Kuningan – Rapat koordinasi Kepala Daerah KUNCI BERSAMA menjadi ruang untuk membedah realitas pembangunan lintas wilayah. Pemerintah Kota Cirebon memandang momentum ini sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa kerja sama regional tidak hanya berhenti sebagai wacana seremonial, tetapi sebagai kerja bersama yang ditopang tata kelola yang bersih dan terukur.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir langsung dalam rakor tersebut, menegaskan bahwa tantangan pembangunan hari ini jauh lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya.
“Masyarakat kita hidup dalam satu ekosistem aktivitas yang saling berkelindan. Warga Kota Cirebon terhubung erat dengan Kuningan, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Brebes dan Cilacap. Karena itu, pembangunan tidak boleh dibatasi oleh garis administratif,” ujar Wali Kota di Pendopo Bupati Kuningan pada Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan bahwa berbagai persoalan infrastruktur, ekonomi, hingga pelayanan publik di kawasan perbatasan selama ini telah diatasi melalui inisiatif kolaboratif, namun upaya tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang. Edo menekankan pentingnya konsistensi.
“Kesepakatan Bersama yang kita tandatangani hari ini harus benar-benar diterjemahkan menjadi Perjanjian Kerja Sama yang konkret, terukur, dan punya dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Semangat kolaboratif ini juga didorong oleh kesadaran bahwa pemerataan pembangunan hanya dapat dicapai melalui penyelarasan program dan pengembangan potensi daerah yang terpadu. Di titik inilah, menurut Pemkot Cirebon, isu substansial berada—bahwa kemajuan wilayah harus berjalan beriringan dengan penerapan prinsip Good Governance, mulai dari transparansi hingga pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Rapat koordinasi yang mengangkat tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan,” dianggap sangat relevan mengingat pembangunan perbatasan acap kali melibatkan proyek besar dan alokasi anggaran lintas daerah. Situasi seperti ini berpotensi menghadirkan celah penyimpangan apabila tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang ketat.
Kehadiran dan pengarahan dari pimpinan KPK RI yakni Wakil Ketua KPK, Prof Dr Agus Joko Pramono dalam forum tersebut menjadi penekanan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama setiap kerja sama daerah. Forum juga menjadi sarana menyamakan persepsi mengenai tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam konteks itu, Pemkot Cirebon menaruh harapan besar pada Sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA yang baru dibentuk. Ia berharap KUNCI BERSAMA dapat menjadi model kerja sama antar-daerah yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menegakkan standar tata kelola terbaik di Indonesia.
“Kita ingin menjadikan hari ini sebagai deklarasi sinergi pembangunan dan deklarasi komitmen anti-korupsi,” tegas Wali Kota.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota dalam KUNCI BERSAMA. Dengan komitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang inklusif, kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan efek nyata bagi masyarakat dan menjadi contoh praktik sinergi antarwilayah yang berkelanjutan.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suyatman, yang turut memberikan arahan, kembali menekankan aspek kemanfaatan nyata bagi masyarakat. “Apa pun program dan kegiatannya, ujungnya harus satu, warga Jawa Barat sejahtera. Jangan pakai lama, harus totalitas membangun,” ujarnya dalam sesi pengarahan.
Herman juga menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa kontribusi kompak dari daerah-daerah. Ia berharap Jawa Barat tetap menjadi provinsi termaju.
“Kuncinya sederhana tetapi fundamental, rakyat bahagia dan rakyat sejahtera. Untuk itu kita semua harus bergerak cepat, tepat, dan penuh integritas,” pesannya.
