Wali Kota Cirebon Dukung Program Gentengisasi

MAJALENGKA – Penguatan industri bahan bangunan lokal dan perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak menjadi fokus pemerintah melalui peluncuran program pengiriman 2,4 juta genteng dari sentra industri Jatiwangi serta Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dengan target pembiayaan mencapai Rp710 miliar.

Kegiatan peluncuran berlangsung di Lapangan Pasar Lawas, Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026). Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Wandi Sofyan.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sugiyono, Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmiji, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghidupkan kembali industri genteng rakyat sekaligus memperkuat ekosistem pembangunan perumahan nasional. Melalui pengiriman 2,4 juta genteng, pemerintah berupaya mempertemukan kebutuhan material pembangunan dengan kapasitas produksi pelaku usaha lokal, khususnya industri kecil dan menengah di sentra genteng Jatiwangi.

Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan proses distribusi berjalan secara terkoordinasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan dilakukan mulai dari kesesuaian jumlah genteng, standar kualitas, hingga ketepatan waktu pengiriman.

Pendataan tenaga kerja yang terlibat juga menjadi perhatian agar manfaat ekonomi program dapat terukur. Dengan demikian, peningkatan permintaan diharapkan tidak hanya mendorong produksi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program pengiriman tersebut melibatkan 34 unit usaha kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka, khususnya Kecamatan Jatiwangi. Seluruh UMKM tersebut telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara 11 UMKM lainnya masih menjalani proses sertifikasi.

Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Kabupaten Majalengka atas rekor pengiriman genteng terbanyak untuk produksi genteng Jatiwangi. Penghargaan ini semakin memperkuat identitas Jatiwangi sebagai salah satu sentra industri genteng tanah liat di Indonesia.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, program Gentengisasi juga membawa pesan pelestarian budaya dan tradisi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiyono, menyampaikan bahwa penggunaan genteng berbahan dasar tanah liat merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali warisan budaya turun-temurun.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa program Gentengisasi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan Indonesia yang lebih indah, sehat, dan tertata melalui gerakan Indonesia ASRI.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyambut positif pelaksanaan program Gentengisasi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mendukung pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi industri genteng rakyat untuk kembali berkembang.

Ia menilai penggunaan material berbahan dasar tanah liat seperti genteng dan batu bata memiliki kedekatan dengan tradisi pembangunan rumah masyarakat Indonesia. Karena itu, dukungan terhadap pengusaha lokal, khususnya pelaku UMKM, perlu terus diperkuat.

Wali Kota juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pengusaha dalam negeri melalui dukungan permodalan, investasi, dan perluasan kesempatan usaha agar industri lokal mampu meningkatkan kapasitas produksi serta bersaing di pasar nasional.

Selain program Gentengisasi, Effendi Edo turut mengapresiasi hadirnya Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dengan target pembiayaan Rp710 miliar.

Program pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha sektor perumahan sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pegawai dan karyawan dengan penghasilan menengah ke bawah, untuk memiliki hunian sendiri.

Melalui kedua program tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan lokal, memperkuat perekonomian masyarakat, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau.

Harapan Baru bagi 19 Keluarga di Harjamukti, Pemkot Cirebon Dorong Perbaikan Rumah Tak Layak Huni

KOTA CIREBON – Memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong hadirnya program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri kegiatan sosialisasi penerima bantuan Rutilahu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Sosial di Aula Kecamatan Harjamukti, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 19 warga Kecamatan Harjamukti yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program.

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan bantuan, sekaligus memberikan pemahaman kepada para penerima manfaat mengenai proses administrasi dan pelaksanaan program. Setelah penetapan penerima manfaat, tahapan administrasi selanjutnya akan segera dilaksanakan sebelum program memasuki tahap berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Camat Harjamukti beserta jajaran dan seluruh lurah yang terus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran berbagai unsur masyarakat yang turut mendukung pembangunan melalui kerja sama dan semangat gotong royong.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparatur wilayah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan dapat terlaksana dengan baik serta menjangkau warga yang membutuhkan.

“Terima kasih kepada Camat Harjamukti beserta jajaran, para lurah, dan seluruh unsur masyarakat yang terus bekerja sama dalam mendukung pembangunan. Program seperti Rutilahu tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi dan kepedulian bersama. Karena itu, kekompakan dan semangat gotong royong ini perlu terus kita jaga,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menegaskan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Cirebon tetap berupaya menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keterbatasan tersebut, menurutnya, menjadi tantangan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, bantuan Rutilahu bukan hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, melainkan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Rumah yang lebih layak diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, sekaligus mendukung kesehatan serta kesejahteraan keluarga.

“Keterbatasan anggaran bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti melayani masyarakat. Kami akan terus berupaya agar program-program yang dibutuhkan warga dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata. Melalui bantuan Rutilahu ini, kami berharap keluarga penerima manfaat dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak,” tutur Wakil Wali Kota.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Cirebon yang telah mendorong dan mengupayakan hadirnya berbagai program bantuan bagi masyarakat, termasuk program Rutilahu dari pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat perlu terus dioptimalkan agar dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk warga Kota Cirebon yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa upaya penanganan rumah tidak layak huni di Kota Cirebon dilakukan melalui beberapa jalur program sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan penanganannya. Selain program yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah juga memiliki program Rutilahu melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Pemerintah Kota Cirebon juga memiliki mekanisme bantuan untuk penanganan kondisi tertentu, seperti rumah ambruk akibat musibah, sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran yang berlaku. Berbagai skema tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dalam membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Kepada 19 warga penerima manfaat di Kecamatan Harjamukti, Wakil Wali Kota berpesan agar bantuan yang diterima nantinya dimanfaatkan sesuai peruntukan dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengajak warga untuk tetap mengedepankan semangat gotong royong agar perbaikan rumah dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

“Bapak dan Ibu patut bersyukur atas kesempatan menerima bantuan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki rumah agar menjadi lebih layak, aman, dan sehat. Jangan berhenti pada bantuan yang diberikan, tetapi mari bersama-sama bergotong royong agar kondisi rumah bisa menjadi lebih baik lagi,” pesannya.

Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat bagi keluarga penerima manfaat untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan hasil pembangunan.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap pelaksanaan program bantuan Rutilahu dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan masyarakat agar semakin banyak warga yang memperoleh akses terhadap hunian yang layak.

“Pemerintah tentu memiliki keterbatasan, tetapi upaya untuk hadir dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan. Kami berharap bantuan ini benar-benar membawa manfaat bagi keluarga penerima dan menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya.

SPMB Tahap 1 Berakhir, Pemprov Jabar Siapkan Kesempatan di Tahap 2

Bandung (PRSSNIJabar) – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahap 1 di Jawa Barat resmi berakhir pada 19 Juni 2026. Ratusan ribu calon murid baru kini telah terpetakan di sekolah pilihannya masing-masing dan bersiap mengikuti proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan seluruh proses SPMB tahun ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, keadilan dan akuntabilitas. Selain itu, pemanfaatan kuota pendidikan terus dioptimalkan agar hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan dapat terpenuhi.

“Kami mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan SPMB Tahap 1. Bagi calon murid baru yang belum terpetakan, tidak perlu khawatir karena kesempatan masih terbuka melalui SPMB Tahap 2 sehingga seluruh calon murid tetap memiliki peluang untuk memperoleh layanan pendidikan,” ujar Purwanto, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, calon murid yang telah dinyatakan terpetakan pada Tahap 1 wajib mengikuti proses daftar ulang di sekolah tujuan pada 26 dan 29 Juni 2026.

Sementara bagi calon murid yang belum memperoleh sekolah tujuan, masih tersedia kesempatan melalui SPMB Tahap 2 yang akan dibuka pada 30 Juni serta 1, 2, 3 dan 6 Juli 2026.

Purwanto mengakui kapasitas sekolah negeri di Jawa Barat saat ini belum mampu menampung seluruh lulusan SMP dan MTs setiap tahunnya. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta agar seluruh anak tetap memiliki akses melanjutkan pendidikan.

“Komitmen kami adalah mengawal seluruh proses ini secara terbuka. Setiap satuan pendidikan telah kami siapkan untuk memberikan pelayanan dan informasi yang utuh serta transparan kepada orang tua maupun calon murid,” katanya.

Di tengah pelaksanaan SPMB yang berlangsung, sejumlah orang tua dan calon murid mengaku puas dengan proses yang dijalani karena dapat memantau perkembangan hasil seleksi secara berkala.

Salah satunya disampaikan Tuti Ningsih yang bersyukur putrinya, Nayla Dwi Alifah, berhasil terpetakan di SMKN 3 Bandung.

“Alhamdulillah, anak saya berhasil terpetakan di SMKN 3 Bandung. Selama mengikuti prosesnya, kami dapat memantau hasil seleksi secara berkala dan semuanya berjalan lancar. Semoga anak kami dapat belajar dengan semangat serta meraih prestasi di sekolah pilihannya,” ungkap Tuti.

Rasa bahagia juga dirasakan Nayla. Ia mengaku lega setelah berhasil lolos di sekolah yang sejak awal menjadi pilihannya.

“Aku bersyukur banget bisa terpetakan di sekolah yang aku pilih. Awalnya sempat khawatir saat menunggu hasil seleksi, tapi akhirnya berhasil terpetakan di SMKN 3 Bandung. Alhamdulillah, sekarang aku semakin semangat untuk belajar dan meraih cita-cita,” ujarnya.

Dengan berakhirnya SPMB Tahap 1, perhatian kini tertuju pada proses daftar ulang dan pelaksanaan Tahap 2 yang diharapkan dapat mengakomodasi calon murid yang belum terpetakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memastikan seluruh proses akan terus dikawal agar berlangsung transparan, adil dan memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi generasi muda Jawa Barat. (AMJ)

Gelar Raker Perdana, Forum Sekwan se-Jawa Barat Perkuat Sinergi dan Tata Kelola Pemerintahan

Bandung (PRSSNIJabar) – Forum Komunikasi Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat jangan sampai hanya jadi agenda kumpul formalitas semata. Forum ini didorong melahirkan langkah nyata, inovasi, hingga rekomendasi strategis guna memperkuat peran sekretariat DPRD sebagai penopang utama kinerja lembaga legislatif di daerah.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa saat membuka Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Rooftop Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).

Menurut Buky, forum tersebut harus menjadi ruang membangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jawa Barat.

“Forum ini jangan hanya seremonial. Harus mampu memperkuat sinergi dan melahirkan gagasan konkret demi mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Buky.

Ia menilai, forum Sekwan memiliki posisi strategis. Selain menjadi ajang silaturahmi dan koordinasi, forum tersebut juga menjadi ruang bertukar pengalaman serta gagasan untuk memperkuat kelembagaan DPRD agar semakin profesional, modern, dan responsif.

Buky menegaskan, keberadaan Sekretariat DPRD sangat vital dalam mendukung tugas dan fungsi dewan, mulai dari legislasi, penganggaran hingga pengawasan yang transparan dan akuntabel.

“Kita menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antar sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi itu mencakup peningkatan pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kualitas SDM, hingga harmonisasi terhadap kebijakan dan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Taufan Zakaria turut memberikan materi mengenai penguatan kelembagaan melalui komitmen integritas sebagai langkah strategis mitigasi korupsi.

Menurut Taufan, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) wajib menjadi pedoman di lingkungan DPRD. Prinsip tersebut mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

“Prinsip itu meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan keterbukaan,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Kesekretariatan Seknas Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Iman Tohidin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rapat kerja perdana Forum Komunikasi Sekwan se-Jawa Barat.

Menurut Iman, forum itu dibentuk untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas antar sekretariat DPRD dalam menjalankan program kerja ke depan.

“Secara organisasi, fungsi Sekwan di provinsi maupun kabupaten/kota sama, yakni memfasilitasi kegiatan DPRD. Karena itu, perlu dibangun kolaborasi dan penguatan kelembagaan agar pelayanan kepada anggota dewan semakin maksimal,” ungkapnya.

Iman mengaku sengaja menghadirkan pihak Kejati Jawa Barat agar para Sekwan mendapat pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus berjalan sesuai koridor hukum.

“Intinya bagaimana kita melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga menyebut posisi Sekwan menjadi salah satu struktur paling unik di pemerintahan. Sebab, secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah, namun secara operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

Ke depan, Forum Komunikasi Sekwan se-Jawa Barat juga akan menindaklanjuti arahan Kejati dengan membangun pola sinergi yang lebih kuat, termasuk penjajakan nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di masing-masing daerah.

“Harapannya teman-teman Sekwan bisa bekerja lebih tenang dan tetap on the track,” ujar Iman

Ia memastikan forum tersebut bakal digelar rutin setiap empat bulan sekali guna menjaga silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas antar sekretariat DPRD se-Jawa Barat. 

Sumber : PRSSNI Jawa Barat