Tag: radio

Transformasi UMKM, Pemkot Cirebon Bekali Pelaku Usaha Kompetensi Digital dan Strategi Global

Cirebon – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Cirebon kembali mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah kota melalui pembukaan Pelatihan UMKM Go Global dan Go Modern serta Pelatihan Digital Marketing untuk Go Online dan Go Digital yang digelar DKUKMPP Kota Cirebon, Senin (1/12/2025). Alih-alih sekadar pelatihan, agenda ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk membantu UMKM memanfaatkan teknologi dan platform digital yang jangkauannya tak lagi dibatasi ruang dan waktu.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati. Sebelum memasuki rangkaian acara, Wakil Wali Kota mengajak seluruh peserta menundukkan kepala dan berdoa untuk para korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Mari kita panjatkan doa terbaik agar para korban yang wafat mendapat tempat yang mulia, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada DKUKMPP atas inisiatif yang dinilainya sangat relevan dengan kondisi UMKM saat ini. Ia menegaskan bahwa era digital dan persaingan global menuntut UMKM untuk tidak sekadar bertahan, melainkan bertransformasi.

“Keberadaan UMKM bukan sekadar penyangga ekonomi ketika situasi nasional tidak stabil. Mereka adalah motor penggerak yang membuka peluang kerja di akar rumput,” ungkapnya.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui dua inisiatif besar, Go Global–Go Modern dan Go Online–Go Digital. Menurut Wakil Wali Kota, peningkatan kualitas produk, standar kemasan, legalitas usaha, hingga manajemen yang lebih profesional merupakan langkah mendesak jika UMKM ingin memasuki pasar modern dan internasional.

“Produk Kota Cirebon harus memiliki kualitas yang diakui, bukan hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar yang lebih luas,” tuturnya.

Selain itu, digitalisasi menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar. Wakil Wali Kota menekankan bahwa pasar kini berada di layar gawai. Ia berharap para peserta tidak hanya membawa pulang sertifikat, tetapi benar-benar menguasai praktik yang diajarkan, termasuk teknik foto produk dan strategi promosi daring.

“Pelaku UMKM harus memahami pemasaran digital, memaksimalkan media sosial, memanfaatkan mesin pencari, dan mampu menerima transaksi nontunai,” tegasnya.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, siap memperkuat ekosistem UMKM melalui fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan akses. “Kami ingin melihat lebih banyak produk UMKM Kota Cirebon masuk ke pasar digital dan pasar modern. Dengan kerja bersama, UMKM Kota Cirebon dapat tampil tangguh, modern, dan kompetitif,” ujarnya.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kompetensi digital para pelaku usaha. Tahun ini, sebanyak 100 peserta mengikuti pelatihan.

“Peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pemasaran digital, pengelolaan media sosial, pembuatan konten kreatif, strategi branding online, hingga pemanfaatan analytic untuk meningkatkan performa bisnis,” jelasnya.

Iing menambahkan bahwa semangat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM harus terus dijaga. Ia juga menyebutkan pertemuannya dengan Ketua BP Rebana, Helmy Yahya belum lama ini, yang mendorong agar pelaku UMKM terus memperkuat kompetensi agar siap bersaing di kawasan ekonomi yang lebih luas.

“Kita punya kemampuan dan kemauan untuk naik kelas. Jangan berpuas diri pada produk yang sudah ada; pelaku UMKM harus terus berkembang dan menangkap peluang baru,” ujarnya.

Lebih jauh, Iing membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pertumbuhan UMKM di Kota Udang. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi tantangan, tetapi peluang besar yang dapat membawa produk lokal menembus pasar nasional bahkan global. UMKM Kota Cirebon diharapkan tidak hanya hadir di ruang digital, tetapi mampu tampil sebagai pemain yang diperhitungkan.

“Kami sangat terbuka berkolaborasi. Mari bersama memajukan Kota Cirebon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM yang lebih kuat dan modern,” katanya.

Lakukan apa yang Tuhan katakan

Ketika Tuhan memberi kita visi, Dia tidak selalu memberikan seluruh detailnya di awal.
Ia hanya berkata, “Jangan takut; lakukan apa yang Aku katakan, dan Aku akan membimbing serta memakmurkanmu.”

Lihat bagaimana Tuhan memanggil Abram:
“Pergilah dari negerimu… ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar… dan engkau akan menjadi berkat.” (Kejadian 12:1–2)

Berapa umur Abram saat itu?
“Abram berumur tujuh puluh lima tahun ketika ia berangkat dari Haran.” (Kejadian 12:4)

Apa yang ia tinggalkan?
“Abram sangat kaya… banyak ternak, perak dan emasnya.” (Kejadian 13:2)

Bagaimana ia merespons?
“Karena iman Abraham taat… ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.” (Ibrani 11:8)

Abram tidak tahu tujuan akhirnya, namun ia tahu siapa yang memanggilnya. Ia meninggalkan zona aman karena percaya bahwa apa pun yang Tuhan minta untuk kita tinggalkan, sering kali menentukan apa yang kelak dapat dipercayakan-Nya kepada kita.

Mungkin Anda berkata, “Tapi saya butuh lebih banyak informasi.”
Percayalah — Tuhan akan menyingkapkan hal-hal itu seiring Anda melangkah. Dalam setiap langkah iman, ada petunjuk baru yang Tuhan bukakan. Ia memimpin berdasarkan prinsip “apa yang perlu kamu ketahui saat ini.”

Apakah mungkin Tuhan juga berkata kepada Anda hari ini:
“Pergilah… dan Aku akan menunjukkan sesudahnya.”

Jangan takut. Melangkahlah dengan iman, dan taatlah kepada-Nya.

Kota Cirebon Raih Penghargaan Swasti Saba Wiwerda 2025

CIREBON- Kota Cirebon meraih penghargaan Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda pada ajang Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2025 oleh Kementerian Kesehatan RI , Jumat (28/11/2025).

Sebelumnya, Kota Cirebon juga meraih penghargaan serupa pada tahun 2023. Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkot Cirebon dalam memperkuat program kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja bersama semua pihak.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat. Kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi penghargaan ini, dokumen Kota Cirebon diperiksa berdasarkan 9 tatanan yang menjadi indikator penilaian. Diantaranya kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanganan bencana.

Hasil verifikasi menunjukkan komitmen Kota Cirebon dalam menyelaraskan seluruh tatanan tersebut demi kesejahteraan masyarakat.
Pj Sekda menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkot Cirebon untuk semakin memperkuat program kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mempererat sinergi lintas sektor.

“Hal ini sejalan dengan visi membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty menekankan pentingnya kolaborasi dalam pencapaian penghargaan ini.

“Berkat dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan berbagai dinas terkait, kita bisa mencapai kategori Swasti Saba Wiwerda. Di tahun 2027, kami yakin Kota Cirebon bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Siti Maria juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan cerminan nyata dari masyarakat yang lebih sehat dan lingkungan yang tertata dengan baik.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya kita dalam membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan sanitasi, dan kualitas hidup berjalan efektif,” tambahnya.

Keberhasilan Kota Cirebon ini menjadi kabar baik bagi warga dan juga menjadi motivasi bagi daerah lain di Ciayumajakuning. Saat ini, Kota Cirebon menempati peringkat terbaik di wilayah Ciayumajakuning dan menduduki peringkat ke-8 terbaik di Jawa Barat. Target ke depan, Pemkot Cirebon menyiapkan langkah strategis untuk meraih kategori Swasti Saba Wistara.

Mendoakan janji Tuhan (2)

Ketika Anda mulai berdoa berdasarkan Alkitab, Anda akan mendapatkan jawaban yang Anda perlukan. Inilah alasannya: Alkitab adalah Firman Tuhan, dan Dia selalu menepati Firman-Nya. Berikut cara berdoanya:

(1) Saat Anda tidak punya jawabannya.
‘Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.’ (Yer 33:3).

(2) Saat Anda khawatir dan stres.
‘Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.’ (Yoh 14:27)

(3) Saat Anda membutuhkan wawasan rohani.
‘Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya …’ itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.’ (Yoh 16:13)

(4) Saat Anda membutuhkan daya untuk melayani.
‘Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu… dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.’ (Yoh 14:12–14)

(5) Saat Anda membutuhkan berkat Tuhan dalam usaha Anda.
‘Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung-Ku menjadi berkat; Aku akan menurunkan hujan pada waktunya; itu adalah hujan yang membawa berkat.’ (Yehezkiel 34:26)

Begitu Anda melihat hasil dari mendoakan janji Tuhan, Anda tidak akan pernah berdoa dengan cara lain.

Pemkot Cirebon Siap Kolaborasi Lewat KUNCI BERSAMA, Wujudkan Rakyat Bahagia Dan Sejahtera

Kuningan – Rapat koordinasi Kepala Daerah KUNCI BERSAMA menjadi ruang untuk membedah realitas pembangunan lintas wilayah. Pemerintah Kota Cirebon memandang momentum ini sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa kerja sama regional tidak hanya berhenti sebagai wacana seremonial, tetapi sebagai kerja bersama yang ditopang tata kelola yang bersih dan terukur.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir langsung dalam rakor tersebut, menegaskan bahwa tantangan pembangunan hari ini jauh lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya.

“Masyarakat kita hidup dalam satu ekosistem aktivitas yang saling berkelindan. Warga Kota Cirebon terhubung erat dengan Kuningan, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Brebes dan Cilacap. Karena itu, pembangunan tidak boleh dibatasi oleh garis administratif,” ujar Wali Kota di Pendopo Bupati Kuningan pada Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan bahwa berbagai persoalan infrastruktur, ekonomi, hingga pelayanan publik di kawasan perbatasan selama ini telah diatasi melalui inisiatif kolaboratif, namun upaya tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang. Edo menekankan pentingnya konsistensi.

“Kesepakatan Bersama yang kita tandatangani hari ini harus benar-benar diterjemahkan menjadi Perjanjian Kerja Sama yang konkret, terukur, dan punya dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Semangat kolaboratif ini juga didorong oleh kesadaran bahwa pemerataan pembangunan hanya dapat dicapai melalui penyelarasan program dan pengembangan potensi daerah yang terpadu. Di titik inilah, menurut Pemkot Cirebon, isu substansial berada—bahwa kemajuan wilayah harus berjalan beriringan dengan penerapan prinsip Good Governance, mulai dari transparansi hingga pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Rapat koordinasi yang mengangkat tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan,” dianggap sangat relevan mengingat pembangunan perbatasan acap kali melibatkan proyek besar dan alokasi anggaran lintas daerah. Situasi seperti ini berpotensi menghadirkan celah penyimpangan apabila tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang ketat.

Kehadiran dan pengarahan dari pimpinan KPK RI yakni Wakil Ketua KPK, Prof Dr Agus Joko Pramono dalam forum tersebut menjadi penekanan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama setiap kerja sama daerah. Forum juga menjadi sarana menyamakan persepsi mengenai tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam konteks itu, Pemkot Cirebon menaruh harapan besar pada Sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA yang baru dibentuk. Ia berharap KUNCI BERSAMA dapat menjadi model kerja sama antar-daerah yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menegakkan standar tata kelola terbaik di Indonesia.

“Kita ingin menjadikan hari ini sebagai deklarasi sinergi pembangunan dan deklarasi komitmen anti-korupsi,” tegas Wali Kota.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota dalam KUNCI BERSAMA. Dengan komitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang inklusif, kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan efek nyata bagi masyarakat dan menjadi contoh praktik sinergi antarwilayah yang berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suyatman, yang turut memberikan arahan, kembali menekankan aspek kemanfaatan nyata bagi masyarakat. “Apa pun program dan kegiatannya, ujungnya harus satu, warga Jawa Barat sejahtera. Jangan pakai lama, harus totalitas membangun,” ujarnya dalam sesi pengarahan.

Herman juga menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa kontribusi kompak dari daerah-daerah. Ia berharap Jawa Barat tetap menjadi provinsi termaju.

“Kuncinya sederhana tetapi fundamental, rakyat bahagia dan rakyat sejahtera. Untuk itu kita semua harus bergerak cepat, tepat, dan penuh integritas,” pesannya.

Mendoakan janji Tuhan (1)

Menurut perhitungan, ada 3.573 janji dalam Alkitab. Itu berarti hampir sepuluh janji untuk setiap hari dalam setahun. Ketika Anda mengetahui janji mana yang berlaku bagi Anda, dan Anda memenuhi persyaratan yang menyertainya, Anda dapat mulai mendoakan agar janji Tuhan menjadi nyata dalam hidup Anda (Yohanes 15:7). Akankah doa Anda terkabul dalam semalam? Beberapa terkabul; yang lain tidak. ‘menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan.’ (Ibrani 6:12)

Doa paling kuat yang dapat Anda panjatkan adalah, ‘Tuhan, Engkau berjanji dalam Firman-Mu bahwa Engkau akan… dan hari ini saya berdoa dan memercayai Engkau akan hal itu.’ Berikut cara kita berdoa:

(1) Saat Anda membutuhkan bimbingan dan arahan.
‘Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.’ (Mazmur 32:8)

(2) Ketika Anda membutuhkan pelepasan dari suatu situasi atau untuk dibebaskan dari suatu kebiasaan.
‘Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku.’ (Mazmur 50:15)

(3) Saat Anda membutuhkan kekuatan untuk berdiri.
‘janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.’ (Yesaya 41:10)

(4) Ketika Anda tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
‘Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.’ (Filipi 4:19)

Jika Anda merenungkan Firman Tuhan setiap hari, setiap kali ada kebutuhan, Anda akan mengetahui janji-janji-Nya yang mana yang harus ditepati dalam doa. (2 Petrus 1:4)

Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Menuju Zero RTLH dan Akselerasi Program Hunian Layak

PRESS RELEASE

Pemkot Cirebon Perkuat Sinergi Menuju Zero RTLH dan Akselerasi Program Hunian Layak

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait percepatan penyediaan perumahan layak dan upaya mencapai zero Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi II Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026 yang digelar di Bappeltibangda Kota Cirebon, Kamis (27/11/2025). Agenda ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan target kerja di tahun 2026.

Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon memandang sektor perumahan sebagai pilar penting pembangunan sosial. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II yang memfasilitasi koordinasi lintas wilayah.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Balai atas terselenggaranya Rakor ini. Agenda ini bukan sekadar evaluasi capaian 2025, tetapi juga sarana untuk menyatukan arah kebijakan tahun 2026 agar sejalan dengan program pemerintah pusat,” ujar Sumanto.

Pj Sekda menegaskan bahwa tantangan pembangunan perumahan di Jawa Barat semakin kompleks. Tingginya kebutuhan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi dan harmonisasi perencanaan.

“Kesempatan ini menjadi momen penting untuk memastikan keselarasan program pusat dan daerah,” tuturnya.

Sumanto juga menyoroti tiga agenda strategis yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah. Pertama, penguatan basis data perumahan yang mutakhir dan terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih program. Kedua, percepatan tata kelola aset, khususnya penyelesaian serah terima Barang Milik Negara hasil pembangunan. Ketiga, integrasi program perumahan tahun 2026 agar selaras dengan data RTLH, rumah korban bencana, serta layanan pendukung seperti Klinik PKP dan Benar PKP. Ia juga mengundang seluruh peserta Rakor untuk menikmati budaya dan kuliner khas Cirebon sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan dan kerja sama.

“Kami berharap Rakor ini tidak hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi memantik semangat kolaborasi dan inovasi yang lebih kuat. Sinergi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi, dan seluruh kabupaten/kota adalah modal utama untuk mewujudkan zero RTLH dan permukiman yang berkelanjutan,” tegas Sumanto.

Dukungan terhadap program nasional juga ditegaskan oleh Kasie Pelaksanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, Arry Swaradhigraha. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.

“Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah harus mengawal program ini dalam lima tahun ke depan. Saya berharap Rakor seperti ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan menyatukan langkah,” kata Arry.

Menurut Arry, Program 3 Juta Rumah merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini menargetkan masyarakat miskin ekstrem, keluarga berpenghasilan rendah, kelas menengah bawah, hingga masyarakat pesisir dan pedesaan. Ia menambahkan bahwa pemerataan akses perumahan menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program tersebut juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden yang menekankan pengembangan infrastruktur dan pembangunan dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi.

“Dengan hunian layak dan terjangkau, pemerintah berharap masyarakat dapat hidup lebih aman, sehat, dan produktif, sekaligus menurunkan angka ketimpangan antarwilayah,” tuturnya.

Dokumentasi : Beni Agus Pratama
Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon

OJK SAMBUT KEDATANGAN RATU MAXIMA UNTUK MEMULAI AGENDA KESEHATAN FINANSIAL DI INDONESIA

Tangerang, 24 November 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut kedatangan Ratu Maxima, United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Senin. Penyambutan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.

Kedatangan Ratu Maxima sebagai tamu kenegaraan Republik Indonesia menandai dimulainya rangkaian agenda kerja bersama OJK serta sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam upaya memperkuat program kesehatan finansial, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperdalam kolaborasi penanganan fraud dan scam di Indonesia.

Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa agenda global yang diusung Ratu Maxima selaras dengan prioritas nasional OJK dalam memperkuat literasi keuangan, inklusi, dan financial health.

Friderica menjelaskan bahwa financial health (kesehatan finansial) merupakan konsep lanjutan yang menekankan kemampuan masyarakat merencanakan kebutuhan keuangan secara berkelanjutan.

“Keputusan khusus untuk financial health, ini terminologi yang agak sedikit baru, karena sebelumnya itu yang selalu digaungkan adalah financial literacy dan financial inclusion,” kata Friderica.

Lebih lanjut, Friderica menyampaikan bahwa program OJK sejalan dengan mandat global yang dibawa Ratu Maxima.

“Apa yang selama ini dilakukan oleh OJK sejalan dengan apa yang Beliau lakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan dan financial health untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ratu Maxima melakukan kunjungan kerja di Indonesia pada tanggal 24-27 November 2025 dengan fokus utama kesehatan finansial. Indonesia terpilih menjadi negara kedua dalam kunjungan Ratu Maxima selaku perwakilan UNSGSA. Dalam kunjungan ini, Ratu Maxima akan mengunjungi beberapa institusi dan lembaga sebagai salah satu upaya meningkatkan kesehatan finansial di masyarakat, terkhusus Indonesia.

Agenda kerja bersama OJK yang akan dijalankan mencakup Fraud & Scam Focus Group Discussion, Ministerial Group Meeting, National Financial Health Event, serta pertemuan bilateral antara Ratu Maxima dan Dewan Komisioner OJK.

OJK menyampaikan apresiasi atas dukungan Ratu Maxima terhadap berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusi dan kesehatan finansial masyarakat Indonesia, serta siap memperkuat kerja sama dalam mendorong ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Kota Cirebon Tuan Rumah RAKERDA I PHRI Jawa Barat, Wali Kota: Kolaborasi Pariwisata Jadi Kunci Ketangguhan Usaha

Cirebon – Kota Cirebon kembali dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan strategis tingkat provinsi, yaitu Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) I Tahun 2025 Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Barat. Acara ini digelar dengan tema “Membangun Ketangguhan Usaha melalui Kolaborasi Pariwisata” dan slogan “Ngurus Lembur Nata Kota, Pariwisata Menggelora.”

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas terselenggaranya RAKERDA I ini. Menurutnya, suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota Cirebon dan seluruh masyarakat dapat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan RAKERDA I PHRI Jawa Barat.

“Kehadiran para nakhoda industri perhotelan dan restoran ini adalah energi positif yang menegaskan peran vital sektor ini bagi perekonomian daerah,” ujar Wali Kota, Rabu (26/11/2025).

Wali Kota menekankan pentingnya ketangguhan industri perhotelan dan restoran. Ia menuturkan, fokus saat ini adalah mengokohkan fondasi industri agar mampu bertahan, bahkan bertumbuh, di tengah gejolak ekonomi dan perubahan perilaku wisatawan.

“Ketangguhan ini tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kolaborasi,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi besar sebagai destinasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Standar layanan hotel dan restoran perlu terus ditingkatkan agar berdaya saing di tingkat regional.

“PHRI memiliki peran sentral, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penerapan standar kebersihan, keamanan, dan kesehatan (CHSE) secara ketat,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya adaptasi digital dalam sektor pariwisata. Seperti yang diketahui, wisatawan kini merencanakan perjalanan sepenuhnya melalui platform digital. Hotel dan restoran harus adaptif, memanfaatkan online channel untuk reservasi dan promosi, serta mengintegrasikan sistem pembayaran digital.

“Kolaborasi pariwisata harus mencakup kolaborasi data, sehingga Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan berbasis informasi yang akurat,” jelasnya.

Wali Kota juga mengingatkan pentingnya dukungan terhadap UMKM dan kuliner lokal. Ia menekankan agar hotel dan restoran menjadikan produk lokal, seperti Batik, Terasi, dan jajanan khas Cirebon, sebagai bagian dari layanan dan souvenir.

“Setiap kamar hotel yang terisi, setiap piring yang disajikan di restoran, harus memberikan dampak langsung yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh ketua BPC yang hadir.

“Kami sangat menghargai kehadiran para pengurus daerah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berkontribusi. Sinergi antar-pengurus sangat penting agar PHRI Jawa Barat mampu mengambil langkah strategis yang responsif terhadap kebutuhan industri,” ujarnya.

Dodi menambahkan, RAKERDA I ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang konkret, khususnya untuk penguatan industri hotel dan restoran di Jawa Barat.

“Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat peran PHRI, termasuk sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha di sektor pariwisata,” tutupnya.

Kerugian Negara Rp1,15 Miliar: Kanwil DJP Jawa Barat II Serahkan Tersangka AR Ke Kejari Bekasi

Selasa, 25 November 2025 – Kanwil DJP Jawa Barat II bekerja sama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melakukan penyerahan tanggung jawab satu Tersangka Bersama dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas Kasus Pidana di bidang perpajakan yang menjerat tersangka AR melalui PT RCB.

Tersangka dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka sebesar Rp 1.151.969.684 (satu miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Penyerahan tersangka dan barang bukti yang merupakan tahapan akhir kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP Jawa Barat II menjadi bukti nyata komitmen Kanwil DJP Jawa Barat II dalam menegakkan kepatuhan perpajakan melalui langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan terkoordinasi. Melalui sinergi yang kuat dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, DJP terus berupaya memastikan bahwa setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan penerimaan negara dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ini sebelumnya didahului dengan pemanggilan terhadap tersangka AR oleh Kanwil DJP Jawa Barat II bekerja sama dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya. Berkat sinergi yang baik antara sesama Aparat Penegak Hukum kegiatan ini dapat berjalan dengan baik

Tindakan penegakan hukum ini merupakan peringatan bagi para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan lainnya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN. Penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lain yang berniat melakukan pelanggaran serupa.

#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatAPBNSehat