Donor Darah di 3 Stasiun, KAI Daop 3 Cirebon Kumpulkan 78 Kantong Darah

Sebanyak 78 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah yang digelar secara serentak oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) pada Selasa (22/9). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 KAI tersebut dilaksanakan di tiga lokasi sekaligus, yakni Stasiun Cirebon, Stasiun Jatibarang, dan Stasiun Brebes.

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh 107 pendaftar yang berasal dari lingkungan KAI maupun masyarakat. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan tahapan donor sesuai dengan ketentuan PMI, sebanyak 78 kantong darah berhasil dikumpulkan dari para peserta yang memenuhi persyaratan untuk melakukan donor.

Pelaksanaan donor darah secara serentak di tiga stasiun menjadi salah satu bentuk kepedulian KAI Daop 3 Cirebon terhadap sesama, khususnya dalam mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kantong darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola oleh PMI untuk mendukung kebutuhan transfusi darah bagi masyarakat.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa kegiatan donor darah menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata KAI dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, jumlah peserta dan kantong darah yang berhasil dikumpulkan menunjukkan adanya semangat kepedulian yang cukup tinggi dari insan KAI maupun masyarakat.

Selain menjadi sarana untuk membantu sesama, kegiatan donor darah juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum melakukan donor. Setiap calon pendonor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh petugas PMI untuk memastikan kondisi kesehatannya memenuhi persyaratan donor darah.

Hal tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan karena donor darah tidak hanya berorientasi pada jumlah kantong darah yang dapat dikumpulkan, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan keamanan pendonor maupun penerima darah.

“Dalam prosesnya, seluruh calon pendonor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Jadi, kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada orang lain, tetapi juga menjadi momentum bagi para pendonor untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dirinya,” jelas Muhibbuddin.

Pemilihan Stasiun Cirebon, Stasiun Jatibarang, dan Stasiun Brebes sebagai lokasi pelaksanaan juga menjadi upaya KAI Daop 3 Cirebon untuk menjangkau lebih banyak peserta di wilayah kerja Daop 3 Cirebon. Dengan pelaksanaan secara bersamaan, kegiatan donor darah dapat diikuti oleh pekerja KAI, keluarga pekerja, maupun masyarakat di sekitar masing-masing stasiun.

KAI Daop 3 Cirebon bersama PMI juga tidak menjadikan kegiatan donor darah sebagai kegiatan yang hanya dilaksanakan pada momentum peringatan HUT KAI. Kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari komitmen untuk terus berkontribusi terhadap ketersediaan darah bagi masyarakat.

Dengan pelaksanaan yang rutin, KAI Daop 3 Cirebon berharap semakin banyak pekerja dan masyarakat yang terdorong untuk menjadi pendonor darah secara sukarela. Selain membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi, keberlanjutan kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa donor darah merupakan bentuk kepedulian yang sederhana, namun memiliki manfaat yang besar.

Muhibbuddin menambahkan, keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan PMI, para pendonor, pekerja KAI, serta masyarakat yang telah berpartisipasi. Kolaborasi antara KAI dan PMI diharapkan dapat terus berjalan sehingga kegiatan donor darah dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk membantu sesama. Apresiasi juga kami sampaikan kepada PMI serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan donor darah di tiga lokasi. Semoga 78 kantong darah yang berhasil dikumpulkan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan menjadi bagian dari kontribusi KAI dalam menghadirkan manfaat di tengah masyarakat,” pungkas Muhibbuddin.

Wakil Wali Kota: Anak Muda Perlu Melek Politik dan Kebijakan Publik

CIREBON – Politik tidak selalu identik dengan partai, kontestasi kekuasaan, maupun kepentingan para elite. Dalam kehidupan sehari-hari, politik hadir melalui berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, transportasi, pelayanan kesehatan, hingga kemudahan bagi anak muda dalam mengembangkan usaha.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menghadiri kegiatan Generasi Politik (Genpol) InterAksi Chapter Cirebon di Gedung DPRD Kota Cirebon, Sabtu (19/9/2026).

Wakil Wali Kota mengapresiasi penyelenggaraan Genpol yang dinilainya menjadi ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan memahami politik secara lebih dekat. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam membicarakan persoalan publik sekaligus menunjukkan bahwa anak muda memiliki kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.

“Mengumpulkan anak-anak muda untuk duduk bersama membicarakan politik merupakan pencapaian yang luar biasa. Kehadiran teman-teman di sini menunjukkan bahwa anak muda tidak apatis. Mereka peduli terhadap apa yang terjadi di Kota Cirebon, terhadap arah kebijakan daerah, dan terhadap masa depan daerah maupun negara,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemahaman tentang politik perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Sebab, berbagai keputusan pemerintah pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

“Politik sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika pemerintah memperbaiki jalan, menata kota, mengatur transportasi publik, memberikan pelayanan kesehatan, sampai membuka kemudahan bagi anak muda yang ingin mengembangkan UMKM dan industri kreatif, semuanya berkaitan dengan kebijakan yang lahir melalui proses politik,” katanya.

Karena itu, Wakil Wali Kota berharap generasi muda tidak hanya tertarik mengikuti dinamika politik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami kebijakan publik secara utuh. Menurutnya, keterlibatan anak muda dibutuhkan agar proses pemerintahan dapat terus mendapatkan perspektif baru dari masyarakat.

Wakil Wali Kota juga mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjalankan berbagai kebijakan. Tidak semua hal yang terlihat baik dalam perencanaan dapat berjalan tanpa kendala ketika diterapkan di lapangan.

“Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Cirebon, saya harus jujur mengatakan bahwa birokrasi tidak bisa bekerja sendirian. Di sinilah anak-anak muda dapat memberikan perspektif dan masukan yang segar,” tuturnya.

Menurutnya, kritik dari generasi muda tetap diperlukan sebagai bagian dari proses perbaikan pemerintahan. Namun, kritik tersebut diharapkan tidak berhenti pada reaksi atau kemarahan, melainkan disertai pemahaman terhadap persoalan dan data yang memadai.

“Kita membutuhkan generasi muda yang melek kebijakan publik, mampu menganalisis dan memahami bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan. Dengan begitu, kritik yang disampaikan kepada pemerintah bisa menjadi kritik yang tajam, berbasis data, sekaligus solutif,” ujarnya.

Wakil berharap ruang diskusi yang dibangun melalui Genpol dapat melahirkan gagasan dan gerakan yang memberikan manfaat bagi Kota Cirebon. Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan membangun keberanian berdiskusi mengenai persoalan publik.

“Manfaatkan ruang ini untuk belajar dan berdiskusi. Jadilah agen perubahan yang sesungguhnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Genpol InterAksi Chapter Cirebon, Mario Asyidik, mengatakan kegiatan tersebut secara khusus mengangkat tema pragmatisme politik, sebuah isu yang dinilai dekat dengan dinamika politik saat ini tetapi masih perlu dibahas secara lebih mendalam.

Mario menjelaskan, istilah seperti “yang penting realistis” atau “apa untungnya buat saya?” kerap muncul ketika masyarakat membicarakan pilihan dan perilaku politik. Pragmatisme kemudian dianggap sebagai salah satu cara untuk menghadapi realitas politik yang dinamis.

“Pragmatisme politik sering kali dianggap sebagai satu-satunya cara untuk bertahan dalam realitas politik yang keras. Namun, jika pragmatisme berjalan tanpa arah dan tanpa kendali, kita berisiko kehilangan kompas moral dan mengorbankan idealisme yang seharusnya menjadi motor penggerak generasi muda,” ujar Mario.

Melalui Genpol, kata dia, pragmatisme politik tidak ingin dilihat secara sederhana hanya sebagai persoalan benar atau salah. Peserta diajak melihatnya dari berbagai perspektif agar memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap realitas politik.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui tiga sudut pandang, yakni politisi, aktivis, dan akademisi. Ketiga perspektif itu dihadirkan untuk memberikan gambaran yang berbeda mengenai pragmatisme politik, baik dari pengalaman di lapangan, gerakan masyarakat, maupun kajian akademis.

“Tujuan kegiatan ini bukan memperdebatkan siapa yang paling ideal atau siapa yang paling benar. Kami ingin membekali generasi muda dengan pemahaman yang matang, memahami realitas di lapangan, mengerti dampaknya, tetapi tetap memegang prinsip,” katanya.

Mario berharap peserta tidak hanya menjadi pendengar selama kegiatan berlangsung. Ia mendorong anak muda untuk aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi secara terbuka, serta memanfaatkan forum sebagai ruang untuk memperluas wawasan.

“Bertanyalah dengan kritis, berdiskusilah dengan terbuka, dan serap setiap ilmu yang dibagikan. Harapannya, setelah keluar dari ruangan ini, teman-teman tidak lagi memandang politik secara apatis, tetapi menjadi generasi yang bijak, bernalar kritis, dan siap membawa perubahan yang nyata,” ujarnya.

Tingkatkan Keselamatan Perjalanan Kereta Api dan Masyarakat, KAI Daop 3 Cirebon Imbau Masyarakat Bersama Jaga Gardu Perlintasan Sebidang

KAI Daerah Operasi 3 Cirebon mengajak masyarakat untuk turut menjaga dan merawat gardu perlintasan sebidang yang sedang dalam proses pembangunan maupun yang telah selesai dibangun. Imbauan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung program peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat di sekitar perlintasan sebidang.

Di wilayah kerja KAI Daop 3 Cirebon, pembangunan gardu perlintasan sebidang dilaksanakan pada 27 titik sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan dan pengamanan perlintasan kereta api.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya tindakan vandalisme dan pengrusakan pada gardu JPL 218 KM 231+061 petak jalan Sindanglaut–Luwung, Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Atas kejadian tersebut, KAI Daop 3 Cirebon telah melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian untuk proses penanganan dan penyelidikan lebih lanjut.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa fasilitas gardu perlintasan yang dibangun merupakan bagian dari prasarana keselamatan yang manfaatnya dirasakan bersama, sehingga perlu dijaga oleh seluruh pihak.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga gardu perlintasan sebidang, baik yang masih dalam proses pembangunan maupun yang sudah selesai. Fasilitas ini dibangun untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api sekaligus keselamatan masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang,” ungkap Muhib.

“Kami sangat menyayangkan adanya tindakan vandalisme dan pengrusakan terhadap gardu JPL 218 yang masih dalam tahap pembangunan. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas tersebut, serta segera melaporkan apabila melihat adanya aktivitas mencurigakan di sekitar gardu atau perlintasan kepada petugas KAI maupun pihak berwenang,” tambah Muhib.

Muhibbuddin menegaskan bahwa tindakan merusak prasarana perkeretaapian memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan Pasal 180 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 197, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun, dan apabila mengakibatkan kecelakaan dan/atau kerugian harta benda dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Apabila mengakibatkan luka berat, ancamannya paling lama 10 tahun, dan apabila mengakibatkan meninggal dunia, paling lama 15 tahun.

Selain itu, perbuatan pengrusakan juga dapat dikenakan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 521 mengatur perusakan barang milik orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV. Sementara untuk perusakan bangunan yang digunakan sebagai sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, Pasal 522 dan Pasal 523 mengatur ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 3 tahun atau 6 tahun serta denda sesuai kategori yang ditentukan dalam KUHP. Penerapan pasal tentunya disesuaikan dengan fakta dan hasil penyidikan aparat penegak hukum.

“Keselamatan perkeretaapian bukan hanya menjadi tanggung jawab KAI, tetapi membutuhkan kepedulian dan peran serta seluruh masyarakat. Mari kita jaga bersama fasilitas keselamatan yang telah dibangun, karena menjaga satu fasilitas keselamatan berarti turut menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat,” tutup Muhib.

Wali Kota Cirebon Hadiri Upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 Tingkat Provinsi Jawa Barat

PANGANDARAN – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bandar Nusawiru Pangandaran, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jumat (18/9/2026).

Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan. Kegiatan turut dihadiri Bupati Pangandaran, Wali Kota Banjar, para kepala dinas perhubungan kabupaten/kota se-Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Pangandaran, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi.

Peringatan Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk melihat kembali peran transportasi dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus mendorong konektivitas antarwilayah. Transportasi tidak hanya berbicara mengenai pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan peringatan Harhubnas menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.

“Harhubnas ini menjadi pengingat bahwa pembangunan transportasi tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam melakukan mobilitas,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, transportasi yang baik harus mampu memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Selain memudahkan mobilitas sehari-hari, konektivitas transportasi juga memiliki kaitan erat dengan aktivitas perekonomian dan pembangunan daerah.

“Semangat Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi. Kita berharap transportasi yang hadir benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung konektivitas dan aktivitas perekonomian,” katanya.

Kehadiran Pemerintah Kota Cirebon dalam Harhubnas tingkat Provinsi Jawa Barat, lanjut Wali Kota, sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan sektor transportasi di Jawa Barat. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder transportasi menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi.

Sementara itu, dalam amanatnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, menekankan bahwa keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Perhubungan, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Erwan.

Ia menyampaikan, berbagai peristiwa yang terjadi di sektor transportasi menjadi pengingat bahwa keselamatan tidak boleh berhenti sebagai bagian dari prosedur administratif. Standar keselamatan harus benar-benar diterapkan dan menjadi bagian dari budaya kerja seluruh insan perhubungan.

“Keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang kita bangun dan kita awasi. Keselamatan adalah tanggung jawab moral, standar keselamatan harus hidup di lapangan,” tegasnya.

Erwan juga menyoroti tantangan sektor perhubungan yang semakin kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespons berbagai kondisi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi Gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, keselamatan dan konektivitas perlu dijaga secara bersamaan. Ketika kondisi tidak aman, petugas harus berani menghentikan operasi, namun pada saat yang sama perlu segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan tetap dapat berjalan.

Harhubnas 2026 mengusung tema nasional “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”. Tema tersebut menggambarkan pentingnya transportasi dalam menghubungkan berbagai wilayah, mulai dari pusat produksi dengan pasar, kota dengan desa, hingga masyarakat dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Erwan menyampaikan bahwa transportasi memiliki peran yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar penyediaan kendaraan dan infrastruktur. Pelabuhan, penerbangan perintis, jalur kereta api, angkutan massal hingga sistem logistik yang efisien dapat membuka akses dan peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Transportasi tidak dapat dipandang semata sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur. Transportasi harus mampu membuka akses, mempertemukan masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta menghadirkan konektivitas sampai ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya memperkuat layanan keperintisan, angkutan massal perkotaan, integrasi antarmoda, serta sistem logistik. Penguatan berbagai sektor tersebut diharapkan dapat membuat perjalanan masyarakat semakin mudah sekaligus mendukung efisiensi biaya distribusi barang.

Di tengah perkembangan teknologi, Erwan menilai transformasi digital juga perlu diarahkan pada hasil yang nyata. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pelayanan transportasi harus mampu meningkatkan keselamatan, kepatuhan, transparansi, serta ketertiban sistem logistik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa teknologi tetap membutuhkan peran manusia. Integritas, kepedulian, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengambil keputusan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi.

“Secanggih apa pun teknologi, ujung dari pelayanan publik tetap manusia. Aplikasi, sistem pengawasan, dan infrastruktur terbaik pada akhirnya berpulang kepada integritas, kepedulian, dan keberanian kita mengambil keputusan yang benar,” katanya.

Erwan juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang menjalankan tugas di berbagai lini. Mulai dari petugas yang memeriksa landasan, mengawasi pergerakan kapal, memastikan persinyalan kereta, memeriksa kendaraan, mengatur navigasi dan lalu lintas, hingga petugas yang bekerja di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan transportasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada momentum Harhubnas 2026 ini, Erwan mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan September sebagai momentum untuk memperkuat budaya keselamatan transportasi.

“Semoga Upaya tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan dalam satu momentum peringatan, tetapi menjadi komitmen yang terus dijaga sepanjang tahun”. Pungkasnya

Jaga Daya Beli Warga, Pemkot Cirebon Perluas Akses Pangan Terjangkau

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II Tahun 2026, Selasa (15/9/2026). Hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman.

Wali Kota mengatakan, stabilitas ekonomi daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga daya beli sekaligus kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai upaya memenuhi target pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar.

“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ujar Wali Kota.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,01 persen. Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) berada pada angka 0,40 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,80 persen.

Pemerintah Kota Cirebon mencermati kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu sumber tekanan inflasi terbesar, dengan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen. Sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam ras, beras, dan bensin juga menjadi perhatian karena pergerakan harganya dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkot Cirebon terus mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan MOL PANGLING (Mobil Pangan Keliling) yang mulai diluncurkan pada Juni 2026.

Program tersebut menyasar langsung kawasan permukiman untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. MOL PANGLING, antara lain, telah beroperasi di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau.

“Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan,” ujar Wali Kota.

Langkah tersebut berjalan beriringan dengan program Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Upaya bersama TPID Kota Cirebon itu sebelumnya juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, dengan Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali pada pertengahan tahun ini, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Cirebon.

Meski demikian, Wali Kota menegaskan penghargaan tersebut tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Capaian tersebut justru menjadi bahan evaluasi agar berbagai kebijakan yang dijalankan ke depan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat.

“Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi,” tuturnya.

Wali Kota juga menilai kerja sama antar daerah menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi di wilayah Ciayumajakuning saling berkaitan. Ketersediaan komoditas di satu daerah dapat memengaruhi harga dan pasokan di daerah lainnya, termasuk Kota Cirebon sebagai salah satu pusat aktivitas perdagangan dan distribusi di kawasan tersebut.

Karena itu, menurutnya, kerja sama antar daerah (KAD) harus terus diperkuat sehingga surplus komoditas di suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain yang mengalami kekurangan pasokan.

“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” jelasnya.

Memasuki Semester II 2026, Pemkot Cirebon bersama TPID akan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko musiman yang dapat mengganggu distribusi logistik. Kesiapan juga perlu diperkuat menjelang meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di penghujung tahun.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas” tersebut tidak hanya membahas perkembangan inflasi, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat transformasi digital daerah.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi,” ujar Wihujeng.

Dalam HLM tersebut, para kepala daerah se-Ciayumajakuning bersama pemangku kepentingan terkait membahas perkembangan inflasi terkini, tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga, serta strategi menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan. Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan komitmen kepala daerah se-Ciayumajakuning untuk memperkuat ketahanan pangan dan perluasan digitalisasi daerah. Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi KAD, serta mitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketersediaan pangan dan stabilitas harga.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu fondasi ketahanan pangan daerah.

“Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan,” lanjut Wihujeng.

Selain pengendalian inflasi, HLM TP2DD turut membahas percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi transaksi dinilai dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperluas penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat.

Wihujeng menambahkan, TP2DD memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat.

“Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, perluasan transaksi non-tunai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik,” tuturnya.

Kapolres Cirebon Kota Salurkan Bansos untuk Warga Suranenggala

CIREBON KOTA – Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M. menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada warga Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat (11/9/2026). Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung di Balai Desa Suranenggala mulai pukul 13.05 WIB hingga 14.00 WIB dan menjadi bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penyerahan bantuan sosial tersebut turut dihadiri Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ari Nugroho, S.I.K., M.Si., sejumlah pejabat utama Polres Cirebon Kota, Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana, S.H., M.H., C.PHR., serta unsur pemerintahan Kecamatan Suranenggala dan Pemerintah Desa Suranenggala. Kehadiran jajaran kepolisian bersama unsur pemerintahan tersebut sekaligus memperkuat sinergi dalam memberikan perhatian kepada masyarakat.

Kapolsek Kapetakan AKP Rudiana, S.H., M.H., C.PHR., menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran bansos oleh Kapolres Cirebon Kota merupakan wujud kepedulian kepolisian terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang membutuhkan dengan harapan dapat membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga sekaligus menunjukkan kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat.

Menurut Kapolsek, bantuan yang diserahkan Kapolres Cirebon Kota berupa kebutuhan pokok yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat penerima. Isi paket sembako tersebut antara lain beras, mi goreng, kopi, gula pasir, dan minyak goreng yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Kapolres Cirebon Kota kepada warga penerima di Balai Desa Suranenggala. Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi jajaran Polres Cirebon Kota untuk berinteraksi dan bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat sehingga komunikasi antara kepolisian dan warga dapat terus terjalin dengan baik.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Cirebon Kota untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui bantuan yang diberikan, Polri berupaya memberikan manfaat nyata sekaligus membangun rasa kebersamaan dengan masyarakat.

Kapolsek Kapetakan menambahkan bahwa kepedulian terhadap masyarakat perlu terus dibangun melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam kegiatan sosial juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara personel kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga tercipta komunikasi serta kerja sama yang semakin baik.

Penyaluran bansos tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga penerima sekaligus menjadi bagian dari semangat Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai kondisi. Polres Cirebon Kota juga akan terus mendorong kegiatan yang memiliki nilai sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian serta kepedulian kepada masyarakat.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto menyampaikan bahwa bantuan sosial merupakan bentuk nyata kepedulian Polri sekaligus upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat. “Kami berharap bantuan yang disalurkan Kapolres Cirebon Kota dapat membantu meringankan kebutuhan warga penerima dan memberikan manfaat secara langsung, serta ke depan jajaran Polres Cirebon Kota akan terus mendorong kegiatan sosial dan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Tutup Orientasi PPPK, Tekankan Etika dan Integritas dalam Pelayanan Publik

Cirebon – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, secara resmi menutup Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).

Penutupan kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut menjadi bagian akhir dari rangkaian orientasi yang diikuti sebanyak 777 PPPK. Para peserta terdiri atas 172 tenaga pendidikan, 107 tenaga kesehatan, dan 498 tenaga teknis yang selanjutnya akan menjalankan tugas sesuai dengan bidang dan perangkat daerah masing-masing.

Wakil Wali Kota menyampaikan, kehadiran ratusan PPPK baru tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Bapak dan Ibu adalah bagian penting dari sumber daya manusia Pemerintah Kota Cirebon. Kami berharap seluruh peserta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, terukur, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota.

Menurutnya, empat hari pelaksanaan orientasi yang diikuti secara virtual bukanlah akhir dari proses pembentukan seorang aparatur. Materi yang diberikan selama orientasi merupakan bekal awal untuk memahami nilai dan etika yang harus menjadi pedoman ketika menjalankan tugas sebagai bagian dari pemerintahan.

Ia menilai, tantangan yang sebenarnya justru akan dihadapi ketika para PPPK mulai melaksanakan tugas di lapangan. Sebab, aparatur akan berhadapan langsung dengan beragam persoalan, kebutuhan, serta karakter masyarakat yang membutuhkan respons secara profesional.

“Waktu empat hari tentu tidak serta-merta menjadikan kita aparatur yang ideal. Orientasi ini adalah dasar pemahaman. Ujian sesungguhnya ada ketika Bapak dan Ibu mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari dan berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat,” katanya.

Wakil Wali Kota juga mengingatkan bahwa etika dan integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai bagian dari kelengkapan administratif. Keduanya merupakan fondasi yang menentukan bagaimana seorang aparatur menjalankan kewenangan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia meminta para PPPK untuk menjadikan integritas, profesionalisme, dedikasi, akuntabilitas, netralitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai nilai yang diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Keahlian teknis saja tidak cukup. Tanpa integritas, kemampuan yang kita miliki bisa kehilangan arah. Begitu juga tanpa akuntabilitas dan netralitas, kebijakan pemerintah akan sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota berharap seluruh PPPK dapat memaknai posisi yang telah dipercayakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh aparatur yang menjalankannya secara langsung.

“Jadikan posisi Bapak dan Ibu di instansi masing-masing sebagai bentuk pengabdian yang nyata. Tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cirebon ada di pundak kita bersama,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian orientasi. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kota Cirebon, para narasumber, serta seluruh panitia yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan hingga berjalan dengan tertib.

“Selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian orientasi. Semoga apa yang diperoleh selama kegiatan ini dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” pungkasnya.

Wakil Wali Kota : Ketahanan Pangan Keluarga Jadi Benteng Utama Melawan Stunting

CIREBON – Upaya penanganan stunting di Kota Cirebon terus melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satunya terlihat melalui kegiatan pembagian pangan bergizi hasil Kelompok Tani (Poktan) Lestari 09 kepada balita stunting di Jagasatru Barat, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, Penurunan Stunting (TP3S) Kota Cirebon. Kehadiran Wakil Wali Kota sekaligus menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kota Cirebon terhadap inisiatif warga dalam membangun ketahanan pangan berbasis lingkungan.

Menurut Wakil Wali Kota, persoalan stunting tidak dapat hanya dilihat dari sisi kesehatan maupun angka statistik. Lebih dari itu, stunting berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon di masa mendatang.

“Stunting bukan hanya persoalan medis atau angka statistik. Ini merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, berbagai program pemerintah akan lebih efektif apabila mendapat dukungan dan keberlanjutan dari masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan warga, sehingga inisiatif yang tumbuh dari lingkungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan bersama.

“Intervensi yang baik adalah intervensi yang bisa tumbuh dan bertahan di masyarakat. Ketika ketahanan pangan dibangun secara mandiri dan gotong royong, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang,” katanya.

Wakil Wali Kota mengapresiasi keberadaan Kelompok Swadaya Masyarakat Karang Lestari 09 yang telah mengembangkan berbagai kegiatan berbasis pemberdayaan warga. Selain Poktan Lestari 09, terdapat pula Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Akar Bahar yang dikelola masyarakat dan turut mendukung penyediaan pangan bergizi.

Menurutnya, pembagian pangan bergizi yang dilakukan secara mandiri kepada balita stunting merupakan contoh sederhana namun bermakna dari partisipasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan di lingkungannya.

“Yang dilakukan warga RW 09 ini adalah contoh bahwa masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan. Ini bentuk nyata gotong royong dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak kita,” tuturnya.

Wakil Wali Kota berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Ia meminta jajaran kecamatan dan kelurahan untuk terus mendampingi serta memfasilitasi berbagai potensi yang telah dibangun masyarakat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Saya berharap model ketahanan pangan berbasis komunitas seperti ini terus dipertahankan dan dirawat. Camat dan lurah juga saya minta untuk terus memfasilitasi ekosistem yang sudah dibangun oleh warga. Evaluasi juga perlu dilakukan agar pemberdayaan ini benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua RW 09 Kelurahan Jagasatru, Toto Satori, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja bersama warga yang selama ini secara konsisten menjaga lingkungan sekaligus membangun berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Ini merupakan bukti nyata perjuangan Bapak dan Ibu warga RW 09 dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua ini juga berkat kebersamaan dan sinergi para kader yang selama ini terus bergerak,” ujar Toto.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan di lingkungan RW 09 melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari kader PKK, kader Posyandu, hingga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas.

Tidak hanya memiliki kebun sebagai sumber pangan, RW 09 juga mengembangkan budidaya ikan yang dikelola oleh anak-anak muda. Saat ini, menurut Toto, sudah terdapat enam kolam budidaya ikan dengan jumlah ikan yang mencapai ribuan.

“Di kampung kami bukan hanya ada kebun. Kami juga punya kelompok budidaya ikan yang dilakukan anak-anak muda. Alhamdulillah sekarang sudah ada enam kolam dan sudah membudidayakan ribuan ikan,” ungkapnya.

Selain sektor pangan, masyarakat RW 09 juga memiliki Bank Sampah Seruni yang menjadi bagian dari gerakan pengelolaan lingkungan. Kegiatan bank sampah tersebut tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga mendorong warga memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang yang memiliki nilai guna.

Toto menambahkan, Bank Sampah Seruni juga aktif dalam berbagai jejaring pengelolaan sampah di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Keterlibatan tersebut membuka ruang bagi warga untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan edukasi mengenai pemanfaatan sampah kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terpadu, mulai dari menjaga lingkungan, mengelola sampah, menyediakan pangan, hingga ikut berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak.

“Kami ikut dalam Forum Bank Sampah Jawa Barat dan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia. Dari kegiatan-kegiatan itu, kami juga mendapat kesempatan untuk memberikan edukasi tentang pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat,” tuturnya.

KAI Daop 3 Cirebon Hadir Tawarkan Diskon Tiket Kereta Api 20% di Turnamen Rail Futsal Tuparev Cirebon

KAI Daerah Operasi 3 Cirebon kembali menghadirkan promo menarik bagi masyarakat melalui partisipasinya dalam Turnamen Rail Futsal Piala Daop 3 Cirebon. Dalam kegiatan tersebut, KAI menyediakan diskon 20% untuk pembelian tiket kereta api yang dilakukan melalui booth KAI selama kegiatan berlangsung.

Promo ini menjadi kesempatan bagi masyarakat dan peserta turnamen untuk mendapatkan tiket perjalanan kereta api dengan harga lebih hemat, sekaligus mengenal lebih dekat berbagai layanan dan kemudahan perjalanan yang dihadirkan KAI.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan bahwa kehadiran KAI dalam Turnamen Rail Futsal tidak hanya menjadi bagian dari dukungan terhadap kegiatan olahraga, tetapi juga momentum untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui promo perjalanan.

“Kami ingin memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang hadir dalam Turnamen Rail Futsal Piala Daop 3 Cirebon. Salah satunya melalui promo diskon 20 persen untuk pembelian tiket kereta api kelas eksekutif dan ekonomi komersial di booth KAI. Kami berharap promo ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan tiket perjalanan dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Muhibbuddin.

Promo diskon 20% tersebut secara khusus dapat diperoleh melalui booth KAI yang tersedia dalam kegiatan Turnamen Rail Futsal Piala Daop 3 Cirebon. Dengan demikian, masyarakat yang datang ke lokasi kegiatan dapat sekaligus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merencanakan perjalanan menggunakan kereta api.

Muhibbuddin menambahkan, KAI terus berupaya menghadirkan berbagai program yang semakin mendekatkan layanan kereta api kepada masyarakat.

Kereta api kini bukan hanya pilihan transportasi untuk bepergian, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat. Karena itu, kami terus menghadirkan berbagai kemudahan dan promo agar perjalanan dengan kereta api semakin nyaman, praktis, dan terjangkau,” tambahnya.

Turnamen Rail Futsal Piala Daop 3 Cirebon akan dilaksanakan pada Kamis, 10 September 2026 mulai pukul 08.00 WIB di Tuparev Futsal, Cirebon. Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai peserta dan mitra pendukung.

KAI mengajak masyarakat yang hadir untuk tidak melewatkan kesempatan mendapatkan diskon 20% tiket kereta api melalui booth KAI selama kegiatan berlangsung.

Jangan cuma nonton futsalnya, manfaatkan juga diskonnya!
Datang ke booth KAI dan dapatkan diskon tiket kereta api 20%.

Ada Apa Hari Ini 09 September? Hari Sudoku Internasional

Ada Apa Hari Ini? — Hari Sudoku Internasional

09 September

Keluarga Gratia, balik lagi di segmen “Ada Apa Hari Ini?”

Nah, tanggal 9 September ternyata diperingati sebagai Hari Sudoku Internasional atau International Sudoku Day.

Peringatan ini pertama kali dicanangkan oleh World Puzzle Federation pada tahun 2013. Pemilihan tanggal 9/9 juga bukan tanpa alasan. Tanggal tersebut disesuaikan dengan bentuk grid Sudoku yang berukuran 9 × 9.

Tahukah Anda? Ini Sejarah Sudoku

Buat Keluarga Gratia yang belum tahu, Sudoku sebenarnya berakar dari puzzle angka yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1979 dengan nama “Number Place”.

Kemudian, pada tahun 1984, sebuah perusahaan asal Jepang mulai mempopulerkannya dengan nama Sudoku, yang berarti “angka tunggal”.

Sejak saat itu, Sudoku terus berkembang dan menjadi salah satu puzzle logika yang digemari di berbagai negara. Permainannya memang terlihat sederhana, tetapi justru membuat penasaran dan menantang untuk diselesaikan.

Bukan Sekadar Permainan

Ternyata, bermain Sudoku bukan hanya seru untuk mengisi waktu luang. Permainan ini juga dapat menjadi aktivitas yang membantu melatih kemampuan berpikir, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga otak tetap aktif.

Selain itu, bermain puzzle seperti Sudoku juga bisa menjadi pilihan aktivitas santai untuk membantu mengurangi stres dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif.

Menariknya lagi, sekarang Keluarga Gratia tidak perlu mencari buku Sudoku. Berbagai aplikasi Sudoku sudah mudah ditemukan dan dapat dimainkan melalui ponsel kapan saja dan di mana saja.

Jadi, kalau hari ini sedang punya waktu luang, tidak ada salahnya mencoba satu atau dua puzzle Sudoku. Siapa tahu, selain seru, otak juga ikut diajak “senam”.

Itu dia informasi menarik dari segmen “Ada Apa Hari Ini?”

Sampai ketemu lagi besok dengan cerita dan fakta menarik lainnya, hanya di Hits Request, Radio Suara Gratia 95,9 FM Cirebon — The Sound of Life!