Pemkot Cirebon Dukung Upaya Mitigasi Pesisir untuk Atasi Banjir Rob

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan perlindungan pesisir yang diinisiasi Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan banjir rob yang menjadi tantangan bagi wilayah pesisir Kota Cirebon.

Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo saat menerima kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, beserta jajaran, terkait rencana mitigasi pesisir dan pembangunan perlindungan kawasan Pantai Utara Jawa di Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa persoalan banjir rob bukanlah masalah baru bagi masyarakat pesisir. Fenomena pasang air laut yang kerap bertepatan dengan musim hujan menyebabkan sejumlah wilayah tergenang selama beberapa hari dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, yaitu banjir rob. Ketika musim hujan datang dan air laut pasang, beberapa kawasan di pesisir Kota Cirebon tergenang hingga berhari-hari. Karena itu, rencana yang disampaikan BOPPJ ini menjadi salah satu solusi yang sangat baik dan kami harapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mengurangi dampak rob di masa mendatang,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, keberadaan program perlindungan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi bencana, tetapi juga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan ancaman banjir rob.

“Harapan kami, masyarakat tidak lagi harus menghadapi genangan air rob maupun genangan akibat hujan yang sering terjadi. Pemerintah Kota Cirebon siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang kami miliki agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada BOPPJ yang telah melakukan peninjauan lapangan serta menjadikan wilayah Cirebon sebagai bagian penting dalam perencanaan perlindungan kawasan Pantura Jawa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala II BOPPJ beserta rombongan yang telah hadir dan melihat langsung kondisi di lapangan. Mudah-mudahan program ini benar-benar membawa manfaat besar dan menjadi solusi yang sangat membantu daerah kami,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, menjelaskan bahwa perlindungan kawasan Pantura Jawa merupakan amanat strategis nasional yang bertujuan menjaga keberlanjutan kawasan pesisir sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman perubahan iklim, penurunan muka tanah, dan banjir rob yang semakin meningkat.

“Perlindungan Pantura Jawa bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan upaya menyelamatkan kehidupan masyarakat pesisir serta menjaga urat nadi perekonomian nasional. Karena itu, seluruh proses perencanaan harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data dan kajian ilmiah, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Suhajar.

Ia menambahkan bahwa hasil peninjauan lapangan di sejumlah titik pesisir Cirebon menunjukkan perlunya langkah penanganan yang terencana dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan banjir rob.

“Kami melihat secara langsung kondisi di lapangan, termasuk kawasan yang terdampak rob cukup berat. Temuan-temuan ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana perlindungan pesisir yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan,” ujarnya.

Menurut Suhajar, keberhasilan program perlindungan Pantura Jawa memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

“Oleh karena itu BOPPJ terus mendorong sinkronisasi data, perencanaan, dan program pembangunan agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.

Sinergi Konkret Pemkot Cirebon-Bapas: Anak Pelaku Pidana Bakal Jalani Kerja Sosial

​CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon resmi meneken Nota Kesepakatan (MoU) dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Cirebon terkait pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak, Jumat (29/5/2026).

Langkah strategis ini menggeser paradigma hukum konvensional menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis bagi masa depan anak.
​Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar seremoni administratif atau formalitas di atas kertas. Baginya, akuntabilitas kebijakan baru teruji ketika dampaknya meluas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

​”Saya meminta kepada seluruh jajaran, khususnya di SKPD, agar momentum ini bukan hanya sekadar gugur kewajiban setelah nota kesepakatan dibuat. Kita harus tahu apa program ke depan, apa yang harus kita lakukan bersama untuk memulihkan dan menyelesaikan kasus-kasus yang ada,” tegas Effendi Edo.

​Secara khusus, Wali Kota menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon untuk segera melakukan langkah taktis. Komunikasi dan koordinasi intensif harus dipercepat guna menyelaraskan program daerah dengan instansi vertikal terkait.

​Pengarahan tegas ini disampaikan langsung di hadapan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum rapat pimpinan bersama Sekretaris Daerah. Melalui kolaborasi institusional ini, Pemkot Cirebon berkomitmen menghadirkan solusi integratif bagi persoalan sosial anak, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif.

Pemkot Cirebon dan PGIS Bersinergi Bersihkan Sungai Sukalila, Wali Kota Tekankan Aksi Berkelanjutan

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut terlihat saat Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, turun langsung meninjau kegiatan kerja bakti pembersihan Sungai Sukalila yang dilaksanakan bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat (PGIS) Cirebon, Sabtu (2/5/2026).

Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan, tidak hanya melalui edukasi, tetapi juga melalui aksi nyata di lapangan. Sejak pagi hari, ratusan relawan tampak antusias menyusuri aliran sungai, mengangkat sampah, dan membersihkan sedimentasi yang menghambat aliran air.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan sungai tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan komitmen berkelanjutan.

“Alhamdulillah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Pemerintah Kota Cirebon bekerja sama dengan PGIS melakukan pembersihan sungai di Kali Baru Utara dan Selatan. Sekarang aliran sungai mulai terlihat lebih bersih. Ke depan, kegiatan seperti ini tidak berhenti hari ini saja, tapi akan kita lakukan secara berkala,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa gerakan kebersihan sebenarnya telah dimulai dari tingkat paling dasar di masyarakat, seperti di lingkungan RW dan kelurahan. Menurutnya, keterlibatan komunitas seperti PGIS menjadi penguat dalam membangun kesadaran kolektif.

“Ini berawal dari kebersihan di tingkat RW dan kelurahan yang sudah kita dorong bersama masyarakat. Dengan hadirnya komunitas seperti PGIS, gerakan ini semakin kuat. Harapannya, semakin banyak pihak yang ikut terlibat untuk menjaga Kota Cirebon agar semakin bersih dan nyaman,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan sungai semakin meningkat. Pemerintah Kota Cirebon bersama seluruh elemen masyarakat pun berkomitmen untuk terus melanjutkan gerakan serupa secara berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat, bersih, dan layak huni.

Sementara itu, Ketua Panitia Bakti Sosial Paskah PGIS Cirebon, Aris Herlinawati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh PGIS. Ia menekankan pentingnya sinergi antara komunitas keagamaan dan pemerintah dalam menjawab persoalan lingkungan.

“Kegiatan ini merupakan salah satu program kami dalam rangkaian kegiatan Natal dan Paskah PGIS, yaitu bakti sosial berupa bersih-bersih lingkungan bersama Pemerintah Kota Cirebon. Kami hadir bersama rekan-rekan dari gereja-gereja anggota PGIS, pengurus, serta didukung oleh berbagai dinas terkait,” ungkapnya.

Aris menyebutkan, kegiatan ini melibatkan berbagai unsur perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, partisipasi juga datang dari unsur kecamatan dan kelurahan di wilayah terdampak.

“Kurang lebih ada 300 relawan yang terlibat, berasal dari 43 gereja anggota PGIS yang masing-masing mengirimkan perwakilannya. Ditambah dukungan dari dinas-dinas terkait, kami bekerja bersama dengan semangat kepedulian terhadap Kota Cirebon,” jelasnya.