Tag: terangbangsa

Ekspos ke BKN, Pemkot Cirebon Tegaskan Komitmen Percepatan Manajemen Talenta ASN

Jakarta – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi Manajemen Talenta ASN melalui pemaparan langsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Rabu (3/12/2025). Dalam forum ekspos tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo hadir bersama Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon, M Arief Kurniawan, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati dan perangkat daerah terkait.

Wali Kota menyampaikan bahwa penyambutan serta perhatian BKN menjadi dorongan tersendiri bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk bergerak lebih cepat.

“Alhamdulillah kami disambut dengan baik, dihadiri oleh Wakil Kepala BKN dan para deputi. Semuanya berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan bahwa pemahaman ASN mengenai sistem manajemen talenta menjadi kunci keberhasilan penerapannya. Ia mengungkapkan rencana Pemkot Cirebon menjalin kolaborasi dengan Kanreg III BKN Jawa Barat untuk memperkuat proses sosialisasi.

“Kami akan bekerja sama dengan BKN Kanreg III Jabar untuk memastikan program dan sistem ini tersampaikan dengan benar,” tambahnya.

Penerapan Manajemen Talenta di Kota Cirebon, menurut Wali Kota, adalah langkah strategis sekaligus amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan karier harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan instansi. Hal ini selaras dengan visi pembangunan Kota Cirebon hingga tahun 2029, terutama dalam misi meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

Pemerintah Kota Cirebon juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan. Mulai dari penguatan kelembagaan dan regulasi, termasuk pembentukan Komite Talenta dan regulasi turunan yang mengacu pada Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025. Selain itu, Pemkot telah menyiapkan infrastruktur berupa Assessment Center. Proses pemetaan kompetensi pun telah dilakukan untuk berbagai jenjang jabatan, mulai dari JPT hingga pelaksana golongan 3A ke atas.

Wali Kota menjelaskan bahwa sistem ini bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi sudah diterapkan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi. Pada tanggal 23 Oktober 2025 dan 28 November 2025 yang lalu, Pemerintah Kota Cirebon juga telah melaksanakan rotasi, mutasi, dan promosi terhadap 52 Pejabat Administrator dan 31 Pejabat Pengawas dengan menerapkan Manajemen Talenta melalui aplikasi yang dibangun sejak tahun 2021.

“Dampaknya terasa jelas, kepercayaan ASN terhadap proses rotasi dan promosi meningkat,” ungkapnya.

Melalui ekspos ini, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa transformasi pengelolaan talenta ASN bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun SDM yang unggul, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Semoga rekomendasi dari BKN dapat segera diterbitkan sehingga pengisian jabatan strategis dapat dilakukan dengan suksesor terbaik yang telah dipetakan,” harapnya.

Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Laksmi Stanyawati, memaparkan bahwa sebagian besar ASN Kota Cirebon berada di kuadran kinerja baik dan potensi tinggi.

“Mayoritas ASN berada pada kuadran 5, 7, dan 8, sehingga talent pool yang tersedia cukup untuk pengembangan karier dan pengisian jabatan strategis,” jelasnya.

Sri Laksmi juga menerangkan bahwa seluruh pejabat JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional Teknis, dan Pelaksana golongan 3A ke atas telah terpetakan dalam box talenta. Meski demikian, masih terdapat 3.698 pegawai yang belum terpetakan, terdiri dari pelaksana golongan I–II serta sejumlah jabatan fungsional pendidikan dan kesehatan.

“Pedoman Manajemen Talenta PNS menjadi acuan kami dalam memperkuat SDM melalui internalisasi pemahaman, monitoring berkala, dan pemutakhiran data rutin di SIMPEG,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BKN Suharmen menyampaikan apresiasi atas kesiapan Kota Cirebon. Ia menilai kualitas data, kesiapan sistem, dan pemetaan talenta menunjukkan arah yang positif.

“Melihat indikator dan kesiapan yang dipaparkan, kami optimis Kota Cirebon dapat menjalankan manajemen talenta dengan baik,” ujarnya.

Menurut Suharmen, pengelolaan talenta ASN yang efektif akan memperkuat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa penerapan manajemen talenta akan memberikan dampak langsung pada percepatan program pembangunan daerah.

“Sistem ini akan membantu Kota Cirebon dalam mempercepat pencapaian program kerja dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Perkuat Kesiapsiagaan di Musim Hujan, Wali Kota Pimpin Monitoring Kawasan Rawan Banjir

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya curah hujan. Untuk itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin langsung kegiatan monitoring kawasan rawan banjir bersama unsur Forkopimda dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Selasa (2/12/2025). Peninjauan dilakukan ke beberapa titik yang selama ini menjadi perhatian, di antaranya RW 08 dan RW 09 di sekitar Terminal Drajat yang berbatasan dengan aliran Sungai Suba, kawasan Suradinaya RW 08 dan RW 06 di Kelurahan Pekiringan, termasuk wilayah belakang GTC yang bersinggungan dengan Sungai Kedung Pane, serta Lawang 9 Kasepuhan yang dialiri Sungai Kriyan.

Sejak pagi, rombongan bergerak menyusuri bantaran sungai dan saluran drainase di lokasi-lokasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memastikan kondisi terkini serta memetakan kebutuhan penanganan yang mendesak.

“Alhamdulillah, saya bersama Pak Kapolres, BBWS, dan dinas terkait melakukan survei, melakukan peninjauan lapangan terhadap penanggulangan banjir. Prakiraan cuaca menunjukkan adanya peluang peningkatan curah hujan pada Januari mendatang, sehingga upaya pencegahan harus dipercepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menjelaskan bahwa sejumlah titik sudah mulai ditangani melalui pengerukan, pendalaman sungai, serta pembersihan sedimentasi oleh Pemerintah Kota Cirebon maupun dukungan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung. Upaya ini ditargetkan terus berlangsung hingga akhir Desember agar aliran air dapat kembali lancar pada musim hujan.

“Ada beberapa sungai yang memang kita berupaya, berupaya semaksimal mungkin untuk bisa dikeruk dan bisa lancar airnya,” jelasnya.

Monitoring ini sekaligus menjadi momentum untuk menentukan langkah pembenahan lanjutan. Wali Kota menekankan pentingnya tindakan cepat dan terukur agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain mengoptimalkan peran pemerintah, Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memperbaiki drainase lingkungan masing-masing. Peran warga dinilai menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko genangan di pemukiman.

“Kita tidak berharap banjir di Kota Cirebon. Terima kasih untuk warga yang sampai saat ini masih terus berbenah, berbenah untuk drainasenya di wilayah masing-masing. Luar biasa, saya terima kasih banyak,” katanya.

Dari hasil peninjauan, beberapa sungai besar tercatat memerlukan tindakan lanjutan seperti pengerukan lebih dalam, perkuatan bronjong, serta penataan kembali tebing sungai agar lebih aman. Wali Kota menyampaikan bahwa koordinasi intens antara Pemerintah Kota dan BBWS telah dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan dapat berjalan beriringan.

“Sungai-sungai besar ini menjadi tanggung jawab BBWS dan pemerintah kota. Insyaallah kalau kerja bareng, penyelesaiannya juga akan lebih cepat,” ungkapnya.

Pemkot Cirebon juga berkomitmen untuk menambah frekuensi pemeliharaan rutin, baik pembersihan sedimentasi maupun penanganan sampah sungai yang sering menjadi penyebab penyempitan aliran. Langkah ini dilakukan tidak hanya sebagai respons musiman, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengurangan risiko banjir di wilayah perkotaan.

Kegiatan monitoring menjadi bagian dari rangkaian persiapan menghadapi musim hujan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga teknis, dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin kuat, Pemkot Cirebon berharap upaya pencegahan dapat berjalan efektif dan kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang.

Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Ia meminta masyarakat tetap waspada namun tidak panik, serta menjaga lingkungan agar sistem drainase dapat bekerja optimal.

“Insyaallah dengan kerja bersama, kita bisa menghadapi musim hujan ini dengan lebih siap dan lebih kuat,” pungkasnya.

 

Renungan Menemukan Titik Temu (1)

Untuk mempengaruhi seseorang, Anda harus terhubung terlebih dahulu dengan mereka. Dan untuk dapat melakukan itu, Anda harus mencari titik temu.

Paulus menuliskan, ‘Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi… Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala- galanya,  supaya  aku  sedapat  mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka.’ (1 Korintus 9:19–22)

Berhubungan dengan orang berarti memasuki dunia mereka dan mengalami berbagai hal dari sudut pandang mereka. Dalam hal memberitakan kebenaran, Paulus tidak menyerah sedikit pun. Namun dalam hal menjangkau dan mempengaruhi orang-orang bagi Kristus, dia berusaha menghilangkan setiap hambatan yang menghalangi mereka dan Kristus.

Anda harus bersedia melakukan hal yang sama seperti rasul Paulus. Orang tidak akan peduli seberapa banyak yang Anda ketahui sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli. Itu sebabnya Anda harus mendekati mereka dengan hati yang tulus, bukan hanya perkataan. Sebelum seseorang dapat menerima kebenaran yang Anda bagikan, mereka harus yakin bahwa Anda mencintai dan peduli terhadapnya. Dan itu berarti kita menemukan titik temu.

Transformasi UMKM, Pemkot Cirebon Bekali Pelaku Usaha Kompetensi Digital dan Strategi Global

Cirebon – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Cirebon kembali mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah kota melalui pembukaan Pelatihan UMKM Go Global dan Go Modern serta Pelatihan Digital Marketing untuk Go Online dan Go Digital yang digelar DKUKMPP Kota Cirebon, Senin (1/12/2025). Alih-alih sekadar pelatihan, agenda ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk membantu UMKM memanfaatkan teknologi dan platform digital yang jangkauannya tak lagi dibatasi ruang dan waktu.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati. Sebelum memasuki rangkaian acara, Wakil Wali Kota mengajak seluruh peserta menundukkan kepala dan berdoa untuk para korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Mari kita panjatkan doa terbaik agar para korban yang wafat mendapat tempat yang mulia, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada DKUKMPP atas inisiatif yang dinilainya sangat relevan dengan kondisi UMKM saat ini. Ia menegaskan bahwa era digital dan persaingan global menuntut UMKM untuk tidak sekadar bertahan, melainkan bertransformasi.

“Keberadaan UMKM bukan sekadar penyangga ekonomi ketika situasi nasional tidak stabil. Mereka adalah motor penggerak yang membuka peluang kerja di akar rumput,” ungkapnya.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui dua inisiatif besar, Go Global–Go Modern dan Go Online–Go Digital. Menurut Wakil Wali Kota, peningkatan kualitas produk, standar kemasan, legalitas usaha, hingga manajemen yang lebih profesional merupakan langkah mendesak jika UMKM ingin memasuki pasar modern dan internasional.

“Produk Kota Cirebon harus memiliki kualitas yang diakui, bukan hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar yang lebih luas,” tuturnya.

Selain itu, digitalisasi menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar. Wakil Wali Kota menekankan bahwa pasar kini berada di layar gawai. Ia berharap para peserta tidak hanya membawa pulang sertifikat, tetapi benar-benar menguasai praktik yang diajarkan, termasuk teknik foto produk dan strategi promosi daring.

“Pelaku UMKM harus memahami pemasaran digital, memaksimalkan media sosial, memanfaatkan mesin pencari, dan mampu menerima transaksi nontunai,” tegasnya.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, siap memperkuat ekosistem UMKM melalui fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan akses. “Kami ingin melihat lebih banyak produk UMKM Kota Cirebon masuk ke pasar digital dan pasar modern. Dengan kerja bersama, UMKM Kota Cirebon dapat tampil tangguh, modern, dan kompetitif,” ujarnya.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kompetensi digital para pelaku usaha. Tahun ini, sebanyak 100 peserta mengikuti pelatihan.

“Peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pemasaran digital, pengelolaan media sosial, pembuatan konten kreatif, strategi branding online, hingga pemanfaatan analytic untuk meningkatkan performa bisnis,” jelasnya.

Iing menambahkan bahwa semangat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM harus terus dijaga. Ia juga menyebutkan pertemuannya dengan Ketua BP Rebana, Helmy Yahya belum lama ini, yang mendorong agar pelaku UMKM terus memperkuat kompetensi agar siap bersaing di kawasan ekonomi yang lebih luas.

“Kita punya kemampuan dan kemauan untuk naik kelas. Jangan berpuas diri pada produk yang sudah ada; pelaku UMKM harus terus berkembang dan menangkap peluang baru,” ujarnya.

Lebih jauh, Iing membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pertumbuhan UMKM di Kota Udang. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi tantangan, tetapi peluang besar yang dapat membawa produk lokal menembus pasar nasional bahkan global. UMKM Kota Cirebon diharapkan tidak hanya hadir di ruang digital, tetapi mampu tampil sebagai pemain yang diperhitungkan.

“Kami sangat terbuka berkolaborasi. Mari bersama memajukan Kota Cirebon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM yang lebih kuat dan modern,” katanya.

Pemkot Cirebon Siap Kolaborasi Lewat KUNCI BERSAMA, Wujudkan Rakyat Bahagia Dan Sejahtera

Kuningan – Rapat koordinasi Kepala Daerah KUNCI BERSAMA menjadi ruang untuk membedah realitas pembangunan lintas wilayah. Pemerintah Kota Cirebon memandang momentum ini sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa kerja sama regional tidak hanya berhenti sebagai wacana seremonial, tetapi sebagai kerja bersama yang ditopang tata kelola yang bersih dan terukur.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir langsung dalam rakor tersebut, menegaskan bahwa tantangan pembangunan hari ini jauh lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya.

“Masyarakat kita hidup dalam satu ekosistem aktivitas yang saling berkelindan. Warga Kota Cirebon terhubung erat dengan Kuningan, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Brebes dan Cilacap. Karena itu, pembangunan tidak boleh dibatasi oleh garis administratif,” ujar Wali Kota di Pendopo Bupati Kuningan pada Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan bahwa berbagai persoalan infrastruktur, ekonomi, hingga pelayanan publik di kawasan perbatasan selama ini telah diatasi melalui inisiatif kolaboratif, namun upaya tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang. Edo menekankan pentingnya konsistensi.

“Kesepakatan Bersama yang kita tandatangani hari ini harus benar-benar diterjemahkan menjadi Perjanjian Kerja Sama yang konkret, terukur, dan punya dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Semangat kolaboratif ini juga didorong oleh kesadaran bahwa pemerataan pembangunan hanya dapat dicapai melalui penyelarasan program dan pengembangan potensi daerah yang terpadu. Di titik inilah, menurut Pemkot Cirebon, isu substansial berada—bahwa kemajuan wilayah harus berjalan beriringan dengan penerapan prinsip Good Governance, mulai dari transparansi hingga pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Rapat koordinasi yang mengangkat tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan,” dianggap sangat relevan mengingat pembangunan perbatasan acap kali melibatkan proyek besar dan alokasi anggaran lintas daerah. Situasi seperti ini berpotensi menghadirkan celah penyimpangan apabila tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang ketat.

Kehadiran dan pengarahan dari pimpinan KPK RI yakni Wakil Ketua KPK, Prof Dr Agus Joko Pramono dalam forum tersebut menjadi penekanan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama setiap kerja sama daerah. Forum juga menjadi sarana menyamakan persepsi mengenai tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam konteks itu, Pemkot Cirebon menaruh harapan besar pada Sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA yang baru dibentuk. Ia berharap KUNCI BERSAMA dapat menjadi model kerja sama antar-daerah yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menegakkan standar tata kelola terbaik di Indonesia.

“Kita ingin menjadikan hari ini sebagai deklarasi sinergi pembangunan dan deklarasi komitmen anti-korupsi,” tegas Wali Kota.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota dalam KUNCI BERSAMA. Dengan komitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang inklusif, kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan efek nyata bagi masyarakat dan menjadi contoh praktik sinergi antarwilayah yang berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suyatman, yang turut memberikan arahan, kembali menekankan aspek kemanfaatan nyata bagi masyarakat. “Apa pun program dan kegiatannya, ujungnya harus satu, warga Jawa Barat sejahtera. Jangan pakai lama, harus totalitas membangun,” ujarnya dalam sesi pengarahan.

Herman juga menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa kontribusi kompak dari daerah-daerah. Ia berharap Jawa Barat tetap menjadi provinsi termaju.

“Kuncinya sederhana tetapi fundamental, rakyat bahagia dan rakyat sejahtera. Untuk itu kita semua harus bergerak cepat, tepat, dan penuh integritas,” pesannya.

Mendoakan janji Tuhan (1)

Menurut perhitungan, ada 3.573 janji dalam Alkitab. Itu berarti hampir sepuluh janji untuk setiap hari dalam setahun. Ketika Anda mengetahui janji mana yang berlaku bagi Anda, dan Anda memenuhi persyaratan yang menyertainya, Anda dapat mulai mendoakan agar janji Tuhan menjadi nyata dalam hidup Anda (Yohanes 15:7). Akankah doa Anda terkabul dalam semalam? Beberapa terkabul; yang lain tidak. ‘menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan.’ (Ibrani 6:12)

Doa paling kuat yang dapat Anda panjatkan adalah, ‘Tuhan, Engkau berjanji dalam Firman-Mu bahwa Engkau akan… dan hari ini saya berdoa dan memercayai Engkau akan hal itu.’ Berikut cara kita berdoa:

(1) Saat Anda membutuhkan bimbingan dan arahan.
‘Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.’ (Mazmur 32:8)

(2) Ketika Anda membutuhkan pelepasan dari suatu situasi atau untuk dibebaskan dari suatu kebiasaan.
‘Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku.’ (Mazmur 50:15)

(3) Saat Anda membutuhkan kekuatan untuk berdiri.
‘janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.’ (Yesaya 41:10)

(4) Ketika Anda tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
‘Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.’ (Filipi 4:19)

Jika Anda merenungkan Firman Tuhan setiap hari, setiap kali ada kebutuhan, Anda akan mengetahui janji-janji-Nya yang mana yang harus ditepati dalam doa. (2 Petrus 1:4)

Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Menuju Zero RTLH dan Akselerasi Program Hunian Layak

PRESS RELEASE

Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Menuju Zero RTLH dan Akselerasi Program Hunian Layak

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait percepatan penyediaan perumahan layak dan upaya mencapai zero Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi II Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026 yang digelar di Bappeltibangda Kota Cirebon, Kamis (27/11/2025). Agenda ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan target kerja di tahun 2026.

Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon memandang sektor perumahan sebagai pilar penting pembangunan sosial. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II yang memfasilitasi koordinasi lintas wilayah.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Balai atas terselenggaranya Rakor ini. Agenda ini bukan sekadar evaluasi capaian 2025, tetapi juga sarana untuk menyatukan arah kebijakan tahun 2026 agar sejalan dengan program pemerintah pusat,” ujar Sumanto.

Pj Sekda menegaskan bahwa tantangan pembangunan perumahan di Jawa Barat semakin kompleks. Tingginya kebutuhan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi dan harmonisasi perencanaan.

“Kesempatan ini menjadi momen penting untuk memastikan keselarasan program pusat dan daerah,” tuturnya.

Sumanto juga menyoroti tiga agenda strategis yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah. Pertama, penguatan basis data perumahan yang mutakhir dan terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih program. Kedua, percepatan tata kelola aset, khususnya penyelesaian serah terima Barang Milik Negara hasil pembangunan. Ketiga, integrasi program perumahan tahun 2026 agar selaras dengan data RTLH, rumah korban bencana, serta layanan pendukung seperti Klinik PKP dan Benar PKP. Ia juga mengundang seluruh peserta Rakor untuk menikmati budaya dan kuliner khas Cirebon sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan dan kerja sama.

“Kami berharap Rakor ini tidak hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi memantik semangat kolaborasi dan inovasi yang lebih kuat. Sinergi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi, dan seluruh kabupaten/kota adalah modal utama untuk mewujudkan zero RTLH dan permukiman yang berkelanjutan,” tegas Sumanto.

Dukungan terhadap program nasional juga ditegaskan oleh Kasie Pelaksanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, Arry Swaradhigraha. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.

“Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah harus mengawal program ini dalam lima tahun ke depan. Saya berharap Rakor seperti ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan menyatukan langkah,” kata Arry.

Menurut Arry, Program 3 Juta Rumah merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini menargetkan masyarakat miskin ekstrem, keluarga berpenghasilan rendah, kelas menengah bawah, hingga masyarakat pesisir dan pedesaan. Ia menambahkan bahwa pemerataan akses perumahan menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program tersebut juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden yang menekankan pengembangan infrastruktur dan pembangunan dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi.

“Dengan hunian layak dan terjangkau, pemerintah berharap masyarakat dapat hidup lebih aman, sehat, dan produktif, sekaligus menurunkan angka ketimpangan antarwilayah,” tuturnya.

Dokumentasi : Beni Agus Pratama
Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon

Kerugian Negara Rp1,15 Miliar: Kanwil DJP Jawa Barat II Serahkan Tersangka AR Ke Kejari Bekasi

Selasa, 25 November 2025 – Kanwil DJP Jawa Barat II bekerja sama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melakukan penyerahan tanggung jawab satu Tersangka Bersama dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas Kasus Pidana di bidang perpajakan yang menjerat tersangka AR melalui PT RCB.

Tersangka dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka sebesar Rp 1.151.969.684 (satu miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Penyerahan tersangka dan barang bukti yang merupakan tahapan akhir kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP Jawa Barat II menjadi bukti nyata komitmen Kanwil DJP Jawa Barat II dalam menegakkan kepatuhan perpajakan melalui langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan terkoordinasi. Melalui sinergi yang kuat dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, DJP terus berupaya memastikan bahwa setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan penerimaan negara dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ini sebelumnya didahului dengan pemanggilan terhadap tersangka AR oleh Kanwil DJP Jawa Barat II bekerja sama dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya. Berkat sinergi yang baik antara sesama Aparat Penegak Hukum kegiatan ini dapat berjalan dengan baik

Tindakan penegakan hukum ini merupakan peringatan bagi para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan lainnya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN. Penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lain yang berniat melakukan pelanggaran serupa.

#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatAPBNSehat

Menjelang Angkutan Nataru, Manajemen Daop 3 Cirebon Lakukan Pemeriksaan Prasarana dan Sarana

Demi mewujudkan transportasi kereta api yang mengutamakan keselamatan dan berkelanjutan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon terus melakukan upaya proaktif.

Salah satu langkah nyatanya, menjelang masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, KAI Daop 3 Cirebon melaksanakan kegiatan pemeriksaan prasarana jalur dan sarana KA yang bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keandalan jalur serta fasilitas pendukung operasional kereta api. Keselamatan jadi prioritas dengan performansi terjaga dan perjalanan yang nyaman.

Pemeriksaan dilakukan oleh jajaran Manajemen KAI Daop 3 Cirebon dengan berjalan kaki menyusuri lintasan dari Stasiun Cikampek hingga Tanjungrasa dilakukan pada Minggu (23/11). Pemeriksaan dilanjutkan dengan menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB) Inspeksi untuk pemeriksaan dan pengecekan kondisi stasiun yang berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, dimulai dari Stasiun Cirebon , Arjawinangun, Jatibarang, Haurgeulis, Pegadenbaru hingga Pasirbungur pada Selasa (25/11).

Vice President Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan strategi preventif untuk mengidentifikasi potensi risiko gangguan perjalanan KA secara langsung di lapangan.

“Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur berada dalam kondisi terbaik agar setiap perjalanan KA berlangsung selamat, aman dan nyaman sebagai wujud komitmen KAI untuk menghadirkan transportasi yang menjadi andalan bagi masyarakat,” kata Sigit Winarto.

Dalam kegiatan ini, Manajemen KAI Daop 3 Cirebon yang dipimpin langsung oleh Vice President, diikuti oleh Deputy, para Manager, QC, dan Asisstant Manager, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi prasarana, sarana dan layanan, seperti jalur rel, wesel, sistem persinyalan, fasilitas JPL, serta kebersihan dan pelayanan di stasiun.

Tidak hanya itu, turut diperiksa pula kesiapan SDM dengan mengunjungi Resort Jalan dan Jembatan (JJ), Resort Sinyal dan Telekomunikasi (Sintel) yang berada di sepanjang lintasan. Sarana kereta dan lokomotif juga tak luput dilakukan pemeriksaan dengan melihat langsung ke Depo Kereta dan Depo Lokomotif Cirebon.

Sebagai upaya mitigasi terhadap potensi gangguan, pada pemeriksaan lintas ini dilakukan inventarisasi temuan kejanggalan untuk selanjutnya segera dilakukan perbaikan, agar pada saatnya Angkutan Nataru berlangsung seluruh infrastuktur berada dalam kondisi andal.

“KAI menegaskan bahwa bisnis transportasi pada hakikatnya adalah bisnis keselamatan dan pelayanan. Untuk itu kami terus berkomitmen dalam menjaga keselamatan dan keandalan perjalanan kereta api dengan terus bersiaga dan melakukan perawatan serta perbaikan sesegera mungkin agar perjalanan kereta api khususnya pada masa Angkutan Nataru senantiasa lancar dan selamat,” ujar Sigit Winarto.

Sigit Winarto menambahkan bahwa KAI secara berkelanjutan juga terus melakukan pembaruan di seluruh aspek prasarana kereta api. Mulai dari peremajaan rel, modernisasi wesel, pembaruan sistem persinyalan, hingga penerapan teknologi digital yang dapat menggantikan metode kerja manual. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta menjamin keseragaman kerja teknis di lapangan sesuai regulasi.

“Dengan langkah itu, KAI menegaskan tekadnya membangun masa depan transportasi Indonesia melalui inovasi, disiplin, dan fondasi prasarana yang kokoh serta seluruh aspek mulai dari sarana, prasarana, SDM, layanan pelanggan disiapkan secara terpadu. KAI berkomitmen memberikan layanan perjalanan yang selamat, aman, andal, dan nyaman bagi seluruh pelanggan pada masa Nataru. ” tutup Sigit Winarto

Kelurahan Sukapura Masuk Lima Besar Anugerah Gapura Sri Baduga 2025, Pemkot Cirebon Optimistis Raih Juara

Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan apresiasi atas langkah Kelurahan Sukapura yang berhasil melaju hingga tahap pemaparan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada tahapan ini, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, hadir langsung mendampingi tim Kelurahan Sukapura saat menyampaikan berbagai capaian, inovasi, dan rangkaian program unggulan yang telah dijalankan. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota menunjukkan komitmen penuh untuk memperkuat tata kelola kelurahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Dalam proses seleksi yang diikuti oleh desa dan kelurahan se-Jawa Barat, Kelurahan Sukapura berhasil menembus lima besar bersaing ketat dengan perwakilan dari Kota Cimahi, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bandung. Wakil Wali Kota menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, dari begitu banyak peserta, Kelurahan Sukapura mampu membuktikan diri sebagai salah satu yang terbaik. Ini hasil kerja keras semua pihak, dari kelurahan, kader, hingga masyarakat,” ujarnya di Bandung, Selasa (25/11/2025).

Dengan pemaparan yang komprehensif dan inovasi yang beragam, Pemerintah Kota Cirebon optimistis bahwa Kelurahan Sukapura memiliki peluang kuat untuk meraih hasil terbaik pada ajang Anugerah Gapura Sri Baduga 2025. Lebih dari itu, upaya ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan kelurahan lainnya di Kota Cirebon, sehingga kualitas pelayanan publik semakin merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kota.

“Semoga upaya kita membuahkan hasil terbaik. Kami optimistis Sukapura mampu menjadi juara dan membawa nama baik Kota Cirebon di tingkat provinsi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Anugerah Gapura Sri Baduga merupakan ajang tahunan yang menilai kinerja desa dan kelurahan dalam berbagai aspek strategis. Penilaian mencakup indikator kesehatan, ekonomi, pendidikan, ketentraman warga, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, evaluasi juga menyoroti pemenuhan layanan dasar, responsivitas terhadap persoalan masyarakat, serta tingkat partisipasi dan pemberdayaan warga. Dengan ruang lingkup penilaian yang komprehensif, kompetisi ini mendorong setiap kelurahan untuk terus berinovasi dan memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sesi pemaparan, Lurah Sukapura Kota Cirebon, Diza Setya Aji menyampaikan presentasi bertema “Sukapura Berperan Memperkuat Layanan, Menuntaskan Permasalahan.” Ia memaparkan bahwa Kelurahan Sukapura dengan jumlah penduduk 17.512 jiwa menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari isu kesehatan masyarakat, ekonomi keluarga, hingga perbaikan kualitas lingkungan.

“Kami berkomitmen menjadikan Sukapura sebagai kelurahan yang responsif, inklusif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi warganya,” ujar Diza.

Salah satu isu prioritas adalah tingginya jumlah warga dengan gangguan jiwa (ODGJ). Untuk itu, kelurahan menjalankan inovasi Ngasih Gaji Mertua sejak 2022. Program ini merupakan pendekatan kolaboratif berbasis keluarga untuk meningkatkan kepedulian, memastikan keteraturan minum obat, dan memperkuat kerja sama kelurahan dengan puskesmas. Menurut Diza, hasilnya mulai terlihat.

“Semakin banyak ODGJ yang kondisinya stabil, tertangani, bahkan beberapa kini telah menjadi penyintas. Ini bukti bahwa kepedulian kolektif mampu membawa perubahan,” tuturnya.

Isu lain yang masih menonjol adalah tingginya prevalensi stunting. Sukapura menggerakkan sejumlah inovasi seperti Sayang Balita dan Ibu, Sayang Kader dan Posyandu (SABABU SAKADU), Gerakan Paket Sembako Sehat Lawan Stunting (Getoks Linting), SPPTKB Ortu Asing, dan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Intervensi ini membantu keluarga berisiko agar lebih terpantau dan mendorong perbaikan gizi secara berkelanjutan.

Pada bidang ekonomi, kelurahan juga berupaya memperkuat kemandirian masyarakat melalui program Teras Pangan B2SA, Bazar Sukapura, serta berbagai kegiatan pengembangan UMKM. Program tersebut tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui produksi pangan lokal dan ruang promosi yang lebih luas. Warga didorong untuk lebih kreatif memanfaatkan lahan sempit, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jejaring pemasaran.

Selain program tematik, Kelurahan Sukapura juga mengajukan rangkaian inovasi yang memperkaya pelayanan publik. Di antaranya Lapor Mas Lurah, layanan aspirasi 24 jam, Sapa Warga Harian, Ingsun Titip Yatim, Ingsun Titip Tajug, Cara Bunda Sayang Al-Qur’an, Jaga Kali, Bank Sampah, Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Kerjasama Warga Sukapura (Gepuk Jawara), Gerakan Penempelan Stiker Menghindari Asap Rokok (Gepel Mang Asro) hingga Nenek Lincah Anti Stres (Neli Antis). Keseluruhan program tersebut menggambarkan bahwa pelayanan kelurahan tidak hanya administratif, tetapi menyentuh aspek sosial, lingkungan, dan pemberdayaan warga secara menyeluruh.