Streaming

KAI Daop 3 Cirebon Hadirkan Kereta Api Tambahan Cirebon Fakultatif Untuk Layani Angkutan Natal & Tahun Baru

Dalam rangka memastikan kelancaran mobilitas masyarakat pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon menghadirkan Kereta Api Cirebon Fakultatif sebagai kereta tambahan untuk mengakomodasi tingginya permintaan perjalanan Cirebon-Jakarta PP.

Muhibbuddin, Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, menyampaikan bahwa penambahan perjalanan KA Cirebon Fakultatif ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan pada masa Nataru.

“KA Cirebon Fakultatif yang sebelumnya hanya berjalan pada setiap weekend atau hari Minggu saja, pada masa Angkutan Nataru tahun ini berjalan setiap hari mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026’” kata Muhib.

Adapun jadwal perjalanan KA Cirebon Fakultatif (KA 125F) relasi Cirebon – Gambir, berangkat dari Stasiun Cirebon pukul 20:30 WIB, dan datang di Stasiun Gambir pukul 23:24 WIB. Sedangkan KA Cirebon Fakultatif (KA 126F) relasi Gambir – Cirebon, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 23:55 WIB, dan datang di Stasiun Cirebon pukul 02:50 WIB.

Waktu operasional KA Cirebon Fakultatif dihadirkan di malam hari, untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan setelah beraktivitas sepanjang hari, sekaligus memastikan kenyamanan pelanggan dalam periode liburan panjang yang biasanya mengalami peningkatan volume penumpang.

“Jadwal keberangkatan malam hari memungkinkan pelanggan tetap bisa beraktivitas maksimal pada siang harinya, kemudian melakukan perjalanan dengan nyaman pada malam hari. Kami berharap layanan tambahan ini dapat menjadi pilihan yang memudahkan masyarakat yang akan bepergian Cirebon Jakarta PP,” ujar Muhib.

Jumlah tiket yang disediakan pada KA Cirebon Fakultatif ini sebanyak 538 tiket dalam setiap perjalanan, dengan total selama 18 hari masa Angkutan Nataru tersedia 9.146 tiket.

PT KAI Daop 3 Cirebon mengimbau para pelanggan untuk memesan tiket lebih awal melalui aplikasi Access by KAI, website resmi KAI, serta berbagai mitra penjualan lainnya agar tidak kehabisan tiket. Pelanggan juga diingatkan agar tetap memperhatikan ketentuan perjalanan yang berlaku demi kenyamanan bersama.

KANTOR OJK CIREBON PERKUAT KOMITMEN PENINGKATAN KINERJA BPR SE-CIAYUMAJAKUNING MELALUI EVALUASI KINERJA

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kinerja BPR Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh Direksi, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif BPR se-Ciayumajakuning. Kegiatan ini mengusung tema “Strategi untuk Mendorong Perbaikan Kualitas Aset Produktif melalui Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Cara Pelaksanaan Lelang Agunan dan Mekanisme Gugatan.”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Bapak Darwisman, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, Ketua Perbarindo Komisariat Cirebon, Agus Suprayitno, serta seluruh Direksi, Komisaris, dan Pejabat Eksekutif BPR se-Ciayumajakuning. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat industri BPR sebagai pilar penting pembiayaan UMKM dan penggerak ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menegaskan pentingnya tata kelola yang sehat dan kualitas aset yang terjaga agar BPR dapat terus tumbuh berkelanjutan di tengah tantangan dan dinamika ekonomi. Penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) menjadi fokus utama, mengingat BPR memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tingkat regional.

“BPR sekarang dihadapkan dengan ekosistem perbankan yang serba digital. Oleh karenanya, apabila kita tidak adaptif, kita tidak mau berusaha untuk bertransformasi menjadi perbankan yang ideal maka sudah pasti akan tertinggal. Tantangan BPR ke depan tidaklah semakin mudah namun justru semakin berat. Untuk itu, OJK akan senantiasa melaksanakan fungsi pembinaan, fungsi pegawasan, dan fungsi pendampingan secara optimal dengan mengedepankan sikap humanis demi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan”, terang Agus Muntholib.

Kantor OJK Cirebon menekankan bahwa penguatan kualitas aset produktif tidak hanya membutuhkan pengelolaan internal yang baik, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap mekanisme penyelesaian kredit bermasalah, termasuk pelaksanaan lelang agunan melalui KPKNL dan penanganan sengketa melalui jalur gugatan apabila diperlukan.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Bapak Darwisman pada kesempatan yang sama mengapresiasi kinerja BPR di wilayah Ciayumajakuning yang terlihat lebih menguat dibandingkan kinerja BPR BPRS secara Nasional dan Regional. Per posisi Oktober 2025, BPR di wilayah Ciayumajakuning mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp66,37 miliar dibandingkan tahun lalu yang rugi sebesar Rp35,49 miliar. Lonjakan laba didorong oleh kenaikan pendapatan bunga kredit sebagai akibat dari perubahan ketentuan SAK EP penetapan bunga flat menjadi anuitas. Adapun kinerja Aset BPR tumbuh 9,77% (YoY) dari Rp2,66 triliun menjadi Rp2,92 triliun, DPK tumbuh 0,02% (YoY) dari Rp2,32 triliun menjadi Rp2,32 triliun, dan Kredit menurun sebesar -1,03% (YoY) dari Rp2,07 Triliun menjadi Rp2,03 Triliun.

Sementara itu, Kinerja BPR dan BPRS se-Provinsi Jawa Barat per Oktober 2025 cenderung moderat.
-2-
“Kinerja BPR dan BPRS se-Provinsi Jawa Barat sejalan dengan nasional. Per Oktober 2025, total aset BPR dan BPRS di Jawa Barat mencapai Rp33,48 Triliun atau tumbuh 3,23% (YoY) yang tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR dan BPRS tumbuh sebesar 4,51% (YoY) dari Rp22,37 Triliun menjadi Rp23,38 Triliun, penyaluran kredit tumbuh sebesar 3,80% (YoY) dari sebesar Rp23,68 Triliun menjadi Rp24,58 Triliun. Namun demikian, rasio NPL gross BPR dan BPRS di Jawa Barat menunjukkan tren meningkat dari 12,06% di Oktober 2024 menjadi 14,35% di Oktober 2025 dan Laba BPR dan BPRS menunjukkan penurunan sebesar -28,40% (YoY) pada Oktober 2025 menjadi sebesar Rp0,12 Triliun, ujar Darwisman.

Darwisman juga menyampaikan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh BPR diantaranya:
a. Penguatan Tata Kelola, yang mana
• Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi oversight secara efektif, bukan simbolis.
• Direksi harus memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) berjalan konsisten dan terukur.
• Pengawasan internal harus diperkuat, termasuk fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan.

b. Penerapan Manajemen Risiko yang Sehat
• Risiko kredit harus dikelola ketat melalui analisis kelayakan, monitoring, dan mitigasi risiko terstruktur.
• Tingkatkan kualitas laporan, pengawasan harian, dan early warning system.
• Perkuat permodalan dan likuiditas sebagai bantalan menghadapi gejolak ekonomi.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
• Kepatuhan bukan pilihan, melainkan keharusan dalam menjaga keberlangsungan BPR.
• Pastikan seluruh layanan, produk, dan kegiatan operasional sesuai POJK, SEOJK, serta ketentuan anti-fraud dan anti-pencucian uang.
• Bangun budaya integritas di seluruh jenjang organisasi.

d. Fokus pada Pemberdayaan dan Pembiayaan UMKM
• Perkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan ekosistem UMKM.
• Kembangkan skema pembiayaan berbasis cluster, value chain, dan sektor produktif.
• Tingkatkan literasi keuangan masyarakat agar kualitas pembiayaan semakin baik.

e. Inovasi & Transformasi Layanan
• Mulai mengadopsi teknologi yang sesuai karakter BPR.
• Dorong peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan.
“BPR sebuah lembaga keuangan yang sangat potensial dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia karena berada pada garda terdepan yang secara langsung head to

-3-
head melayani masyarakat khususnya di daerah kecamatan dan pedesaan dimana masyarakat membutuhkan layanan keuangan yang berkualitas,” ujar Darwisman.
Dengan diterbitkannya POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kepala OJK Provinsi Jawa Barat juga mengharapkan peran optimal dari BPR untuk lebih banyak memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, tentunya dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari program recycling dan capacity building, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang membawakan materi terkait aspek hukum penyelesaian kredit serta mekanisme gugatan. Kepala KPKNL Cirebon yang menyampaikan teknis dan strategi optimal dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sebagai langkah pemulihan aset BPR. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para peserta mulai dari aspek regulasi, legal framework, hingga implementasi teknis di lapangan. Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen OJK Cirebon dalam memastikan pengawasan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada perbaikan kualitas asset industri BPR.

OJK Cirebon berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara BPR, aparat penegak hukum, dan KPKNL guna menciptakan proses penyelesaian kredit bermasalah yang efektif, cepat, dan berlandaskan kepastian hukum. Melalui kegiatan evaluasi tahunan ini, OJK Cirebon berharap terbangun semangat baru untuk meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki profil risiko, memperkuat manajemen kredit, serta menjaga kepercayaan masyarakat sehingga BPR semakin berperan sebagai motor penggerak ekonomi UMKM di Ciayumajakuning. Kantor OJK Cirebon akan terus mendorong sinergi yang kuat antara regulator, industri, dan stakeholder terkait dalam menciptakan ekosistem BPR yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan kredit yang prudent dan penyelesaian kredit bermasalah yang efektif, BPR diharapkan mampu menampilkan kinerja yang semakin solid dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tax Awards 2025, Apresiasi Pemkot Cirebon untuk Wajib Pajak sebagai Pilar Pembangunan

Cirebon – Setiap langkah maju yang terlihat di Kota Cirebon lahir dari peran banyak orang, termasuk para wajib pajak yang setia memenuhi kewajibannya. Melalui Tax Awards 2025, Pemkot Cirebon memberikan apresiasi kepada mereka yang telah menjadi pilar penting pembangunan kota. Gelaran Tax Awards Kota Cirebon Tahun 2025 berlangsung di Hotel Prima, Kamis (11/12/2025).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir didampingi Pj Sekretaris Daerah, Sumanto, serta jajaran perangkat daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa capaian pembangunan Kota Cirebon hanya mungkin terwujud karena komitmen kolektif masyarakat.

“Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh warga Kota Cirebon yang telah menjadi Pahlawan Pembangunan Daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak yang luar biasa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap perubahan yang hari ini dapat dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga layanan publik yang semakin cepat, semuanya bertumpu pada penerimaan pajak daerah.

“Pajak daerah adalah investasi kolektif kita. Ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya, mereka sesungguhnya menjadi mitra strategis utama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bersama,” tuturnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima Tax Awards yang merupaan beberapa mitra strategis pemerintah. Menurutnya, para wajib pajak adalah pilar ekonomi daerah.

“Kepatuhan Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa kesuksesan usaha dapat berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial kepada kota,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kerja keras di tingkat kewilayahan juga menjadi faktor penting menekan angka KTMDU. Menurut Wali Kota, Camat, lurah, koordinator, dan petugas penelusur lapangan adalah ujung tombak yang berjuang langsung di tengah masyarakat.

“Dedikasi Bapak dan Ibu telah membuat perubahan signifikan,” kata Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pajak, mempermudah akses, dan memastikan transparansi pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Momentum Tax Awards 2025 ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat kesadaran, meneguhkan kepatuhan, dan memperluas kolaborasi lintas sektor.

Dengan semangat Setara Berkelanjutan, Pemkot Cirebon optimistis dapat terus bergerak menuju kota yang maju, modern, dan sejahtera, seraya kembali memberikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan. “Teruslah menjadi teladan terbaik bagi kita semua,” tutup Wali Kota.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Mastara, menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan tata kelola pajak daerah. Mastara menilai, kerja sama Pemkot Cirebon dengan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) memperkuat partisipasi seluruh komponen, terutama wajib pajak.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah menciptakan tata kelola pajak yang akuntabel,” jelasnya.

Mastara juga memaparkan bahwa penghargaan tahun ini diberikan kepada beberapa kategori, mulai dari mitra strategis, wajib pajak PBJT dengan kontribusi terbesar, wajib pajak PBB-P2 perorangan dengan pembayaran tercepat, notaris PPAT dengan transaksi terbanyak, kecamatan dengan penurunan KTMDU tertinggi, hingga tokoh dan influencer yang turut mempromosikan Kota Cirebon. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi.

“Semoga ini memotivasi peningkatan kepatuhan pajak dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor P3DW, Endang Sobirin, mengungkapkan bahwa Kota Cirebon masih memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan. “Saat ini capaian Pajak Kendaraan Bermotor sekitar 87 persen. Antusias masyarakat terhadap program pemutihan juga sangat tinggi, dalam satu hari penerimaan bisa mencapai satu miliar rupiah,” ungkapnya.

Endang juga memberikan apresiasi terhadap penurunan KTMDU di Kota Cirebon yang dinilai sangat signifikan. Awalnya, kata Endang, ada sekitar 46 ribu kendaraan yang belum membayar pajak. Sekarang sudah turun menjadi 22 ribu, hampir 50 persen.

“Ini capaian yang luar biasa dan harapan kita ke depan, hari-hari Kota Cirebon bisa jauh lebih baik,” pungkasnya.

 

Tetapkan Batas-Batas Yang Sehat

Paulus  menuliskan,  ‘Jadi,  adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat “ya” dan “tidak”? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak “ya” dan “tidak”.’ (2 Kor 1:17–18) Paulus telah belajar menetapkan batasan dalam hubungannya, dan Anda harus melakukan hal yang sama.

Orang bijak berkata, ’Jangan pernah mengeluh tentang apa yang Anda izinkan.’ Kecuali jika Anda menetapkan batasan, Anda tidak berhak mengeluh tentang orang yang memanfaatkan Anda dan menyia-nyiakan waktu Anda. ‘Yesus… bukanlah “ya” dan “tidak”, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada “ya”.’ (2 Kor 1:19) Sebagai pengikut-Nya, Anda harus mengetahui kapan saat yang tepat untuk mengatakan ya dan kapan saat yang tepat untuk mengatakan tidak. Ketika orang-orang menyudutkan Anda, segera hadapi mereka, secara pribadi. Jika mereka tidak mau mendengarkan, ajaklah seseorang bersama Anda. Jika mereka tetap tidak mau mendengarkan, bawalah ke pimpinan gereja (Mat 18:15–17). Perjelas apa yang bisa dan tidak bisa Anda toleransi.

Seperti lirik lagu country, ‘Kamu harus membela sesuatu atau kamu akan jatuh cinta pada apa pun.’ Dapatkan kenyamanan dalam menyuarakan keinginan dan kesukaanmu tanpa rasa takut akan penolakan dan keterasingan. Jadikanlah ini doa Anda hari ini: ‘Tuhan, izinkan saya melayani dan memberi kepada orang lain dari hati yang murni dan bukan karena kebutuhan akan cinta dan penerimaan. Berdasarkan Firman- Mu, aku memerintahkan roh ketakutan yang menghalangiku untuk menetapkan batasan yang sehat untuk pergi sekarang. Aku menaruh kepercayaanku pada-Mu. Aku tidak akan takut terhadap apa yang orang lain lakukan terhadapku (Maz 56:11). Dalam nama Yesus. Amin.’

Sarasehan Nasional MPR RI, Pemkot Cirebon Siap Ikuti Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur

Cirebon – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati turut menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Holiday Inn, Pasteur, Kota Bandung, Rabu (10/12/2025). Forum tersebut dihadiri para kepala daerah dari seluruh wilayah Jawa Barat dan membahas pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Melalui sarasehan tersebut, MPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tercipta pemahaman bersama mengenai mekanisme investasi, peluang keuntungan bagi investor, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat luas. Sarasehan digelar juga untuk memberikan pemahaman mengenai instrumen obligasi daerah, sekaligus mendorong pemerintah kabupaten/kota mempertimbangkan skema pembiayaan inovatif guna mengatasi keterbatasan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan di Jawa Barat, obligasi daerah dipandang sebagai salah satu pilihan strategis untuk mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur vital. Pertemuan ini juga diarahkan untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah serta memetakan potensi dan tantangan di lapangan, sehingga kebijakan pembiayaan dapat diterapkan secara efektif dan tetap akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau di tengah pembangunan infrastruktur. Gubernur juga menekankan bahwa program rumah subsidi, termasuk Program Tiga Juta Rumah, tetap harus mengikuti kebijakan moratorium pembangunan horizontal yang telah ditetapkan pemerintah.

Wakil Wali Kota Cirebon menilai sarasehan ini sangat relevan karena mengangkat isu percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat. Menurutnya, masih banyak daerah dengan tingkat kemandirian fiskal lemah hingga sedang, sehingga menghadapi kesulitan dalam mempercepat pembangunan.

“Alhamdulillah, kegiatan sarasehan bersama MPR RI ini dihadiri langsung oleh pimpinan MPR, Pak Gubernur, dan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai obligasi daerah menjadi penting, mengingat sebagian daerah masih terbatas dalam kemampuan pembiayaan infrastruktur. Gubernur pun telah mengarahkan agar belanja infrastruktur menjadi prioritas pada tahun 2026.

Dengan efisiensi anggaran serta keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, kepala daerah diharapkan mulai mempertimbangkan opsi pembiayaan lain, seperti obligasi daerah maupun skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) bersama BUMN maupun pihak lainnya.

“Pemkot Cirebon masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai kewenangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Intinya kami siap karena tujuan terpentingnya adalah percepatan pembangunan,” terangnya.

 

Renungan Angin Berlawanan Arah

BAGIAN KE TIGA

Anginnya berlawanan ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berlawanan dalam perjalanan menuju Tanah Perjanjian. Tidak ada perjalanan yang bebas badai: ‘untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara.’ (Kis 14:22) Saat Anda harus berjuang untuk tetap bertahan hari demi hari, Anda akan mudah berkecil hati. Paulus mengatakan, ‘Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami.’ (Kis 27:20)

Mungkin Anda lelah dan putus asa karena apa yang sedang Anda perjuangkan. Anda siap untuk menghentikannya—dan, secara manusiawi, tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Namun sebelum Anda menyerah, tanyakan pada diri Anda: bagaimana jika Tuhanlah yang merancang badai ini untuk membawa Anda ke tempat yang Anda tuju? Bagaimana jika Dia adalah Orang yang ‘dibangkitkan-Nya angin badai’ (Maz 107:25), jadi Anda harus terus memperhatikan Dia? Bagaimana jika Dia adalah yang ‘menurunkan angin ribut ke laut’ (Yunus 1:4), untuk melihat apakah Anda akan tetap beriman ketika Anda tidak dapat melihat pantai diseberang?

Pemazmur memberitahu kita bahwa Tuhan memakai ‘api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya.’ (Maz 148:8) Dalam Keluaran 10, ‘TUHAN mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang.’ (Kel 10:13;19)

Seorang menambahkan, ‘Ketika Tuhan berperang demi Israel… angin badai membawa pembebasan mereka… Dan suatu hari, dengan belas kasihan Tuhan yang besar, kita juga akan berdiri di atas lautan kaca dan melihat bagaimana angin badai membawa penyelamatan kita.’

Renungan Angin Berlawanan Arah

BAGIAN KE DUA

Paulus memberi tahu semua orang di kapal yang menuju Roma, ‘Saudara-saudara, aku lihat, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita.’ (Kis 27:10)

Seseorang menulis: ‘Paulus tidak berbicara tentang pertempuran kecil… Pelayaran ini akan dilanda bencana, dengan banyak kerugian, bahkan nyawa mereka… Bagi Paulus, perjalanan ini pada akhirnya berarti kematian sebagai martir. Namun, Paulus tidak akan mati sampai misinya selesai sampai dia memberikan pukulan fatal di jantung Kekaisaran Romawi… kebanggaan dan kemegahannya. Ketika Paulus berjalan ke Roma dengan Injil, neraka berguncang, dan seluruh Surga bersukacita. Kita semua adalah penerima manfaat karena dia mulai mengubah banyak orang di Roma dan memberi kita kitab Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon ketika dia menjadi tahanan Yesus Kristus… Ungkapan-ungkapan ini dari Kisah Para Rasul 27 menjadikan perjalanan ini lebih hidup: Anginnya berlawanan… kami berlayar perlahan… melewatinya dengan susah payah… berlayar sekarang berbahaya… angin kencang muncul… kami mengamankan perahu dengan susah payah… badai yang sangat dahsyat menerpa … kami melemparkan peralatan kapal ke laut… baik matahari maupun bintang tidak muncul selama berhari-hari… semua harapan bahwa kami akan selamat telah hilang… buritannya rusak.’

Tujuan dapat dijangkau—tetapi bukan tanpa ‘banyak kerugian’. Syukurlah itu bukanlah akhir cerita. Perwira itu, ‘ingin menyelamatkan Paulus… memerintahkan mereka yang bisa berenang untuk menceburkan diri ke laut… dan menuju pantai… sisanya di… potongan- potongan kapal… mencapai dataran dengan selamat.’ (Kis 27:43–44) Jika Anda mengarahkan pandangan Anda pada Yesus, Anda akan berhasil meskipun ada badai. Dijamin!

Antisipasi Kenaikan Harga, GPM Jadi Langkah Cepat Pemkot Cirebon Menjelang Natal dan Tahun Baru

Cirebon – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, aktivitas pasar di Kota Cirebon kembali menunjukkan peningkatan. Pemerintah Kota Cirebon merespons situasi ini dengan langkah konkret melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Alun-alun Kasepuhan pada Selasa (9/12/2025). Upaya ini difokuskan bukan pada seremoni, tetapi pada kebutuhan paling mendesak yakni memastikan harga komoditas tetap stabil ketika permintaan masyarakat mulai meningkat.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menegaskan bahwa pola kenaikan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selalu berulang dan harus diantisipasi.

“Setiap menjelang perayaan besar, permintaan pasti naik. Jika pasokan tidak dijaga, harga akan terdorong naik dan itu langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Tugas kami adalah memastikan kebahagiaan perayaan tidak terganggu oleh tekanan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Wakil Wali Kota, GPM bukan sekadar program distribusi bahan pokok murah, melainkan bentuk intervensi pasar yang dirancang untuk menjaga kestabilan harga. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini digelar melalui kolaborasi erat antara Pemkot Cirebon, Bulog, para distributor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Ini respons cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan,” katanya.

Dalam GPM tersebut, sejumlah komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan cabai dipastikan tersedia dengan stok yang memadai hingga masa pasca-Nataru 2026. Pemerintah berharap keberadaan GPM dapat memberikan ruang bernapas bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera, dengan harga komoditas yang berada jauh di bawah harga pasar. Ia juga mengingatkan agar pembelian dilakukan secara bijak agar membeli sesuai kebutuhan, bukan berlebihan, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga.

“Kami berharap harga yang ditawarkan benar-benar membantu masyarakat,” tutur Wakil Wali Kota.

Di sisi lain, Pemkot Cirebon juga mengirimkan pesan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan momentum kenaikan permintaan. “Kami ingin menegaskan, jika ditemukan praktik penimbunan atau tindakan curang, pemerintah siap melakukan operasi pasar secara masif,” tegasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon, Elmi Masruroh memastikan bahwa seluruh produk yang dijual di GPM berada di bawah harga pasar dan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). “Memang sekarang yang naik itu daging ayam dan telur ayam. Di GPM, semuanya dijual di bawah HET. Telur 27 ribu dan daging ayam 33 ribu,” jelasnya.

Elmi menambahkan bahwa langkah ini terbukti membantu meredam tekanan harga yang sempat naik beberapa minggu terakhir. “Dengan harga yang lebih rendah dan kualitas yang terjamin, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan lebih tenang. Dampaknya juga terasa pada inflasi daerah yang bisa tetap terkendali,” ujarnya.

Bantuan Rumpon Berlanjut, Pemkot Cirebon Optimalkan Budidaya Kerang Hijau

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat dukungan bagi para nelayan pesisir, khususnya yang mengembangkan budidaya kerang hijau. Bentuk dukungan itu terlihat saat Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, meninjau langsung aktivitas para nelayan yang tengah merawat rumpon bagan di tengah laut, Selasa (9/12/2025). Kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi untuk memastikan program bantuan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan hasil produksi.

Wakil Wali Kota menyaksikan langsung perkembangan kerang hijau yang ditanam sekitar setengah jam perjalanan dari daratan. Ia mengungkapkan bahwa hasil uji petik ternyata lebih cepat dari perkiraan.

“Alhamdulillah bisa berada di tengah-tengah para pejuang kita yaitu nelayan pesisir. Tadi rencananya panen sepuluh hari lagi, tanggal 25 Desember, tapi tadi kita lihat sudah besar-besar. Sepuluh hari lagi insyaallah sudah siap panen dan hasilnya akan lebih maksimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan harapan agar kelompok budidaya kerang hijau di Kota Cirebon semakin berkembang. Saat ini, baru dua kelompok dari total delapan kelompok nelayan yang mulai menjalankan budidaya dengan rumpon bagan.

“Semoga semuanya bisa ikut berkembang. Pemkot Cirebon melalui DKP3 siap memberikan stimulan dan bantuan rumpon bagan untuk mendukung budidaya kerang hijau,” tambahnya.

Rumpon-rumpon yang disalurkan diharapkan menjadi solusi penguatan produksi, baik untuk tangkapan ikan maupun untuk budidaya kerang hijau yang dinilai aman, cepat tumbuh, dan memiliki nilai jual tinggi. Bantuan ini diproyeksikan dapat menjadi salah satu pilar peningkatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan lokal.

Selama peninjauan, Wakil Wali Kota bersama tim teknis mengevaluasi metode pengembangan, kualitas biota laut, serta potensi peningkatan hasil panen. Evaluasi ini bagian dari upaya Pemkot Cirebon memastikan bahwa budidaya berjalan efisien, terukur, dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan teknis, pembinaan kelompok nelayan, hingga penguatan akses pemasaran. “Kami ingin budidaya kerang hijau ini tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi sumber kesejahteraan yang semakin kuat bagi masyarakat pesisir,” tuturnya.

Dengan terus diperluasnya program rumpon bagan dan pendampingan yang berkelanjutan, Pemkot Cirebon berharap kegiatan budidaya kerang hijau dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan nelayan dalam memajukan sektor perikanan lokal.

Salah satu nelayan dari Pesisir Panjunan, Amin, merasakan langsung manfaat bantuan yang diterima. “Saya sudah lima tahun budidaya kerang hijau. Hasilnya lumayan, ini bisa panen sampai empat ton. Terima kasih kepada Kementerian Perikanan dan Pemerintah Kota Cirebon atas bantuannya. Ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan kami,” ujarnya.

 

KAI Daop 3 Cirebon Dukung Program Motor Gratis Angkutan Nataru 2025/2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon mendukung program angkutan Motor Gratis (Motis) yang kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dalam Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Program ini adalah program tahunan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bertujuan untuk memberikan solusi perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat, dengan mengalihkan penggunaan sepeda motor ke moda transportasi kereta api. Adapun tujuan diselenggarakannya Program Motis ini supaya jumlah kendaraan roda dua dan angka kecelakaan di jalan saat Nataru dapat ditekan, sehingga tingkat keselamatan meningkat.

Manager Humas Daop 3 Cirebon Muhibbudin mengatakan bahwa KAI siap memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran Program Motis Nataru 2025/2026. Pendaftaran Program Motis Nataru 2025/2026 dibuka sejak 1 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Adapun operasional angkutan motor berlangsung pada 23–30 Desember 2025 dan 2–5 Januari 2026 (12 hari pelayanan) . Program ini dapat diakses secara daring melalui situs nusantara.kemenhub.go.id. Situs tersebut menjadi portal utama untuk seluruh proses registrasi peserta atau langsung melalui Posko Motis yang ditunjuk.

Untuk wilayah KAI Daop 3 Cirebon angkutan Motis dilaksanakan di Stasiun Cirebon Prujakan. Sedangkan di stasiun lainnya yaitu Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Cirebon Prujakan, Semarang Tawang, Purwokerto, Depok Baru, Kebumen, Kutoarjo, Lempuyangan, Tegal, Pekalongan, dan Purwosari. Masyarakat dapat memilih metode pendaftaran sesuai kebutuhan dan lokasi terdekat.

Kuota yang disediakan pada Program Motis tahun ini sebanyak total 5.568 unit motor dan untuk penumpang, kapasitas kursi yang disediakan mencapai 530 per hari sepanjang 12 hari layanan. Total kuota pengguna yang bisa menikmati Motis tahun ini mencapai 5.830 orang dengan rincian kuota harian sebanyak 232 unit motor/hari dan 530 penumpang/hari untuk KA Motis Lintas Utara, serta 232 unit motor/hari dan 530 penumpang/hari untuk KA Motis Lintas Tengah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap aksesibilitas transportasi yang lebih inklusif, kereta api yang digunakan dalam Program Motis Nataru 2025/2026 merupakan kereta kelas ekonomi dengan skema Public Service Obligation (PSO). Dengan skema ini, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau tanpa biaya tambahan.

Berikut Pelayanan KA Motis:

1.KA MOTIS UTARA (1 kali perjalanan Pergi –Pulang/PP).
Dengan rute perjalanan Jakarta Gudang – Cirebon Prujakan –Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang.
Stamformasi rangkaian terdiri dari 1 Lokomotif + 5 Kereta Ekonomi (K3) + 4 Kereta Bagasi (B) + 1 KMP3.

2.KA MOTIS TENGAH (1 kali perjalanan Pulang-Pergi/PP).
Dengan rute perjalanan Jakarta Gudang – Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan – Purwosari.
Stamformasi rangkaian terdiri dari 1 Lokomotif + 5 Kereta Ekonomi (K3) + 4 Kereta Bagasi (B) + 1 KMP3.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Motis ini sebagai alternatif yang lebih aman dan efisien. Dengan mengikuti program ini, masyarakata dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa harus menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya akibat perjalanan jauh menggunakan sepeda motor,” tambah Muhib.

Untuk mengikuti Program Motis, peserta wajib memenuhi persyaratan seperti memiliki KTP, SIM, STNK yang masih berlaku, serta motor dengan kapasitas mesin di bawah 200 cc. Satu motor dapat difasilitasi dua tiket penumpang dan satu tiket infant. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui akun Instagram resmi DJKA, yaitu @ditjenperkeretaapian ,@kemenhub151 dan @motis_djka.

“Melalui Program Motis Nataru 2025/2026, KAI bersama DJKA berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman dan nyaman guna mendukung kelancaran Angkutan Nataru tahun ini. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan momen liburan Natal dan Tahun Baru dengan lebih tenang dan bahagia bersama keluarga,” tutup Muhib