MAJALENGKA – Penguatan industri bahan bangunan lokal dan perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak menjadi fokus pemerintah melalui peluncuran program pengiriman 2,4 juta genteng dari sentra industri Jatiwangi serta Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dengan target pembiayaan mencapai Rp710 miliar.
Kegiatan peluncuran berlangsung di Lapangan Pasar Lawas, Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026). Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Wandi Sofyan.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sugiyono, Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmiji, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghidupkan kembali industri genteng rakyat sekaligus memperkuat ekosistem pembangunan perumahan nasional. Melalui pengiriman 2,4 juta genteng, pemerintah berupaya mempertemukan kebutuhan material pembangunan dengan kapasitas produksi pelaku usaha lokal, khususnya industri kecil dan menengah di sentra genteng Jatiwangi.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan proses distribusi berjalan secara terkoordinasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan dilakukan mulai dari kesesuaian jumlah genteng, standar kualitas, hingga ketepatan waktu pengiriman.
Pendataan tenaga kerja yang terlibat juga menjadi perhatian agar manfaat ekonomi program dapat terukur. Dengan demikian, peningkatan permintaan diharapkan tidak hanya mendorong produksi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program pengiriman tersebut melibatkan 34 unit usaha kecil dan menengah di Kabupaten Majalengka, khususnya Kecamatan Jatiwangi. Seluruh UMKM tersebut telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara 11 UMKM lainnya masih menjalani proses sertifikasi.
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Kabupaten Majalengka atas rekor pengiriman genteng terbanyak untuk produksi genteng Jatiwangi. Penghargaan ini semakin memperkuat identitas Jatiwangi sebagai salah satu sentra industri genteng tanah liat di Indonesia.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, program Gentengisasi juga membawa pesan pelestarian budaya dan tradisi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiyono, menyampaikan bahwa penggunaan genteng berbahan dasar tanah liat merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali warisan budaya turun-temurun.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa program Gentengisasi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan Indonesia yang lebih indah, sehat, dan tertata melalui gerakan Indonesia ASRI.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyambut positif pelaksanaan program Gentengisasi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mendukung pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi industri genteng rakyat untuk kembali berkembang.
Ia menilai penggunaan material berbahan dasar tanah liat seperti genteng dan batu bata memiliki kedekatan dengan tradisi pembangunan rumah masyarakat Indonesia. Karena itu, dukungan terhadap pengusaha lokal, khususnya pelaku UMKM, perlu terus diperkuat.
Wali Kota juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pengusaha dalam negeri melalui dukungan permodalan, investasi, dan perluasan kesempatan usaha agar industri lokal mampu meningkatkan kapasitas produksi serta bersaing di pasar nasional.
Selain program Gentengisasi, Effendi Edo turut mengapresiasi hadirnya Kredit Program Perumahan (KPP)/KUR Perumahan dengan target pembiayaan Rp710 miliar.
Program pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha sektor perumahan sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pegawai dan karyawan dengan penghasilan menengah ke bawah, untuk memiliki hunian sendiri.
Melalui kedua program tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan lokal, memperkuat perekonomian masyarakat, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau.