Tag: jawabarat

Peringati HUT Ke-79 RI, KAI Berikan Tiket Promo Cuma Bayar 79 Persen hingga Potongan Harga 50 Persen

SUARA GRATIA,CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan Promo “Panjat Pinang” (Panjat Diskonnya, Pinang Untungnya) di 30 perjalanan kereta api berbagai kelas dan tujuan. Pada program Promo Panjat Pinang, KAI menyediakan total 32.984 tiket. Promo yang pertama yaitu Pinang Promo Cuma Bayar 79 persen, KAI menyediakan 27.064 tiket untuk pembelian dari 16 s/d 18 Agustus 2024. Promo tersebut berlaku untuk pembelian di semua channel penjualan tiket (kecuali Loket dan Loket Box).

Manager humas Daop 3 Cirebon Rokhmad makin Zainul mengatakan, Promo Cuma Bayar 79 persen ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen HUT Republik Indonesia ke-79. KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian naik kereta api dengan tarif yang terjangkau.

“Tidak hanya itu, pada Program Promo “Panjat Pinang” KAI juga menghadirkan Promo Flash Sale dengan potongan harga 50 persen untuk pembelian tanggal 13 Agustus 2024 Jam 12.00-13.00 WIB di aplikasi Access by KAI saat live Instagram @KAI121_. Terdapat 5.920 tiket untuk Promo Flash Sale ini,” ujar Rokhmad.

Rokhmad mengatakan kedua promo tersebut berlaku untuk keberangkatan kereta api tanggal 17 s.d 31 Agustus 2024. Berbagai perjalanan kereta api dengan tujuan dan menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Solo, dan kota-kota lainnya bisa didapatkan dengan tarif yang terjangkau. Berikut adalah daftar KA dan rute yang mendapatkan tarif Promo Panjat Pinang atau Flash Sale:

1.⁠ ⁠KA Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan)
2.⁠ KA ⁠Argo Sindoro (Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir)
3.⁠ ⁠KA Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasar Turi pp)
4.⁠ ⁠KA Argo Dwipangga (Solo Balapan – Gambir)
5.⁠ ⁠KA Senja Utama YK (Pasar Senen – Yogyakarta)
6.⁠ ⁠KA Argo Merbabu (Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir)
7.⁠ ⁠KA Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng)
8.⁠ ⁠KA Fajar Utama YK (Yogyakarta – Pasar Senen)
9.⁠ ⁠KA Argo Parahyangan (Bandung – Gambir pp)
10.⁠ ⁠KA Tegal Bahari (Pasar Senen – Tegal pp)
11.⁠ ⁠KA Kutojaya Utara (Jakarta Kota – Kutoarjo pp)
12.⁠ ⁠KA Kaligung (Semarang Poncol – Tegal – Cirebon Prujakan pp)
13.⁠ ⁠KA Manahan (Solo Balapan – Gambir pp)
14.⁠ ⁠KA Pangandaran (Banjar – Gambir pp)
15.⁠ ⁠KA Manoreh (Jakarta Kota – Pasar Senen – Semarang Tawang Bank Jateng pp)
16.⁠ ⁠KA Sawunggalih (Kutoarjo – Pasar Senen pp)
17.⁠ ⁠KA Purwojaya (Cilacap – Gambir pp)
18.⁠ ⁠KA Ciremai (Bandung – Semarang Tawang Bank Jateng pp)
19.⁠ ⁠KA Sembrani (Surabaya Pasar Turi – Gambir pp)

Untuk informasi lebih lanjut terkait Promo Panjat Pinang, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

“KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya. Semoga dengan hadirnya Promo Panjat Pinang ini dapat membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau,” tutup Rokhmad. (Manager Humas DAOP 3 Cirebon)

Sambut HUT RI, KAI DAOP 3 Cirebon Banjir Promo

SUARA GRATIA,CIREBON – Guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan Kereta Api khususnya KA Argo Cheribon, PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon memberikan Promo “Gocher Tarif Merdeka” menyambut HUT Kemerdekaan RI di bulan Agustus 2024.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Rokhmad Makin Zainul menyampaikan, tarif Promo ini untuk keberangkatan tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus diberlakukan bagi pemesanan tiket melalui Aplikasi Access by KAI dan diseluruh Channel Penjualan mulai 1 Agustus 2024.

Adapun Tarif Promo tersebut sebagai berikut :

Tarif Weekday
Relasi Cirebon-Gambir
Kelas Eksekutif Rp 180.000
Kelas Ekonomi Rp. 130.000,-

Tarif Weekday
Relasi Tegal – Gambir
Kelas Eksekutif Rp.200.000
Kelas Ekonomi Rp. 150.000

Tarif Weekend
Relasi Cirebon-Gambir
Kelas Eksekutif Rp 210.000,-
Kelas Ekonomi Rp.150.000,-

Tarif Weekend
Relasi Tegal – Gambir
Kelas Eksekutif Rp.230.000
Kelas Ekonomi Rp. 170.000

Adapun persyaratan lengkap dari Promo “Gocher Tarif Merdeka” :
a. Tarif Promo berlaku selama bulan Agustus 2024
b. Tarif Promo dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.
c. Tarif Promo tidak berlaku reduksi

Info selengkapnya terkait layanan Kereta Api, masyarakat dapat menghubungi Customer Service Stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, Whatsapp KAI121 di 08111- 2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121. (Manager Humas DAOP 3 Cirebon)

Pemkot Cirebon Komitmen Tingkatkan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak

SUARA GRATIA,CIREBON – Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, M Arif Kurniawan secara resmi membuka acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024 di Hotel Zamrud, Rabu (7/8). Acara ini juga diisi dengan seminar 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Kegiatan dihadiri Bunda PAUD Kota Cirebon, Hj NR Madyawati, Narasumber Seminar, Tan Shot Yen sebagai Dokter Ahli Gizi Masyarakat, dan sejumlah kepala perangkat daerah. Peringatan Hari Keluarga Nasional kali ini betemakan “Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas”.

Pj Sekda menjelaskan, keterlibatan unsur keluarga berdasarkan gender di Kota Cirebon telah mencapai tingkat yang sangat membanggakan, dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 77,3 dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,5, menjadikan Kota Cirebon peringkat terbaik di Jawa Barat. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Cirebon adalah 61,14, di atas rata-rata Jawa Barat dan target nasional 59,00.

“Namun, tantangan dalam menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing masih ada, dengan angka prevalensi stunting pada tahun 2023 yang masih berada di angka 19,9%. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024,” ujarnya.

Pj Sekda menilai, peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi momentum untuk terus berupaya dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Maju. Keluarga dengan anggota di dalamnya, termasuk orang tua, anak, remaja, dan lanjut usia, perlu mendapatkan intervensi yang sesuai dengan siklus kehidupannya agar dapat menjalani setiap tahapan hidupnya dengan berkualitas.

“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas keluarga serta perlindungan anak di Kota Cirebon dan Indonesia pada umumnya,” tuturnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga di Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon meresmikan Pusat Pelayanan Keluarga Satya Gatra. “Semoga dengan adanya Pusat Pelayanan Keluarga Satya Gatra diharapkan dapat meningkatkan akses keluarga terhadap layanan peningkatan kualitas keluarga, termasuk pelayanan konsultasi dan konseling untuk keluarga balita dan anak, keluarga remaja, pranikah, keharmonisan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi keluarga,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3APPKB Kota Cirebon Suwarso Budi Winarno mengatakan, peringatan Hari Keluarga Nasional dengan tema ”Keluarga Berkualitas menuju Indonesia Emas” pada dasarnya adalah untuk mengingatkan tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan. Selain itu, Hari Anak Nasional yang tahun ini memasuki tahun ke-40 mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju,” mencerminkan pentingnya melindungi anak-anak sebagai kunci kemajuan bangsa di masa depan.

“Mengingatkan kita arti penting peran keluarga dalam kehidupan dan merefleksikan kembali anak-anak kita memiliki hak dalam pertumbuhannya. Perlindungan dan peningkatan kualitas serta kapasitas anak menjadi prioritas,” tuturnya. (Humas Pemkot Cirebon)

KAI Daop 3 Cirebon Tutup 11 Perlintasan Sebidang Hingga Agustus 2024

SUARA GRATIA,CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon menutup 11 perlintasan sebidang sejak Januari hingga Agustus 2024. Penutupan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, perlintasan sebidang yang tidak memiliki nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api. Sementara itu, selama periode 2020 hingga Agustus 2024, KAI Daop 3 Cirebon telah melakukan penutupan perlintasan sebidang liar dan rawan sebanyak 79 titik.

Sebelum pelaksanaan penutupan, tim KAI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya. Rokhmad menjelaskan keberadaan perlintasan sebidang di beberapa tempat melewati pemukiman warga, sekolah maupun akses menuju area pertanian dan pasar, sehingga rawan terjadi kecelakaan temperan kendaraan dengan kereta api. Dari Januari hingga Agustus 2024, di wilayah Daop 3 Cirebon telah terjadi sebanyak 9 kali kecelakaan di perlintasan sebidang, dengan korban jiwa sejumlah 13 orang, antara lain 9 orang luka berat, dan 4 orang luka ringan.

Akibat hal tersebut, setidaknya terdapat empat dampak kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api, yaitu timbulnya :

  • Korban jiwa : meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dari petugas, penumpang, dan pengguna jalan.,
  • Kerusakan sarana kereta api : Kerusakan lokomotif, kereta, dan gerbong.
  • Kerusakan prasarana kereta api : Kerusakan rel, bantalan, jembatan, dan alat persinyalan.
  • Gangguan perjalanan kereta api dan pelayanan : Keterlambatan kereta api, penumpukan penumpang, pengalihan ke moda transportasi lain (overstappen).

Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang antara lain sosialisasi keselamatan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat, memasang spanduk peringatan di perlintasan rawan, dan menertibkan bangunan liar di sekitar jalur KA. Selain itu, KAI juga mengusulkan pembuatan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah yaitu dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang. (Humas DAOP 3 Cirebon)

Pencegahan Perkawinan Anak Membutuhkan Peran Semua Pihak

SUARA GRATIA,CIREBON – Pj Sekda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan menghadiri diskusi dan rapat koordinasi pengawasan pencegahan perkawinan anak di Kantor Pengadilan Agama Kota Cirebon, Kamis (1/8).

Dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda menyampaikan terima kasih kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah hadir di Kota Cirebon untuk melakukan pengawasan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Cirebon.

“Tentu saja, kegiatan berupa pemerolehan data dan informasi terkait implementasi dispensasi kawin usia anak ini menjadi sesuatu yang krusial dalam rangka hubungannya dengan pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak,” katanya.

Pihaknya berharap kepada para pihak yang menjadi responden pada kegiatan kali ini terlibat secara aktif dalam pertemuan tersebut sekaligus secara objektif mengisi instrumen yang telah disiapkan.

“Kami berkeyakinan bahwa perkawinan anak memiliki potensi untuk merampas hak-hak anak saat usianya masih sangat belia, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain, dan hak anak lainnya,” ujarnya.

Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS, tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian.

Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak.

Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana 1 dari 100 laki-laki berumur 20 – 24 tahun menikah saat usia anak.

“Oleh sebab itu, kami tentu saja ingin terus terlibat aktif dalam setiap upaya untuk mencegah perkawinan anak melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” paparnya.

Pihaknya juga melihat bahwa pencegahan perkawinan anak perlu percepatan yang optimal dan konvergen antar berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, karena hal itu dapat menjadi sebab sekaligus akibat terhadap kemiskinan ekstrem, stunting, dan pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Cirebon berharap pertemuan ini juga dapat memperkaya referensi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan anak.

“Kami juga berharap hasil dari pengumpulan data ini dapat membuat kami memiliki pemetaan yang objektif terkait klaster pemenuhan hak anak sebagai salah satu bentuk pemantauan dan evaluasi dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu dalam rangka mencegah perkawinan usia anak.,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Rahmayanti meminta siapapun yang melihat perkawinan anak diharapkan bisa bergerak, dan segera melaporkannya.

“Pencegahan perkawinan anak tidak hanya tanggungjawab orang tua, tapi membutuhkan kerja bersama dari seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Cirebon,” jelasnya.

Ai menjelaskan, perkawinan anak tidak hanya melanggar hak anak, bahkan terdapat delik pidananya. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang baru disahkan pada tahun 2022.

“Pasal 10 UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 mengatur bahwa perkawinan anak termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun,” pungkasnya. (Humas Pemkot Cirebon)

Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon Setujui Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045

SUARA GRATIA,CIREBON – Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2045, Rabu (31/7/2024).

Persetujuan ini merupakan langkah penting menuju pembangunan jangka panjang kota, serta mempengaruhi Visi dan Misi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak tahun depan.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menegaskan pentingnya RPJPD sebagai panduan utama dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

“RPJPD yang telah disetujui ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD, yang selanjutnya akan memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sesuai hasil Pilkada 2024,” ujarnya.

Pj Wali Kota juga mengingatkan bahwa kerja sama semua pihak merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Kami memohon kepada seluruh peserta Rapat Paripurna untuk mengawal dan berpartisipasi aktif dalam implementasi RPJPD dan RPJMD di setiap tahapannya. Kerja sama dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah kita,” tambahnya.

Dengan disetujuinya RPJPD ini, Pj Wali Kota berharap cita-cita Cirebon Emas 2045 dapat terwujud dalam dua dekade mendatang.

“Mari kita teruskan upaya ini dengan tekad dan kerja keras, agar visi besar ini dapat kita capai bersama,” harapnya.

Rapat Paripurna ini diakhiri dengan harapan bahwa segala langkah yang diambil akan memberikan manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan Kota Cirebon di masa depan.

“Semoga apa yang telah kita kerjakan saat ini dapat menjadi ibadah dan meninggalkan legacy positif bagi pembangunan Kota Cirebon di masa depan,” tuturnya. (Humas Pemkot Cirebon)

Puncak Perayaan Hari Jadi Cirebon ke-597

SUARA GRATIA,CIREBON – Malam puncak peringatan Hari Jadi Cirebon ke-597 berlangsung meriah dengan ribuan warga yang memadati Balai Kota Cirebon pada Sabtu malam (27/7). Acara ini diisi oleh berbagai pertunjukan seni, mulai dari senam poundfit, zumba, hingga penampilan band lokal.

Acara semakin spesial dengan penampilan istimewa dari Budi Doremi yang menghibur dengan berbagai lagu populer. Di momen tersebut, Kota Cirebon juga menerima penghargaan bergengsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat.

Kota Cirebon dianugerahi penghargaan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, yang terdiri dari tujuh penghargaan kategori ekspresi budaya tradisional dan tiga penghargaan kategori pengetahuan tradisional. Penghargaan ini merupakan pengakuan negara terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Kota Cirebon.

Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas perayaan Hari Jadi Kota Cirebon tahun ini. “Perayaan Hari Jadi Cirebon ke-597 ini bukan hanya sebagai bentuk syukur dan refleksi perjalanan panjang kota ini, tetapi juga sebagai momentum untuk merayakan dan menghargai kekayaan budaya serta potensi lokal yang kita miliki. Penghargaan dari Kemenkumham ini menjadi bukti nyata pengakuan atas kekayaan intelektual dan budaya kita,” ujarnya. d

Untuk diketahui, tujuh penghargaan kategori ekspresi budaya tradisional tersebut diantaranya Tari Topeng Cirebon, Panjang Jimat Keraton Kasepuhan Cirebon, Jamasan Cirebon, Goong Renteng, Upacara Perkawinan Kasultanan Cirebon, Tari Bedaya Rimbe, dan Maca Babad.

Sementara, tiga penghargaan kategori pengetahuan tradisional diantaranya Empal Gentong, Sega Bogana dan Docang. Tidak hanya itu, ada juga penghargaan kategori bangunan cagar budaya Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 165 Tahun 2024.

Pj Wali Kota juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh warga dan pihak yang telah berkontribusi dalam merayakan Hari Jadi Cirebon ke-597. Ia berharap acara ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan sebagai warga Kota Cirebon.

“Mari kita bersama-sama membangun Kota Cirebon yang lebih maju dan sejahtera,” ajaknya.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, diharapkan Kota Cirebon akan terus berkembang dan menjadi kota yang semakin baik di masa depan. (Humas Pemkot Cirebon)

PEMKOT CIREBON PRIORITASKAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO UNTUK KEMAJUAN DAERAH

SUARA GRATIA,CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah melakukan upaya nyata dalam melakukan penanganan pada indikator makro. Mulai dari penanganan inflasi, stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrim, hingga peningkatan layanan publik.

Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi dalam rapat pendampingan capaian indikator makro yang digelar di Ruang Rapat Prabayaksa Balai Kota Cirebon, Rabu (24/7).

Kegiatan dihadiri Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, H Sumasna, Pj Sekda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan, para kepala perangkat daerah, dan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota menyampaikan, permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, dan inflasi masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemkot Cirebon.

“Penanganan permasalahan ini membutuhkan SDM yang kompeten dan profesional di berbagai sektor,” ujarnya.

Menurut Pj Wali Kota, Kota Cirebon telah melakukan upaya nyata dalam melakukan penanganan pada 10 indikator. Diantaranya penanganan inflasi, stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrim, penyehatan BUMD, peningkatan layanan publik, perizinan dan kesehatan, optimalisasi penyerapan anggaran, serta melaksanakan beberapa program unggulan.

Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah sistem merit. Untuk diketahui, sistem merit adalah salah satu upaya dan solusi untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional. Sistem merit menekankan pada objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen, pengembangan, dan promosi pegawai.

“Kami yakin bahwa dengan penerapan sistem merit secara konsisten dan berkelanjutan, kita dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam upaya kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, dan inflasi,” jelasnya.

Pj Wali Kota mengimbau agar seluruh perangkat daerah untuk bersama kolaborasi, kerja keras untuk mewujudkan capaian indikator yang maksimal. Menurutnya, ada beberapa indikator yang sudah baik supaya bisa dipertahankan, yang belum baik bisa ditingkatkan.

“Jadi tidak hanya maksimal, tapi capaian indikator diharapkan dapat mendukung akselerasi Jawa Barat termaju bisa terwujud,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, H Sumasna mengapresiasi capaian indikator Kota Cirebon dalam penurunan angka prevalensi stunting. Berdasarkan pencatatan rutin di posyandu yang bisa ditracking by name by address di Kota Cirebon terus mengalami penurunan sejak tahun 2021 sebesar 13,04 persen. Lalu tahun 2022 12,8 persen, dan tahun 2023 11,66 persen.

“Keren, angkanya mengalahkan presentase kasus stunting di Jawa Barat pada 2021 dan 2022. Pola yang dilakukan di tahun tersebut bisa dipelajari lagi agar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 akan tercapai, kita harus optimis,” tuturnya. (Humas Pemkot Cirebon)

LANGKAH PEMKOT CIREBON TANGKAL RADIKALISME DI KALANGAN PELAJAR

SUARA GRATIA,CIREBON- Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengadakan roadshow penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di SMA Negeri 1 Kota Cirebon pada Selasa, (23/7). Kegiatan ini dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Kegiatan ini juga dibarengi dengan deklarasi anti terorisme, radikalisme, dan penguatan 4 pilar kebangsaan serta sosialisasi anti judi online. Roadshow tersebut diselenggarakan di SMA, SMK, dan MA se-Kota Cirebon mulai dari tanggal 23 Juli hingga 7 Agustus 2024 mendatang.

Pj Wali Kota memberikan apresiasi kepada Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang telah menginisiasi kegiatan roadshow ini. Menurut Pj Wali Kota, penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan sosialiasi anti judi online di kalangan pelajar penting dilakukan.

“Ke depan kita akan gandeng OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ternyata sekarang bukan saja aplikasi, tetapi judi online itu berbasis web. Para pelaku judi online juga termasuk anak-anak SMA juga dari rentan usia 15-35 tahun,” ujar Pj Wali Kota.

Terkait penguatan ideologi Pancasila, kata Pj Wali Kota, Pancasila bukan hanya sekumpulan lima sila, tetapi panduan fundamental yang membimbing arah bangsa. “Sosialisasi dan penguatan seperti ini menjadi kewajiban kita. Karena Pancasila di dalamnya terdapat nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial untuk kehidupan yang damai, adil, dan makmur,” tambahnya.

Di era globalisasi, lanjut Pj Wali Kota, Pancasila dihadapkan pada tantangan baru, terutama dari arus informasi dan budaya asing yang tak terbendung. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi upaya penguatan ideologi Pancasila bagi para pelajar.

“Pancasila bukanlah hal yang statis, melainkan dinamis dan adaptif bagi kehidupan bernegara,” jelasnya. Salah satu cara menjaga eksistensi Pancasila adalah dengan menghormati keberagaman dan menjaga persatuan di tengah masyarakat.

Pj Wali Kota menyampaikan apresiasinya kepada peserta kegiatan sebagai wujud kepedulian terhadap keutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi isu radikalisme dan terorisme. “Partisipasi kita semua merupakan wujud kepedulian bagi keutuhan bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Generasi muda diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang relevan dan adaptif. “Generasi milenial akan menduduki posisi kepemimpinan nanti, sekaligus menjadi pilar kebangkitan bangsa,” sambungnya.

Menurut, Pj Wali Kota, diperlukan pendekatan baru agar Pancasila bisa diterima secara nalar dan menjadi ideologi hidup. “Tak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar dapat diterapkan walau sesederhana apapun,” tegasnya.

Pj Wali Kota menekankan pentingnya merumuskan dialektika dan nilai guna Pancasila. Terutama generasi muda harus menunjukkan konektivitas antara makna Pancasila dengan nilai gunanya.

“Ini adalah tugas besar kita saat ini, untuk menerjemahkan Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, setiap perbedaan dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat. Semoga kegiatan ini dapat dijadikan pengalaman berharga dalam mengupayakan eksistensi Pancasila,” tutupnya. (Humas Pemkot Cirebon)

PEMKOT CIREBON TERUS GALAKKAN KABUPATEN KOTA SEHAT

SUARA GRATIA,CIREBON – Pj Sekda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan hadir virtual meeting pembinaan penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2024 di Ruang Prabayaksa, Balai Kota Cirebon, Rabu (17/7).

“Sampai saat ini program penyelenggaraan KKS masih terus digalakan dengan tujuan terwujudnya suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduknya,” ujarnya.

Selain indikator tatanan yang menjadi unsur penilaian dalam penyelenggaraan KKS, ada unsur lain yang wajib dipenuhi sebagai prasyarat yaitu Open Defacation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.

“Diharapkan dari adanya pembinaan hari ini semua sektor terkait bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian indikatornya,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina KKS Provinsi Jawa Barat, sekaligus Sekretaris Forum Jawa Barat Sehat Sriyuda Hermansyah menyatakan, tahun 2024 adalah tahun pembinaan Kabupaten Kota Sehat.

“Pada tahun 2025 semua 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat akan berpartisipasi dalam ajang Kabupaten Kota Sehat,” ujarnya.

Sriyuda menjelaskan, penilaian KKS melibatkan 150 indikator dari 9 tatanan yang dinilai, saling berkaitan dengan capaian indikator lainnya.

Ia menekankan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di kabupaten/kota juga merupakan bagian dari penilaian KKS. Penyelenggaraan KKS di Provinsi Jawa Barat, adalah salah satu dari 7 program prioritas yang dilaksanakan, didukung oleh Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

“Peran tim pembina adalah fokus utama untuk menyukseskan KKS ini, harus mulai masif memberikan pendampingan untuk melengkapi persyaratan,” pesannya.

Untuk diketahui, program KKS di Indonesia dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri sejak 26 Oktober 1998. Dalam penyelenggaraan KKS terdapat 9 tatanan yang dijabarkan dengan indikator kegiatan dalam pencapaian. Diantaranya, kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pasar, satuan pendidikan, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial serta pencegahan dan penanganan bencana.(Humas Pemkot Cirebon)