PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR, TUMBUHKAN GENERASI KRITIS DAN BERINTEGRITAS

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi pelajar dan masyarakat di Kota Cirebon, Kamis (13/11/2025). Acara yang diikuti oleh ratusan perwakilan pelajar dari SMA, SMK, MA, dan sederajat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus partisipasi aktif warga, khususnya pemilih pemula, dalam kehidupan politik yang sehat dan demokratis.

Tidak hanya itu, kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun budaya demokrasi yang berkualitas, dengan generasi muda sebagai garda terdepan. Dengan pemahaman politik yang baik, diharapkan tercipta masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga persatuan dalam keberagaman.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno yang hadir membuka kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Badan Kesbangpol Kota Cirebon yang telah mengambil langkah strategis ini. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum.

“Peserta dari lingkungan pendidikan ini adalah calon pemimpin dan agen perubahan masa depan. Memahami politik sejak dini bukan hanya menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, tetapi juga menjadi pemimpin yang berintegritas,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan peran masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Ia menilai, partisipasi aktif dalam politik tidak hanya saat Pemilu atau Pilkada.

“Ini tentang mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan yang konstruktif, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan umum. Mari kita junjung tinggi etika dan persatuan, serta jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk perpecahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Cirebon, Buntoro Tirto menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai edukasi politik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pemilih pemula.

“Kami berharap pelajar bukan sekadar objek politik, tetapi menjadi subjek yang berperan aktif dalam menjaga kejujuran dan transparansi demokrasi. Tujuan kami antara lain untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan Pemilu, menumbuhkan kesadaran kritis, dan membentuk pemuda yang peduli terhadap demokrasi, baik di sekolah maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan wawasan komprehensif mengenai sistem demokrasi dan proses pemilu, sehingga pemilih pemula dapat mengambil keputusan secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai hati nurani.

“Semoga pelajar yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pelopor demokrasi yang santun, damai, dan beretika di lingkungan masing-masing,” tutupnya.

SINERGI ANTARDAERAH, PEMKOT CIREBON DORONG EFISIENSI DISTRIBUSI MELALUI PROGRAM GAPURA PANGAN

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) resmi meluncurkan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Fasilitasi Distribusi Pangan dan Program Gapura Pangan, sebuah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. Inisiatif Gapura Pangan ini juga lahir dari semangat perubahan dan kepedulian terhadap stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di Kota Cirebon.

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, yang menyampaikan apresiasi tinggi kepada DKP3 dan seluruh tim yang telah merancang proyek perubahan ini dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala DKP3 beserta seluruh tim efektif, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadirkan solusi konkret terhadap tantangan distribusi pangan di kota ini,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Sumanto menegaskan, keterbatasan lahan pertanian di Kota Cirebon yang hanya sekitar 93 hektar lahan baku sawah membuat daerah ini bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah hingga 95 persen. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi distribusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui Peraturan Wali Kota yang baru ditetapkan, Pemkot Cirebon kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan keterpaduan dalam pengelolaan distribusi pangan.

Selain itu, Pemkot juga mendorong sinergi kontraktual antar pelaku usaha pangan lintas daerah, melalui kerja sama antara kelompok tani di daerah produsen dengan distributor lokal dan BUMD, dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis seperti beras, bawang merah, cabai, daging ayam ras, dan telur.

“Kita telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kelompok tani dari daerah produsen dengan Warung Peduli Inflasi (Waduli) Kota Cirebon. Ini menjadi langkah nyata membangun sistem distribusi pangan berbasis Business to Business yang adaptif dan berkeadilan,” jelas Sumanto.

Ia berpesan agar sinergi antara DKP3, Bagian Perekonomian, Perumda Pasar, serta dukungan data dari BPS dan BI harus berjalan optimal.

“Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memastikan ketersediaan pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan bahwa nama Gapura Pangan filosofinya menggambarkan gerbang kolaborasi antarwilayah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Elmi menjelaskan bahwa Gapura Pangan bukan hanya program, tetapi strategi terobosan untuk mengurangi ketergantungan Kota Cirebon terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, sementara pelaku usaha dan koperasi menjadi motor penggerak dalam memperkuat rantai distribusi.

“Melalui Gapura Pangan, distribusi pangan dari produsen ke konsumen akan menjadi lebih dekat dan efisien. Kolaborasi ini akan menjembatani petani produsen dengan masyarakat perkotaan melalui jaringan Waduli dan Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.

Ia berharap koperasi-koperasi kelurahan dapat berperan sebagai distributor utama berbagai komoditas pangan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan cabai, sehingga harga lebih stabil dan terjangkau bagi warga.

“Mari kita jadikan Gapura Pangan sebagai gerbang menuju kemandirian pangan perkotaan,” pesannya.