Tag: ruangpublik

KPK BARU BAWA HARAPAN BARU?

Komposisi lima pimpinan KPK yang baru terpilih menuai kritik dari para pegiat antikorupsi.
Tidak ada pimpinan perempuan dan yang mewakili unsur masyarakat sipil. Ini dinilai akan memengaruhi indepedensi KPK karena mayoritas pimpinan berlatar belakang aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim.

Tugas KPK periode ini terbilang berat; mereka harus mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga antirasuah itu yang makin menurun. Dari survei Indikator Politik Indonesia, yang dirilis 4 Oktober lalu, KPK meraih tingkat kepercayaan publik sebesar 61%. Angka ini makin turun dari temuan lembaga tersebut di awal 2024, yang menunjukkan tingkat kepercayaan ke KPK ada di level 69 persen. Padahal, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kepercayaan publik ke KPK selalu di atas 80 persen.

Itu tidak terlepas dari berbagai skandal yang melibatkan pimpinan KPK. Salah satunya yang melibatkan Ketua KPK 2019-2024 Firli Bahuri, yang menjadi tersangka pemerasan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo setahun lalu. Sampai hari ini, kasus tersebut belum jelas kelanjutannya.

Seperti apa masa depan pemberantasan korupsi? Apa gebrakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada KPK? Apa tantangan yang dihadapi pimpinan KPK baru?

BESOK kami bincangkan di #RuangPublikKBR bersama Pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang dan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM, Yuris Rezha.

Bisa didengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

Streaming: suaragratiafm.com

Sampai jumpa besok!

MENYELAMATKAN PETERNAK SUSU SAPI LOKAL

Aksi mandi susu yang dilakukan sejumlah peternak di Pasuruan dan Boyolali beberapa hari lalu menguak nasib suram peternak lokal. Mereka terpaksa membuang susu karena ditolak pabrik pengolahan dengan alasan kuota dipangkas. Sungguh ironis jika menilik komparasi data produksi susu segar lokal dengan kebutuhan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan, produksi susu segar di Indonesia hanya 830 ribuan ton. Bandingkan dengan kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Artinya, produksi lokal hanya mampu memenuhi 20 persen-nya saja, sedangkan selebihnya, sebanyak 80 persen, diisi dengan impor.

Sejatinya angka ini relatif stagnan, tak banyak berubah, meski tiap periode kepemimpinan selalu mencanangkan swasembada susu. Tak terkecuali di era Presiden Prabowo yang berulang kali menekankan soal kemandirian pangan. Peternak susu lokal sempat berharap nasibnya bakal membaik karena produknya bisa diserap untuk program makan bergizi gratis.

Namun, kenyataannya malah pasar dalam negeri dibanjiri susu impor dari Australia dan Selandia Baru. Bahkan, produk dari dua negara itu mendapat pembebasan bea masuk.

Pemerintah kemudian bereaksi dengan meminta industri pengolahan susu menyerap 100 persen produk susu lokal. Sejumlah kementerian terkait juga menjanjikan pembenahan regulasi soal impor susu.

Apakah langkah ini solutif? Kebijakan seperti apa yang mesti diambil pemerintah agar peternak lokal lebih sejahtera? Bagaimana dengan target swasembada susu?

Bagaimana peternak merespon rencana pemerintah ini? Regulasi seperti apa yang berpihak pada peternak susu lokal? Apa dampaknya secara ekonomi bila produk susu lokal jadi prioritas untuk diserap industri?

kami bincangkan di Ruang Publik KBR

Bisa didengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon.

Streaming: suaragratiafm.com

DUKUNGAN KESEHATAN MENTAL BAGI ODHIV

RUANG PUBLIK HARI INI

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, jumlah kasus HIV di Indonesia diperkirakan mencapai lebih 515 ribu kasus kurun Januari-September 2023.

Dari total tersebut, lebih 454 ribu kasus atau 88%-nya sudah terkonfirmasi oleh penderitanya atau orang dengan HIV (ODHIV). Namun menurut Kemenkes, baru 40% ODHIV yang mendapatkan pengobatan HIV. Angka ini cukup mengkhawatirkan sebab bisa saja mereka adalah orang-orang yang kita sayangi, tetangga, teman, bahkan mungkin saudara kita sendiri.

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah gangguan kesehatan mental seperti tingginya tingkat kecemasan, isolasi, depresi, dan keinginan bunuh diri dilaporkan terjadi pada ODHIV berusia muda (10–24) tahun. Hal ini berkontribusi pada buruknya kepatuhan pengobatan dan retensi dalam perawatan. Padahal kepatuhan penggunaan ARV jadi faktor penentu utama penekanan virus dan risiko penularan, perkembangan penyakit, dan kematian.

kami bincangkan ini di Ruang Publik KBR bersama Sulastry Pardede, M.Psi dan Tri Sujatmiko dari Focal Point Jaringan Indonesia Positif

Dengarkan melalui Radio Suara Gratia 95.9 FM CIREBON

Streaming: suaragratiafm.com

RUANG PUBLIK : PUTUSAN MK ATAS UU CIPTAKER

Pekan lalu menjadi momen penting untuk sektor ketenagakerjaan. Mahkamah Konsitusi mengabulkan 70 persen permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh. Ada 21 pasal yang diubah MK karena dinilai bertentangan dengan konstitusi, di antaranya terkait pengupahan, tenaga kerja asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan alih daya atau outsourcing.

MK memerintahkan kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Ciptaker. DPR dan presiden diminta segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru paling lambat 2 tahun.

Bagi buruh, putusan MK ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan ke depan. Apalagi, momennya berdekatan dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Apa saja harapan buruh terhadap tindak lanjut putusan MK ini? Bagaimana konsekuensinya pada situasi ketenagakerjaan saat ini? Bagaimana arah UU Ketenagakerjaan yang baru?

Kami bincangkan di #RuangPublikKBR bersama Sekjend Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Damar Panca dan Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Trisakti, Aloysius Uwiyono.

Bisa didengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

Streaming: suaragratiafm.com

RUANG PUBLIK KBR

Baru-baru ini publik digegerkan dengan temuan ada gula tambahan di produk makanan bayi dari salah satu perusahaan makanan ternama, Nestle. Temuan itu merupakan hasil investigasi LSM asal Swiss, Public Eye bersama International Food Baby Action Network (IBFAN).

Nestle dituding menerapkan standar kadar gula yang berbeda dalam produk-produk yang dipasarkan di berbagai negara. Produk makanan bayi yang dijual di negara miskin dan berkembang, termasuk di Indonesia, mengandung kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dijual di Eropa. Untuk produk diinvestigasi di Indonesia, adalah susu bubuk untuk anak. Padahal, sudah banyak riset ilmiah yang menyebutkan, konsumsi gula berlebih berdampak buruk bagi kesehatan bayi dan anak. Di antaranya bisa menyebabkan obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung.

Seperti apa temuan dalam riset tersebut? Langkah apa yang harus diambil pemerintah terkait temuan ini?

Senin, 29 April 2024, pUKUL 10.00 WIB kami bahas di #RuangPublikKBR bersama Diah S. Saminarsih, @diahsaminarsih CEO & Founder CISDI @cisdi_id sebuah lembaga yang berfokus pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan Fitria Rosatriani @fitriroses Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) @aimi_asi.

Bisa didengarkan di radio jaringan KBR di Nusantara.

Di Cirebon dan sekitarnya via RADIO SUARA GRATIA FM CIREBON

Streaming: suaragratiafm.com

Sampai jumpa besok!