BERSAHABAT DENGAN TUHAN BAGIAN 2

Dengarkan lebih banyak percakapan persahabatan Musa dengan Tuhan:

“Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau.”

Musa berada dalam krisis nasional yang dapat mengakhiri hubungan Israel dengan Tuhan, dan apa yang dia doakan? Bukan, “Ya Tuhan, aku berada di posisi yang sulit. Engkau harus menyelesaikan ini untuk saya!”

Tapi: “beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku!”

Musa ingin lebih dari sekedar mengetahui karya Tuhan yang menakjubkan. Hatinya berseru untuk mengetahui hati Tuhan dan apa yang menggerakkannya—jalan batin Tuhan.

“Mengenal Dia” mencakup semua hal lain yang Musa bisa cari, termasuk solusi terhadap masalahnya. Dan Tuhan mengabulkan apa yang dia minta.

“Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa.” (Mazmur 103:7)

Berikut percakapan selengkapnya:

“Lalu Ia ber-Firman: ‘Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu.’” (Keluaran 33:14)

Kata “engkau” dalam bahasa Ibrani berbentuk tunggal. Tuhan berjanji untuk menemani Musa dan memberikan istirahat kepada dia.

Orang lain akan menerimanya dengan senang hati. Bukan Musa. Doanya lebih besar dari kekhawatirannya sendiri:

“Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.” (Keluaran 33:15)

Dengan kata lain: “Tuhan, aku berdoa bukan untukku; ini untuk kita!”

Dan Tuhan menjawab doa itu.

Apakah doa Anda lebih besar dari diri Anda sendiri dan kebutuhan Anda sendiri?

Alkitab berkata, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.” (Yohanes 3:16)

Apakah Anda berdoa untuk kota, negara, dan dunia Anda? Anda telah dipanggil dan Anda harus melakukannya!

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR, TUMBUHKAN GENERASI KRITIS DAN BERINTEGRITAS

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi pelajar dan masyarakat di Kota Cirebon, Kamis (13/11/2025). Acara yang diikuti oleh ratusan perwakilan pelajar dari SMA, SMK, MA, dan sederajat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus partisipasi aktif warga, khususnya pemilih pemula, dalam kehidupan politik yang sehat dan demokratis.

Tidak hanya itu, kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun budaya demokrasi yang berkualitas, dengan generasi muda sebagai garda terdepan. Dengan pemahaman politik yang baik, diharapkan tercipta masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga persatuan dalam keberagaman.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno yang hadir membuka kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Badan Kesbangpol Kota Cirebon yang telah mengambil langkah strategis ini. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum.

“Peserta dari lingkungan pendidikan ini adalah calon pemimpin dan agen perubahan masa depan. Memahami politik sejak dini bukan hanya menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, tetapi juga menjadi pemimpin yang berintegritas,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan peran masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Ia menilai, partisipasi aktif dalam politik tidak hanya saat Pemilu atau Pilkada.

“Ini tentang mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan yang konstruktif, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan umum. Mari kita junjung tinggi etika dan persatuan, serta jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk perpecahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Cirebon, Buntoro Tirto menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai edukasi politik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pemilih pemula.

“Kami berharap pelajar bukan sekadar objek politik, tetapi menjadi subjek yang berperan aktif dalam menjaga kejujuran dan transparansi demokrasi. Tujuan kami antara lain untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan Pemilu, menumbuhkan kesadaran kritis, dan membentuk pemuda yang peduli terhadap demokrasi, baik di sekolah maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan wawasan komprehensif mengenai sistem demokrasi dan proses pemilu, sehingga pemilih pemula dapat mengambil keputusan secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai hati nurani.

“Semoga pelajar yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pelopor demokrasi yang santun, damai, dan beretika di lingkungan masing-masing,” tutupnya.

ASWAKADA BAHAS PENGUATAN TATA KELOLA DAERAH, WAKIL WALI KOTA TEKANKAN PENTINGNYA KOLABORASI DAN SINERGI

Jakarta – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri audiensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia (ASWAKADA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (5/11/2025).

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kemendagri, Akmal Malik, serta dihadiri oleh Direktur FKDH dan DPRD, Direktur PHD, dan jajaran pengurus ASWAKADA yang terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, serta sejumlah anggota asosiasi.

Dalam pertemuan tersebut, ASWAKADA menyampaikan usulan agar Kemendagri dapat menyusun regulasi turunan dan pedoman teknis yang mengatur secara jelas pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta indikator kinerja wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

Audiensi ini juga menjadi ruang strategis bagi para wakil kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Selain itu, forum ini dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik (best practices) antar daerah, khususnya dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan partisipatif.

“Sinergi ini bukan sekadar tentang penyusunan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana kita saling berbagi solusi dan membangun kolaborasi nyata antar daerah,” ujar Wakil Wali Kota.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon siap berperan aktif dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kolaborasi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dengan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, setiap langkah kecil, Insya Allah, akan membawa dampak besar bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, memberikan apresiasi atas inisiatif ASWAKADA dalam memperkuat peran strategis wakil kepala daerah.

“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kuat,” ujarnya.

Melalui forum ini, Ditjen Otonomi Daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang harmonis, efektif, dan akuntabel.
“Kemendagri juga berkomitmen berperan aktif sebagai fasilitator dan regulator dalam memperkuat kelembagaan wakil kepala daerah agar dapat menjalankan tugas pemerintahan secara konstruktif, sesuai dengan semangat kolegialitas dan prinsip demokrasi daerah,” tuturnya.

 

 

SIASAT MITIGASI DAMPAK TARIF TRUMP

Tarif timbal balik atau resiprokal yang dikenal sebagai tarif Trump resmi berlaku per Rabu, 9 April ini. Indonesia dikenai bea masuk 32 persen, menduduki peringkat kedelapan dengan tarif impor tertinggi. Kebijakan kontroversial Trump membuat guncangan hebat, terlihat dari reaksi IHSG di hari pertama usai libur panjang Lebaran. Bursa langsung rontok di awal pembukaan, sampai minus 9 persen dan disetop sementara atau trading halt sekitar 30 menit. Nilai rupiah juga masih terkapar.

Para pelaku usaha ketar-ketir karena Amerika Serikat selama ini menjadi pasar ekspor berbagai komoditas padat karya, seperti tekstil, sepatu, elektronik, karet, hingga alat listrik.

Presiden Prabowo berencana mengirim jajaran menterinya untuk bernegosiasi dengan Trump. Prabowo juga bertolak ke Malaysia untuk berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan negara tetangga, membahas strategi mitigasi tarif Trump.

Kemudian pada Selasa, 8 April, Prabowo menggelar sarasehan ekonomi, mengundang para ekonom, pengusaha, hingga kalangan buruh.

Sejauh ini apakah kebijakan Prabowo merespons tarif Trump sudah tepat? Apa yang mestinya dilakukan untuk memitigasi dampaknya ke dunia usaha?

Kita bincangkan bersama Ketua Umum di Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.

JURNALIS DITEROR (LAGI)

Ancaman kekerasan masih membayangi jurnalis ketika menjalankan tugas untuk kepentingan publik. Yang teranyar, kantor Tempo diteror dengan kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Salah satu jurnalisnya, FCR juga menjadi korban doxxing. Identitasnya disebarkan ke media sosial.

Di Bandung, jurnalis Kompas, FRS, dianiaya saat meliput demonstrasi penolakan RUU TNI di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat pekan lalu.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2024. Yang terbanyak adalah kasus kekerasan fisik dengan 20 kasus. Bentuk kekerasan lain berupa teror atau intimidasi, pelarangan liputan, ancaman, serangan digital, penuntutan hukum, kekerasan berbasis gender, perusakan alat liputan, hingga pembunuhan.

Sedangkan pelaku kekerasan didominasi oleh polisi dengan 19 kasus. Pelaku lain meliputi anggota TNI, organisasi masyarakat, orang tak dikenal, aparat pemerintah, sampai perusahaan.

Kasus-kasus tersebut jarang diusut sampai tuntas, sehingga minim efek jera. Padahal, pers, sebagai salah satu pilar demokrasi, butuh jaminan keamanan karena bekerja untuk kepentingan publik.

Di kasus terbaru yakni teror terhadap Tempo, banyak muncul kecaman, tak terkecuali dari pejabat pemerintah dan DPR. Namun, belum tampak tindak lanjut berarti yang mengarah pada penanganan serius.

Bagaimana mendesak aparat hukum mengusut dan mengadili pelaku teror? Bagaimana menuntut komitmen negara untuk melindungi pers dan jurnalis?

Kita bincangkan bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, serta Musisi dan Mantan Jurnalis Tempo Ananda Badudu.

Dengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon
Streaming Audio : suaragratiafm.com
Aplikasi Google Playstore : Radio Suara Gratia

JATAH THR UNTUK ORMAS SULIT DIBERANTAS?

Tiap jelang Lebaran, para pengusaha sering atau bahkan selalu kedatangan tamu, mengaku dari ormas yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR). Pekan ini, viral unggahan di media sosial, soal surat dari tiga ormas minta jatah THR ke sejumlah pemilik usaha di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Dalihnya, demi menjaga keamanan jelang Lebaran. Dalam unggahan tersebut, terungkap bahwa kondisi itu sudah terjadi dua tahun berturut-turut.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengakui praktik ormas minta jatah THR sudah berlangsung lama. Pelakunya pun tak hanya ormas, tetapi juga aparat. Kondisi ini sangat meresahkan dan memberatkan pengusaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Fenomena ormas minta jatah THR terus berulang, meski selalu berulang juga janji penindakan tegas dari aparat. Polisi senantiasa mengimbau pengusaha berani melapor.

Apakah banyak pengusaha yang mengadukan ormas yang meresahkan? Bagaimana pengusaha menyikapi ormas-ormas yang meminta THR? Apa dampaknya? Mengapa praktik ini terus berulang? Bisakah disetop?

Kita bincangkan bersama Ketua Umum AKUMANDIRI, Hermawati Setyorinny dan Kriminolog FISIP UI, Adrianus Meliala.

Dengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

Streaming Audio : suaragratiafm.com

Aplikasi Google Playstore : Radio Suara Gratia

 

POLEMIK PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran.

Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan.

Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?

Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas

Dengarkan melalui Radio Suara Gratia 95.9 FM

Streaming Audio : suaragratiafm.com

Aplikasi Google Playstore : Radio Suara Gratia

sampai jumpa!

100 HARI PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

Pekan depan, usia pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki 100 hari. Hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan mayoritas publik mengapresiasi kinerja kabinet Merah Putih. Tingkat kepuasan masyarakat berada di angka yang meyakinkan: 80,9 persen. Skor ini disebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah survei publik terhadap pemerintahan baru.

Sebagian pihak bertanya-tanya, mengapa penerimaan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo demikian tinggi? Padahal, banyak kebijakan kontroversial yang diambil pemerintah selama 3 bulan terakhir. Apalagi, situasi ekonomi juga masih berat dengan masifnya PHK dan naiknya harga-harga.

Bagaimana membaca hasil survei ini? Faktor apa saja yang menyebabkan publik mengapresiasi kinerja Prabowo? Seperti apa catatan-catatan untuk 100 hari pertama Prabowo-Gibran?

Kita bincangkan bersama Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini dan Pengamat Politik, Ray Rangkuti.

Dengarkan melalui Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon.

Streaming Audio :
suaragratiafm.com

sampai jumpa.

SIMAK! PROGRAM RUANG PUBLIK

Saat ini perhatian para pegiat iklim dan energi terbarukan tertuju pada Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Ibu Kota Azerbaijan, yang berlangsung hingga 22 November mendatang. KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ini diikuti para pihak yang menandatangani komitmen bersama dalam mengatasi perubahan iklim termasuk Indonesia.

Pada COP29 ini, Indonesia diwakili Hashim S Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, sebagai utusan khusus bidang energi dan lingkungan hidup. Ia didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Di sana, Hashim mengatakan Indonesia punya cadangan kredit karbon sebesar 577 juta ton yang akan ditawarkan kepada berbagai negara dan pihak yang berkepentingan. Ia mengklaim hasilnya bakal digunakan untuk mendukung pembiayaan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang giat-giatnya membuka lahan untuk program food estate dan ekspansi lahan perkebunan sawit baru untuk memenuhi target program bauran bahan bakar minyak dengan biodiesel sawit hingga 50% atau B50. Solusi Iklim dan rencana yang diambil pemerintah ini seakan saling bertentangan. Ujung-ujungnya tetap masyarakat yang merasakan dampaknya.

Seperti apa pegiat lingkungan melihat langkah pemerintah ini? Apa yang harus jadi prioritas pemerintah? Seperti apa keputusan yang dihasilkan di COP berdampak pada Indonesia?

kami bahas di #RuangPublikKBR bersama Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul sekaligus Anggota ARUKI (Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim) dan Pakar Meteorologi dan Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus IPCC Working Group I Vice Chair, Edvin Aldrian

Bisa didengarkan di Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

Streaming: suaragratiafm.com

RUANG PUBLIK

Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita. Mengundang tanya, berkecamuk rasa penasaran, memancing ruang-ruang diskusi.
 
Apa yang sebenarnya terjadi?
 
Ruang Publik!
Membahas berbagai peristiwa yang hangat di perbincangkan publik dari isu sosial, politik, ekonomi, kesehatan, hukum, budaya hingga olahraga.
 
Menghadirkan nara sumber kompeten, membuka perspektif dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru.
 
Ruang Publik KBR, hadir Senin hingga Jumat, pukul 10 – 11 WIB bersama Rizal Wijaya RizalKith @NaomiLyandra dan @Deboratw
 
Bisa didengarkan di Cirebon via RADIO SUARA GRATIA 95.9 FM
Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda.