ruangpublik - RADIO SUARA GRATIA 95.9 FM

SIMAK…! RUANG PUBLIK HARI INI

Aplikasi pengelola mata uang kripto, Worldcoin dibekukan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Digital per Minggu, 4 Mei 2025. Platform yang digagas CEO OpenAI, Sam Altman ini sempat viral dan meresahkan, karena mewajibkan calon pengguna memindai mata, khususnya bagian retina sebagai metode verifikasi.

Selama beberapa hari ratusan orang rela mengantre di beberapa kantor Worldcoin di Jakarta, Bekasi, dan Depok, Jawa Barat, karena tergiur imbalan uang mulai dari Rp200 ribu hingga Rp800 ribu.

Teknologi pindai retina ini meresahkan karena meningkatkan risiko keamanan data pribadi, transparansi metode pengumpulan informasi, dan legalitas operasional aplikasi. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut dinilai inovatif karena bisa memverifikasi seseorang sebagai manusia nyata, bukan bot atau akun palsu.

Bagaimana menyikapi kasus Worldcoin dan teknologi pindai retina ini? Apakah langkah penanganan pemerintah sudah tepat? Bagaimana menekan risiko keamanan data pribadi di era AI?

Di Ruang Publik KBR, topik ini akan dibahas bersama Tuhu Nugraha, Principal of Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha dan Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi.

REVISI UU UNTUK PELASTARIAN PERKAWINAN

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini menyusul tingginya kasus perceraian di Indonesia.

Revisi diusulkan dengan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan sebab ada lebih dari 251 ribu kasus perceraian tahun 2024. Lewat bab khusus itu negara disebut bakal hadir sebagai mediator. Sebanyak 11 strategi mediasi disiapkan antara lain mendorong pasangan muda untuk menikah, menjadi perantara jodoh atau ‘mak comblang’, hingga mediator konflik menantu dan mertua, dan bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.

Niatan ini agaknya melupakan fakta bahwa dominasi kekerasan terhadap perempuan justru terjadi di dalam rumah tangga. Menengok data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2024, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat di ranah personal. Kekerasan terhadap istri (KTI), paling tinggi dilaporkan.

Jika revisi akan dilakukan pada UU Perkawinan, apa pasal-pasal yang sebetulnya perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak? Ruang Publik menghadirkan Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA) Eko Novi Ariyanti, dan Komisioner Komnas Perempuan Dahlia Madanih, serta Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti untuk membahas hal ini.

Dengarkan melalui Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

PROGRAM RUANG PUBLIK KBR

Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program nomor wahid di pemerintahan Prabowo-Gibran. Berbagai upaya dilakukan untuk menopang pelaksanaan MBG, termasuk menghemat pos-pos anggaran lain demi mendanainya. Nah, awal pekan ini, Presiden Prabowo meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibiayai dengan dana desa, juga untuk menunjang MBG.

Sebanyak 70 ribu Kopdes Merah Putih akan dibangun untuk menjadi penyalur bahan baku MBG. Harapannya, kehadiran Kopdes Merah Putih ampuh memangkas rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen seperti petani dan konsumen. Kopdes juga diharapkan mampu mengungkit ekonomi desa.

Apakah program baru ini bakal berjalan mulus dan bermanfaat? Apa saja potensi kendala dan dampaknya? Bagaimana nasib lembaga-lembaga lain yang sudah ada di desa, misalnya BUMDes? Bagaimana memaksimalkan Kopdes Merah Putih agar tak hanya jadi proyek sesaat?

HARI INI di #RuangPublik kita bincangkan bersama Eliza Mardian, Peneliti CORE Indonesia juga Notaris, Pemerhati dan Penulis Buku Perkoperasian, Dr Dewi Tenty Septi Artiany.

Dengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon.

Sampai jumpa!

BERPIKIRLAH SEBELUM ANDA BERBICARA

Alkitab banyak bicara tentang bahaya perkataan kita. Yakobus mencurahkan satu bab penuh untuk topik ini: ‘Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal; barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.’ (Yakobus 3:2) Sekarang, di sana ada aspek pengendalian diri yang perlu dipertimbangkan! Publilius Syrus berkata, ‘Saya sering menyesali ucapan saya, tetapi tidak pernah menyesali sikap diam saya.’ Dan novelis William Edward Norris menulis, ‘Jika bibir Anda terhindar dari kesalahan, ada lima hal yang harus diperhatikan dengan hati-hati; kepada siapa kamu berbicara, tentang siapa kamu berbicara, dan bagaimana, kapan, dan di mana.’

Raja Daud mengatakannya sebagai berikut: ‘Aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku; aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku.’ (Mazmur 39:1) Daud berbicara tentang membuat komitmen sadar untuk memperhatikan apa yang Anda katakan, dan jika Anda ingin mencapai hal ini, berikut tiga prinsip yang perlu Anda jalani :

(1) Pikirkan dulu. Sebelum berbicara, jedalah selama sepuluh detik dan lihat kembali kata- kata Anda dalam hati. Apakah pernyataan tersebut betul atau berlebihan? Baik atau dipotong? Tidak perlu atau perlu? Bersyukur atau mengeluh? Apa yang tidak Anda katakan hari ini, tidak perlu Anda jelaskan besok.
(2) Kurangi bicara. Kemungkinan Anda mendapat masalah akan meningkat jika Anda terlalu banyak bicara. Itu sebabnya orang yang suka bicara banyak sering kali kesulitan mempertahankan teman.
(3) Mulailah hari ini. Anda sudah cukup membaca untuk membantu membuat lidah Anda tunduk. Jadi luangkan waktu untuk berpikir sebelum Anda berbicara dan perhatikan bagaimana hal itu memperkaya hidup Anda.

Sumber : Renungan Hari Ini
Edisi : Sabtu, 29 Maret 2025

JURNALIS DITEROR (LAGI)

Ancaman kekerasan masih membayangi jurnalis ketika menjalankan tugas untuk kepentingan publik. Yang teranyar, kantor Tempo diteror dengan kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Salah satu jurnalisnya, FCR juga menjadi korban doxxing. Identitasnya disebarkan ke media sosial.

Di Bandung, jurnalis Kompas, FRS, dianiaya saat meliput demonstrasi penolakan RUU TNI di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat pekan lalu.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2024. Yang terbanyak adalah kasus kekerasan fisik dengan 20 kasus. Bentuk kekerasan lain berupa teror atau intimidasi, pelarangan liputan, ancaman, serangan digital, penuntutan hukum, kekerasan berbasis gender, perusakan alat liputan, hingga pembunuhan.

Sedangkan pelaku kekerasan didominasi oleh polisi dengan 19 kasus. Pelaku lain meliputi anggota TNI, organisasi masyarakat, orang tak dikenal, aparat pemerintah, sampai perusahaan.

Kasus-kasus tersebut jarang diusut sampai tuntas, sehingga minim efek jera. Padahal, pers, sebagai salah satu pilar demokrasi, butuh jaminan keamanan karena bekerja untuk kepentingan publik.

Di kasus terbaru yakni teror terhadap Tempo, banyak muncul kecaman, tak terkecuali dari pejabat pemerintah dan DPR. Namun, belum tampak tindak lanjut berarti yang mengarah pada penanganan serius.

Bagaimana mendesak aparat hukum mengusut dan mengadili pelaku teror? Bagaimana menuntut komitmen negara untuk melindungi pers dan jurnalis?

Kita bincangkan bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, serta Musisi dan Mantan Jurnalis Tempo Ananda Badudu.

Dengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon
Streaming Audio : suaragratiafm.com
Aplikasi Google Playstore : Radio Suara Gratia

SINYAL DARURAT EKONOMI ?

Penghentian sementara atau trading halt saat IHSG rontok hingga 7 persen pada Selasa, 18 Maret lalu mengagetkan publik. Pasalnya, berkaca dari sejarah, tindakan ini hanya dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) di momen-momen krusial, yakni saat krisis moneter 1998, krisis 2008, dan pandemi Covid-19.

Bergantian, para pejabat mulai dari pemerintah hingga DPR menyambangi BEI untuk meredakan gejolak pasar, dan memberikan pernyataan bernada menenangkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merilis aturan membolehkan emiten membeli kembali saham mereka (buyback) tanpa harus Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), demi memulihkan IHSG.

Bursa pada Rabu, 19 Maret 2025 atau sehari setelah trading halt, memang ditutup menghijau, naik 1,42 persen.

Goncangan kali ini, oleh banyak kalangan dianggap sebagai sinyal merosotnya kepercayaan pasar. Selain karena terimbas kebijakan Presiden AS Donald Trump, situasi di dalam negeri juga dinilai memperburuk. Di antaranya, keraguan terhadap proyek Danantara, kinerja jeblok APBN di awal tahun, isu mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga polemik pengesahan RUU TNI.

Gejolak di masyarakat berpotensi terus menguat dan membesar karena DPR berencana mengesahkan RUU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025. Masyarakat sipil dan mahasiswa bakal turun ke jalan, menggelar aksi menolak pengesahan.

Apakah nasib RUU TNI ini akan menentukan kondisi pasar? Bagaimana dampaknya jika IHSG terus anjlok ke situasi ekonomi dan masyarakat bawah? Apa saja langkah cepat yang harus diambil pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait? Bagaimana strategi investor menyikapi pasar yang tidak stabil?

Kita bincangkan bersama Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Dipo Satria Ramli dan Co-founder Pasardana, Dr. Hans Kwee.

Dengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon
Streaming Audio : suaragratiafm.com
Aplikasi Google Playstore : Radio Suara Gratia

JATAH THR UNTUK ORMAS SULIT DIBERANTAS?

Tiap jelang Lebaran, para pengusaha sering atau bahkan selalu kedatangan tamu, mengaku dari ormas yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR). Pekan ini, viral unggahan di media sosial, soal surat dari tiga ormas minta jatah THR ke sejumlah pemilik usaha di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Dalihnya, demi menjaga keamanan jelang Lebaran. Dalam unggahan tersebut, terungkap bahwa kondisi itu sudah terjadi dua tahun berturut-turut.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengakui praktik ormas minta jatah THR sudah berlangsung lama. Pelakunya pun tak hanya ormas, tetapi juga aparat. Kondisi ini sangat meresahkan dan memberatkan pengusaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Fenomena ormas minta jatah THR terus berulang, meski selalu berulang juga janji penindakan tegas dari aparat. Polisi senantiasa mengimbau pengusaha berani melapor.

Apakah banyak pengusaha yang mengadukan ormas yang meresahkan? Bagaimana pengusaha menyikapi ormas-ormas yang meminta THR? Apa dampaknya? Mengapa praktik ini terus berulang? Bisakah disetop?

Kita bincangkan bersama Ketua Umum AKUMANDIRI, Hermawati Setyorinny dan Kriminolog FISIP UI, Adrianus Meliala.

Dengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

Streaming Audio : suaragratiafm.com

Aplikasi Google Playstore : Radio Suara Gratia

NASIB FOLU NET SINK 2030 DIURUS POLITISI

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali disorot publik usai beredarnya dokumen struktur kepengurusan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. FOLU Net Sink merupakan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan.

Yang bikin heboh adalah di dalam struktur kepengurusan, banyak nama politisi PSI, partai yang menaungi Raja Juli Antoni. Sebut saja Kokok Dirgantoro, Andy Budiman, Sigit Widodo, Furqan Amini Chaniago, dan Suci Mayang Sari. Mereka tersebar di berbagai divisi, misalnya, penegakan hukum, pengelolaan hutan lestari, konservasi, hingga peningkatan cadangan karbon.

Masing-masing mendapat honor bulanan mulai dari Rp8 hingga 50 juta, yang diklaim bukan berasal dari APBN, tetapi dibiayai donor atau negara mitra. Apakah hal ini pantas dipandang sebagai bagi-bagi kue kekuasaan? Apa dampaknya bagi upaya pengendalian perubahan iklim? Bagaimana nasib target FOLU Net Sink 2030?

Kita bincangkan bersama Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo dan Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

Dengarkan melalui Radio Suara Gratia 95.9 FM

Streaming Audio :
suaragratiafm.com

Playstore :
Radio Suara Gratia

BADAI PHK MASSAL, KAPAN BERLALU

Raksasa tekstil, PT. Sritex akhirnya resmi tutup per 1 Maret 2025. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1966 itu tak lagi beroperasi karena tak bisa membayar utang atau pailit. Imbasnya, 10 ribu lebih pekerjanya di-PHK.

PHK massal Sritex bukanlah satu-satunya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan beberapa perusahaan telah melakukan PHK pada awal 2025. Lebih dari 1.000 buruh Yamaha Music Indonesia terkena PHK karena relokasi pabrik ke China. Nasib serupa juga dialami ratusan buruh di PT Tokay Bekasi dan 900 pekerja PT. Sanken.

Sepanjang 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sekitar 80 ribu pekerja di-PHK, meningkat dibandingkan 60 ribu pekerja pada 2023. Selain itu, ada 60 perusahaan, terutama di sektor tekstil dan garmen yang berpotensi melakukan PHK dalam waktu dekat.

Pemerintah mengeklaim telah mengantisipasi potensi maupun dampak PHK massal. Misalnya, dengan mendata 10 ribu lowongan kerja bagi eks buruh Sritex. Ada juga janji manis membuka lapangan kerja baru, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kewirausahaan, vokasi, dan beragam komitmen lainnya. Akhir 2024 lalu, pemerintah bahkan melempar wacana membentuk Satgas PHK.

Bagaimana implementasi berbagai kebijakan tersebut? Apakah efektif meredam dampak PHK massal Bagaimana memastikan pemenuhan hak-hak para pekerja yang di-PHK?

Kita bincangkan bersama Koordinator Pekerja Sritex Group (KSPN Nusantara), Slamet Kaswanto dan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda.

Dengarkan melalui Radio Suara Gratia 95.9 FM

Streaming Audio :
www.suaragratiafm.com

Download Google Playstore :
Radio Suara Gratia

KEMBALINYA ERA UJIAN NASIONAL?

Belakangan Ujian Nasional (UN) menjadi topik perbincangan yang menarik. Pembahasan di publik terus bergulir sejak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melempar sinyal kuat untuk menghidupkan kembali UN, di tahun ajaran 2025/2025. Menurutnya, UN penting untuk memetakan mutu pendidikan dan mengukur kemampuan pelajar secara individual.

Sejak 2021, Ujian Nasional dihapus dan diganti dengan Asesmen Nasional di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Artinya Asesmen Nasional baru berlangsung sekitar tiga tahun, ibaratnya seumur jagung, jika dibandingkan dengan UN yang sudah puluhan tahun.

Penghapusan UN ketika itu juga melewati perdebatan alot antara kalangan yang pro dan kontra. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjanjikan bahwa UN mendatang bakal menggunakan sistem evaluasi baru, yang belum pernah diterapkan sebelumnya.

Apakah menghidupkan kembali UN adalah langkah tepat dan bijak? Bagaimana dengan nasib Asesmen Nasional? Apakah UN masih relevan dengan tantangan zaman di masa mendatang?

Kita akan membincangkan hal ini bersama Iwan Pranoto, Pengajar Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Dudung Abdul Qodir, Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).

Dengarkan melalui Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

Streaming Audio :
suaragratiafm.com

Apk. Google Playstore :
Radio Suara Gratia