PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR, TUMBUHKAN GENERASI KRITIS DAN BERINTEGRITAS

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi pelajar dan masyarakat di Kota Cirebon, Kamis (13/11/2025). Acara yang diikuti oleh ratusan perwakilan pelajar dari SMA, SMK, MA, dan sederajat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus partisipasi aktif warga, khususnya pemilih pemula, dalam kehidupan politik yang sehat dan demokratis.

Tidak hanya itu, kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun budaya demokrasi yang berkualitas, dengan generasi muda sebagai garda terdepan. Dengan pemahaman politik yang baik, diharapkan tercipta masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga persatuan dalam keberagaman.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno yang hadir membuka kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Badan Kesbangpol Kota Cirebon yang telah mengambil langkah strategis ini. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum.

“Peserta dari lingkungan pendidikan ini adalah calon pemimpin dan agen perubahan masa depan. Memahami politik sejak dini bukan hanya menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, tetapi juga menjadi pemimpin yang berintegritas,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan peran masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Ia menilai, partisipasi aktif dalam politik tidak hanya saat Pemilu atau Pilkada.

“Ini tentang mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan yang konstruktif, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan umum. Mari kita junjung tinggi etika dan persatuan, serta jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk perpecahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Cirebon, Buntoro Tirto menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai edukasi politik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pemilih pemula.

“Kami berharap pelajar bukan sekadar objek politik, tetapi menjadi subjek yang berperan aktif dalam menjaga kejujuran dan transparansi demokrasi. Tujuan kami antara lain untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan Pemilu, menumbuhkan kesadaran kritis, dan membentuk pemuda yang peduli terhadap demokrasi, baik di sekolah maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan wawasan komprehensif mengenai sistem demokrasi dan proses pemilu, sehingga pemilih pemula dapat mengambil keputusan secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai hati nurani.

“Semoga pelajar yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pelopor demokrasi yang santun, damai, dan beretika di lingkungan masing-masing,” tutupnya.

SINERGI ANTARDAERAH, PEMKOT CIREBON DORONG EFISIENSI DISTRIBUSI MELALUI PROGRAM GAPURA PANGAN

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) resmi meluncurkan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Fasilitasi Distribusi Pangan dan Program Gapura Pangan, sebuah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. Inisiatif Gapura Pangan ini juga lahir dari semangat perubahan dan kepedulian terhadap stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di Kota Cirebon.

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, yang menyampaikan apresiasi tinggi kepada DKP3 dan seluruh tim yang telah merancang proyek perubahan ini dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala DKP3 beserta seluruh tim efektif, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadirkan solusi konkret terhadap tantangan distribusi pangan di kota ini,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Sumanto menegaskan, keterbatasan lahan pertanian di Kota Cirebon yang hanya sekitar 93 hektar lahan baku sawah membuat daerah ini bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah hingga 95 persen. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi distribusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui Peraturan Wali Kota yang baru ditetapkan, Pemkot Cirebon kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan keterpaduan dalam pengelolaan distribusi pangan.

Selain itu, Pemkot juga mendorong sinergi kontraktual antar pelaku usaha pangan lintas daerah, melalui kerja sama antara kelompok tani di daerah produsen dengan distributor lokal dan BUMD, dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis seperti beras, bawang merah, cabai, daging ayam ras, dan telur.

“Kita telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kelompok tani dari daerah produsen dengan Warung Peduli Inflasi (Waduli) Kota Cirebon. Ini menjadi langkah nyata membangun sistem distribusi pangan berbasis Business to Business yang adaptif dan berkeadilan,” jelas Sumanto.

Ia berpesan agar sinergi antara DKP3, Bagian Perekonomian, Perumda Pasar, serta dukungan data dari BPS dan BI harus berjalan optimal.

“Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memastikan ketersediaan pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan bahwa nama Gapura Pangan filosofinya menggambarkan gerbang kolaborasi antarwilayah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Elmi menjelaskan bahwa Gapura Pangan bukan hanya program, tetapi strategi terobosan untuk mengurangi ketergantungan Kota Cirebon terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, sementara pelaku usaha dan koperasi menjadi motor penggerak dalam memperkuat rantai distribusi.

“Melalui Gapura Pangan, distribusi pangan dari produsen ke konsumen akan menjadi lebih dekat dan efisien. Kolaborasi ini akan menjembatani petani produsen dengan masyarakat perkotaan melalui jaringan Waduli dan Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.

Ia berharap koperasi-koperasi kelurahan dapat berperan sebagai distributor utama berbagai komoditas pangan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan cabai, sehingga harga lebih stabil dan terjangkau bagi warga.

“Mari kita jadikan Gapura Pangan sebagai gerbang menuju kemandirian pangan perkotaan,” pesannya.

 

PEMKOT CIREBON AJAK MASYARAKAT WUJUDKAN KESEHATAN DIMULAI DARI DIRI SENDIRI

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 sebagai pengingat pentingnya menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi fondasi utama dalam upaya membangun generasi yang sehat dan tangguh.

Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menegaskan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga medis, melainkan tanggung jawab setiap individu.

“Kesehatan dimulai dari diri, dan dimulai daripada masyarakat itu sendiri. Kita sama-sama menggerakkan setiap warga, setiap insan, agar memahami bahwa kita perlu menjaga kesehatan,” ujarnya dalam upacara peringatan HKN ke-61 di halaman Apel Balai Kota, Rabu (12/11/2025).

Sumanto juga membacakan sambutan dan arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi G. Sadikin, yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Tema peringatan HKN ke-61, “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, menjadi pengingat bahwa kualitas kesehatan hari ini akan menentukan masa depan bangsa esok hari. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia telah menjalankan transformasi kesehatan yang berfokus pada menjaga orang sehat tetap sehat, bukan sekadar mengobati orang sakit.

Dalam naskah sambutan, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa transformasi kesehatan ini telah menunjukkan hasil signifikan. Lebih dari 52 juta orang mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang juga berdampak pada peningkatan cakupan skrining TB hingga lebih dari 20 juta orang.

Tidak hanya itu, lebih dari 8.000 Puskesmas telah menerapkan integrasi layanan primer sebagai langkah awal pelayanan kesehatan terdekat bagi masyarakat. Mutu rumah sakit rujukan pun terus ditingkatkan di 514 kabupaten/kota, terutama untuk penyakit prioritas seperti kanker, jantung, dan stroke.

Selain itu, ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan semakin terjamin karena sebagian besar vaksin program imunisasi rutin kini diproduksi di dalam negeri, menciptakan ketahanan kesehatan yang mandiri.

“Program JKN kini menjangkau 98 persen penduduk, memperkuat perlindungan finansial masyarakat. Sementara itu, 61 persen Puskesmas telah dilengkapi sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar, dan 74 persen RSUD memiliki tujuh dokter spesialis dasar,” tutur Sumanto membacakan sambutan.

Transformasi teknologi kesehatan juga telah menunjukkan kemajuan, dengan aplikasi SATUSEHAT diverifikasi dan ditargetkan digunakan oleh 6,1 juta orang. Menteri Kesehatan menekankan bahwa seluruh capaian ini tidak akan maksimal tanpa transformasi budaya kerja para pegawai dan tenaga kesehatan, yang harus terus berubah menjadi lebih kompeten, akuntabel, dan selaras dalam mendukung transformasi kesehatan.

Pemkot Cirebon berharap momentum HKN ke-61 ini menjadi pendorong bagi seluruh warga untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat, sehingga tercipta generasi sehat sebagai fondasi masa depan bangsa. “Dengan generasi sehat, kita wujudkan masa depan hebat,” tutup Sumanto.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, menambahkan bahwa HKN ke-61 menjadi momentum untuk menegaskan kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

“Alhamdulillah, Hari Kesehatan Nasional kita maknai sebagai upaya bersama dalam membangun generasi yang sehat. Dengan dukungan jajaran Pemerintah Kota Cirebon, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan seperti FK UGJ dan STIKes, serta mitra-mitra seperti IDI dan IBI, dan tentunya masyarakat, kita bersama berkomitmen menuju generasi emas Indonesia 2045,” ujarnya.

Siti Maria menjelaskan, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar yang dikenal sebagai “beban rangkap tiga penyakit” (triple burden of disease). Diantaranya Penyakit Menular seperti Tuberkulosis (TBC), Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV/AIDS, ISPA, dan lainnya. Kedua, Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, penyakit jantung koroner, diabetes melitus, hipertensi, dan kanker. Ketiga, kemunculan kembali (Re-emerging) dan Penyakit Baru (Emerging Diseases) seperti SARS, H1N1, atau Ebola.

Ia mengungkapkan bahwa berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit, termasuk CKG, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kampanye Kota Cirebon Bebas TBC 2030, dan peluncuran kelurahan siaga tuberkulosis.

“Memang dengan adanya screening, cek kesehatan gratis juga, kita memeriksa dari setiap warga untuk melihat faktor-faktor resiko kesehatan dan mendeteksi dini, pra-penyakit,” ungkapnya.