PENDIDIKAN POLITIK BAGI PELAJAR, TUMBUHKAN GENERASI KRITIS DAN BERINTEGRITAS

Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi pelajar dan masyarakat di Kota Cirebon, Kamis (13/11/2025). Acara yang diikuti oleh ratusan perwakilan pelajar dari SMA, SMK, MA, dan sederajat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus partisipasi aktif warga, khususnya pemilih pemula, dalam kehidupan politik yang sehat dan demokratis.

Tidak hanya itu, kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun budaya demokrasi yang berkualitas, dengan generasi muda sebagai garda terdepan. Dengan pemahaman politik yang baik, diharapkan tercipta masyarakat yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga persatuan dalam keberagaman.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno yang hadir membuka kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Badan Kesbangpol Kota Cirebon yang telah mengambil langkah strategis ini. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum.

“Peserta dari lingkungan pendidikan ini adalah calon pemimpin dan agen perubahan masa depan. Memahami politik sejak dini bukan hanya menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, tetapi juga menjadi pemimpin yang berintegritas,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menekankan peran masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Ia menilai, partisipasi aktif dalam politik tidak hanya saat Pemilu atau Pilkada.

“Ini tentang mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan yang konstruktif, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan umum. Mari kita junjung tinggi etika dan persatuan, serta jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk perpecahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Cirebon, Buntoro Tirto menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai edukasi politik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pemilih pemula.

“Kami berharap pelajar bukan sekadar objek politik, tetapi menjadi subjek yang berperan aktif dalam menjaga kejujuran dan transparansi demokrasi. Tujuan kami antara lain untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan Pemilu, menumbuhkan kesadaran kritis, dan membentuk pemuda yang peduli terhadap demokrasi, baik di sekolah maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan wawasan komprehensif mengenai sistem demokrasi dan proses pemilu, sehingga pemilih pemula dapat mengambil keputusan secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai hati nurani.

“Semoga pelajar yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pelopor demokrasi yang santun, damai, dan beretika di lingkungan masing-masing,” tutupnya.

SINERGI ANTARDAERAH, PEMKOT CIREBON DORONG EFISIENSI DISTRIBUSI MELALUI PROGRAM GAPURA PANGAN

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) resmi meluncurkan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Fasilitasi Distribusi Pangan dan Program Gapura Pangan, sebuah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. Inisiatif Gapura Pangan ini juga lahir dari semangat perubahan dan kepedulian terhadap stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di Kota Cirebon.

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, yang menyampaikan apresiasi tinggi kepada DKP3 dan seluruh tim yang telah merancang proyek perubahan ini dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala DKP3 beserta seluruh tim efektif, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadirkan solusi konkret terhadap tantangan distribusi pangan di kota ini,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Sumanto menegaskan, keterbatasan lahan pertanian di Kota Cirebon yang hanya sekitar 93 hektar lahan baku sawah membuat daerah ini bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah hingga 95 persen. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi distribusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui Peraturan Wali Kota yang baru ditetapkan, Pemkot Cirebon kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan keterpaduan dalam pengelolaan distribusi pangan.

Selain itu, Pemkot juga mendorong sinergi kontraktual antar pelaku usaha pangan lintas daerah, melalui kerja sama antara kelompok tani di daerah produsen dengan distributor lokal dan BUMD, dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas strategis seperti beras, bawang merah, cabai, daging ayam ras, dan telur.

“Kita telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kelompok tani dari daerah produsen dengan Warung Peduli Inflasi (Waduli) Kota Cirebon. Ini menjadi langkah nyata membangun sistem distribusi pangan berbasis Business to Business yang adaptif dan berkeadilan,” jelas Sumanto.

Ia berpesan agar sinergi antara DKP3, Bagian Perekonomian, Perumda Pasar, serta dukungan data dari BPS dan BI harus berjalan optimal.

“Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memastikan ketersediaan pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menjelaskan bahwa nama Gapura Pangan filosofinya menggambarkan gerbang kolaborasi antarwilayah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Elmi menjelaskan bahwa Gapura Pangan bukan hanya program, tetapi strategi terobosan untuk mengurangi ketergantungan Kota Cirebon terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, sementara pelaku usaha dan koperasi menjadi motor penggerak dalam memperkuat rantai distribusi.

“Melalui Gapura Pangan, distribusi pangan dari produsen ke konsumen akan menjadi lebih dekat dan efisien. Kolaborasi ini akan menjembatani petani produsen dengan masyarakat perkotaan melalui jaringan Waduli dan Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.

Ia berharap koperasi-koperasi kelurahan dapat berperan sebagai distributor utama berbagai komoditas pangan seperti beras, telur, daging, sayuran, dan cabai, sehingga harga lebih stabil dan terjangkau bagi warga.

“Mari kita jadikan Gapura Pangan sebagai gerbang menuju kemandirian pangan perkotaan,” pesannya.

 

MULAILAH HIDUP DENGAN TUJUAN

Salah satu cara terbaik untuk menjaga hidup Anda tetap seimbang dan tetap pada jalur rohani adalah dengan menyebarkan apa yang Anda ketahui kepada orang lain. Alkitab berkata, ‘Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.’ (Amsal 11:25) Saat Anda meneruskan wawasan Anda, Anda akan mendapatkan lebih banyak wawasan dari Tuhan. Paulus menantang Timotius, ‘Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.’ (2 Timotius 2:2) Jika Anda mengenal orang- orang yang belum menemukan tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada mereka, tugas Anda adalah membagikan kepada mereka apa yang telah dibagikan kepada Anda. Misalnya, jangan hanya membaca renungan ini dan menyimpannya untuk diri Anda sendiri; bagikan dengan teman-teman Anda. Semakin banyak Anda tahu, semakin Tuhan mengharapkan Anda menggunakan pengetahuan itu untuk membantu orang lain. Begitulah seharusnya terjadi didalam Kerajaan-Nya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.

Yakobus menuliskan, ‘Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuatbaik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.’ (Yakobus 4:17) Dengan kata lain, peningkatan pengetahuan membawa peningkatan tanggung jawab. Menyampaikan tujuan hidup kepada orang lain lebih dari sekedar kewajiban; itu adalah salah satu hak istimewa terbesar kita. Bayangkan betapa bedanya dunia ini jika semua orang mengetahui panggilan mereka. Itu sebabnya Paulus menulis, ‘Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik.’ (1 Timotius 4:6) Tuhan tidak hanya ingin kita mewujudkan tujuan-Nya, Dia juga ingin kita membantu orang lain melakukan hal yang sama. Itulah arti kehidupan yang berpusat pada tugas. Berapapun usia Anda, sisa hidup Anda bisa menjadi yang terbaik dalam hidup Anda jika Anda melakukan satu hal ini—mulai hidup dengan tujuan!

ASWAKADA BAHAS PENGUATAN TATA KELOLA DAERAH, WAKIL WALI KOTA TEKANKAN PENTINGNYA KOLABORASI DAN SINERGI

Jakarta – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri audiensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia (ASWAKADA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (5/11/2025).

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kemendagri, Akmal Malik, serta dihadiri oleh Direktur FKDH dan DPRD, Direktur PHD, dan jajaran pengurus ASWAKADA yang terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, serta sejumlah anggota asosiasi.

Dalam pertemuan tersebut, ASWAKADA menyampaikan usulan agar Kemendagri dapat menyusun regulasi turunan dan pedoman teknis yang mengatur secara jelas pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta indikator kinerja wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

Audiensi ini juga menjadi ruang strategis bagi para wakil kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Selain itu, forum ini dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik (best practices) antar daerah, khususnya dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan partisipatif.

“Sinergi ini bukan sekadar tentang penyusunan kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana kita saling berbagi solusi dan membangun kolaborasi nyata antar daerah,” ujar Wakil Wali Kota.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon siap berperan aktif dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kolaborasi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dengan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, setiap langkah kecil, Insya Allah, akan membawa dampak besar bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, memberikan apresiasi atas inisiatif ASWAKADA dalam memperkuat peran strategis wakil kepala daerah.

“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kuat,” ujarnya.

Melalui forum ini, Ditjen Otonomi Daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang harmonis, efektif, dan akuntabel.
“Kemendagri juga berkomitmen berperan aktif sebagai fasilitator dan regulator dalam memperkuat kelembagaan wakil kepala daerah agar dapat menjalankan tugas pemerintahan secara konstruktif, sesuai dengan semangat kolegialitas dan prinsip demokrasi daerah,” tuturnya.

 

 

DI BALIK RANTANG MBG: PEREMPUAN RENTAN DIEKSPLOITASI

Kasus kekerasan seksual di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatiasih, Bekasi, menguak realita kerentanan perempuan pekerja di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Korban berinisial RDA sudah melaporkan terduga pelaku, M Kevin Pradana, yang merupakan Kepala SPPG. Ada dugaan korbannya tak berhenti di RDA.

Perempuan pekerja di program MBG juga rentan dieksploitasi dalam berbagai bentuk. Misalnya upah dan jam kerja tak jelas, minim perlindungan, hingga faktor keselamatan mereka selama bekerja. Sementara, jumlah perempuan pekerja di dapur MBG mencapai 55 persen dari total 40 ribu petugas SPPG.

Celakanya, Peraturan Presiden (Perpres) MBG yang belum lama terbit, justru tidak memerinci aturan teknis soal upah dan jam kerja karyawan SPPG.

Faktor apa saja yang membuat perempuan rentan dieksploitasi saat bekerja d dapur MBG? Apakah mereka mendapat perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai?

Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Komisioner Komnas Perempuan Irwan Setiawan, Kepala SPPG dapur Katulampa 2 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Siti Nurul Uas Waqi’ah, dan Staf Riset & Advokasi FIAN Indonesia Hana Saragih.

 

Dengarkan melalui Radio Suara Gratia 95.9 FM Cirebon

streaming : www.suaragratiafm.com

WASPADA AKSI DEBT COLLECTOR!

🚨 WASPADA AKSI DEBT COLLECTOR! 🚨
Kepada masyarakat yang mengalami perampasan kendaraan oleh debt collector, jangan takut dan jangan diam saja!

Segera hubungi layanan:
📞 Call Center Polisi 110
📱 WhatsApp Lapor Kapolres Bae: 0812-8500-2006
📱 Tim Maung Presisi: 0856-110-0202

👮‍♂️ AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si
Kapolres Cirebon Kota memastikan, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional.

#PolresCirebonKota #LaporKapolresBae #HumasPolresCirebonKota #TimMaungPresisi #PolriPresisi #CirebonKotaAman #AntiDebtCollector

PROGRAM RUANG PUBLIK KBR

Revisi Undang-Undang HAM masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR 2026. Lebih dari 60% Daftar Inventaris Masalah (DIM) telah disusun Kementerian HAM dengan menggandeng sejumlah ahli dan tokoh.

Komnas HAM menemukan ada puluhan pasal bermasalah dalam draf RUU HAM yang berpotensi memenggal kewenangan Komnas sekaligus memperbesar kewenangan Kementerian HAM. Kondisi ini dinilai bakal mengancam penegakan HAM di Indonesia.

Pasal-pasal apa saja yang dianggap bermasalah? Bagaimana gambaran implikasinya?

Selengkapnya simak pembahasan di Ruang Publik KBR bersama Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur.

SETAHUN PRABOWO-GIBRAN : BAGAIMANA NASIB PERLINDUNGAN PEREMPUAN?

Agenda penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masuk dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun, realisasi komitmen itu di setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dipertanyakan.

Wajah Kabinet Merah Putih bahkan tak berpihak pada perempuan. Hanya ada empat menteri perempuan dari total 49 menteri.

Dari sisi anggaran, kementerian dan lembaga yang mengurusi agenda perempuan kena pangkas dengan dalih efisiensi. Misalnya, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2025 mencapai Rp300,1 miliar atau dipotong Rp153 miliar. Alokasi 2026 malah bakal turun lagi ke angka Rp214,1 miliar. Ini kontras dengan anggaran sektor pertahanan dan keamanan yang meningkat tajam, contohnya di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp247,5 triliun dan Polri Rp138,5 triliun.

Persoalan lain yang harus mendapat perhatian adalah masih rentannya perempuan menjadi korban kekerasan. Data SIMFONI-PPA per 26 Oktober 2025 menunjukkan hampir 26 ribu kasus terjadi sepanjang tahun ini dengan lebih dari 22 ribu korban perempuan.

Menilik realita tersebut, bagaimana menilai komitmen Prabowo-Gibran terhadap isu-isu perempuan? Apa saja catatannya? Bagaimana mendesak kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada perempuan?

Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti dan Perwakilan Perempuan Mahardika Vivi Widyawati.

PROGRAM RUANG PUBLIK

Koperasi, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat bangku prioritas untuk mengelola tambang. Mereka bisa mengelola tambang hingga 2.500 hektare untuk mineral logam atau batubara lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP ini terbit 11 September 2025 sebagai turunan dari UU Minerba terbaru yang disahkan kilat pada Februari 2025. Peraturan Menteri ESDM yang memuat aturan teknis Kelola tambangnya, juga tengah dikebut.

Kebijakan ini banjir kritik. Di balik peluang ekonomi yang digadang-gadang pemerintah, ada ancaman kerusakan lingkungan yang terus diperingatkan masyarakat sipil. Apalagi, koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan terbilang pemain baru di dunia tambang, sehingga dinilai minim pengalaman.

Seperti apa ancaman kerusakan alam yang berpotensi terjadi sebagai imbas perluasan izin tambang ini? Apakah sudah ada koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan yang mendapat izin mengelola tambang? Bagaimana praktiknya? Bagaimana mengantisipasi atau memitigasi dampak buruknya terhadap lingkungan? Seperti apa skema pengawasannya?

Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini SE, ME, dan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar.

PROGRAM RUANG PUBLIK KBR

Mendengar kata museum, barangkali yang langsung terbersit adalah bangunan lawas, bernuansa kuno, berisi deretan benda bersejarah. Ada juga yang mungkin menganggap museum sebagai tempat yang membosankan.

Berbagai tantangan itu mesti jadi refleksi di Hari Museum Nasional yang diperingati tiap 12 Oktober. Bagaimana membuat museum tetap relevan di era digital dan mampu menarik generasi muda yang sehari-hari berinteraksi dengan gawai.

Data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, ada 442 museum yang tersebar di 33 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana mengoptimalkan museum sebagai sarana edukasi dan pelestarian pengetahuan antar-generasi? Seperti apa wajah ideal museum di era kekinian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas di Ruang Publik KBR yang kali ini berkunjung ke Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah, bersama: Indonesian Heritage Agency (IHA) XXX; Kreator Konten Bangunan Heritage dari Komunitas Jelajah Budaya, Oktal Uska Putra; Sejarawan dan Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa (MKB), Asep Kambali.