Tag: Siti Farida Rosmawati

Harapan Baru bagi 19 Keluarga di Harjamukti, Pemkot Cirebon Dorong Perbaikan Rumah Tak Layak Huni

KOTA CIREBON – Memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong hadirnya program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri kegiatan sosialisasi penerima bantuan Rutilahu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Sosial di Aula Kecamatan Harjamukti, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 19 warga Kecamatan Harjamukti yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program.

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan bantuan, sekaligus memberikan pemahaman kepada para penerima manfaat mengenai proses administrasi dan pelaksanaan program. Setelah penetapan penerima manfaat, tahapan administrasi selanjutnya akan segera dilaksanakan sebelum program memasuki tahap berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Camat Harjamukti beserta jajaran dan seluruh lurah yang terus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran berbagai unsur masyarakat yang turut mendukung pembangunan melalui kerja sama dan semangat gotong royong.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, aparatur wilayah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program bantuan dapat terlaksana dengan baik serta menjangkau warga yang membutuhkan.

“Terima kasih kepada Camat Harjamukti beserta jajaran, para lurah, dan seluruh unsur masyarakat yang terus bekerja sama dalam mendukung pembangunan. Program seperti Rutilahu tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi dan kepedulian bersama. Karena itu, kekompakan dan semangat gotong royong ini perlu terus kita jaga,” ujarnya.

Wakil Wali Kota menegaskan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Cirebon tetap berupaya menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keterbatasan tersebut, menurutnya, menjadi tantangan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, bantuan Rutilahu bukan hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, melainkan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Rumah yang lebih layak diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, sekaligus mendukung kesehatan serta kesejahteraan keluarga.

“Keterbatasan anggaran bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti melayani masyarakat. Kami akan terus berupaya agar program-program yang dibutuhkan warga dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata. Melalui bantuan Rutilahu ini, kami berharap keluarga penerima manfaat dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak,” tutur Wakil Wali Kota.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Cirebon yang telah mendorong dan mengupayakan hadirnya berbagai program bantuan bagi masyarakat, termasuk program Rutilahu dari pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat perlu terus dioptimalkan agar dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk warga Kota Cirebon yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa upaya penanganan rumah tidak layak huni di Kota Cirebon dilakukan melalui beberapa jalur program sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan penanganannya. Selain program yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah juga memiliki program Rutilahu melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Pemerintah Kota Cirebon juga memiliki mekanisme bantuan untuk penanganan kondisi tertentu, seperti rumah ambruk akibat musibah, sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran yang berlaku. Berbagai skema tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dalam membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.

Kepada 19 warga penerima manfaat di Kecamatan Harjamukti, Wakil Wali Kota berpesan agar bantuan yang diterima nantinya dimanfaatkan sesuai peruntukan dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengajak warga untuk tetap mengedepankan semangat gotong royong agar perbaikan rumah dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

“Bapak dan Ibu patut bersyukur atas kesempatan menerima bantuan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki rumah agar menjadi lebih layak, aman, dan sehat. Jangan berhenti pada bantuan yang diberikan, tetapi mari bersama-sama bergotong royong agar kondisi rumah bisa menjadi lebih baik lagi,” pesannya.

Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat bagi keluarga penerima manfaat untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan hasil pembangunan.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap pelaksanaan program bantuan Rutilahu dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan masyarakat agar semakin banyak warga yang memperoleh akses terhadap hunian yang layak.

“Pemerintah tentu memiliki keterbatasan, tetapi upaya untuk hadir dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan. Kami berharap bantuan ini benar-benar membawa manfaat bagi keluarga penerima dan menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya.

Wakil Wali Kota : Ketahanan Pangan Keluarga Jadi Benteng Utama Melawan Stunting

CIREBON – Upaya penanganan stunting di Kota Cirebon terus melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satunya terlihat melalui kegiatan pembagian pangan bergizi hasil Kelompok Tani (Poktan) Lestari 09 kepada balita stunting di Jagasatru Barat, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, Penurunan Stunting (TP3S) Kota Cirebon. Kehadiran Wakil Wali Kota sekaligus menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kota Cirebon terhadap inisiatif warga dalam membangun ketahanan pangan berbasis lingkungan.

Menurut Wakil Wali Kota, persoalan stunting tidak dapat hanya dilihat dari sisi kesehatan maupun angka statistik. Lebih dari itu, stunting berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon di masa mendatang.

“Stunting bukan hanya persoalan medis atau angka statistik. Ini merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, berbagai program pemerintah akan lebih efektif apabila mendapat dukungan dan keberlanjutan dari masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan warga, sehingga inisiatif yang tumbuh dari lingkungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan bersama.

“Intervensi yang baik adalah intervensi yang bisa tumbuh dan bertahan di masyarakat. Ketika ketahanan pangan dibangun secara mandiri dan gotong royong, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang,” katanya.

Wakil Wali Kota mengapresiasi keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat Karang Lestari 09 yang telah mengembangkan berbagai kegiatan berbasis pemberdayaan warga. Selain Poktan Lestari 09, terdapat pula Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Akar Bahar yang dikelola masyarakat dan turut mendukung penyediaan pangan bergizi.

Menurutnya, pembagian pangan bergizi yang dilakukan secara mandiri kepada balita stunting merupakan contoh sederhana namun bermakna dari partisipasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan di lingkungannya.

“Yang dilakukan warga RW 09 ini adalah contoh bahwa masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan. Ini bentuk nyata gotong royong dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak kita,” tuturnya.

Wakil Wali Kota berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan untuk terus mendampingi serta memfasilitasi berbagai potensi yang telah dibangun masyarakat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Saya berharap model ketahanan pangan berbasis komunitas seperti ini terus dipertahankan dan dirawat. Camat dan lurah juga saya minta untuk terus memfasilitasi ekosistem yang sudah dibangun oleh warga. Evaluasi juga perlu dilakukan agar pemberdayaan ini benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua RW 09 Kelurahan Jagasatru, Toto Satori, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja bersama warga yang selama ini secara konsisten menjaga lingkungan sekaligus membangun berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Ini merupakan bukti nyata perjuangan Bapak dan Ibu warga RW 09 dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua ini juga berkat kebersamaan dan sinergi para kader yang selama ini terus bergerak,” ujar Toto.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan di lingkungan RW 09 melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari kader PKK, kader Posyandu, hingga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas.

Tidak hanya memiliki kebun sebagai sumber pangan, RW 09 juga mengembangkan budidaya ikan yang dikelola oleh anak-anak muda. Saat ini, menurut Toto, sudah terdapat enam kolam budidaya ikan dengan jumlah ikan yang mencapai ribuan.

“Di kampung kami bukan hanya ada kebun. Kami juga punya kelompok budidaya ikan yang dilakukan anak-anak muda. Alhamdulillah sekarang sudah ada enam kolam dan sudah membudidayakan ribuan ikan,” ungkapnya.

Selain sektor pangan, masyarakat RW 09 juga memiliki Bank Sampah Seruni yang menjadi bagian dari gerakan pengelolaan lingkungan. Kegiatan bank sampah tersebut tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga mendorong warga memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang yang memiliki nilai guna.

Toto menambahkan, Bank Sampah Seruni juga aktif dalam berbagai jejaring pengelolaan sampah di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Keterlibatan tersebut membuka ruang bagi warga untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan edukasi mengenai pemanfaatan sampah kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terpadu, mulai dari menjaga lingkungan, mengelola sampah, menyediakan pangan, hingga ikut berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak.

“Kami ikut dalam Forum Bank Sampah Jawa Barat dan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia. Dari kegiatan-kegiatan itu, kami juga mendapat kesempatan untuk memberikan edukasi tentang pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat,” tuturnya.