Pemkot Cirebon Raih Predikat Unggul Dalam Indeks Kualitas Kebijakan 2025

Surabaya- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah meraih penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian Pemkot Cirebon dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), sebuah instrumen penilaian yang mengukur mutu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penghargaan ini menegaskan bahwa kualitas kebijakan di Kota Cirebon dinilai unggul melalui proses evaluasi mandiri yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga transparansi.

Untuk diketahui, IKK menjadi salah satu platform penting yang disediakan LAN untuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menilai secara mandiri kebijakan yang mereka kelola. Melalui platform ini, setiap instansi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang dijalankan sehingga menghasilkan langkah perbaikan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini Kota Cirebon mendapatkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan predikat unggul. Berkat kerjasama semua dinas, semua yang terkait dalam kolaborasi dan kerja bersama. Terima kasih banyak kepada semua instansi yang telah berusaha dan berjuang, sehingga Kota Cirebon mendapat predikat unggul IKK. Selamat buat kita semua, selamat untuk Kota Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai menerima penghargaan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).

Dalam kategori pemerintah kota, hanya enam kota di Indonesia yang berhasil meraih predikat unggul, dan Kota Cirebon termasuk salah satu di antaranya. Adapun lima kota lain yang menerima penghargaan tersebut adalah Kota Bontang, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya. Sementara itu, pada tingkat provinsi terdapat tiga pemerintah provinsi yang meraih pengakuan serupa, serta delapan pemerintah kabupaten yang masuk dalam daftar penerima penghargaan.

Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil merumuskan kebijakan secara sistematis, melaksanakan kebijakan dengan efektif, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut berbasis bukti (evidence-based), akuntabel, dan memiliki nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat. Penilaian yang komprehensif ini menunjukkan bahwa Pemkot Cirebon telah memenuhi standar kualitas kebijakan publik yang tinggi.

Sejumlah faktor turut menjadi dasar penilaian, mulai dari ketepatan perencanaan kebijakan, keberhasilan implementasi, kelengkapan evaluasi, hingga tingkat transparansi dan keterlibatan publik. Pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan dipandang mampu merancang kebijakan yang berdampak positif, adaptif terhadap kebutuhan warga, serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik.

Dengan pencapaian ini, Pemkot Cirebon diharapkan mampu terus memperkuat praktik pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis bukti, sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang semakin matang dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Prestasi ini bukan hanya kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu kebijakan di masa mendatang,” tutur Wali Kota.

Kepala LAN RI, Dr Muhammad Taufiq menyampaikan apresiasi khusus kepada para penerima penghargaan. “Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena kawan-kawan yang bisa mengukir capaian ini menunjukkan keseriusan luar biasa. Peningkatan kualitas kebijakan tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAN RI juga memaparkan hasil pengukuran kualitas IKK nasional tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa tingkat partisipasi instansi pemerintah mengalami peningkatan signifikan.

“Dari total 646 instansi pemerintah, sebanyak 548 atau sekitar 85 persen telah berpartisipasi. Alhamdulillah, angka ini menunjukkan semakin kuatnya komitmen instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan,” jelasnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa terdapat sepuluh sektor kebijakan yang menjadi fokus penilaian terbanyak, meliputi kebijakan sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, serta administrasi negara. Ragam sektor ini mencerminkan luasnya cakupan kebijakan strategis yang dikelola pemerintah di berbagai tingkatan.

KAI Daop 3 Cirebon Amankan Aset Negara Melalui Penertiban Lahan di Jatiwangi

Guna menjaga dan mengamankan aset negara yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), Daop 3 Cirebon melaksanakan penertiban aset lahan yang berlokasi di wilayah Jatiwangi, Majalengka.

Aset lahan yang berada di KM 36+757 lintas Non Operasi Cirebon-Kadipaten, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka ini berupa bangunan kios sejumlah 10 kios seluas ± 448,5 m2 dengan nilai sebesar Rp 410.826.000,-

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin mengatakan bahwa KAI sebagai salah satu Perusahaan plat merah memiliki aset yang merupakan aset milik negara sehingga harus dikelola dengan baik. Penertiban aset ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mengelola, melindungi dan mengamankan aset negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Masyarakat dapat memanfaatkan aset negara yang dikelola KAI tentunya melalui perjanjian kerjasama/persewaan. Dikarenakan pengguna aset lahan ini tidak bersedia melakukan perpanjangan kontrak dari 2015 hingga saat ini maka kita lakukan penertiban,” jelas Muhib.

Sebelum melaksanakan penertiban, Tim Penjagaan Aset Daop 3 Cirebon telah memberitahukan kepada penghuni terkait kewajibannya. Bila penghuni tidak mengindahkan akan diberikan peringatan pertama hingga ketiga. Bila penghuni masih belum ada niatan baik, maka akan diminta untuk mengosongkan lahan yang ditempati secara sukarela. Jika masih belum mengkosongkan maka akan dilakukan penertiban secara paksa.

“Kami lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, agar masyarakat penghuni aset yang dikelola KAI menyadari akan kewajibannya. Bila tidak kooperatif, penertiban terpaksa kami lakukan,” terang Muhib.

Setelah proses penertiban selesai, dilakukan pemasangan pagar di area lahan sebagai bentuk pengamanan fisik. Pemagaran ini penting sebagai langkah lanjutan agar aset tetap terlindungi dan tidak kembali ditempati secara ilegal.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Majalengka, Polsek, Koramil, dan Kecamatan Jatiwangi yang telah membantu dalam penertiban ini, sehingga proses penertiban berjalan kondusif, tertib, lancar, dan aman,” ujar Muhib.

KAI Daop 3 Cirebon terus berupaya untuk melakukan pengelolaan aset negara dengan baik, karena merupakan bagian dari menjaga sustainaibility Perusahaan.

“Kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga aset negara dengan tidak mendirikan bangunan di atas lahan yang dikelola KAI tanpa izin” tutup Muhib.

Salam
Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon
Muhibbuddin

Kota Cirebon Raih Penghargaan Kampung Wisata Proklim Terbaik Jawa Barat 2025

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Kampung Wisata Proklim – Desa Wisata Terbaik dalam program Gapura Sapta Pesona (Gerakan Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya konsisten pemerintah daerah dalam mendorong kualitas pariwisata yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam kegiatan Rakor TPPPS Provinsi Jawa Barat dan Aksi Stunting Award Tahun 2025 yang diselenggarakan di Bale Asri PUSDAI Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025). Acara tersebut turut dihadiri Kepala BKKBN Jawa Barat serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Melalui rakor tersebut, pemerintah provinsi kembali menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran bagi keluarga dan individu yang menjadi sasaran TPPPS. Konvergensi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Karena itu, keterkaitan antara program pencegahan stunting dan pengelolaan desa wisata menjadi salah satu indikator penilaian yang semakin relevan untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara seimbang.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. “Alhamdulillah, penilaian ini tidak hanya melihat aspek pariwisata, tetapi juga bagaimana desa wisata mampu memberdayakan masyarakat, termasuk dalam edukasi dan penanganan stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program kampung wisata yang dikembangkan Kota Cirebon mengusung isu lingkungan hidup dan keberagaman sebagai fondasi utama. Kampung Wisata Proklim di kawasan Kampung Keberagaman Merbabu Asih, nilai toleransi tercermin dari keberadaan berbagai rumah ibadah seperti masjid, gereja, hingga pura yang berdampingan secara harmonis.

“Isu ramah lingkungan dan keberagaman menjadi kekuatan utama kampung wisata ini, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif bagi masyarakat sekitar,” tutur Wakil Wali Kota.

Prestasi ini, lanjutnya, tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan perangkat daerah terkait lainnya yang turut mendampingi sepanjang proses penilaian. Pemkot Cirebon memastikan bahwa kampung wisata yang dikembangkan di Kota Cirebon selalu melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Penghargaan yang diterima tahun ini menegaskan bahwa pembangunan Kota Cirebon berjalan secara terpadu, kesehatan masyarakat, pemberdayaan sosial, dan kualitas pariwisata tumbuh berdampingan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Kota Cirebon dalam membangun destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga menghadirkan nilai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi warga.

“Lebih dari sekadar destinasi, kampung wisata ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat ketahanan keluarga, memperluas kesadaran lingkungan, serta merawat nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Wakil Wali Kota.

Dokumentasi : Beni Agus Pratama
Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon

Ruang Pameran Tetap Museum Gedung Pusaka Kanoman Diresmikan, Langkah Strategis Memajukan Ekonomi Budaya

PRESS RELEASE

Ruang Pameran Tetap Museum Gedung Pusaka Kanoman Diresmikan, Langkah Strategis Memajukan Ekonomi Budaya

Cirebon – Peresmian Ruang Pameran Tetap Museum Gedung Pusaka Keraton Kanoman Cirebon menjadi jejak penting dalam perjalanan kebudayaan Kota Cirebon, Senin (17/11/2025). Acara ini bukan hanya tentang pembukaan sebuah ruang pameran, tetapi juga tentang mengikrarkan kembali komitmen bersama untuk menjaga ruh dan memajukan nilai luhur bangsa melalui pelestarian yang berkelanjutan.

Hadir dalam peresmian tersebut Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dan jajaran perangkat daerah terkait, Sultan Raja Muhammad Emirudin selaku Sultan Kanoman XII, Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiran dan seluruh kerabat Keraton Kanoman, serta sejumlah budayawan. Kehadiran para tokoh tersebut meneguhkan pentingnya museum ini sebagai ruang edukasi dan ruang hidup kebudayaan Nusantara.

Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa museum yang diresmikan masih akan terus disempurnakan, baik dari sisi narasi maupun kelengkapan koleksi.

“Masih ada narasi yang harus dilengkapi, termasuk penjelasan mengenai sejarah dari koleksi-koleksi di museum. Semua itu bukan hanya pajangan, tetapi bagian dari edukasi sejarah yang perlu mendapat sentuhan digital agar lebih mudah dipahami generasi muda,” ujarnya.

Menteri Kebudayaan juga menekankan pentingnya peningkatan tata pamer di seluruh museum di Indonesia. Ia ingin museum menjadi tempat yang hidup dan nyaman untuk belajar.

“Karena itu setiap tahun akan ada standarisasi dan penilaian, termasuk pada story line dan tata kelolanya. Keraton Kanoman bisa meneruskan penyempurnaan ini, dan kami siap mendukung hingga narasinya final dan siap dipromosikan secara luas,” tambahnya.

Tak lupa, Menteri Kebudayaan menyoroti potensi ekonomi budaya yang dapat dikembangkan melalui museum. “Museum harus menjadi penggerak ekonomi budaya. Miniatur koleksi atau elemen pusaka yang dikemas sebagai suvenir misalnya bisa menjadi daya tarik sekaligus sumber manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Menteri Kebudayaan. “Terima kasih atas kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Kehadiran Bapak Menteri adalah penanda pengakuan dan dukungan nyata bagi Keraton Kanoman serta seluruh upaya pelestarian budaya di Kota Cirebon,” ujarnya.

Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian Kebudayaan RI, khususnya dalam pendampingan lembaga dan komunitas permuseuman.

“Atas nama Pemerintah Kota dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan luar biasa yang membuat museum ini dapat dikelola dengan lebih modern sebagaimana arahan Bapak Menteri,” ucapnya.

Wali kota menegaskan bahwa Keraton Kanoman merupakan salah satu pilar identitas Cirebon yang menyimpan warisan peradaban Pesisir yang kaya dan unik. Museum Gedung Pusaka diharapkan menjadi jendela waktu tempat generasi penerus dapat memahami filosofi pusaka dan meneladani nilai kebajikan yang diwariskan para leluhur. Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Kota dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya.

“Kami terus berupaya memastikan revitalisasi cagar budaya berjalan harmonis dengan tata ruang kota, serta menjadikan kebudayaan sebagai modal utama pembangunan, baik untuk pendidikan karakter maupun penguatan pariwisata budaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan harapan agar sinergi dengan Kementerian Kebudayaan terus berkembang. “Kami berharap pendampingan bagi Kota Cirebon tidak berhenti pada peresmian ini saja. Kami ingin warisan budaya Kota Cirebon terus bertumbuh, lestari, dan mendapat pengakuan lebih luas, bahkan hingga tingkat global,” tuturnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap ruang pameran tetap ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. “Semoga langkah ini menjadi berkah bagi Kota Cirebon dan menjadikan kita pribadi yang arif dalam memandang masa lalu, bijaksana di masa kini, dan optimis menatap masa depan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kebudayaan juga mengunjungi ex kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon di kawasan heritage dan Alun-alun Kejaksan.

Dokumentasi : Ahmad Fikri Gunawan dan Dede Sofyan Hadi
Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124
Instagram: @prokompimkotacirebon

Generasi Muda Dominasi Pemilih, Pemkot Cirebon dan Bawaslu Dorong Literasi Politik Sejak Dini

Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, memberikan arahan dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi di Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat yang digelar di Aula Wangsakerta, Gedung Setda Kota Cirebon, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi antara Pemkot Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan Bawaslu Kota Cirebon.

Acara tersebut menjadi ruang yang penting, terutama karena melibatkan lebih dari 500 pelajar yang hadir bertahap sepanjang rangkaian kegiatan. Kehadiran para pelajar dianggap strategis, mengingat mereka adalah bagian dari generasi yang akan menentukan arah demokrasi Kota Cirebon beberapa tahun ke depan. Antusiasme para pelajar juga menunjukkan bahwa ruang-ruang seperti ini masih sangat dibutuhkan untuk membangun budaya politik yang sehat.

Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya memahami politik sejak dini tanpa kehilangan etika dan nilai-nilai kesantunan. “Jika tertarik dengan dunia politik, pilihlah jalan yang santun. Generasi muda harus cermat dan mampu menilai calon pemimpin. Jangan hanya ikut-ikutan dalam pesta demokrasi. Milikilah pendirian dan prinsip agar tahu arah yang ingin dituju,” ujarnya.

Wali kota juga menegaskan bahwa rasionalitas menjadi kunci dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, para generasi muda sebagai pemilih pemula bisa menyuarakan suara politiknya dengan baik, baik partai politik, calon legislatif, maupun calon kepala daerah .

“Saya berharap di tahun 2029, partisipasi politik dan kualitas demokrasi kita meningkat. Ini bukan hanya harapan pemerintah, tapi kebutuhan kita semua sebagai kota yang ingin maju,” tambahnya.

Lebih jauh, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia menyebut pengelolaan keuangan pemerintah dan perencanaan pembangunan sebagai fondasi penting yang ingin terus diperkuat demi kesejahteraan generasi berikutnya.

“Saya ingin membangun Kota Cirebon dengan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan yang transparan, serta pembangunan yang tertata untuk generasi mendatang,” katanya.

Melalui kegiatan ini, Wali Kota berharap dapat menumbuhkan generasi muda yang kritis, rasional, dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi tanpa meninggalkan nilai etika dan tanggung jawab.

“Harapannya Kota Cirebon ke depan semakin mampu menghadirkan iklim politik yang inklusif serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi yang penting antara Bawaslu dengan Pemkot Cirebon, khususnya melalui Kesbangpol. Ia menambahkan bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses demokrasi.

“Kami ingin memastikan bahwa demokrasi yang berlangsung di kota ini memiliki kualitas yang baik dan bertanggung jawab,” jelas Devi.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, kelompok usia muda mendominasi jumlah pemilih dalam pemilu, mencapai 56,45 persen. Karena itu, Bawaslu menilai penting untuk melibatkan pelajar dan mahasiswa sebagai pengawas partisipatif dalam setiap proses demokrasi.

“Dengan proporsi pemilih muda yang begitu besar, menjadi kewajiban kita bersama untuk memastikan mereka memahami perannya dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” lanjutnya.

Devi juga mengingatkan tentang ancaman misinformasi dan hoaks yang kerap menyebar menjelang pesta demokrasi. Ia menekankan perlunya kecermatan dalam menerima informasi agar tidak terjebak pada narasi menyesatkan.

“Generasi muda harus lebih waspada. Jangan terbawa hoaks, jangan terprovokasi. Kemampuan memilah informasi adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pemilih,” tegasnya.

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR, TUMBUHKAN GENERASI KRITIS DAN BERINTEGRITAS

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi pelajar dan masyarakat di Kota Cirebon, Kamis (13/11/2025). Acara yang diikuti oleh ratusan perwakilan pelajar dari SMA, SMK, MA, dan sederajat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus partisipasi aktif warga, khususnya pemilih pemula, dalam kehidupan politik yang sehat dan demokratis.

Tidak hanya itu, kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun budaya demokrasi yang berkualitas, dengan generasi muda sebagai garda terdepan. Dengan pemahaman politik yang baik, diharapkan tercipta masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga persatuan dalam keberagaman.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno yang hadir membuka kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Badan Kesbangpol Kota Cirebon yang telah mengambil langkah strategis ini. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum.

“Peserta dari lingkungan pendidikan ini adalah calon pemimpin dan agen perubahan masa depan. Memahami politik sejak dini bukan hanya menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, tetapi juga menjadi pemimpin yang berintegritas,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan peran masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Ia menilai, partisipasi aktif dalam politik tidak hanya saat Pemilu atau Pilkada.

“Ini tentang mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan yang konstruktif, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan umum. Mari kita junjung tinggi etika dan persatuan, serta jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk perpecahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Cirebon, Buntoro Tirto menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai edukasi politik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pemilih pemula.

“Kami berharap pelajar bukan sekadar objek politik, tetapi menjadi subjek yang berperan aktif dalam menjaga kejujuran dan transparansi demokrasi. Tujuan kami antara lain untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan Pemilu, menumbuhkan kesadaran kritis, dan membentuk pemuda yang peduli terhadap demokrasi, baik di sekolah maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan wawasan komprehensif mengenai sistem demokrasi dan proses pemilu, sehingga pemilih pemula dapat mengambil keputusan secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai hati nurani.

“Semoga pelajar yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pelopor demokrasi yang santun, damai, dan beretika di lingkungan masing-masing,” tutupnya.

PEMKOT CIREBON DUKUNG PENUH FKSM 2025, “RENTANG LAWANG” HADIRKAN RUANG BARU UNTUK SENI DAN BUDAYA

CIREBON — Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Festival Komunitas Seni Media (FKSM) 2025 yang akan berlangsung pada 17–23 November 2025 di Kompleks Gedung Pelabuhan PT Pelindo, Kota Cirebon. Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Cirebon dalam mendorong pertumbuhan ekosistem seni dan budaya yang inklusif, kreatif, serta berakar pada nilai-nilai lokal.

Untuk diketahui, FKSM merupakan program unggulan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang menghadirkan ruang pertemuan bagi para seniman, komunitas lintas medium, dan masyarakat umum. Melalui forum ini, peserta diajak berbagi ide, berkolaborasi, serta mengembangkan berbagai praktik seni dan budaya alternatif yang hidup di tengah masyarakat.

Sebagai wadah eksperimentasi lintas disiplin, FKSM tidak hanya menjadi ajang pameran karya, tetapi juga tumbuh sebagai gerakan sosial budaya. Setiap pelaksanaan FKSM selalu berupaya membaca ulang persoalan dan dinamika masyarakat melalui pendekatan artistik yang terbuka dan reflektif. Setelah digelar di berbagai kota seperti Bengkulu, NTB, dan Makassar, kini Cirebon menjadi pelabuhan berikutnya bagi perjalanan FKSM.

Tahun ini, FKSM mengusung tema “Rentang Lawang”, yang mengajak publik menelusuri ruang peralihan antara yang terbuka dan tertutup, antara masa lalu dan masa depan, antara bunyi, gambar, dan narasi yang berpadu dalam lanskap budaya Cirebon. Tema ini mencerminkan karakter kota pelabuhan yang menjadi titik temu beragam kebudayaan dan tradisi.

Selama tujuh hari penyelenggaraan, FKSM 2025 Cirebon akan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari pameran seni media, pertunjukan silang medium, Panggung Senja yang menampilkan musik dan seni tradisi, tari, diskusi publik, layar tancap, lokakarya, hingga aktivasi komunitas dan permainan tradisional. Semua kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pertemuan yang hangat antara seniman, warga, dan budaya lokal.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Cirebon sebagai tuan rumah tahun ini.

“Kami merasa bangga dan bersyukur karena FKSM 2025 hadir di Kota Cirebon. Ini menjadi momentum penting untuk mengangkat kembali nilai-nilai seni dan budaya yang kita miliki,” ujarnya.

Wali Kota menilai, melalui kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, Pemkot Cirebon berharap, momen ini bukan hanya menjadikan Kota Cirebon sebagai tempat singgah, tetapi juga sebagai ruang pertemuan yang hidup bagi seniman dari berbagai daerah.

“Mari datang dan menikmati festival ini. Ada banyak pertunjukan dan kegiatan menarik yang sayang untuk dilewatkan,” ajaknya.

FKSM 2025 diharapkan menjadi titik temu antara tradisi dan inovasi, membuka “ruang lawang” baru bagi masyarakat untuk merasakan seni dalam keseharian.

“Cirebon dengan sejarah panjang akulturasi budayanya, akan menjadi panggung bagi lahirnya gagasan-gagasan segar dan kolaboratif, sebuah langkah baru untuk memperkuat identitas budaya kota pelabuhan ini di kancah nasional,” pungkas Wali Kota.

 

SINERGI ANTARDAERAH, PEMKOT CIREBON DORONG EFISIENSI DISTRIBUSI MELALUI PROGRAM GAPURA PANGAN

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) resmi meluncurkan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Fasilitasi Distribusi Pangan dan Program Gapura Pangan, sebuah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. Inisiatif Gapura Pangan ini juga lahir dari semangat perubahan dan kepedulian terhadap stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di Kota Cirebon.

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, yang menyampaikan apresiasi tinggi kepada DKP3 dan seluruh tim yang telah merancang proyek perubahan ini dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala DKP3 beserta seluruh tim efektif, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadirkan solusi konkret terhadap tantangan distribusi pangan di kota ini,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Sumanto menegaskan, keterbatasan lahan pertanian di Kota Cirebon yang hanya sekitar 93 hektar lahan baku sawah membuat daerah ini bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah hingga 95 persen. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi distribusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui Peraturan Wali Kota yang baru ditetapkan, Pemkot Cirebon kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan keterpaduan dalam pengelolaan distribusi pangan.

Selain itu, Pemkot juga mendorong sinergi kontraktual antar pelaku usaha pangan lintas daerah, melalui kerja sama antara kelompok tani di daerah produsen dengan distributor lokal dan BUMD, dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis seperti beras, bawang merah, cabai, daging ayam ras, dan telur.

“Kita telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kelompok tani dari daerah produsen dengan Warung Peduli Inflasi (Waduli) Kota Cirebon. Ini menjadi langkah nyata membangun sistem distribusi pangan berbasis Business to Business yang adaptif dan berkeadilan,” jelas Sumanto.

Ia berpesan agar sinergi antara DKP3, Bagian Perekonomian, Perumda Pasar, serta dukungan data dari BPS dan BI harus berjalan optimal.

“Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memastikan ketersediaan pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan bahwa nama Gapura Pangan filosofinya menggambarkan gerbang kolaborasi antarwilayah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Elmi menjelaskan bahwa Gapura Pangan bukan hanya program, tetapi strategi terobosan untuk mengurangi ketergantungan Kota Cirebon terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, sementara pelaku usaha dan koperasi menjadi motor penggerak dalam memperkuat rantai distribusi.

“Melalui Gapura Pangan, distribusi pangan dari produsen ke konsumen akan menjadi lebih dekat dan efisien. Kolaborasi ini akan menjembatani petani produsen dengan masyarakat perkotaan melalui jaringan Waduli dan Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.

Ia berharap koperasi-koperasi kelurahan dapat berperan sebagai distributor utama berbagai komoditas pangan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan cabai, sehingga harga lebih stabil dan terjangkau bagi warga.

“Mari kita jadikan Gapura Pangan sebagai gerbang menuju kemandirian pangan perkotaan,” pesannya.

 

PEMKOT CIREBON AJAK MASYARAKAT WUJUDKAN KESEHATAN DIMULAI DARI DIRI SENDIRI

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 sebagai pengingat pentingnya menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi fondasi utama dalam upaya membangun generasi yang sehat dan tangguh.

Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menegaskan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga medis, melainkan tanggung jawab setiap individu.

“Kesehatan dimulai dari diri, dan dimulai daripada masyarakat itu sendiri. Kita sama-sama menggerakkan setiap warga, setiap insan, agar memahami bahwa kita perlu menjaga kesehatan,” ujarnya dalam upacara peringatan HKN ke-61 di halaman Apel Balai Kota, Rabu (12/11/2025).

Sumanto juga membacakan sambutan dan arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi G. Sadikin, yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Tema peringatan HKN ke-61, “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, menjadi pengingat bahwa kualitas kesehatan hari ini akan menentukan masa depan bangsa esok hari. Dalam empat tahun terakhir, Indonesia telah menjalankan transformasi kesehatan yang berfokus pada menjaga orang sehat tetap sehat, bukan sekadar mengobati orang sakit.

Dalam naskah sambutan, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa transformasi kesehatan ini telah menunjukkan hasil signifikan. Lebih dari 52 juta orang mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang juga berdampak pada peningkatan cakupan skrining TB hingga lebih dari 20 juta orang.

Tidak hanya itu, lebih dari 8.000 Puskesmas telah menerapkan integrasi layanan primer sebagai langkah awal pelayanan kesehatan terdekat bagi masyarakat. Mutu rumah sakit rujukan pun terus ditingkatkan di 514 kabupaten/kota, terutama untuk penyakit prioritas seperti kanker, jantung, dan stroke.

Selain itu, ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan semakin terjamin karena sebagian besar vaksin program imunisasi rutin kini diproduksi di dalam negeri, menciptakan ketahanan kesehatan yang mandiri.

“Program JKN kini menjangkau 98 persen penduduk, memperkuat perlindungan finansial masyarakat. Sementara itu, 61 persen Puskesmas telah dilengkapi sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar, dan 74 persen RSUD memiliki tujuh dokter spesialis dasar,” tutur Sumanto membacakan sambutan.

Transformasi teknologi kesehatan juga telah menunjukkan kemajuan, dengan aplikasi SATUSEHAT diverifikasi dan ditargetkan digunakan oleh 6,1 juta orang. Menteri Kesehatan menekankan bahwa seluruh capaian ini tidak akan maksimal tanpa transformasi budaya kerja para pegawai dan tenaga kesehatan, yang harus terus berubah menjadi lebih kompeten, akuntabel, dan selaras dalam mendukung transformasi kesehatan.

Pemkot Cirebon berharap momentum HKN ke-61 ini menjadi pendorong bagi seluruh warga untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat, sehingga tercipta generasi sehat sebagai fondasi masa depan bangsa. “Dengan generasi sehat, kita wujudkan masa depan hebat,” tutup Sumanto.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, menambahkan bahwa HKN ke-61 menjadi momentum untuk menegaskan kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

“Alhamdulillah, Hari Kesehatan Nasional kita maknai sebagai upaya bersama dalam membangun generasi yang sehat. Dengan dukungan jajaran Pemerintah Kota Cirebon, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan seperti FK UGJ dan STIKes, serta mitra-mitra seperti IDI dan IBI, dan tentunya masyarakat, kita bersama berkomitmen menuju generasi emas Indonesia 2045,” ujarnya.

Siti Maria menjelaskan, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar yang dikenal sebagai “beban rangkap tiga penyakit” (triple burden of disease). Diantaranya Penyakit Menular seperti Tuberkulosis (TBC), Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV/AIDS, ISPA, dan lainnya. Kedua, Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, penyakit jantung koroner, diabetes melitus, hipertensi, dan kanker. Ketiga, kemunculan kembali (Re-emerging) dan Penyakit Baru (Emerging Diseases) seperti SARS, H1N1, atau Ebola.

Ia mengungkapkan bahwa berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit, termasuk CKG, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kampanye Kota Cirebon Bebas TBC 2030, dan peluncuran kelurahan siaga tuberkulosis.

“Memang dengan adanya screening, cek kesehatan gratis juga, kita memeriksa dari setiap warga untuk melihat faktor-faktor resiko kesehatan dan mendeteksi dini, pra-penyakit,” ungkapnya.

 

MENYEMAI PRESTASI, PEMKOT CIREBON BERI DUKUNGAN BAGI ATLET DAN CABOR MELALUI BANTUAN STIMULAN 2025

Cirebon- Setiap atlet memiliki kisah perjuangan, merajut mimpi dan langkah-langkah yang kadang berat, namun penuh tekad. Pemerintah Kota Cirebon hadir sebagai pendukung setia, memberikan semangat nyata. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati hadir saat penyerahan bantuan stimulan bagi cabang-cabang olahraga tahun anggaran 2025 di KONI Kota Cirebon, Sabtu (20/9/2025) . Acara ini menjadi momen untuk menghargai kerja keras, disiplin, dan dedikasi para insan olahraga.

Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi mendalam kepada KONI Kota Cirebon dan seluruh atlet serta pelatih. Setiap tetes keringat yang jatuh di lapangan latihan, setiap usaha yang tidak terlihat mata, adalah bukti semangat juang yang luar biasa.

“Pemerintah Kota Cirebon hadir untuk mendukung setiap langkah demi kemajuan olahraga di kota ini,” ujarnya.

Menurut Wakil Wali Kota, olahraga bukan sekadar perlombaan atau raihan medali semata, tetapi sarana pembentukan karakter, disiplin, dan mental juara.

“Kami percaya, di balik prestasi yang lahir, ada ketekunan, keberanian, dan kerja keras yang tiada henti. Bantuan stimulan ini adalah bentuk perhatian untuk menyalakan semangat besar para insan olahraga,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa kemajuan dunia olahraga membutuhkan dukungan yang nyata dan berkelanjutan. Pihaknya menyadari bahwa kebutuhan atlet sangat kompleks, mulai dari sarana-prasarana, pendanaan, hingga pembinaan mental dan fisik.

“Bantuan ini mungkin belum menyelesaikan semua, tetapi semoga menjadi pemantik semangat dan tanda bahwa pemerintah selalu ada,” lanjutnya.

Wakil Wali Kota memastikan bahwa setiap potensi berkembang, setiap atlet memiliki kesempatan yang sama, dan setiap cabang olahraga mendapatkan perhatian sesuai potensinya.

“Semoga setiap langkah para atlet dan pelatih semakin gigih, dan setiap mimpi semakin dekat untuk diwujudkan. Mari kita bersama-sama mendukung, karena prestasi yang lahir bukan hanya mengharumkan nama Kota Cirebon, tetapi juga menumbuhkan masyarakat yang sehat, kuat, dan penuh semangat juang,” tutup Wakil Wali Kota.

Ketua KONI Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, menyampaikan bahwa stimulan senilai Rp522.500.000 dibagikan ke 42 cabang olahraga.

“Bantuan ini diharapkan menjadi tambahan energi bagi atlet untuk terus berlatih dan berkembang. Target kita di Porprov Jabar XV/2026 adalah masuk 10 besar dan meraih 30 medali emas. Dengan 13 cabor unggulan, semoga Kota Cirebon dikenal sebagai kota atlet yang tangguh dan berdedikasi,” ujarnya.

Handarujati menambahkan, keberhasilan atlet bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil kerja keras yang konsisten, dukungan pelatih, pengurus cabor, keluarga, dan masyarakat.

“Kolaborasi inilah yang menjadi fondasi bagi lahirnya juara, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih gemilang,” tuturnya.