CIREBON – Keberhasilan pembangunan sebuah kota sejatinya tidak hanya tercermin dari megahnya infrastruktur fisik yang menjulang. Lebih dari itu, indikator kemajuan juga dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan rasa keadilan dan keberpihakan bagi seluruh lapisan warga tanpa terkecuali. Prinsip inilah yang terus dijaga oleh Pemerintah Kota Cirebon guna memastikan setiap elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan hak dan kesempatan yang setara untuk bertumbuh.
Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menerima kunjungan silaturahmi dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Cirebon di Balai Kota, Selasa (31/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota mengaku sangat terinspirasi oleh semangat juang dan talenta luar biasa yang dimiliki oleh para anggota PPDI.
“Alhamdulillahirabbilalamin, hari ini saya bersama Dinas Sosial berkesempatan menjamu tamu istimewa dari PPDI Kota Cirebon. Melihat semangat mereka, saya pribadi merasa sangat terinspirasi. Ada yang mahir menjahit, memasak, membuat kue, hingga menguasai dunia media sosial. Kelebihan yang Allah titipkan kepada mereka ini luar biasa,” ujar Wakil Wali Kota.
Ia menekankan bahwa setiap warga memiliki peran penting dalam roda pembangunan kota. Baginya, keterbatasan bukanlah penghalang bagi seseorang untuk memberikan manfaat bagi sesama.
“Hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Tugas kami di pemerintahan adalah memastikan anugerah berupa talenta-talenta tersebut dapat tersalurkan dengan baik agar mereka bisa berdaya secara mandiri,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi dari PPDI, Wakil Wali Kota menyoroti pentingnya wadah khusus untuk pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, para penyandang disabilitas membutuhkan fasilitasi satu kawasan atau pusat kegiatan di mana mereka bisa memproduksi sekaligus memasarkan hasil karyanya. Hal ini dipandang krusial agar kemandirian ekonomi keluarga dapat terwujud secara berkelanjutan.
“Harapannya kita bisa mewujudkan satu wadah pemberdayaan ekonomi mandiri. Kami akan segera mendorong kolaborasi lintas sektor dan berdiskusi lebih detail dengan dinas-dinas terkait. Intinya, dalam bidang apa pun, pemerintah harus hadir untuk mereka,” tegas Wakil Wali Kota.
Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada tim Dinas Sosial Kota Cirebon yang telah bekerja keras mendampingi masyarakat dari berbagai latar belakang. Ia menyadari bahwa menciptakan kota yang ramah disabilitas adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan perbaikan berkelanjutan, mulai dari aksesibilitas pelayanan publik hingga sarana prasarana kota yang lebih inklusif.
“Kami sadar masih banyak kekurangan, namun komitmen kami tidak akan surut. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Ruang komunikasi ini akan selalu terbuka seluas-luasnya agar setiap kebijakan yang kami ambil benar-benar menjadi solusi yang nyata bagi rekan-rekan disabilitas,” tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Cirebon, Hermawan, menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Wakil Wali Kota dengan langkah konkret di lapangan. Fokus utama Dinsos saat ini adalah melakukan sinkronisasi data agar bantuan sosial dan program pemberdayaan tepat sasaran bagi anggota PPDI maupun penyandang disabilitas lainnya di Kota Cirebon.
“Ibu Wakil telah memerintahkan kami untuk melakukan inventarisir menyeluruh. Kami akan memverifikasi dan memvalidasi data teman-teman disabilitas untuk melihat apakah mereka masuk dalam desil yang berhak mendapatkan bantuan sosial, baik itu BPNT maupun PKH komponen disabilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Hermawan.
Selain masalah ekonomi, pemenuhan hak kesehatan juga menjadi prioritas. Hermawan menjelaskan bahwa masih ada penyandang disabilitas yang belum tercover oleh jaminan kesehatan, padahal kebutuhan mereka akan kontrol medis dan obat-obatan sering kali lebih tinggi.
“Dinsos akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kepesertaan mereka dalam program PBI, baik melalui APBN maupun APBD,” pungkasnya.
