Razia Gabungan Satresnarkoba Dan BNN Kota Cirebon Tes Urine 95 Orang

Cirebon Kota – Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota bersama Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menggelar razia gabungan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di sejumlah tempat hiburan, penginapan, rumah kos, dan tempat biliar di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, Rabu (21/10/2026), mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai, dengan melakukan pemeriksaan lokasi serta tes urine terhadap pengunjung dan penghuni tempat kos.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala BNN Kota Cirebon Kombespol Rohadi, S.I.K., dengan melibatkan Kasat Resnarkoba Polres Cirebon Kota AKP Shindi Al Afghani, S.H., M.H., M.M., bersama personel Satresnarkoba dan anggota BNN Kota Cirebon sebagai bentuk sinergi antarlembaga dalam upaya pencegahan dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika.

Razia gabungan menyasar tujuh lokasi, yakni Karaoke, Hotel, Guest House, Kost, serta tempat biliar, dengan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas penyalahgunaan narkoba yang luput dari pengawasan di lokasi-lokasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa ruangan dan barang bawaan pengunjung maupun karyawan, serta melakukan pemeriksaan terhadap penghuni kamar kos sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. Pemeriksaan tersebut disertai tes urine sebagai langkah deteksi awal terhadap kemungkinan penggunaan narkoba.

Berdasarkan hasil kegiatan, sebanyak 95 orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan menjalani tes urine di tujuh lokasi tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta yang menjalani tes urine dinyatakan negatif narkoba, sesuai dengan laporan hasil operasi gabungan yang diterima.

Hasil tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pengawasan bersama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba, sekaligus mendorong pengelola tempat hiburan, penginapan, rumah kos, dan tempat biliar agar turut memperhatikan lingkungan usahanya serta mendukung upaya pencegahan peredaran narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Cirebon Kota AKP Shindi Al Afghani, S.H., M.H., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan razia gabungan bersama BNN Kota Cirebon merupakan bentuk kerja sama dalam memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi yang menjadi sasaran kegiatan.

Sinergi tersebut juga melibatkan unsur pendukung dari Polres Cirebon Kota, termasuk personel Samapta, Propam, dan Dokkes, serta Denpom III Siliwangi, Satpol PP, dan Bakesbangpol Kota Cirebon. Kolaborasi lintas instansi ini mendukung pelaksanaan pemeriksaan agar berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., melalui Kasat Resnarkoba AKP Shindi Al Afghani, S.H., M.H., M.M., mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba dan berperan aktif dalam pencegahannya. “Kami mengajak masyarakat dan pengelola tempat usaha untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Polisi bersama masyarakat dan instansi terkait perlu terus bersinergi, serta segera melaporkan informasi yang berkaitan dengan narkoba kepada pihak berwenang,” ujarnya.

Pemkot Cirebon Salurkan Bantuan PKH dan Sembako, Dorong Keluarga Penerima Manfaat Lebih Berdaya

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri sekaligus menyerahkan secara langsung kartu ATM dan PIN Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Tahun 2026 di Aula Kecamatan Pekalipan, Selasa (20/10/2026).

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengakses bantuan sosial dengan lebih mudah, aman, dan tepat sasaran. Melalui kerja sama antara Dinas Sosial Kota Cirebon dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon, bantuan disalurkan melalui sistem perbankan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Cirebon dan BNI Cabang Cirebon atas koordinasi serta kesiapan teknis dalam pelaksanaan penyaluran bantuan. Menurutnya, pengaturan jadwal berdasarkan wilayah kecamatan merupakan langkah penting agar masyarakat dapat menerima pelayanan secara tertib dan nyaman.

“Bantuan sosial ini bukan sekadar penyaluran dana, tetapi juga bentuk perhatian pemerintah untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasarnya. Kami mengapresiasi kerja sama Dinas Sosial dan BNI yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, sehingga proses penyaluran dapat berjalan lebih tertib dan masyarakat terlayani dengan nyaman,” ujar Wakil Wali Kota.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan dilaksanakan secara bertahap. Pada Senin (19/10/2026), kegiatan telah dilaksanakan untuk wilayah Kecamatan Lemahwungkuk, Harjamukti, dan Kejaksan. Selanjutnya, penyaluran di Kecamatan Pekalipan dilaksanakan pada Selasa (20/10/2026), kemudian dijadwalkan berlanjut di Kecamatan Kesambi pada Rabu (21/10/2026).

Menurut Wakil Wali Kota, PKH dan Program Sembako memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Karena itu, bantuan yang diterima masyarakat diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijaksana sesuai dengan peruntukannya.

“Kami berharap kartu ATM dan PIN ini disimpan dan dijaga sendiri oleh penerima manfaat, tidak dipindahtangankan kepada siapa pun, serta digunakan dengan bijak. Utamakan kebutuhan pokok keluarga, pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak. Harapannya, bantuan ini benar-benar membantu meringankan beban keluarga sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” tuturnya.

Wakil Wali Kota juga meminta petugas Dinas Sosial dan BNI memberikan pendampingan yang ramah dan mudah dipahami, terutama terkait tata cara penggunaan kartu ATM serta keamanan PIN. Ia berharap evaluasi terus dilakukan selama rangkaian penyaluran berlangsung agar kendala administratif dapat segera ditangani dan seluruh penerima manfaat yang terdaftar memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahron, menjelaskan bahwa penerima bantuan sosial harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Data penerima juga perlu dipastikan melalui proses verifikasi, termasuk kesesuaian identitas dan domisili.

“Untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria, kami melakukan pengecekan dan asesmen sesuai kebutuhan. Kondisi tempat tinggal, termasuk warga yang masih mengontrak, perlu dilihat berdasarkan ketentuan program dan hasil verifikasi. Yang terpenting, data penerima harus sesuai dan bantuan diberikan berdasarkan persyaratan yang berlaku,” kata Agus.

Ia menambahkan, PKH memiliki komponen bantuan yang disesuaikan dengan kondisi keluarga penerima manfaat. Selain dukungan untuk kebutuhan dasar, keluarga yang memenuhi kriteria juga berpeluang memperoleh pendampingan pemberdayaan sesuai ketentuan dan ketersediaan program.

Di sisi lain, Camat Pekalipan, Yoga Pramono, berharap penyaluran bantuan sosial dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam angka statistik. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan perlu dilihat dari perubahan kondisi keluarga penerima manfaat, termasuk ketika mereka mulai mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.

“Harapan kami, bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi salah satu jalan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Keberhasilan penanganan kemiskinan tidak cukup dilihat dari angka, tetapi juga dari perubahan kondisi warga. Ketika keluarga semakin mandiri dan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, itu menjadi tanda bahwa upaya yang dilakukan mulai menunjukkan hasil,” ungkap Yoga.

Melalui penyaluran PKH dan Program Sembako Tahun 2026, Pemerintah Kota Cirebon berharap perlindungan sosial dapat berjalan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi keluarga yang membutuhkan.

“Semoga sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, petugas pendamping, dan masyarakat diharapkan terus terjaga agar bantuan tidak hanya meringankan beban saat ini, tetapi juga mendukung keluarga untuk tumbuh lebih mandiri dan sejahtera,” ujar Yoga.

Progres Penataan Sungai Sukalila Capai 75 Persen, Wali Kota Cirebon Targetkan Rampung Akhir Tahun

KOTA CIREBON – Penataan Sungai Sukalila terus menunjukkan perkembangan. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung progres pekerjaan di kawasan Sungai Sukalila pada Selasa (20/10/2026), didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, serta Plt. Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Yuliana.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota melihat langsung perubahan kondisi kawasan sungai yang kini mulai terlihat lebih tertata. Progres pekerjaan yang telah mencapai 75 persen menjadi salah satu capaian yang diharapkan dapat segera dituntaskan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kota Cirebon.

Wali Kota berharap seluruh pekerjaan dapat selesai pada akhir Desember 2026. Dengan demikian, kawasan yang telah ditata tersebut diharapkan bisa mulai diresmikan pada Januari 2027.

“Alhamdulillah, progresnya sekarang sudah mencapai 75 persen. Kita berharap akhir Desember ini pekerjaan bisa selesai, sehingga Januari nanti mudah-mudahan sudah bisa diresmikan. Perubahannya juga mulai terlihat jelas. Kawasan yang sebelumnya terkesan kumuh, sekarang sudah jauh lebih tertata. Semoga hasilnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Cirebon,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, pekerjaan penataan Sungai Sukalila menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kondisi kawasan sungai sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Dengan panjang penataan sekitar 1,8 kilometer di sisi kiri dan kanan sungai, pekerjaan tersebut membutuhkan proses dan koordinasi agar hasilnya sesuai dengan harapan.

Wali Kota juga mengapresiasi progres pekerjaan yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Ia berharap penyelesaian penataan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan ruang yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain penataan fisik sungai, Pemerintah Kota Cirebon turut menjajaki rencana pembangunan jembatan khusus pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Kalibaru Selatan dan Kalibaru Utara. Jembatan tersebut direncanakan memiliki desain menyerupai jembatan gantung dan diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan kendaraan bermotor.

“Kita ingin nanti ada variasi dan ruang yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Saya juga sudah meminta izin kepada BBWS untuk rencana pembangunan jembatan khusus pejalan kaki, yang menghubungkan Kalibaru Selatan dengan Kalibaru Utara. Harapannya, desainnya bisa dibuat menarik, seperti jembatan gantung, sehingga selain memudahkan akses warga, kawasan ini juga semakin nyaman untuk dinikmati,” katanya.

Rencana tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama BBWS Cimanuk-Cisanggarung, dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis dan kebutuhan penataan kawasan sungai. Kehadiran jembatan pejalan kaki diharapkan dapat menjadi akses penghubung bagi warga sekaligus menambah nilai guna kawasan yang sedang dibenahi.

Pemerintah Kota Cirebon berharap penataan Sungai Sukalila dapat diselesaikan sesuai target. Kolaborasi dengan BBWS Cimanuk-Cisanggarung menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan baik, sehingga kawasan sungai dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapan kita, setelah selesai nanti, Sungai Sukalila bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Bukan hanya lebih bersih dan tertata, tetapi juga menjadi kawasan yang nyaman dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kota Cirebon,” Tuturnya.

Wakil Wali Kota Cirebon Serahkan KKS kepada 279 Calon Penerima PKH di Harjamukti

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank BNI kepada 279 calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari lima kelurahan di Kecamatan Harjamukti. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Harjamukti, Senin (19/10/2026).

Wakil Wali Kota mengatakan, kehadiran Pemerintah Kota Cirebon bukan sekadar menyerahkan kartu, tetapi juga memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak dan prosesnya tidak menyulitkan masyarakat. Karena itu, pembaruan data dan pendampingan kepada penerima manfaat harus terus dilakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat 4.813 calon keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Harjamukti. Pemkot Cirebon terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan pendamping PKH untuk memutakhirkan data berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga bantuan dapat diberikan sesuai kriteria yang berlaku.

Melalui KKS Bank BNI, bantuan disalurkan secara nontunai ke rekening penerima setelah proses aktivasi dan sesuai jadwal pencairan. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan transaksi sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan bantuan.

Wakil Wali Kota juga berpesan agar bantuan dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Ia juga meminta jajaran kecamatan, kelurahan, pendamping PKH, serta Bank BNI mendampingi penerima, khususnya lansia dan warga yang mengalami kesulitan menggunakan kartu.

“Harapan kami, bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu keluarga membangun masa depan yang lebih baik. Anak-anak harus tetap bersekolah, sehat, dan mendapatkan gizi yang cukup agar keluarga semakin mandiri,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahron, menyampaikan bahwa pembagian KKS didahului proses pemutakhiran dan verifikasi data calon penerima. Pembaruan dilakukan secara berkala melalui berbagai mekanisme, termasuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan layanan pengecekan bantuan sosial.

“Data calon penerima terus kami perbarui setiap bulan agar bantuan tepat sasaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan melakukan pengecekan dan asesmen lebih lanjut sesuai kondisi di lapangan,” jelas Agus.

Ia menambahkan, penerima perlu mengaktifkan kartu dan menunggu informasi pencairan dana. Penyaluran PKH tahap keempat direncanakan berlangsung untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan besaran bantuan mengikuti komponen dan ketentuan program.

Agus Syahron menegaskan, Dinas Sosial akan terus melakukan pembaruan data dan berkoordinasi dengan pendamping serta pemerintah wilayah untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan.

“Harapannya, pada tahap keempat ini bantuan dapat tersalurkan kepada seluruh penerima yang memenuhi persyaratan. Kami juga mengimbau masyarakat mengikuti proses aktivasi kartu dan berkoordinasi dengan pendamping apabila membutuhkan informasi terkait pencairan,” pungkasnya.

Polres Cirebon Kota Gelar KRYD Gakkum Narkoba, Periksa Tempat Hiburan Malam dan Amankan Barang Bukti Miras

Cirebon Kota – Polres Cirebon Kota melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum terkait narkoba di wilayah hukumnya, Minggu (18/10/2026) dini hari, dengan menyasar Karaoke A dan salah satu kawasan perumahan di Kab. Cirebon sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam melakukan pengawasan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta menjaga lingkungan masyarakat dari potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 00.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota, AKP Shindi Al Afghany, S.H., M.H., M.M., dengan melibatkan empat perwira dan 24 personel Satresnarkoba yang melaksanakan pemeriksaan sesuai sasaran.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruangan di lokasi sasaran, memeriksa barang bawaan pengunjung maupun karyawan, serta melaksanakan tes urine terhadap pengunjung di Karaoke A untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan Narkoba, sekaligus sebagai langkah pencegahan dan pengawasan terhadap potensi peredaran maupun penggunaan zat terlarang di lingkungan tempat hiburan malam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terhadap tiga orang pengunjung Karaoke, yang terdiri atas seorang perempuan serta dua laki-laki, seluruhnya menunjukkan hasil negatif Narkoba.

Selain pemeriksaan ruangan, barang bawaan, dan tes urine, petugas juga menemukan serta mengamankan barang bukti berupa minuman beralkohol yang terdiri atas empat botol Hennessy, satu botol Macallan, dua botol Singleton, satu botol Chivas, satu botol Jack Daniel’s Honey, satu botol Jack Daniel’s Whiskey, satu botol Jim Beam, satu botol Don Julio, dan satu botol Grey Goose.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, petugas turut mengamankan seorang laki-laki berinisial A.S. untuk menjalani penanganan lebih lanjut oleh petugas kepolisian.

Pelaksanaan KRYD ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Cirebon Kota dalam mendukung penegakan hukum terkait Narkoba melalui pemeriksaan di lokasi sasaran, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan. Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berupaya meningkatkan kewaspadaan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman bagi masyarakat.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkoba. Upaya pencegahan, menurutnya, membutuhkan sinergi polisi bersama masyarakat agar potensi penyalahgunaan narkoba dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Polres Cirebon Kota menegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan dan penegakan hukum akan dilaksanakan sesuai prosedur, dengan setiap temuan ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk menjauhi Narkoba, tidak terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaannya, serta mendukung langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan terbebas dari bahaya Narkoba.

KAI Daop 3 Cirebon Tata Ulang Stasiun Cirebon, Perkuat Identitas Budaya dan Hadirkan Gerbang Wisata yang Berkesan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Daerah Operasi 3 Cirebon melakukan penataan Stasiun Cirebon untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan bagi pelanggan sejak pertama kali tiba. Penataan ini mencakup sejumlah area strategis, mulai dari plaza stasiun, selasar, hingga pintu keluar utara yang mengusung perpaduan budaya khas Cirebon dan sentuhan teknologi modern.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa penataan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan stasiun yang tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga mampu memberikan kesan positif dan merepresentasikan karakter daerah kepada setiap pelanggan.

“Stasiun merupakan titik pertama yang mempertemukan pelanggan dengan sebuah kota. Karena itu, kami ingin menghadirkan Stasiun Cirebon sebagai ruang yang nyaman, tertata, modern, sekaligus memiliki karakter budaya yang kuat. Pengalaman pelanggan tidak hanya kami perhatikan selama perjalanan di dalam kereta api, tetapi juga sejak mereka tiba dan menginjakkan kaki di stasiun,” ujar Muhibbuddin.

Salah satu area yang mendapatkan perhatian adalah halaman depan atau plaza Stasiun Cirebon. Area ini ditata agar tampil lebih rapi, nyaman, dan representatif sebagai ruang penyambutan pelanggan. Plaza yang tertata diharapkan mampu menciptakan kesan pertama yang positif sekaligus menghadirkan lingkungan stasiun yang lebih baik bagi pelanggan yang datang maupun meninggalkan kawasan stasiun.

Pembenahan juga pada selasar atau lorong Stasiun Cirebon melalui desain modern dengan dukungan pencahayaan yang menunjang kenyamanan dan kelancaran mobilitas pelanggan. Sebagai salah satu jalur pergerakan penumpang, area ini memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman berpindah antar ruang yang lebih nyaman, sekaligus memperkuat kesan modern pada fasilitas stasiun.

Sementara itu, pintu keluar utara Stasiun Cirebon menghadirkan pendekatan yang memadukan budaya khas Cirebon dengan teknologi modern. Unsur budaya lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas visual stasiun, sehingga pelanggan dapat merasakan karakter daerah sejak berada di area kedatangan. Area ini juga dilengkapi sistem pencahayaan berbasis sensor sebagai bagian dari upaya penghematan energi listrik serta bentuk penerapan teknologi untuk mendukung fungsi dan kenyamanan ruang.

Menurut Muhibbuddin penguatan identitas lokal menjadi aspek penting dalam pengembangan fasilitas perkeretaapian, khususnya di daerah yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Kehadiran unsur lokal dalam desain stasiun tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan karakter daerah kepada masyarakat yang datang dari berbagai wilayah.

“Kami ingin Stasiun Cirebon memiliki ciri khas yang membedakannya dari stasiun lain. Perpaduan budaya Cirebon dan teknologi modern menjadi wujud bagaimana identitas lokal dapat dihadirkan dalam fasilitas transportasi yang terus berkembang. Dengan begitu, stasiun bukan sekadar ruang transit, melainkan juga ruang yang memiliki karakter dan meninggalkan kesan bagi pelanggan,” jelas Muhibbuddin.

Penataan Stasiun Cirebon juga memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan pariwisata daerah. Sebagai salah satu titik kedatangan pengguna kereta api, stasiun menempati posisi strategis dalam memperkenalkan Cirebon dan berbagai destinasi wisata di sekitarnya. Kesan pertama yang dirasakan pelanggan saat tiba dapat menjadi bagian penting dari pengalaman mereka dalam mengenal sebuah kota.

Cirebon memiliki beragam daya tarik wisata, mulai dari keraton dan bangunan bersejarah, seni batik, kuliner khas, hingga tradisi budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Dengan lingkungan stasiun yang semakin tertata dan identitas lokal yang diperkuat, Stasiun Cirebon diharapkan dapat mendukung daya tarik pariwisata sekaligus memberikan sambutan yang lebih baik bagi wisatawan yang menggunakan transportasi kereta api.

“Kami melihat Stasiun Cirebon memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri. Ketika wisatawan tiba, mereka tidak hanya datang ke sebuah tempat untuk melanjutkan perjalanan, tetapi juga mulai mengenal karakter Cirebon melalui suasana stasiunnya. Inilah yang ingin kami bangun, yaitu menjadikan stasiun sebagai gerbang wisata yang memberikan kesan pertama yang positif dan berkesan,” tambah Muhibbuddin.

Lebih jauh, penataan ini mencerminkan upaya KAI Daop 3 Cirebon dalam menghadirkan layanan transportasi yang semakin memperhatikan kebutuhan pelanggan, kualitas ruang publik, serta potensi daerah. Aspek kenyamanan, estetika, pemanfaatan teknologi, dan pelestarian identitas budaya menjadi elemen yang saling melengkapi dalam membangun pengalaman perjalanan yang lebih menyeluruh.

“Ke depan, kami berharap Stasiun Cirebon semakin dikenal sebagai representasi wajah Cirebon yang menyambut setiap orang dengan kenyamanan, modernitas, dan kekayaan budayanya. Kami ingin pelanggan membawa pulang kesan baik sejak pertama kali tiba, sekaligus semakin tertarik untuk menjelajahi destinasi wisata Cirebon dan sekitarnya. Dengan demikian, kehadiran stasiun dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi perjalanan pelanggan, tetapi juga bagi perkembangan pariwisata dan kebanggaan daerah,” tutup Muhibbuddin.

KAI Daop 3 Cirebon Ajak Siswa Siswi Kenali Dunia Perkeretaapian, Tumbuhkan Cinta Transportasi Publik Sejak Dini

Mengenakan seragam masinis, mengenal fasilitas kereta api, hingga mempelajari cara membeli tiket dan menggunakan layanan kereta api menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa-siswi. Melalui kegiatan edukasi perkeretaapian yang diselenggarakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon, anak-anak diajak mengenal dunia perkeretaapian secara lebih dekat sekaligus menumbuhkan ketertarikan terhadap transportasi publik sejak usia dini.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan kesempatan mengenal berbagai profesi di dunia perkeretaapian. Pengalaman mengenakan seragam masinis menjadi salah satu kegiatan menarik yang membantu anak-anak mengenal profesi di lingkungan kereta api. Mereka juga diperkenalkan pada peran berbagai petugas yang mendukung operasional dan pelayanan perjalanan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa edukasi perkeretaapian sejak dini menjadi sarana untuk memperkenalkan transportasi publik kepada anak-anak melalui pengalaman belajar yang interaktif.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin anak-anak mengenal dunia perkeretaapian dengan cara yang menyenangkan. Mereka dapat belajar tentang berbagai profesi di lingkungan kereta api, memahami bagaimana layanan kereta api digunakan, sekaligus mengenal transportasi publik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujar Muhibbuddin.

Tidak hanya mengenal profesi, anak-anak juga mendapatkan penjelasan mengenai fasilitas yang tersedia di stasiun dan kereta api, termasuk cara membeli tiket serta tahapan yang perlu diketahui sebelum melakukan perjalanan. Materi tersebut memberikan gambaran sederhana mengenai proses menggunakan layanan kereta api, mulai dari persiapan perjalanan hingga berada di lingkungan stasiun.

Menurut Muhibbuddin, pengenalan tersebut penting agar anak-anak memiliki pemahaman awal mengenai cara menggunakan transportasi publik dengan baik.

“Kami berharap pengalaman ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak terhadap kereta api sekaligus membangun kecintaan terhadap transportasi publik sejak dini. Dengan mengenal cara membeli tiket, fasilitas yang tersedia, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan selama perjalanan, mereka diharapkan semakin familiar dengan layanan kereta api,” tambahnya.

Selain itu, para siswa juga mendapatkan edukasi mengenai keselamatan perkeretaapian. Pengenalan ini menjadi bagian penting untuk membangun pemahaman mengenai perilaku aman saat berada di lingkungan stasiun maupun ketika menggunakan kereta api. Dengan pendekatan yang sesuai dengan usia mereka, pesan keselamatan diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan menjadi bekal saat bepergian bersama keluarga.

Pengalaman belajar ini juga membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal beragam profesi dan mulai membayangkan cita-cita mereka di masa depan. Melalui pengenalan langsung terhadap dunia perkeretaapian, anak-anak dapat memahami bahwa perjalanan kereta api didukung oleh berbagai profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KAI Daop 3 Cirebon berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat memberikan pengalaman berkesan sekaligus memperluas wawasan generasi muda mengenai transportasi kereta api. Dengan mengenalkan layanan, profesi, dan keselamatan sejak usia dini, KAI ingin mendorong tumbuhnya pemahaman positif mengenai manfaat transportasi publik serta membangun budaya bertransportasi yang aman di masa mendatang.

KAI Daop 3 Cirebon Operasikan 6 Gardu JPL, 21 Titik Prioritas Masih Dibangun

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus meningkatkan aspek keselamatan di perlintasan sebidang melalui penyediaan fasilitas dan kesiapan personel. Sebagai bagian dari percepatan tindak lanjut rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), KAI menjalankan pembangunan fasilitas keselamatan pada 190 titik Jalur Perlintasan Langsung (JPL) di berbagai wilayah operasional.

Dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang secara bertahap, khususnya di titik-titik prioritas, KAI Daop 3 Cirebon melakukan langkah konkret dengan mengoperasikan enam Gardu JPL dari 27 titik JPL yang diprioritaskan di wilayah Daop 3 Cirebon.

Vice President Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto mengatakan bahwa pengoperasian Gardu JPL secara bertahap menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memperkuat perlindungan bagi pengguna jalan dengan menempatkan kesiapan fasilitas, petugas, serta aspek operasional sebagai bagian penting dalam pengamanan perlintasan sebidang.

“Keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional kereta api. Pengoperasian enam Gardu JPL baru ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengamanan di perlintasan sebidang yang menjadi titik prioritas,” tegas Sigit.

Per 15 Oktober 2026 di wilayah Daop 3 Cirebon, enam gardu yang mulai beroperasi berada di JPL 210 lintas Cirebonprujakan-Luwung, JPL 341 lintas Waruduwur-Cirebonprujakan, JPL 339 lintas Waruduwur-Cirebonprujakan, JPL 328 lintas Babakan-Waruduwur, JPL 331 lintas Babakan- Waruduwur dan JPL 180 lintas Arjawinangun-Bangoduwa, sementara 21 titik lainya masih dalam proses pembangunan.

Adapun program peningkatan keselamatan perlintasan sebidang di Daop 3 Cirebon tahun 2026 mencakup 27 titik prioritas yang tersebar di empat daerah. Rinciannya, 18 titik di Kabupaten Cirebon, 3 titik di Kabupaten Subang, 4 titik di Kabupaten Indramayu dan 2 titik di wilayah Kabupaten Brebes.

Untuk memantau progres pembangunan Gardu JPL, Direktur Operasi, Prasarana, Keselamatan Area 1 KAI Awan Hermawan Purwadinata, bersama Direktur Utama KAI Properti, Mohamad Ramdany, Vice President Daerah Operasi 3 Cirebon Sigit Winarto, beserta jajaran meninjau Gardu JPL 341 lintas Waruduwur-Cirebonprujakan dan 210 lintas Cirebonprujakan-Luwung.

KAI Daop 3 Cirebon melaksanakan program pembangunan Gardu JPL secara bertahap sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pengamanan perlintasan sebidang. Pemasangan gardu modular dan fasilitas pendukung dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi teknis serta kesiapan masing-masing lokasi sebelum memasuki tahap operasional.

KAI Daop 3 Cirebon juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pengamanan perlintasan sebidang. Saat ini sebanyak 108 tenaga Petugas Jaga Lintasan (PJL) telah lulus sertifikasi kompetensi dan sudah didinaskan.

“Penyelesaian fasilitas perlu berjalan beriringan dengan kesiapan petugas. Setiap gardu yang memasuki tahap operasional membutuhkan personel yang memiliki kompetensi sesuai tugas pengamanan perlintasan, sehingga fungsi keselamatan di lapangan dapat berjalan secara konsisten,” kata Sigit.

KAI Daop 3 Cirebon mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap waspada saat melintasi perlintasan sebidang untuk selalu menjaga keselamatan dengan menaati rambu, marka, mendahulukan perjalanan kereta api, tengok kanan kiri serta mengikuti arahan petugas.

KAI Daop 3 Cirebon juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga prasarana gardu JPL yang telah dibangun demi peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang.

DJP GANDENG 38 ADMINISTRASI PAJAK, PERKUAT KEPASTIAN BAGI DUNIA USAHA

Jakarta, 13 Oktober 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi tuan rumah forum internasional Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 yang diselenggarakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada 13–15 Oktober 2026. Forum ini mempertemukan administrasi pajak berbagai negara untuk bertukar pengalaman, memperkuat kerja sama, dan membahas solusi atas tantangan perpajakan global.

Mengusung tema Smart Taxation, Shared Prosperity atau Perpajakan Cerdas, Kemakmuran Bersama, BRITACOF 2026 membahas empat agenda utama, yaitu pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak, peningkatan pelayanan wajib pajak, penguatan kapasitas institusi perpajakan, serta penguatan dialog dengan dunia usaha dan industri.

Forum ini dihadiri Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, serta perwakilan anggota dan pengamat Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM). Mekanisme kerja sama tersebut mencakup 38 administrasi pajak dari berbagai negara dan wilayah serta 30 pengamat dari lembaga perpajakan dan organisasi.

Kerja Sama Pajak untuk Kepastian Dunia Usaha

Dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi perubahan model bisnis dan transaksi lintas batas. Kerja sama yang kuat diharapkan dapat meningkatkan kepastian perpajakan, memudahkan pemenuhan kewajiban pajak, serta mendukung perdagangan dan investasi.

“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Bimo.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, salah satu pembahasan utama BRITACOF 2026 adalah pemajakan atas aktivitas bisnis berbasis platform dan layanan digital lintas negara. Pembahasan mencakup identifikasi wajib pajak dan transaksi, pendekatan pemajakan atas layanan digital, serta pertukaran data antarnegara.

Forum ini juga membahas perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi serta administrasi perpajakan. Teknologi tersebut membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, sekaligus menuntut administrasi pajak beradaptasi dengan perubahan model bisnis.

Berbagi Praktik untuk Meningkatkan Layanan Pajak

Selain membahas tantangan perpajakan digital, BRITACOF 2026 mengagendakan peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0. Kedua produk tersebut memuat praktik administrasi dan pelayanan perpajakan yang dapat menjadi referensi bagi setiap negara dalam mengembangkan sistem sesuai kebutuhan dan karakteristiknya.

Bagi DJP, pertukaran pengalaman ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas pelayanan, mengembangkan kompetensi pegawai, dan meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan perpajakan di era digital.

Kerja sama tersebut berlangsung dalam kerangka BRITACOM, yang dibentuk pada 18 April 2019 di Wuzhen, Republik Rakyat Tiongkok, sebagai wadah kerja sama administrasi pajak negara dan wilayah yang tergabung dalam Belt and Road Initiative (BRI).

BRITACOM mendorong pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas administrasi pajak, dan percepatan penyelesaian sengketa perpajakan dengan tetap menghormati kedaulatan serta hukum masing-masing negara dan wilayah. Tujuan tersebut juga sejalan dengan Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan Berkelanjutan.

“Sebagai tuan rumah, Indonesia berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata. Bagi DJP, pengalaman yang dibagikan dalam forum ini dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kemampuan pegawai, dan menghadapi perubahan cara masyarakat menjalankan usaha,” pungkas Bimo.

Melalui BRITACOF 2026, DJP berharap kolaborasi internasional semakin memperkuat administrasi perpajakan yang adaptif, memberikan kepastian bagi wajib pajak, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Harapan Baru bagi 19 Keluarga di Harjamukti, Pemkot Cirebon Dorong Perbaikan Rumah Tak Layak Huni

KOTA CIREBON – Memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong hadirnya program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri kegiatan sosialisasi penerima bantuan Rutilahu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Sosial di Aula Kecamatan Harjamukti, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 19 warga Kecamatan Harjamukti yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program.

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan bantuan, sekaligus memberikan pemahaman kepada para penerima manfaat mengenai proses administrasi dan pelaksanaan program. Setelah penetapan penerima manfaat, tahapan administrasi selanjutnya akan segera dilaksanakan sebelum program memasuki tahap berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Camat Harjamukti beserta jajaran dan seluruh lurah yang terus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran berbagai unsur masyarakat yang turut mendukung pembangunan melalui kerja sama dan semangat gotong royong.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparatur wilayah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan dapat terlaksana dengan baik serta menjangkau warga yang membutuhkan.

“Terima kasih kepada Camat Harjamukti beserta jajaran, para lurah, dan seluruh unsur masyarakat yang terus bekerja sama dalam mendukung pembangunan. Program seperti Rutilahu tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi dan kepedulian bersama. Karena itu, kekompakan dan semangat gotong royong ini perlu terus kita jaga,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menegaskan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Cirebon tetap berupaya menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keterbatasan tersebut, menurutnya, menjadi tantangan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, bantuan Rutilahu bukan hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, melainkan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Rumah yang lebih layak diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, sekaligus mendukung kesehatan serta kesejahteraan keluarga.

“Keterbatasan anggaran bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti melayani masyarakat. Kami akan terus berupaya agar program-program yang dibutuhkan warga dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata. Melalui bantuan Rutilahu ini, kami berharap keluarga penerima manfaat dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak,” tutur Wakil Wali Kota.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Cirebon yang telah mendorong dan mengupayakan hadirnya berbagai program bantuan bagi masyarakat, termasuk program Rutilahu dari pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat perlu terus dioptimalkan agar dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk warga Kota Cirebon yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa upaya penanganan rumah tidak layak huni di Kota Cirebon dilakukan melalui beberapa jalur program sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan penanganannya. Selain program yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah juga memiliki program Rutilahu melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Pemerintah Kota Cirebon juga memiliki mekanisme bantuan untuk penanganan kondisi tertentu, seperti rumah ambruk akibat musibah, sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran yang berlaku. Berbagai skema tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dalam membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Kepada 19 warga penerima manfaat di Kecamatan Harjamukti, Wakil Wali Kota berpesan agar bantuan yang diterima nantinya dimanfaatkan sesuai peruntukan dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengajak warga untuk tetap mengedepankan semangat gotong royong agar perbaikan rumah dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

“Bapak dan Ibu patut bersyukur atas kesempatan menerima bantuan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki rumah agar menjadi lebih layak, aman, dan sehat. Jangan berhenti pada bantuan yang diberikan, tetapi mari bersama-sama bergotong royong agar kondisi rumah bisa menjadi lebih baik lagi,” pesannya.

Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat bagi keluarga penerima manfaat untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan hasil pembangunan.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap pelaksanaan program bantuan Rutilahu dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan masyarakat agar semakin banyak warga yang memperoleh akses terhadap hunian yang layak.

“Pemerintah tentu memiliki keterbatasan, tetapi upaya untuk hadir dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan. Kami berharap bantuan ini benar-benar membawa manfaat bagi keluarga penerima dan menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya.