Tag: berita

WALI KOTA CIREBON AJAK ASN PURNA BAKTI TERUS BERKONTRIBUSI LEWAT SARAN DAN IDE KREATIF

Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun dan Tanda Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang akan memasuki masa purna bakti di Ruang Adipura Balai Kota, Selasa (9/9/2025). Penyerahan dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi para ASN selama bertugas.

Wali Kota Cirebon menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN atas dedikasi dan kontribusinya selama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi kota ini. Berkat keseriusan dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa masa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian. Pemerintah Kota Cirebon tetap membuka ruang untuk ide kreatif dan saran dari para pensiunan, terutama karena pembangunan di Kota Cirebon saat ini tengah diarahkan untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami menyadari bahwa proses yang sedang kami lakukan saat ini tidak main-main. Penataan dan pembangunan yang dilakukan membutuhkan sinergi semua pihak. Oleh karena itu, meskipun telah purna bakti, kami masih sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran Bapak dan Ibu, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Semoga masa purna bakti dapat dinikmati dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Laksmi Stanyawati, menjelaskan bahwa sebanyak 22 ASN yang akan memasuki masa purna bakti per 1 Oktober mendatang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 orang berasal dari jabatan struktural, 11 orang dari jabatan fungsional tertentu, dan 9 orang dari jabatan fungsional umum.

“Kami berharap, dedikasi yang telah diberikan dapat menjadi teladan bagi ASN lainnya,” ungkap Sri Laksmi.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus membangun sistem birokrasi yang profesional dan adaptif, dengan tetap menghargai jasa para ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Semangat pengabdian para ASN purna bakti diharapkan menjadi inspirasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

PEMKOT DAN DPRD KOTA CIREBON SEPAKATI PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2025

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon secara resmi menyepakati Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (8/9/2025). Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi dan kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan prioritas pembangunan yang terus berkembang. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, program strategis nasional dari pemerintah pusat, dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029.

“Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pembangunan dan fiskal yang terus berkembang, baik dari sisi pendapatan daerah, penyesuaian transfer dari pusat dan provinsi, maupun optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui pergeseran belanja,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendefinitifkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima setelah penetapan APBD 2025, serta memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK-RI. Perubahan ini juga mencerminkan perlunya optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui pergeseran belanja, guna merespons perkembangan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, disepakati bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp1.733.692.516.352, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.780.750.415.965. Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp47.057.899.613 yang ditutup dengan pembiayaan netto.

“Semoga dapat dikelola secara bijak dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal serta sinergi ini terus terjaga demi pembangunan Kota Cirebon yang lebih baik,” ungkap Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa dokumen perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PROGRAM RUANG PUBLIK KBR

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) berencana mengajukan permohonan praperadilan terhadap penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Fondation Delpedro Marhaen dan sejumlah aktivis. Upaya hukum yang dilakukan polisi dinilai cacat prosedur.

Delpedro dan beberapa aktivis seperti Syahdan Husein dari Gejayan Memanggil, Khariq Anhar, mahasiswa Universitas Riau, dua pegiat media sosial RAP, dan Figha Lesmana, saat ini berstatus sebagai tersangka. Mereka dituduh menghasut pelajar, termasuk anak-anak untuk melakukan tindakan yan dilabeli polisi sebagai “aksi anarkis”, dalam gelombang unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 lalu.

Langkah polisi ini dikecam sebagai bentuk kriminalisasi aktivis dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Polisi dinilai gagal membedakan antara ekspresi kebebasan berpendapat dan provokasi.

Peristiwa ini menambah daftar panjang kriminalisasi terhadap warga. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sejak 2019 sampai dengan Mei 2025, ada 154 kasus kriminalisasi oleh polisi dengan total 1.097 orang korban. Sebagian besar kriminalisasi terjadi ketika masyarakat tengah melakukan demonstrasi dan saat mengkritisi kebijakan di media sosial.

Bagaimana perkembangan terbaru kasus kriminalisasi terhadap Delpedro dan kawan-kawan? Bagaimana dengan tuntutan masyarakat sipil agar kasus tersebut dihentikan? Mengapa kriminalisasi terhadap warga terus terjadi? Apakah Indonesia sudah darurat kebebasan berpendapat?

Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, dan Pakar Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, SH, MH.

KOLABORASI PEMKOT CIREBON DAN LPM, TINGKATKAN GIZI BALITA DAN IBU HAMIL UNTUK CEGAH STUNTING

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program kolaboratif. Salah satunya terlihat dalam kegiatan sosialisasi stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita stunting dan ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK) yang berlangsung di Baperkam RW 09 Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Selasa (2/9/2025).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang secara simbolis menyerahkan paket bantuan makanan bergizi kepada warga. Sebanyak 49 keluarga dengan balita stunting dan 6 ibu hamil KEK menerima bantuan berupa telur, ikan lele, dan minyak goreng, sebagai bentuk dukungan nyata dari Pemkot bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Karyamulya.

“Ini merupakan bagian dari gerakan sosial yang kami dorong bersama LPM. Tentu kami sangat mengapresiasi Ketua LPM Karyamulya, Bapak Haji Yani, yang aksi nyatanya luar biasa dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah ini. Saat ini kami bergerak di tiga titik, termasuk Majasem, dan masih ada enam RW lagi yang akan disasar,” ujar Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah memasukkan penurunan stunting sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemerintah Kota Cirebon juga menetapkan penurunan stunting dalam RPJMD 2025-2029, tahun 2025 ini stunting ditargetkan turun dari 14,9% menjadi maksimal 13,95%.

“Semua ini tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat dan gerakan sosial yang terus berjalan, seperti PMT, One Day One Egg, Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja, dan gerakan orang tua asuh,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LPM Karyamulya, Muhamad Yani menjelaskan bahwa paket bantuan yang disalurkan dipilih dengan memperhatikan kandungan gizi tinggi, seperti protein hewani dari telur dan lele, hasil koordinasi dengan tim gizi.

“Ke depan, rencananya bantuan akan diperluas ke wilayah Majasem. Saat ini kami sedang menjajaki kerja sama dengan para donatur, dan tentu kami berharap juga dukungan dari pemerintah untuk menjangkau seluruh sasaran,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi melalui sosialisasi sebagai langkah pencegahan jangka panjang.

“Yang paling penting sebenarnya adalah edukasi. Karena proses pemulihan stunting tidak bisa instan, tidak cukup hanya beberapa hari makan bergizi. Harus dimulai sejak dini, bahkan dari calon pengantin, agar saat hamil hingga melahirkan mereka sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang,” tegasnya.

Pemkot Cirebon terus mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam gerakan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi dari hulu ke hilir, mulai dari remaja hingga keluarga muda, diyakini mampu menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas

HUT KE-104, RSD GUNUNG JATI DIDORONG TERUS BERINOVASI DAN MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN NASIONAL

Cirebon – Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon genap berusia 104 tahun. Momentum bersejarah ini diperingati melalui apel bersama yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo di halaman RSD Gunung Jati, Minggu (31/8/2025). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam amanatnya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi terhadap dedikasi seluruh jajaran RSD Gunung Jati yang telah mengabdi selama lebih dari satu abad dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Ini adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan sekaligus pencapaian. RSD Gunung Jati tidak hanya sekadar tempat berobat, melainkan telah menjadi pusat harapan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang terbaik,” ujar Wali Kota.

Dengan mengangkat tema “Inovatif, Berkendali Mutu–Berkendali Biaya, Berkeunggulan dan Humanis,” RSD Gunung Jati diharapkan terus memperkuat komitmen dalam memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya prima dari sisi teknis, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Wali Kota juga menyoroti berbagai inovasi yang telah dilaksanakan, seperti digitalisasi sistem pendaftaran dan rekam medis, hingga pengembangan layanan rawat jalan dengan membuka poliklinik sore hari. Langkah-langkah ini dinilai mampu memberikan kemudahan akses layanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih luas.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan pentingnya pengendalian mutu dan biaya sebagai bagian dari strategi berkelanjutan rumah sakit. “Meski tantangan anggaran dan biaya operasional selalu hadir, RSD Gunung Jati harus terus menjaga mutu pelayanan agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Cirebon, tambahnya, memberikan dukungan penuh terhadap transformasi RSD Gunung Jati menjadi rumah sakit pendidikan. Upaya ini ditempuh melalui kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan demi mencetak tenaga medis yang unggul dan berkompeten.

Namun, Wali Kota juga mengingatkan bahwa tantangan non-teknis juga harus dihadapi bersama, terutama terkait kasus kekerasan terhadap tenaga medis. “Kita tidak boleh menutup mata terhadap kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang kerap dialami tenaga kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta kondusif,” tegasnya.

Wali Kota menutup sambutannya dengan menyampaikan rasa bangga atas pencapaian RSD Gunung Jati yang kini menjadi rumah sakit rujukan nasional untuk enam layanan unggulan, yaitu kanker, jantung terpadu, ginjal terpadu, stroke, kesehatan ibu dan anak, serta layanan penyakit emergency.

“Saya yakin, dengan semangat inovasi dan komitmen yang kuat, RSD Gunung Jati akan terus berkembang menjadi rumah sakit yang unggul dan berdaya saing tinggi. Mari jadikan ulang tahun ini sebagai momen refleksi untuk melangkah lebih maju,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSD Gunung Jati, Dr. Katibi, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian rumah sakit hingga usia ke-104 ini. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang diberikan selama ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh unsur rumah sakit serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Kami sangat gembira bisa terus melayani masyarakat. Tentu ke depan tantangannya lebih besar, dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,”* ungkapnya.

Peringatan ulang tahun ini diharapkan menjadi pijakan penting untuk memperkuat komitmen pelayanan kesehatan yang unggul, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

EDUCATION & CAREER EXPO 2025

✨ SMAK Terang Bangsa Cirebon mempersembahkan:

EDUCATION & CAREER EXPO 2025
“Set Your Goals, Start Your Journey” 🎓

📍 Gedung Gratia Lantai 1, Jl. Dr. Sudarsono 32 Cirebon

🗓 Workshop (internal): 25 – 26 Agustus 2025
🗓 Expo (untuk umum): 27 Agustus 2025
⏰ Pukul 09.00 – 14.00 WIB

📢 Jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal berbagai pilihan pendidikan & karier yang akan membantumu merancang masa depan! 🚀

PROGRAM KACES : BORN IN CIREBON

CIREBON – Kegiatan Ministry Of Culture, Sports, And Tourism, South Korea melalui Korea Art And Culture Education Service (KACES) kembali digelar di Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sutikno, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini menghadiri rangkaian kegiatan di Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan, Senin (25/8/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KACES menjadikan Kota Cirebon sebagai lokasi pelaksanaan program pendidikan seni dan budaya. Ia menilai kehadiran KACES bukan hanya merupakan kehormatan, tetapi juga mencerminkan kerja sama internasional yang nyata dalam membangun pengertian lintas budaya.

“Kehadiran KACES di Kota Cirebon bukan semata seremoni, tetapi wujud dari jembatan kebudayaan yang mempererat hubungan dua bangsa. Melalui seni dan budaya, generasi muda kita belajar menghargai proses, menemukan jati diri, dan membangun rasa percaya diri. Ini sangat sejalan dengan riset UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis seni dapat meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, dan empati sosial,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama visi pembangunan Kota Cirebon. Dalam konteks ini, seni dan budaya memainkan peran penting sebagai bagian integral dari pendidikan karakter dan kreativitas anak bangsa.

“Saya percaya, program KACES akan memperkaya pengalaman anak-anak Kota Cirebon, membuka cakrawala mereka terhadap dunia, sekaligus meneguhkan akar budaya,” tambahnya.

Sebagai kota yang dikenal memiliki kekayaan budaya, seperti batik mega mendung, tari topeng, keraton, Kota Cirebon dinilai sangat relevan menjadi ruang pertemuan dua tradisi besar, budaya Korea yang modern dan budaya Cirebon yang sarat nilai spiritual serta kearifan lokal. Pertemuan ini diharapkan menjadi laboratorium kreatif bagi generasi muda untuk menjelajah nilai, identitas, dan impian.

Wali Kota menutup sambutannya dengan harapan agar kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga menginspirasi anak-anak Kota Cirebon untuk bermimpi lebih besar, berkarya lebih luas, dan tetap membumi dengan kearifan budaya.

“Semoga kegiatan KACES di Kota Cirebon menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani bermimpi, dan mempererat persahabatan antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya antara Kota Cirebon dan mitra-mitra internasionalnya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, menjelaskan bahwa program KACES di Kota Cirebon tahun ini mengusung tema “Born in Cirebon” dan berlangsung selama 12 hari, mulai 19 Agustus hingga 30 Agustus 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, termasuk 4 guru dari Korea Selatan, 3 seniman profesional Korea Selatan (non-native participant), 77 guru seni budaya dari Cirebon, serta 118 siswa dari dua sekolah, yakni SMPN 1 (100 siswa) dan SMPN 18 (18 siswa).

“Program ini bertujuan untuk memperkuat dan mengharmonisasikan hubungan antara Indonesia, khususnya Pemkot Cirebon, dengan Korea Selatan melalui pertukaran seni dan budaya. Tak hanya pelajar, para seniman dan pendidik juga ikut berkolaborasi secara aktif,” tutur Kadini.

Kegiatan ini dirancang berdasarkan model kebijakan pendidikan seni dan budaya dari Korea Selatan, yakni Artist Box, yang telah diadaptasi untuk konteks lokal di Kota Cirebon. Tahun ini, selain pelatihan intensif, peserta juga akan terlibat dalam lokakarya, pertunjukan seni, dan sesi pertukaran gagasan antarbudaya.

Perwakilan KACES, Lee Milim, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat Pemerintah Kota Cirebon. Ia menyebut bahwa kerja keras para guru dan seniman dari kedua negara telah berlangsung sejak beberapa bulan sebelumnya, termasuk melalui pelatihan pendahuluan.

“Kami berharap tahun ini kembali menjadi kesempatan berharga di mana para guru, seniman, dan siswa dapat menikmati proses pembelajaran yang penuh makna melalui seni dan budaya. Kami juga memohon agar para peserta dari Korea Selatan dapat terus disambut dengan kehangatan dan semangat kolaborasi,” ungkap Lee Milim.

SINERGI KOTA CIREBON & KABUPATEN KUNINGAN

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan menandatangani Perubahan Ketiga Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Sumber Mata Air Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Penandatanganan ini menegaskan komitmen kedua daerah dalam menyediakan air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat Kota Cirebon.

Kerja sama antara kedua daerah memiliki sejarah panjang sejak 2009. Sejak saat itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Kota Cirebon telah menjalin sinergi melalui beberapa perjanjian terkait pengelolaan sumber mata air, yang terus diperbarui mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Perubahan ketiga yang dilakukan hari ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi juga penyesuaian kerja sama dengan dinamika zaman, regulasi, dan kebutuhan publik yang terus berkembang.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya kerja sama ini. Menurutnya, air adalah kebutuhan dasar manusia sekaligus sumber kehidupan yang harus dijaga bersama.

“Kota Cirebon memiliki keterbatasan sumber daya air, sementara Kabupaten Kuningan dianugerahi alam yang subur dengan sumber mata air melimpah. Kerja sama ini menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam perubahan ketiga ini, terdapat beberapa poin penting yang disepakati. Pertama, jaminan ketersediaan pasokan air bersih bagi warga Kota Cirebon dengan dukungan keberlanjutan dari Kabupaten Kuningan. Kedua, dana kompensasi transparan dari Kota Cirebon melalui Perumda Air Minum Tirta Giri Nata untuk mendukung konservasi sumber daya air, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan pembangunan di Kabupaten Kuningan.

Selain itu, perjanjian juga menetapkan evaluasi berkala setiap lima tahun agar kerja sama tetap relevan, adil, dan adaptif terhadap kondisi terbaru. Hal ini dilakukan untuk memastikan manfaat kerja sama tetap maksimal bagi kedua belah pihak.

Wali Kota menambahkan, kerja sama ini bukan hanya soal air, tetapi juga soal persaudaraan antar-daerah.

“Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya yang erat. Sinergi ini memperkuat ikatan tersebut dan menegaskan prinsip gotong royong,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan air ke depan cukup berat, seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan keterbatasan sumber daya.

“Kami berkomitmen tidak hanya menerima manfaat dari sumber mata air Paniis, tetapi juga menjaga kelestariannya. Jika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita,” jelasnya.

Penandatanganan perjanjian ini diharapkan menjadi komitmen nyata kedua pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kolaborasi antar-daerah. Pemerintah Kota Cirebon menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan atas kerja sama yang solid selama ini.

 

KAI DAOP 3 TERTIBKAN BANGUNAN LIAR

Guna menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, KAI Daop 3 Cirebon melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di sekitar perlintasan sebidang. Senin (18/08), telah dilaksanakan penertiban terhadap satu bangunan yang berlokasi di dekat KM 238+2/3 petak jalan Sindanglaut-Ciledug, Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon menyampaikan bangunan liar yang berada di sekitar perlintasan sebidang dapat menghalangi jarak pandangan petugas KAI, baik Penjaga Perlintasan Sebidang (PJL) maupun Masinis, sehingga rawan terjadinya gangguan terhadap perjalanan kereta api. “Terhadap bangunan liar yang berada di sekitar perlintasan sebidang akan dilakukan penertiban dan pembongkaran agar gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran perjalanan KA dapat diminimalisir,” ujar Muhib.

“Penertiban ini tidak hanya untuk mengamankan operasional perjalanan kereta api, namun juga dapat memberikan keamanan bagi masyarakat, karena masyarakat yang akan melintasi perlintasan sebidang dapat lebih waspada sebab dapat melihat posisi kereta api dari kejauhan. Langkah ini merupakan upaya preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.” tambah Muhib.

Pada beberapa waktu sebelumnya juga telah dilakukan penertiban bangunan liar berupa warung di Km 235+1 (Area JPL 226) petak jalan Sindanglaut – Luwung, Ds. Cipeujeh wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Sebelum dilakukan penertiban, petugas KAI dalam hal ini Tim Pengamanan dan Tim Jalan & Jembatan telah memberikan sosialisasi serta mengingatkan kepada pemilik bangunan liar bahwa bangunan tersebut menyalahi ketentuan, untuk selanjutnya agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun karena tidak segera dibongkar, maka petugas KAI melakukan pembongkaran dengan melibatkan langsung pemilik bangunan.

“KAI Daop 3 Cirebon mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan atau mendirikan bangunan di sekitar jalur KA karena dapat membahayakan perjalanan KA. Selain itu, kami mengajak masyarakat yang tinggal berdekatan dengan jalur KA untuk ikut menjaga kebersihan dengan tidak membuang dan membakar sampah di jalur KA,” tutup Muhib.

PEMKOT CIREBON TANDATANGANI MOU SCLSC

Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Proyek Implementasi Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) untuk Industrialisasi Pertanian dan Material Baru sebagai bagian dari Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Hotel Grand Mansion, Rabu (20/8/2025). Kegiatan dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Wali Kota menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal penting dalam membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menyebut kemiskinan sebagai persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan sistemik dan kolaboratif.

“Tugas kita bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi membangun sistem yang memberi kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berdaya. Skema SCLSC kami pandang sebagai alternatif solusi konkret untuk memperkuat rantai nilai pertanian hingga ke pasar,” ujarnya.

Menurutnya, posisi geografis Kota Cirebon yang strategis, sebagai simpul antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, membuka peluang besar untuk menjadikan Cirebon sebagai pusat pengolahan, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian dari wilayah sekitar seperti Brebes, Indramayu, dan Kuningan. Hal ini sejalan dengan semangat menciptakan nilai tambah dari sektor hulu hingga hilir.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini diharapkan membawa tiga manfaat utama, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui koperasi, peningkatan efisiensi serta nilai tambah produk pertanian, dan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketimpangan sosial.

Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk menyalakan semangat pembangunan dari wilayah pinggiran, seraya mengutip pesan Bung Hatta “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”

“Mari kita nyalakan lilin itu, dari Brebes hingga Cirebon, agar sinar pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan struktural. Ia menyoroti peran koperasi sebagai tulang punggung model ekonomi rakyat yang mampu menghubungkan petani dengan sektor produksi, distribusi, hingga pasar.

“Penandatanganan MoU ini adalah langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya koperasi dapat menjadi katalisator transformasi pertanian yang berkelanjutan,” tutur Budiman.

Ia menambahkan bahwa program ini melibatkan empat pemerintah daerah, Kota dan Kabupaten Cirebon, Brebes, Indramayu, dan Kuningan serta lima mitra swasta, termasuk PT Garam (Persero) dan perusahaan pengolahan limbah dari Belanda, Harvest Waste. Sinergi multipihak ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya lokal.

BP Taskin juga menyebutkan sembilan sektor prioritas dalam kolaborasi ini, antara lain pangan, energi baru terbarukan, industri kreatif, digital, pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan hilirisasi produk. Pendekatan lintas sektor ini bertujuan mempercepat transformasi sosial-ekonomi dan menciptakan pembangunan yang inklusif.

Model SCLSC yang diadopsi dalam program ini merupakan sistem rantai pasok semi tertutup yang mengintegrasikan sektor produksi, pengolahan, distribusi, serta pemanfaatan limbah secara efisien dan berkelanjutan. Skema ini berbasis koperasi dan UMKM sebagai aktor utama, sehingga masyarakat miskin dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi produktif.