CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan perlindungan pesisir yang diinisiasi Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan banjir rob yang menjadi tantangan bagi wilayah pesisir Kota Cirebon.
Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo saat menerima kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, beserta jajaran, terkait rencana mitigasi pesisir dan pembangunan perlindungan kawasan Pantai Utara Jawa di Cirebon.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa persoalan banjir rob bukanlah masalah baru bagi masyarakat pesisir. Fenomena pasang air laut yang kerap bertepatan dengan musim hujan menyebabkan sejumlah wilayah tergenang selama beberapa hari dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, yaitu banjir rob. Ketika musim hujan datang dan air laut pasang, beberapa kawasan di pesisir Kota Cirebon tergenang hingga berhari-hari. Karena itu, rencana yang disampaikan BOPPJ ini menjadi salah satu solusi yang sangat baik dan kami harapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mengurangi dampak rob di masa mendatang,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, keberadaan program perlindungan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi bencana, tetapi juga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan ancaman banjir rob.
“Harapan kami, masyarakat tidak lagi harus menghadapi genangan air rob maupun genangan akibat hujan yang sering terjadi. Pemerintah Kota Cirebon siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang kami miliki agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada BOPPJ yang telah melakukan peninjauan lapangan serta menjadikan wilayah Cirebon sebagai bagian penting dalam perencanaan perlindungan kawasan Pantura Jawa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala II BOPPJ beserta rombongan yang telah hadir dan melihat langsung kondisi di lapangan. Mudah-mudahan program ini benar-benar membawa manfaat besar dan menjadi solusi yang sangat membantu daerah kami,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, menjelaskan bahwa perlindungan kawasan Pantura Jawa merupakan amanat strategis nasional yang bertujuan menjaga keberlanjutan kawasan pesisir sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman perubahan iklim, penurunan muka tanah, dan banjir rob yang semakin meningkat.
“Perlindungan Pantura Jawa bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan upaya menyelamatkan kehidupan masyarakat pesisir serta menjaga urat nadi perekonomian nasional. Karena itu, seluruh proses perencanaan harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data dan kajian ilmiah, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Suhajar.
Ia menambahkan bahwa hasil peninjauan lapangan di sejumlah titik pesisir Cirebon menunjukkan perlunya langkah penanganan yang terencana dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan banjir rob.
“Kami melihat secara langsung kondisi di lapangan, termasuk kawasan yang terdampak rob cukup berat. Temuan-temuan ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana perlindungan pesisir yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan,” ujarnya.
Menurut Suhajar, keberhasilan program perlindungan Pantura Jawa memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Oleh karena itu BOPPJ terus mendorong sinkronisasi data, perencanaan, dan program pembangunan agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.
