Tag: jawabarat

RUANG PUBLIK : PUTUSAN MK ATAS UU CIPTAKER

Pekan lalu menjadi momen penting untuk sektor ketenagakerjaan. Mahkamah Konsitusi mengabulkan 70 persen permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh. Ada 21 pasal yang diubah MK karena dinilai bertentangan dengan konstitusi, di antaranya terkait pengupahan, tenaga kerja asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan alih daya atau outsourcing.

MK memerintahkan kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Ciptaker. DPR dan presiden diminta segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru paling lambat 2 tahun.

Bagi buruh, putusan MK ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan ke depan. Apalagi, momennya berdekatan dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Apa saja harapan buruh terhadap tindak lanjut putusan MK ini? Bagaimana konsekuensinya pada situasi ketenagakerjaan saat ini? Bagaimana arah UU Ketenagakerjaan yang baru?

Kami bincangkan di #RuangPublikKBR bersama Sekjend Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Damar Panca dan Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Trisakti, Aloysius Uwiyono.

Bisa didengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

Streaming: suaragratiafm.com

KAI Daop 3 Cirebon Lakukan Perbaikan Geometri Sejumlah 84 Titik Lokasi Perlintasan Sebidang.

SUARA GRATIA,CIREBON – PT. KAI terus berupaya meningkatkan layanan kereta api termasuk peningkatan keselamatan perjalanan, diantaranya dengan perbaikan jalur di sejumlah perlintasan sebidang. Adapun pekerjaan peningkatan prasarana perbaikan Geometri pada perlintasan sebidang secara periodik telah dan sedang dilaksanakan di wilayah kerja Daop 3 Cirebon sebanyak 168 titikPada Jalur Hulu dan Hilir di 84 lokasi perlintasan sebidang.

Manager Humas Daop 3 Cirebon Rokhmad Makin Zainul mengatakan, perbaikan tersebut meliputi penggantian rel, bantalan , penambahan batu ballast (batu kricak) dan pengaspalan kembali.

Pekerjaan peningkatan keselamatan ini dilakukan guna mengembalikan kondisi jalur kereta api yang mengalami perubahan geometri, dan berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan KA.

Perubahan geometri jalur KA, salah satunya disebabkan karena adanya beban kendaraan yang melewati perlintasan sebidang. “Semakin padat beban lalu lintas yang ada, dapat menyebabkan penurunan elevasi rel lebih cepat, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kestabilan perjalanan KA” jelas Rokhmad.

Rokhmad menyebut pekerjaan tersebut akan memerlukan beberapa waktu dalam penyelesaiannya . Karena setelah dilakukan pembongkaran dan perbaikan geometri jalan KA, perlu dilakukan masa penstabilan sekitar 7 hari setelahnya, sebelum dilanjutkan pengaspalan. Dengan begitu, dalam beberapa hari ke depan, lalu lintas pada beberapa perlintasan sebidang akan sedikit mengalami hambatan.

Selama perbaikan, Rokhmad memastikan tidak ada penutupan jalan karena yang digunakan untuk perbaikan adalah separuh ruas jalan. Sementara separuh badan jalan sisanya masih bisa dilintasi pengguna jalan.

Ia pun mengimbau kepada pengguna jalan yang melintas selama perbaikan rel untuk berhati-hati. Selama pengerjaan kondisi jalan tidak sebagus biasanya, bagi semua pengendara yang akan melintas supaya lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan

“ PT KAI Daop 3 Cirebon menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para pengguna jalan dikarenakan adanya pekerjaan tersebut dan kami mengimbau pengguna jalan yang melewati area yang diperbaiki tersebut untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat cuaca hujan ,karena selain ada penumpukan material, juga ada lalu-lalang pekerja ,” tutup Rokmad (Humas KAI DAOP 3 Cirebon)

Monev Layanan Kominfo dan Statistik, Pj Sekda Dorong Optimalisasi Teknologi dan Perencanaan Digital yang Matang

SUARA GRATIA,CIREBON – Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Statistik yang diselenggarakan di Resort Prima Sangkanhurip, Rabu (9/10/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program strategis di bidang Kominfo dan Statistik di Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Pj Sekda menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon atas inisiatif pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Monev ini diharapkan dapat memperkuat wawasan dan mengevaluasi sejauh mana implementasi aturan, ketetapan, dan program terkait Kominfo serta Statistik di masing-masing unit kerja pemerintah.

“Kita semua tentu berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat wawasan sekaligus melihat sejauh mana implementasi berbagai aturan, ketetapan, dan program terkait Kominfo dan Statistik pada masing-masing unit kerja,” kata Pj Sekda.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran akan transformasi digital yang tengah masif terjadi. Keterhubungan berbagai sistem elektronik dan komputer, yang kini menjadi satu kesatuan yang kompleks, membawa kemudahan namun juga tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial. Pj Sekda menyarankan agar perencanaan pembangunan ruang digital harus dilakukan dengan matang, didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan infrastruktur yang memadai.

“Perlu perencanaan jangka panjang yang matang, didukung oleh kerangka hukum, kebijakan yang komprehensif, serta infrastruktur yang memadai agar pembangunan ruang digital ini dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Pj Sekda juga mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital harus semakin optimal untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang efisien, cepat, dan responsif. Menurutnya, kualitas pelayanan publik yang baik adalah salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat.

Kegiatan Monev ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi dan memperkuat implementasi program-program digitalisasi, terutama dalam mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa AP MM, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi penyelenggaraan program Cirebon Satu Data, serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan data makro dan statistik.

“Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi mengenai keamanan informasi, mengingat serangan cyber terhadap website dan aplikasi beberapa bulan terakhir sangat masif,” ungkap Ma’ruf Nuryasa.

Kepala DKIS juga menekankan pentingnya mitigasi terhadap serangan siber yang terus meningkat, serta evaluasi terkait program SPAN Lapor yang menjadi bagian penting dalam pelayanan informasi publik.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat literasi informasi dan mendukung implementasi Cirebon Satu Data yang lebih optimal di masa mendatang.

“Melalui kegiatan ini, kami juga berharap dapat meningkatkan literasi informasi serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi yang ada, sehingga kualitas pelayanan publik di Kota Cirebon dapat semakin baik,” pungkas Ma’ruf.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat lebih memahami peran dan pentingnya data serta teknologi dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cirebon, demi kesejahteraan masyarakat. (Humas Pemkot Cirebon)

KAI Daop 3 Cirebon Mohon Maaf Perjalanan KA Terganggu, Imbas KA Gajayana Tertemper Kendaraan

SUARA GRATIA,CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon memohon maaf atas terganggunya perjalanan KA, pada lintas Stasiun Terisi – Stasiun Telagasari, atas imbas kejadian KA Gajayana relasi Gambir-Malang yang tertemper kendaraan, pada Kamis malam (3/10) pukul 20.55 WIB.

Kejadian temperan KA Gajayana dengan kendaraan berjenis minibus dengan Nopol E 1011 AJ terjadi di Eks JPL 127A pada Km 163+7/8. Lokasi tersebut merupakan perlintasan sebidang yang sudah dilakukan penutupan akses jalan. Menurut informasi dari warga, lokasi tersebut sudah tidak dilewati kendaraan, namun pada saat sebelum terjadi temperan terdapat sebuah mobil memaksa merangsek masuk melalui perlintasan yang sudah ditutup tersebut. Pengemudi kendaraan bersama 2 penumpangnya melarikan diri dari lokasi tersebut dan meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak preipal sehingga terjadi temperan dengan KA Gajayana.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Rokhmad Makin Zainul, mengatakan bahwa akibat kejadian ini, Lokomotif KA Gajayana mengalami kerusakan. Selanjutnya, pukul 22.12 wib datang lokomotif pengganti di Stasiun Telagasari yang dikerahkan dari Stasiun Arjawinangun untuk mengantisipasi kelambatan perjalanan KA.

Ditambahkannya, insiden ini mengakibatkan beberapa perjalanan KA pada lintas Terisi-Telagasari mengalami keterlambatan. Adapun perjalanan KA yang mengalami keterlambatan yakni :
KA 140a (Senja Utama Yk) andil 61 mnt
KA 64 (Sembrani) andil 61 mnt
KA 216a (Majapahit) andil 61 mnt
KA 24 (Argo Cheribon) andil 77 mnt
KA 4 (Argo Bromo Anggrek) andil 57 mnt
KA 8 (Argo Lawu) andil 57 mnt
KA 78f (Pandalungan) andil 47 mnt
KA 56 (Gajayana) andil 172 mnt

“Atas kejadian ini, KAI menyampaikan memohon maaf kepada seluruh pelanggan akibat perjalanan KA yang mengalami gangguan. KAI menyesalkan adanya kejadian tersebut dan akan melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rokhmad.

KAI Daop 3 Cirebon menyayangkan terjadinya perilaku tidak tertib pengendara kendaraan yang melewati perlintasan yang sudah ditutup Ex JPL No.127A kilometer 163+7/8 antara Stasiun Terisi dan Telagasari mengakibatkan terjadi temperan pada Kereta Api Gajayana relasi Gambir-Malang, tepatnya di Desa Irigasi Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Rokhmad menyayangkan peristiwa tersebut dan mengingatkan agar masyarakat pengguna jalan selalu mematuhi aturan berlalu lintas dengan tidak melewati perlintasan yang sudah ditutup. Pada peristiwa tersebut, Petugas Daop 3 di lapangan menindaklanjuti dengan melakukan pengamanan pada Lokasi, melakukan penanggulangan terhadap lokomotif yang rusak dan koordinasi dengan Polsek setempat.

Untuk Penumpang, Masinis dan Petugas lain di dalam kereta api dalam kondisi baik tidak ada yang mengalami luka, sedangkan supir kendaraan dan penumpangnya masih dalam pencarian untuk dimintai keterangan.

“Pengguna jalan wajib mematuhi aturan di perlintasan sebidang, mengutamakan perjalanan kereta api terlebih dahulu. Pelanggaran di perlintasan sebidang dapat berakibat fatal dan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tutup Rokhmad. (Manager Humas KAI DAOP 3 Cirebon)

KAI Gelar Kampanye Anti Pelecehan Seksual dan Sosialisasi Keamanan Perjalanan KA di Stasiun Cirebon

SUARA GRATIA – PT KAI Daop 3 Cirebon menggelar kegiatan Kampanye Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual serta Sosialisasi Keamanan Perjalanan KA di Stasiun Cirebon dengan tema “Dare To Lead And Speak Up” pada Kamis (12/09). Kegiatan kampanye diisi dengan Talkshow menggandeng Komunitas Pencinta Kereta Api IRPS (Indonesian Railway Preservation Society) dengan konsep acara Nyore di Stasiun.

Dalam kegiatan Talkshow dibahas tentang pencegahan aksi pelecehan seksual di transportasi publik, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh korban pelecehan seksual, serta berbagai hal yang sudah dilakukan oleh KAI dalam mencegah kejadian pelecehan seksual di dalam perjalanan KA maupun di lingkungan stasiun. Turut hadir dan menjadi narasumber dalam talkshow adalah Psikolog Vivi Ade Cerliana, M.Psi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3APPKB) Suwarso Budi Winarno, Kanit PPA Satreskrim Polres Cirebon Kota AKP Ipda Saeful Eka Priaga SH , Manager Angkutan Penumpang Daop 3 Cirebon Rizky Afrida dan Assistan Manager of Public Information Care KAI Teja Wulan .

Psikolog Vivi Ade Cerliana selaku narasumber menyampaikan, sebagai korban tindak pelecehan atau kekerasan seksual harus berani untuk melapor “Dare To Lead And Speak Up”, karena korban akan dilindungi oleh Undang-Undang. Begitu juga dengan masyarakat yang ingin melaporkan kejadian tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan KAI tersebut bisa menjadi role model untuk transportasi publik lainnya, sehingga di setiap transportasi publik memliki protokol dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Rizky Afrida selaku Manager Angkutan Penumpang KAI Daop 3 Cirebon yang menyampaikan bahwa Kereta api merupakan tranpsortasi publik paling aman. KAI senantiasa melakukan pencegahan atas kejadian kekerasan atau pelecehan seksual baik di stasiun maupun dalam perjalanan KA. Bagi korban yang mengalami kejadian tersebut untuk sesegera mungkin menyampaikan pengaduan melalui media resmi KAI dan call center 021-121. Sesuai UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Agar tidak terjadi back fire UU ITE, seyogyanya tidak melakukan laporan dengan posting di sosial media. KAI siap memberikan dukungan penuh dengan melindungi dan mendampingi korban dalam proses hukumnya. KAI juga terus berkomitmen dalam menangani kasus tindak pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan KAI.

Dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di transportasi KA, KAI meningkatkan pengawasan dan pengamanan dengan memasang CCTV baik di lingkungan stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api agar tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan niatnya.

Vice President KAI Daop 3 Cirebon Dicky Eka Priandana mengatakan KAI akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan blacklist terhadap penumpang yang melakukan pelecehan seksual selama dalam perjalanan kereta api. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku melakukan hal serupa di kemudian hari.

Selain itu juga kampanye dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi melalui poster, pembagian stiker dan mengajak pengguna jasa KA dan undangan yang hadir dalam talkshow untuk menandatangani petisi Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual.

“Diharapkan dengan kampanye ini, seluruh pengguna jasa kereta api dapat lebih peduli lagi atas pencegahan tindak pelecehan dan berani lapor apabila terdapat kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik, khususnya transportasi Kereta Api. Kegiatan Sosialisasi anti pelecehan seksual ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi semua pengguna,” tutup Dicky

Turut hadir dalam kegiatan ini, BEM UNISSC, UGJ, UMC, UCIC, Poltekpar, Poltekes, KWACI (Komunitas Wanita Cirebon), PIKKA (Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati Kereta Api), Komunitas Pecinta Kereta Api, dan rekan-rekan media pers. (Humas DAOP 3 Cirebon)

Sosialisasi Tahapan Pilkada 2024, Pj Wali Kota Cirebon Tekankan Peran Media dan Pendidikan Pemilih

SUARA GRATIA,CIREBON – Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi hadir dalam kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada serentak tahun 2024 bersama media di Metland Hotel, Selasa (10/9/2024). Acara ini, sesuai dengan Keputusan KPU nomor 620 tahun 2024, dihadiri oleh berbagai media dari cetak, online, televisi, dan radio.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota mengapresiasi upaya KPU dan media dalam menyelenggarakan kegiatan ini. “Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam sosialisasi tahapan Pilkada. Keterlibatan media sangat penting dalam era keterbukaan saat ini,” ujarnya.

Pj Wali Kota menekankan peran krusial media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia berharap media dapat turut serta dalam mendidik masyarakat mengenai tahapan Pilkada.

“Agar partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi ini dapat lebih berkualitas,” tambahnya.

Menurut Pj Wali Kota, sosialisasi dan edukasi ini adalah langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik horizontal yang mungkin timbul akibat polarisasi politik.

“Kita harus melakukan antisipasi agar potensi perpecahan tidak menjadi masalah yang fatal. Memahami tahapan Pilkada secara menyeluruh adalah salah satu cara untuk mengatasi hal ini,” katanya.

Pilkada Serentak, lanjut Pj Wali Kota, adalah sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ia menilai, demokrasi yang sehat harus menciptakan kebiasaan baik di ranah publik.

“Ketika budaya demokrasi sudah mapan, kemungkinan konflik bisa diminimalisir,” lanjutnya.

Pj Wali Kota juga mengingatkan pentingnya menghindari sikap intoleran dalam politik. Selama Pilkada Kota Cirebon, Pj Wali Kota mengimbau agar bisa menjauhi sikap intoleran dan kekerasan, baik fisik maupun verbal.

“Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas demokrasi kita,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk mencegah potensi konflik di lapangan. Pj Wali Kota mengingatkan agar kampanye Pilkada dilakukan dengan cara yang menyehatkan demokrasi.

“Mari dorong kontestan untuk mengedepankan politik adu ide dan gagasan, serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal,” katanya.

Selain itu, Pj Wali Kota menyerukan kepada masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilih. Ia mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan arah kemajuan Kota Cirebon. “Gunakan hak pilih secara maksimal,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Mardeko menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk melaksanakan tahapan Pemilu yang berkaitan dengan pendidikan pemilih.

“Sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan partisipasi mereka dalam Pilkada,” ujarnya.

Mardeko juga menekankan peran vital media dalam menyebarkan informasi dan menangkal hoaks. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat.

“Ini juga termasuk berbagi pengalaman dari Pilkada sebelumnya untuk meningkatkan kualitas Pilkada 2024,” tambah Mardeko.

Saat ini, KPU tengah melakukan penelitian berkas perbaikan yang diajukan oleh pasangan calon hingga 14 September 2024. Pihaknya mengharapkan masukan dari publik terkait data dan dokumen paslon.

Selanjutnya, Mardeko menginformasikan bahwa penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 September 2024, diikuti dengan pengundian nomor urut pada 23 September 2024. “Semoga seluruh tahapan ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman,” pungkas Mardeko. (Humas Pemkot Cirebon)

Pemerintah Kota Cirebon Sambut Tim Rechecking Lomba 10 Program Pokok PKK Jawa Barat

SUARA GRATIA,CIREBON- Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi bersama Pj Ketua TP PKK Kota Cirebon Madyawati dan perangkat daerah terkait menyambut kedatangan Tim Rechecking Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Kalijaga, Senin (9/9/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program PKK di wilayah Cirebon, dengan Kelurahan Kalijaga sebagai nominator dalam dua kategori utama, yaitu Pelaksana AKU HATINYA PKK (Pokja III) dan Pelaksana GKSTTB (Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana).

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Rechecking. Kehadiran bapak dan ibu sekalian di Kota Cirebon adalah suatu kebanggaan bagi kami. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program PKK di Kota Cirebon,” ungkap Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan Kalijaga atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga dapat masuk sebagai nominator dalam dua kategori penting.

“Ini adalah bukti nyata bahwa semangat kerja bersama dan gotong royong membawa hasil yang luar biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota menegaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak terkait. Hasil dari kerja keras yang terencana, terarah, dan terpadu dari berbagai pihak.

“Prinsip-prinsip pemberdayaan ini telah kita jalankan dengan baik, dan saya berharap kerja keras kita ini berbuah hasil dengan kemenangan di dua nominasi tersebut,” tuturnya.

Selain itu, Pj Wali Kota juga mengingatkan pentingnya menjadikan kegiatan seperti ini lebih dari sekadar acara tahunan dan sebatas seremonial semata. Ia mendorong PKK harus mampu menjadi pelopor perubahan dengan menghadirkan ide-ide baru dan inspiratif melalui 10 Program Pokok PKK.

“Pola pemberdayaan keluarga yang berbasis pada peran serta masyarakat harus terus dikedepankan, karena ini adalah kekuatan kita dalam berbagai aspek pembangunan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Pj Wali Kota juga mengapresiasi peran serta masyarakat dalam program tanggap darurat bencana. Ia menilai, masyarakat telah menunjukkan ketangguhan mereka dalam menghadapi berbagai situasi bencana, dari memberikan informasi kejadian bencana kepada BPBD, melakukan evakuasi mandiri, hingga berpartisipasi dalam tanggap darurat.

“Ini adalah bukti bahwa masyarakat kita siap menghadapi berbagai tantangan,” ucapnya.

Ia pun berharap kehadiran tim rechecking dapat memberikan semangat baru bagi Kota Cirebon.

“Semoga kedatangan tim hari ini semakin memotivasi kita semua untuk terus meningkatkan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di semua jenjang. Mari kita bersama-sama wujudkan Kota Cirebon yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera,” pesannya.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Dwi Kurniasari, dalam sambutannya menyatakan bahwa rechecking ini merupakan bagian dari pembinaan untuk meningkatkan SDM PKK. “Semoga kegiatan pembinaan yang sudah dilakukan bisa terus berlanjut, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas kader PKK dari tingkat RT hingga dasawisma, terutama dalam memanfaatkan era digital,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Kota Cirebon, Madyawati menekankan bahwa gerakan PKK adalah mitra pemerintah yang bekerja dengan pendekatan kekeluargaan.

“PKK bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan. Melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, kami berharap dapat mewujudkan keluarga yang maju, bahagia, sehat, dan sejahtera,” pungkasnya. (Humas Pemkot Cirebon)

Gebyar PAUD 2024 Dorong Kreativitas dan Pembentukan Karakter Anak

SUARA GRATIA,CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi membuka Gebyar PAUD 2024 yang diadakan di Ruang Sekretariat Pokja Bunda PAUD SPNF SKB, Sunyaragi, Selasa (3/9/2024). Acara ini mengusung tema “Wujudkan PAUD Berkualitas, Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.

Kegiatan dihadiri juga Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini SSos, Bunda PAUD Kota Cirebon Hj NR Madyawati SH MPd, serta para Bunda PAUD se-Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota mengapresiasi seluruh pihak dan perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Ia menyebutkan bahwa Gebyar PAUD bukan hanya sekadar acara seremonial, melainkan sebagai akselerasi dalam pembentukan karakter anak usia dini.

“Gebyar PAUD adalah momentum penting untuk memotivasi dan membentuk karakter anak-anak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berkreasi dan menunjukkan bakat mereka dalam suasana yang menyenangkan,” ujarnya.

Pj Wali Kota menegaskan bahwa menciptakan kondisi yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak adalah kewajiban bersama. Menurutnya, anak-anak usia dini adalah generasi penerus bangsa yang harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

“Kita harus memastikan bahwa anak-anak merasakan pengalaman yang positif sebagai bekal mereka dalam melanjutkan pendidikan,” tuturnya.

Pj Wali Kota juga berharap, melalui kegiatan Gebyar PAUD ini, dapat terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Cirebon.

“Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan Kota Cirebon yang ramah anak,” ajaknya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Cirebon Hj NR Madyawati SH MPd mengatakan, bahwa Gebyar PAUD merupakan kegiatan rutin tahunan. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh pendidik dan anak-anak PAUD.

“Kami berharap acara ini tidak hanya menjadi ajang lomba tetapi juga sebagai sarana untuk mengapresiasi usaha dan dedikasi semua pihak,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Madyawati, kegiatan Gebyar PAUD sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-24 yang diinisiasi Kemendikbudristek RI. “Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan transisi PAUD ke SD/MI yang menyenangkan dan mencetak generasi emas Indonesia di tahun 2045,” jelasnya.

Madyawati menambahkan bahwa para bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran yang sangat strategis. “Mereka adalah figur dan tauladan bagi masyarakat. Saya berharap, para bunda PAUD terus semangat dalam memberikan kontribusi terbaiknya,” harapnya.(Humas Pemkot Cirebon)

Pj Wali Kota Cirebon Apresiasi Peluncuran Sentra Gakkumdu sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Pemilu

SUARA GRATIA,CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi menghadiri peluncuran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Santika pada Kamis (29/8). Dalam acara tersebut, Pj Wali Kota menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bawaslu Kota Cirebon atas inisiatif peluncuran Sentra Gakkumdu yang merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang kondusif dan berkualitas di Kota Cirebon.

Sentra Gakkumdu diharapkan menjadi pusat penegakan hukum pemilu yang efektif dan efisien, mendukung Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu dengan baik.
“Seluruh proses mulai dari penerimaan laporan, penanganan pelanggaran, hingga pelaksanaan putusan pengadilan akan dikelola secara terintegrasi dalam sentra ini,” ujar Pj Wali Kota.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pemilu 2024, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-4 dengan skor IKP 77,04, mengindikasikan kategori kerawanan tinggi.

Kerawanan tersebut mencakup dua dimensi utama yakni penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan, isu-isu seperti kehilangan hak pilih dan logistik pemilu menjadi perhatian utama, sementara pada dimensi kontestasi, kasus politik uang dan kampanye hoax adalah tantangan signifikan.

Di tingkat Kota Cirebon, skor IKP tercatat 28,45, yang mengklasifikasikan kota ini dalam kategori kerawanan sedang. Hal ini menjadi sinyal penting untuk memetakan dan mengatasi potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

Pemerintah Kota Cirebon telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi pelanggaran, termasuk penandatanganan pakta integritas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan deklarasi netralitas di lingkungan pemerintah.

“Langkah-langkah ini diharapkan menjadi contoh baik dan diterapkan secara konsisten di seluruh pemerintahan,” lanjutnya.

Pj Wali Kota Cirebon juga menekankan komitmennya untuk melakukan monitoring yang ketat dan menindaklanjuti temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas, baik di media sosial maupun secara langsung.

“Sentra Gakkumdu dapat berperan lebih dari sekadar pelaksanaan prosedur hukum, namun juga sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah SPdI MPd, menambahkan bahwa dengan adanya Sentra Gakkumdu, masyarakat akan lebih mudah dalam melaporkan pelanggaran pemilu, khususnya pada tahapan pendaftaran calon. Devi juga mengajak masyarakat untuk aktif berdiskusi dan berpartisipasi dalam menjaga integritas pilkada Kota Cirebon.

“Sentra Gakkumdu akan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung tanpa pelanggaran. Kami terbuka untuk diskusi dan berharap masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas,” ujarnya.

Dengan peluncuran Sentra Gakkumdu, diharapkan proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon, dapat semakin berkualitas dan terjaga dari berbagai pelanggaran. (Humas Pemkot Cirebon)

Polsek Kesambi Gelar Apel Harkamtibmas di SMKN 1 Cirebon, Tegaskan Pencegahan Tawuran Pelajar

SUARA GRATIA, POLRES CIREBON KOTA-Polsek Kesambi Polres Cirebon Kota menggelar Apel Harkamtibmas di SMKN 1 Cirebon pada Selasa (27/8/2024) sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tawuran dan pelanggaran hukum di kalangan pelajar.

Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kesambi, IPTU Suganda, di lapangan upacara SMKN 1 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi.

Dalam apel tersebut, Kapolsek menyampaikan apresiasinya kepada seluruh siswa dan siswi SMKN 1 Cirebon untuk tidak terprovokasi oleh aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dari sekolah lain sehari sebelumnya.

“Kami berterima kasih kepada pihak sekolah dan seluruh siswa yang memilih untuk tetap berada di dalam sekolah, menghindari bentrokan dan menjaga situasi tetap kondusif,” ungkap Suganda.

Kapolsek juga menegaskan bahwa Polsek Kesambi bersama personel Polres Cirebon Kota telah bertindak cepat dengan mengamankan para pelajar yang terlibat dalam penyerangan tersebut.

Para pelajar yang terlibat tawuran di lakukan pembinaan dan diharapkan tindakan ini memberikan efek baik bagi para pelajar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, karena tugas pelajar adalah belajar dan mencari prestasi di sekolah.

Dalam arahannya, IPTU Agus Budiarto, Kanit Intelkam Polsek Kesambi, mengingatkan para siswa bahwa tugas utama mereka adalah belajar dan mencapai cita-cita demi kebanggaan orang tua.

“Orang tua bekerja keras untuk menyekolahkan kalian agar sukses, jadi jangan kecewakan mereka dengan tindakan yang merugikan diri sendiri,” ujar Agus.

Setelah apel selesai, Kapolsek Suganda beserta jajarannya melanjutkan kegiatan dengan ramah tamah bersama pihak sekolah di ruang Wakasek SMKN 1 Cirebon. Pihak sekolah dan kepolisian sepakat untuk terus bekerja sama dalam mencegah aksi tawuran dan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan sekolah.

Situasi di SMKN 1 Cirebon dan sekitarnya saat ini dilaporkan aman dan kondusif, dengan proses belajar mengajar berjalan lancar. (Humas Polres Cirebon Kota)