kapolresta Cirebon, yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, serta mencerminkan soliditas dan sinergitas yang kuat antara TNI dan Polri di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 063/SGJ menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kombes Pol Imara Utama sebagai Kapolresta Cirebon yang baru. Danrem berharap, sinergi dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Korem 063/SGJ dan Polresta Cirebon dapat terus ditingkatkan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami menyambut baik kehadiran Kapolresta Cirebon yang baru. Sinergitas TNI–Polri merupakan kunci utama dalam menciptakan keamanan dan kondusivitas wilayah,” ujar Danrem.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan serta menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan jajaran TNI, khususnya Korem 063/SGJ, demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tinjau Rumah Warga yang Ambruk di Pegambiran, Wakil Wali Kota Pastikan Bantuan Segera Terealisasi

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi dua unit rumah warga yang mengalami kerusakan parah di Kelurahan Pegambiran, Senin (5/1/2026). Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kediaman Sukadi di RT 02 RW 08 yang mengalami musibah tembok ambruk, serta kediaman Adah di RT 01 RW 08 yang kondisinya dinilai sudah tidak layak huni secara keseluruhan.

“Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan membersamai masyarakat untuk meninjau dua titik rumah di Kelurahan Pegambiran. Kami turun langsung untuk merespons aspirasi warga sekaligus melakukan survei guna memastikan kondisi keluarga yang terdampak. Kami bersyukur kondisi penghuninya dalam keadaan baik, meskipun ada bangunan yang temboknya runtuh total akibat intensitas hujan yang tinggi belakangan ini, serta ada rumah yang memang kondisinya sudah sangat rapuh dan tidak layak huni mulai dari lantai hingga atap,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah cepat melalui koordinasi antar instansi. Ia menyebutkan bahwa usulan bantuan untuk perbaikan rumah tersebut sudah diproses melalui Dinas Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon, serta menjajaki peluang bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai pihak agar pengerjaannya bisa segera dimulai pada tahun anggaran 2026.

”Untuk rumah yang ambruk, datanya sudah masuk ke Dinas Sosial, sementara untuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sudah masuk dalam pendataan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Kami terus mendorong agar usulan ini menjadi prioritas karena kondisinya memang sudah sangat mendesak. Insya Allah, semuanya akan direalisasikan pada tahun 2026 sesuai dengan urutan prioritas dan kemampuan anggaran daerah yang ada,” tambahnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya langkah preventif dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana banjir di wilayah perkotaan. Ia menekankan bahwa penanganan infrastruktur seperti normalisasi sungai dan perbaikan drainase memerlukan kolaborasi lintas sektoral. Termasuk kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung serta koordinasi dengan wilayah kabupaten tetangga yang berbatasan langsung dengan aliran sungai di Kota Cirebon.

”Kami butuh kolaborasi dan kesadaran bersama, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saya meminta masyarakat untuk lebih peduli dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air atau gorong-gorong. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan mulai dari tingkat RT, RW, hingga Kelurahan untuk memastikan tidak ada bangunan liar yang menghambat aliran air, serta melakukan normalisasi sungai bersama BBWS guna meminimalisir risiko bencana di masa mendatang,” tutupnya.

Layanan KA Tambahan Masih Beroperasi hingga 31 Januari 2026

PT KAI masih mengoperasikan sejumlah Kereta Api Tambahan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mengakomodasi tingginya permintaan dari masyarakat. Layanan KA tambahan ini masih berjalan hingga akhir Januari 2026 sebagai bentuk komitmen KAI dalam memberikan layanan transportasi kereta api andalan pelanggan.

Pengoperasian KA tambahan tersebut tersebar di berbagai relasi strategis, khususnya lintas Jawa, yang melayani perjalanan dari dan menuju stasiun-stasiun besar seperti Gambir, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang dan Cirebon.

Menurut Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, keputusan melanjutkan operasional KA tambahan pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tren pergerakan penumpang serta tingkat keterisian kursi yang masih cukup tinggi selama periode liburan. KAI menilai kebutuhan perjalanan masyarakat masih memerlukan dukungan layanan tambahan agar penyelenggaraan angkutan kereta api tetap berjalan aman, nyaman, dan lancar.

“KAI Daop 3 Cirebon terus memantau perkembangan jumlah penumpang dan pola perjalanan masyarakat. Dengan masih tingginya kebutuhan mobilitas, kami memutuskan untuk tetap mengoperasikan KA tambahan hingga 31 Januari 2026 guna memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan,” ujar Muhibbuddin.

Pengoperasian KA tambahan diantaranya, KA 29F Argo Anjasmoro relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Gambir dan KA 30F Argo Anjasmoro relasi Gambir-Semarang Tawang yang berjalan pada tanggal 5 sampai dengan 31 Januari. Selain itu, KA Purwojaya Fakultatif juga dioperasikan melalui KA 50F dan 58F relasi Gambir-Kutoarjo serta KA 53F dan 57F relasi Kutoarjo-Gambir pada periode yang sama.

Untuk melayani rute Solo-Jakarta, terdapat PLB 7005 (Batavia) relasi Solo Balapan-Gambir dan PLB 7006 (Batavia) relasi Gambir-Solo Balapan yang berjalan mulai 5 hingga 31 Januari. Sementara itu, KA Cirebon Fakultatif 125F relasi Cirebon-Gambir dan KA 126F relasi Gambir-Cirebon dijalankan secara selektif pada tanggal 11, 16, 17, 18, dan 25 Januari.

Selain itu, pengoperasian KA tambahan lainnya, yakni KA 7001A dan 7002A Gajayana Tambahan dengan relasi Malang-Gambir dan Gambir-Malang. Kemudian KA 7003A dan 7004 Sembrani Tambahan melayani relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir dan Gambir-Surabaya Pasar Turi. Tak hanya itu, KA tambahan relasi Yogyakarta-Gambir dan Gambir-Yogyakarta juga dioperasikan melalui KA 7037 dan KA 7038, yang seluruhnya berjalan pada periode 5 sampai dengan 31 Januari.

KAI Daop 3 mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan segera melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI, website resmi kai.id, maupun kanal penjualan resmi lainnya. Dengan pengoperasian KA tambahan ini, KAI berharap dapat memberikan alternatif perjalanan yang lebih fleksibel serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode pasca libur Nataru.

Tinjau Tanggul Jebol di Kalijaga, Wakil Wali Kota Dorong Normalisasi Sungai dan Sinergi Lintas Sektoral

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan peninjauan langsung ke Perumahan Buana Kalijaga untuk melihat dampak kerusakan akibat jebolnya tanggul pembatas sungai, Selasa (6/1/2026). Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah terhadap laporan warga terkait banjir bandang yang dipicu oleh tingginya debit air kiriman serta sumbatan material dari wilayah hulu.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota didampingi oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), serta pihak terkait lainnya. Selain memantau kerusakan infrastruktur, Wakil Wali Kota juga berdialog langsung dengan warga yang terdampak untuk memastikan kebutuhan darurat terpenuhi.

”Kondisi ini dipicu oleh arus sungai yang sangat deras dan membawa material kayu besar dari hulu, sehingga memberikan tekanan luar biasa pada batas benteng perumahan,” ujar Wakil Wali Kota di lokasi peninjauan.

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, tanggul yang jebol memiliki dimensi sekitar 16 x 2 meter. Kerusakan ini menyebabkan air sungai meluap dengan cepat ke area pemukiman warga. Sebagai langkah awal, Wakil Wali Kota telah menginstruksikan tim Damkar untuk membantu pembersihan lumpur di jalan-jalan komplek serta berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung untuk penanganan teknis sungai.

“Pemkot Cirebon hadir untuk memberikan solusi. Kami sedang mengupayakan langkah darurat berupa pembangunan benteng atau tanggul sementara bersama masyarakat untuk menahan debit air agar tidak kembali masuk ke rumah-rumah warga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menekankan bahwa solusi permanen yang dibutuhkan adalah normalisasi dan pelebaran sungai. Menurutnya, sedimentasi yang tinggi serta tumpukan sampah yang terbawa arus menjadi faktor utama penyebab dangkalnya sungai, sehingga tidak lagi mampu menampung volume air saat intensitas hujan tinggi.

“Masalah utama ada pada pendangkalan dan tumpukan sampah yang terbawa arus deras. Saya meminta masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai. Kita harus mulai dari hal kecil di lingkungan keluarga kita sendiri agar bencana seperti ini tidak terus berulang,” tegasnya.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Wakil Wali Kota juga berharap sinergi antara pemerintah, pengembang, dan kesadaran kolektif masyarakat.

“Sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang,” pungkasnya.