SUARA GRATIA,CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah melakukan upaya nyata dalam melakukan penanganan pada indikator makro. Mulai dari penanganan inflasi, stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrim, hingga peningkatan layanan publik.
Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi dalam rapat pendampingan capaian indikator makro yang digelar di Ruang Rapat Prabayaksa Balai Kota Cirebon, Rabu (24/7).
Kegiatan dihadiri Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, H Sumasna, Pj Sekda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan, para kepala perangkat daerah, dan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota menyampaikan, permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, dan inflasi masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemkot Cirebon.
“Penanganan permasalahan ini membutuhkan SDM yang kompeten dan profesional di berbagai sektor,” ujarnya.
Menurut Pj Wali Kota, Kota Cirebon telah melakukan upaya nyata dalam melakukan penanganan pada 10 indikator. Diantaranya penanganan inflasi, stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrim, penyehatan BUMD, peningkatan layanan publik, perizinan dan kesehatan, optimalisasi penyerapan anggaran, serta melaksanakan beberapa program unggulan.
Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah sistem merit. Untuk diketahui, sistem merit adalah salah satu upaya dan solusi untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional. Sistem merit menekankan pada objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen, pengembangan, dan promosi pegawai.
“Kami yakin bahwa dengan penerapan sistem merit secara konsisten dan berkelanjutan, kita dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam upaya kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, dan inflasi,” jelasnya.
Pj Wali Kota mengimbau agar seluruh perangkat daerah untuk bersama kolaborasi, kerja keras untuk mewujudkan capaian indikator yang maksimal. Menurutnya, ada beberapa indikator yang sudah baik supaya bisa dipertahankan, yang belum baik bisa ditingkatkan.
“Jadi tidak hanya maksimal, tapi capaian indikator diharapkan dapat mendukung akselerasi Jawa Barat termaju bisa terwujud,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, H Sumasna mengapresiasi capaian indikator Kota Cirebon dalam penurunan angka prevalensi stunting. Berdasarkan pencatatan rutin di posyandu yang bisa ditracking by name by address di Kota Cirebon terus mengalami penurunan sejak tahun 2021 sebesar 13,04 persen. Lalu tahun 2022 12,8 persen, dan tahun 2023 11,66 persen.
“Keren, angkanya mengalahkan presentase kasus stunting di Jawa Barat pada 2021 dan 2022. Pola yang dilakukan di tahun tersebut bisa dipelajari lagi agar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 akan tercapai, kita harus optimis,” tuturnya. (Humas Pemkot Cirebon)
