Lima mahkota

Lima mahkota (5)

“Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.”
1 Petrus 5:4

Mahkota kelima adalah mahkota kemuliaan. Petrus menulis: “Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah… tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.” (1 Petrus 5:1–4) Mahkota ini tampaknya dirancang khusus untuk para pendeta dan pemimpin Kristen. Itu tidak berarti Anda harus menjadi pendeta resmi atau anggota staf gereja.

Seperti yang dijelaskan David Jeremiah: “Anda mungkin adalah gembala dari sebuah kelompok kecil. Kawanan domba Anda mungkin adalah keluarga Anda… Mungkin kelas sekolah Minggu Anda… Tuhan sering memberi kita tanggung jawab untuk kesejahteraan rohani dan pendewasaan orang lain, dan betapa besar kesempatan untuk melayani-Nya!” Ini menimbulkan pertanyaan menarik: Apa yang akan kita lakukan dengan mahkota ini? Wahyu 4:10–11 menggambarkan sebuah kebaktian penyembahan besar yang akan terjadi saat kita tiba di Surga: “Maka tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil berkata: ‘Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa; sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.’”

Bayangkan berlutut di hadapan Tuhan dan meletakkan mahkota Anda di kaki-Nya, diliputi rasa syukur atas semua yang telah Dia lakukan untuk Anda.

Wali Kota Cirebon Ajak Perkuat Budaya Sadar Bencana Hadapi Perubahan Iklim

Cirebon – Perubahan iklim mulai memberi dampak yang semakin nyata terhadap kehidupan masyarakat di Kota Cirebon. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan pembangunan kota.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menjadi Pembina Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kota Cirebon Tahun 2026 di Grage City Hub, Selasa (11/8/2026).

Wali Kota mengatakan, data kejadian bencana menunjukkan adanya peningkatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada 2025 tercatat sebanyak 156 kejadian bencana, meliputi pohon tumbang, bangunan ambruk, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan hingga banjir rob. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan 2020 yang mencatat 88 kejadian.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Kesiapan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga berbagai unsur terkait perlu dibangun sejak sebelum potensi bencana muncul.

“Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang hanya kita bicarakan sebagai persoalan di masa depan. Dampaknya sudah kita rasakan dan kita hadapi bersama. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi,” ujar Wali Kota.

Ia menambahkan, pada Januari 2026, banjir menyebabkan kerusakan tanggul dan merendam lima kelurahan di tiga kecamatan. Kondisi tersebut berdampak terhadap lebih dari 4.000 jiwa. Sementara itu, selama semester pertama 2026 telah tercatat lima kejadian banjir di Kota Cirebon.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan status siaga darurat bencana tahun 2025–2026. Berbagai langkah mitigasi pun terus dilakukan, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan kesiapan masyarakat.

Pada sisi struktural, sejumlah penanganan telah dilakukan, antara lain penataan kawasan Sungai Sukalila, pembangunan senderan dan pintu air, pembenahan drainase Sungai Suba, penanggulan alur sungai di Argasunya, pemasangan trash barrier, serta normalisasi drainase Jalan Cipto.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi Pemerintah Kota Cirebon bersama Pemerintah Pusat, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, dan PT Arida.

Sementara dari sisi nonstruktural, Pemerintah Kota Cirebon telah membentuk 12 Kelurahan Tangguh Bencana dan lima Kecamatan Tangguh Bencana. Di sektor pendidikan, telah dibentuk empat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan dukungan 75 fasilitator terlatih. Penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pemasangan rambu jalur evakuasi di berbagai fasilitas publik hingga tingkat RW.

“Mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Masyarakat juga harus tahu apa yang harus dilakukan, ke mana harus menyelamatkan diri, dan bagaimana saling membantu ketika terjadi keadaan darurat. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota,” lanjut Wali Kota.

Berbagai upaya tersebut turut memberikan hasil positif. Kota Cirebon berhasil mempertahankan kategori Risiko Bencana “Sedang” dari BNPB selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, BPBD Provinsi Jawa Barat menetapkan Kota Cirebon sebagai salah satu penyelenggara Posko Kolaborasi Siaga Bencana Terbaik pada arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Selain menghadapi ancaman banjir dan cuaca ekstrem, Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan perhatian terhadap potensi kekeringan yang terjadi pada musim kemarau.

Mengacu pada rilis BMKG, Agustus 2026 merupakan puncak musim kemarau. Hingga 4 Agustus 2026, kekeringan telah melanda tiga RW di Kelurahan Argasunya dan menyebabkan 1.004 kepala keluarga atau sekitar 3.271 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Untuk membantu masyarakat terdampak, Pemerintah Kota Cirebon melalui BPBD, PDAM, dan PMI telah mendistribusikan 45.000 liter air bersih.

Wali Kota menilai, penanganan kekeringan ke depan perlu diarahkan pada langkah yang lebih antisipatif. Menurutnya, ketersediaan pasokan air harus dipersiapkan sebelum masyarakat memasuki kondisi kritis.

“Ketika kekeringan sudah terjadi dan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan air, tentu kita harus segera hadir. Tetapi ke depan, yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan pasokan air sejak awal, sebelum kondisi menjadi kritis. Jadi, penanggulangan bencana harus semakin bergeser pada langkah pencegahan dan kesiapsiagaan,” tuturnya.

Pada apel tersebut, Wali Kota Cirebon juga melepas Kontingen Pramuka Penggalang Kota Cirebon yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 (Jamnas XII) pada 13–20 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur.

Jamnas XII tahun ini mengangkat tema “Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan”.

Wali Kota berpesan agar para peserta menjadikan Jambore Nasional sebagai ruang untuk mengembangkan kemandirian, keterampilan, sekaligus memperluas pengalaman.

“Kepada seluruh Kontingen Kota Cirebon, saya berpesan agar mengikuti Jamnas ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan setiap kegiatan sebagai kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemandirian dan keterampilan. Jaga nama baik Kota Cirebon dan bawa pulang pengalaman yang diperoleh untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah,” katanya.

Menutup amanatnya, Wali Kota mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan kesadaran terhadap bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Budaya sadar bencana harus kita bangun bersama, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, sampai pascabencana. Kota yang tangguh bukan hanya kota yang mampu menangani bencana ketika terjadi, tetapi juga kota yang mampu mencegah, mempersiapkan diri, dan bangkit setelahnya,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota, kesiapsiagaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi seluruh pihak, Kota Cirebon semakin mampu menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Lima mahkota

Lima mahkota (4)

“Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.” Wahyu 2:10

Mahkota keempat adalah mahkota kehidupan. Dua ayat yang berbeda menggambarkannya bagi kita. “Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.” (Yakobus 1:12) “Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.” (Wahyu 2:10) David Jeremiah menjelaskannya seperti ini: “Mahkota Kehidupan diberikan sebagai pengakuan atas ketekunan dan kemenangan atas godaan dan pencobaan, bahkan sampai pada titik kemartiran. Didorong oleh kasih kita kepada Kristus, kita bertekun dan tidak pernah menyerah sampai Dia membawa kita pulang… Hampir setiap kitab Perjanjian Baru ditulis untuk orang-orang percaya yang hidup dalam bahaya kemartiran. Para rasul menasihati mereka untuk bertekun sehingga mereka dapat mewarisi Mahkota Kehidupan.”

Saat ini kita hidup dalam salah satu periode penganiayaan paling intens dalam sejarah gereja. Open Doors, sebuah organisasi yang memantau penganiayaan, melaporkan 50 negara teratas tempat orang Kristen menghadapi penganiayaan paling parah. Pada tahun 2017, mereka mengatakan tren semakin memburuk setelah tahun, dan bahwa ‘100% orang Kristen di 21 negara di seluruh dunia mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus, dan lebih dari 215 juta orang Kristen menghadapi penganiayaan tingkat tinggi’. Hampir satu dari setiap 12 orang Kristen saat ini tinggal di daerah atau budaya di mana Kekristenan ilegal, dilarang, atau dihukum. Alkitab mengatakan, “Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.” (2 Timotius 3:12) Namun kabar baiknya adalah bahwa hal ini memberikan kita masing-masing kesempatan luar biasa untuk mengklaim mahkota kehidupan.

Lima mahkota

“Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan.” 2 Timotius 4:8

Mahkota ketiga yang disebutkan dalam Kitab Suci adalah mahkota kebenaran. Paulus menuliskan: “Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya.” (2 Timotius 4:7–8)

Menurut Dr. David Jeremiah, surat 2 Timotius adalah tulisan terakhir Paulus sebelum ia wafat—kemungkinan besar dipenggal tak lama setelahnya. Tapi menariknya, Paulus tidak takut menghadapi kematian. Sebaliknya, ia menantikan kedatangan Yesus dengan penuh pengharapan. Ia merasa damai dengan seluruh pengabdiannya kepada Tuhan. Paulus memakai gambaran atletik untuk melukiskan hidup seorang percaya: penuh perjuangan, disiplin, ketekunan, dan pada akhirnya kemenangan. Mahkota Kebenaran disediakan bagi mereka yang merindukan Tuhan Yesus dan menanti-nantikan kedatangan-Nya kembali.

Dalam suratnya kepada Titus, Paulus berbicara tentang “dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus.” (Titus 2:13) David Jeremiah melanjutkan: “Para psikolog memberi tahu kita bahwa pengharapan… sebagai emosi yang penuh kekuatan penyembuhan. Orang-orang yang terjebak musim dingin menantikan musim semi. Pasangan yang terpisah karena tugas militer tetap kuat karena menantikan saat mereka bertemu lagi… Calon pengantin pun tak sabar menantikan hari pernikahan mereka.” Sebagai orang percaya, hari-hari terbaik Anda bukan di masa lalu—tetapi di depan sana. Harapan akan surga dan kekekalan memberi semangat untuk hidup setia kepada Yesus, sambil terus menantikan kedatangan-Nya.

Wali Kota Cirebon Raih LPM Award 2026, Komitmen Pemberdayaan Masyarakat Mendapat Apresiasi Nasional

BANDUNG – Komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun masyarakat melalui pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan mendapat apresiasi di tingkat nasional. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menerima LPM Award 2026 atas dukungan dan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menuju Indonesia Maju.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia (RI) kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP LPM RI yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan dan peran LPM sebagai bagian dari unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan.

LPM dinilai memiliki posisi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Wakil Menteri UMKM RI, Gubernur Jawa Barat, serta sejumlah kepala daerah terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagi Wali Kota Cirebon, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada DPP LPM RI atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi sekaligus pemacu bagi kami untuk terus bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tumbuhnya kepedulian sosial, serta terjaganya nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan kepedulian masyarakat, dan memahami serta menjaga budaya yang ada di lingkungan kita,” katanya.

Wali Kota menilai, masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk terlibat dalam pembangunan akan menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Karena itu, ruang partisipasi masyarakat perlu terus dibuka dan difasilitasi agar pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama.

“Dengan masyarakat yang ikut peduli dan terlibat, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan dapat kita antisipasi dan selesaikan bersama. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi, tetapi keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, penghargaan LPM Award 2026 menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk terus membangun sinergi dengan LPM serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuat berbagai program pemberdayaan berjalan semakin luas, terarah, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi bersama masyarakat. Kita ingin pembangunan di Kota Cirebon tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu membawa Kota Cirebon semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus semakin memperkuat posisi LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat.

“Selamat kepada seluruh jajaran Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan semakin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. LPM memiliki peran penting karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam menguatkan peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah.

Menurutnya, dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi berbagai kegiatan LPM Desa/Kelurahan menjadi sejumlah pertimbangan dalam pemberian penghargaan tersebut.

“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan LPM adalah kunci keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Kepala daerah yang menerima penghargaan telah menunjukkan komitmen nyata dalam hal itu,” ujar Ahmad Doli.

Polres Cirebon Kota Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau di Argasunya

Cirebon Kota – Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau kembali ditunjukkan Polres Cirebon Kota melalui kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan air bersih kepada warga Kampung Kedung Krisik Utara RW 05, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Jumat (07/08/2026).

Bantuan air bersih disalurkan menggunakan satu unit truk tangki berkapasitas 9.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih akibat musim kemarau.

Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ari Nugroho, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forkopimcam Harjamukti, pejabat utama Polres Cirebon Kota, dan jajaran Polsek Cirebon Selatan Timur turut hadir menyapa warga sekaligus memastikan bantuan dapat diterima secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Polres Cirebon Kota terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan akses air bersih. Air yang disalurkan dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti memasak, minum, mandi, dan mencuci.

Selain menyerahkan bantuan, jajaran kepolisian juga berdialog dengan warga guna mengetahui kondisi di lapangan serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui langkah-langkah kemanusiaan yang bermanfaat.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengatakan, kepedulian kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir membantu warga yang sedang menghadapi kesulitan.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami berharap dapat meringankan beban warga yang terdampak kemarau. Polres Cirebon Kota akan terus berupaya hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi-aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar AKP M. Aris Hermanto.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan saling membantu, sehingga setiap kesulitan yang dihadapi warga dapat diatasi bersama melalui kepedulian dan kebersamaan.

Progres Penataan Sungai Sukalila Mencapai 51 Persen, Wali Kota Dorong Penyelesaian Tepat Waktu

Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau secara langsung perkembangan penataan kawasan Sungai Sukalila, Kamis (30/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Dalam peninjauan itu, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, jajaran BBWS Cimanuk Cisanggarung dan perangkat daerah terkait. Rombongan berkeliling melihat sejumlah titik pembangunan sekaligus menerima pemaparan mengenai capaian pekerjaan dan tahapan yang masih akan diselesaikan hingga akhir tahun.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, progres pembangunan dinilai berjalan cukup baik. Hingga akhir Juli 2026, pelaksanaan proyek telah mencapai sekitar 51 persen.

“Setelah melihat langsung di lapangan, kami optimistis pekerjaan terus menunjukkan perkembangan positif. Semoga seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga pada penghujung tahun ini kawasan Kali Sukalila sudah rampung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek penataan kawasan dibagi menjadi dua bagian yang saling terhubung. Segmen pertama berada di kawasan Sungai Sukalila, sedangkan segmen kedua berada di kawasan Kalibaru di sisi seberang jembatan. Penyelesaian tahap pertama menjadi prioritas pada tahun ini sebelum pengerjaan dilanjutkan ke segmen berikutnya.

“Target kami, penyelesaian Segmen 1 bisa dituntaskan lebih dahulu agar masyarakat dapat mulai menikmati wajah baru kawasan ini. Setelah itu, pengembangan pada segmen berikutnya akan melengkapi keseluruhan konsep penataan yang telah dirancang,” jelasnya.

Sejumlah pekerjaan utama telah menunjukkan kemajuan, mulai dari pembangunan jalur pedestrian, penataan area emplasemen, pembangunan senderan sebagai penguat tebing sungai, hingga akses tangga yang dirancang mengikuti konsep penataan bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan BBWS Cimanuk Cisanggarung.

Menurut Wali Kota, penataan Sungai Sukalila tidak semata-mata bertujuan meningkatkan fungsi pengendalian sungai, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti jalur pejalan kaki, jogging track, taman, hingga ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan warga untuk berolahraga, berinteraksi, maupun menikmati suasana kota.

Selain mempercantik kawasan, kualitas air sungai juga menjadi perhatian. BBWS Cimanuk Cisanggarung telah menyiapkan teknologi yang diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas air sehingga lingkungan Sungai Sukalila menjadi lebih bersih dan menarik.

“Apabila seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, akhir tahun nanti pembangunan bisa diselesaikan. Harapan kami, awal tahun depan masyarakat sudah dapat memanfaatkan kawasan ini sebagai ruang berkumpul, berolahraga, sekaligus menikmati lingkungan yang jauh lebih tertata,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh program penataan Sungai Sukalila sebagai salah satu pembangunan strategis di Kota Cirebon.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya berperan menjaga keamanan selama proses pembangunan berlangsung, tetapi juga memastikan kawasan yang nantinya dimanfaatkan masyarakat memiliki situasi yang aman dan kondusif.

“Kami siap bersinergi mendukung setiap program pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kehadiran ruang publik yang baik tentu harus diimbangi dengan aspek keamanan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman,” ungkapnya.

Ia menilai, keberadaan kawasan Sungai Sukalila yang telah ditata nantinya tidak hanya memperindah wajah Kota Cirebon, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong sektor pariwisata, serta menjadi ruang interaksi sosial yang lebih representatif.

Karena itu, Polres Cirebon Kota akan terus memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Kota Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai harapan.

AKBP Bimantoro menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kepolisian berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya melalui pengamanan kegiatan, tetapi juga dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang baik demi mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Cirebon, Polres Cirebon Kota, BBWS, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting agar pembangunan ini berjalan optimal. Dengan kerja sama yang kuat, masyarakat dapat menikmati ruang publik yang aman, nyaman, dan memiliki nilai manfaat jangka panjang,” pungkasnya.

Respons Cepat Polisi dan Damkar Percepat Penanganan Kebakaran Rumah di Kapetakan

Cirebon Kota – Respons cepat aparat kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran berhasil mempercepat penanganan peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah rumah warga di Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Rabu (22/07/2026) sekitar pukul 13.10 WIB, sehingga api dapat segera dikendalikan dan tidak merembet ke bangunan di sekitarnya.

Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana, S.H., M.H., C.PHR menjelaskan bahwa sesaat setelah menerima laporan dari masyarakat, personel Polsek Kapetakan langsung bergerak menuju lokasi kejadian, berkoordinasi dengan Pos Damkar Gunungjati, mengamankan area, membantu proses evakuasi korban, serta melakukan penanganan awal hingga situasi berhasil dikuasai bersama petugas pemadam kebakaran.

Korban dalam peristiwa tersebut adalah U (laki-laki, 75 tahun), warga Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, selaku pemilik rumah, serta C (perempuan, 71 tahun), warga desa yang sama, yang mengalami luka bakar pada bagian kaki, tangan, dan wajah sehingga segera dievakuasi ke RS Pertamina Klayan untuk mendapatkan perawatan medis.

Saksi pertama, Raniah (perempuan, 53 tahun), warga Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa saat pulang ke rumah ia melihat kepulan asap hitam dari arah rumah korban. Setelah memastikan sumber asap, ia mendapati api telah membesar di dalam rumah, kemudian berteriak meminta pertolongan warga dan segera memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik rumah.

Saksi lainnya, Suhandi (laki-laki, 53 tahun), perangkat Desa Dukuh, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, menjelaskan bahwa setelah menerima informasi mengenai kebakaran, dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kapetakan sehingga personel kepolisian dan Unit Damkar Pos Gunungjati dapat segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan.

Sekitar pukul 13.30 WIB, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan bersama personel Polsek Kapetakan, Tim Inafis Polres Cirebon Kota, serta warga melaksanakan pemadaman hingga kobaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.10 WIB, sehingga potensi meluasnya kebakaran dapat dicegah.

Selain membantu proses pemadaman, petugas kepolisian melakukan pengamanan lokasi, olah tempat kejadian perkara bersama Tim Inafis, pendataan korban dan saksi, serta memastikan proses evakuasi berlangsung dengan cepat agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada sambungan kabel di sekitar lemari es yang kemudian menjalar ke atap rumah berbahan kayu hingga menghanguskan sebagian besar isi bangunan.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, tidak menggunakan sambungan listrik yang tidak sesuai standar, serta segera menghubungi Layanan Kepolisian 110 apabila mengetahui atau mengalami keadaan darurat, termasuk kebakaran, agar petugas dapat merespons dengan cepat dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait demi meminimalkan risiko serta menyelamatkan jiwa dan harta benda.

Polres Cirebon Kota Raih Juara 2 Lomba Tiga Pilar Polda Jabar Berkat Inovasi Kampung 1 Pintu

Cirebon Kota – Polres Cirebon Kota kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara 2 Lomba Tiga Pilar Tingkat Polda Jawa Barat pada Apel Gelar Bhabinkamtibmas dan Sabuk Kamtibmas Polda Jawa Barat bertema Jaga dan Rawat Jawa Barat yang digelar di Lapangan Apel Polda Jawa Barat, Jumat (17/07/2026).

Apel yang dipimpin Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. tersebut diikuti jajaran kepolisian dari seluruh wilayah Jawa Barat sebagai momentum memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan, membangun kemitraan dengan masyarakat, serta mendukung berbagai program prioritas Polda Jawa Barat melalui Program Jaga Rawat Jawa Barat.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan, raihan Juara 2 Tingkat Polda Jawa Barat merupakan hasil sinergi yang kuat antara unsur Tiga Pilar, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah kelurahan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Prestasi tersebut diraih oleh Tiga Pilar Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon, melalui berbagai inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan peduli terhadap sesama.

Salah satu inovasi unggulan adalah Kampung 1 Pintu, yaitu penerapan sistem penutupan akses jalan atau gang mulai pukul 22.00 WIB hingga 04.30 WIB, dengan hanya satu akses utama yang dibuka dan dijaga oleh petugas Satkamling. Langkah tersebut terbukti mampu meningkatkan pengawasan lingkungan dan meminimalisir potensi gangguan kamtibmas.

Selain itu, Tiga Pilar Kelurahan Kejaksan juga secara konsisten melaksanakan program Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, paket sembako, hingga santunan kepada anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Kapolres menegaskan, keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Cirebon Kota dan jajaran Bhabinkamtibmas untuk terus menghadirkan inovasi yang bermanfaat serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.

Menurutnya, keberadaan Tiga Pilar menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat lingkungan, sehingga sinergitas yang telah terbangun harus terus dipelihara dan ditingkatkan demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengatakan, “Prestasi ini merupakan bukti bahwa kolaborasi Tiga Pilar bersama masyarakat mampu melahirkan inovasi yang berdampak nyata. Kami berharap keberhasilan Kelurahan Kejaksan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk terus memperkuat kemitraan, menjaga keamanan lingkungan, dan menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”

Wali Kota : Pertanggungjawaban APBD Jadi Momentum Evaluasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025, Rabu (15/7/2026). Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dijalankan.

Wali Kota menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon memandang persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD sebagai bagian penting dari proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat melihat efektivitas berbagai intervensi kebijakan sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

“Laporan keuangan yang telah diaudit BPK memang menjadi dasar pertanggungjawaban. Namun bagi kami, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada angka-angka serapan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap program benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menata ruang kota secara lebih baik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Wali Kota.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon terus menggeser fokus evaluasi dari sekadar capaian administratif menuju penilaian yang lebih substantif terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Wali Kota menambahkan, berbagai aspek pembangunan, mulai dari penataan ruang kota, penguatan ruang publik, hingga peningkatan pelayanan dasar, harus terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Cirebon atas pembahasan Raperda yang berlangsung secara objektif, kritis, dan konstruktif. Menurutnya, berbagai masukan serta rekomendasi yang diberikan merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon atas sinergi dan masukan yang diberikan selama proses pembahasan. Setiap rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi dan pijakan bagi kami untuk terus menyempurnakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Wali Kota menilai bahwa tantangan pembangunan perkotaan saat ini, termasuk pengelolaan tata ruang dan sektor informal, memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, berbagai catatan strategis yang disampaikan DPRD akan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian APBD pada tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Pemerintah Kota Cirebon juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dengan disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna tersebut, tahapan selanjutnya adalah penyampaian dokumen kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD demi menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas.

“Kemitraan antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mari kita terus memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon secara nyata dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dokumentasi : Beni Agus Pratama